Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas proses pembentukan jabatan fungsional analis pelanggaran HAM, tugas instansi pembina, dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk membentuk jabatan fungsional penata mediasi sengketa HAM seperti penyusunan pedoman kebutuhan, standar kompetensi, dan draft peraturan terkait pengangkatan melalui inpassing.

1. JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PELANGGARAN HAM

2. 2
DASAR HUKUM
PERMENPANRB NO. 13 TAHUN 2019
Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

3. 3
2 4 6
7
5
3
PROSES PEMBENTUKAN JF
1
8
Pengusulan dengan
pembuatan Naskah
Akademik
Perumusan Tugas
dan Uraian Kegiatan
Perancangan dan
Pengharmonisasian
Peraturan Menteri
Ekspose Surat Usulan dan
Naskah Akademik
Uji Beban kerja dan
Norma waktu
Paraf Persetujuan
Instansi Pembina
Penetapan
Peraturan Menteri
Pengundangan dan
Penyebar Luasan

4. 4
TUGAS INSTANSI PEMBINA
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Menyusun
Pedoman
Formasi JF
Menyusun Standar
Kompetensi JF
Menyusun Pedoman
Penuliasan Karya Tulis
/ Karya Ilmiah yang
Bersifat Inovatif di
Bidang Tugas Menyelenggarakan
Pelatihan JF
Menyelenggarakan Uji
Kompetensi JF
Melakukan
Sosialisasi JF
Menyusun
Petunjuk
Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis
JF
Menyusun
standar kualitas
hasil kerja dan
pedoman
penilaian kualitas
hasil kerja
Menyusun Kurikulum
Pelatihan JF
Membina
Penyelenggaraan
Pelatihan Fungsional
Pada Lembaga
Pelatihan
Menganalisisi
Kebutuhan
Pelatihan
Fungsional di
Bidang Tugas JF
Mengembangkan
Sistem Informasi
JF

5. 5
18
17
16
15
14
13
TUGAS INSTANSI PEMBINA
Memfasilitasi
Pelaksanaan
Tugas JF
Memfasilitasi
Penyusunan dan
Penetapan Kode
Etik Profesi dan
Kode Perilaku JF
Melakukan Pemantauan dan
Evaluasi Penerapan JF
Memfasilitasi
Pembentukan
Organisasi
Profesi JF
Melakukan Akreditasi
Pelatihan Fungsional
dengan mengacu
kepada Ketentuan yg
telah ditetapkan oleh
LAN
Melakukan Koordinasi
dengan Instansi
Pemerintah dalam
rangka pembinaan karir

6. 6
PROSES PEMBENTUKAN JF APH
ALUR YANG SUDAH DILAKUKAN
1
Pengusulan dengan pembuatan Naskah
Akademik JF APH
2
Ekspose Surat Usulan dan Naskah
Akademik JF APH
3 Perumusan Tugas dan Uraian
Kegiatan
ON PROSES
NEXT PROSES
5 proses lainnya
Pengunda
ngan dan
Penyebarlu
asan
Penetapan
Permen
Paraf
Instansi
Pembina
Rancang
dan
Harmonisasi
Permen
Uji Beban
Kerja dan
Norma
Waktu

7. 7
SUDAH DIPROSES
TUGAS ISTANSI PEMBINA
JF PENATA MEDIASI SENGKETA HAM
Menyusun Pedoman
Kebutuhan JF PMS
HAM
Menyusun Petunjuk
Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis JF
PMS HAM
Menyusun Pedoman
Tata Cara
Pengangkatan dalam
JF PMS HAM Melalui
Inpassing
Menyusun Naskah
Akademis RaPerPres
Tunjangan JF PMS
HAM
Menyusun Standar
Kompetensi
JF PMS HAM

8. 8
PEDOMAN KEBUTUHAN JF
Surat Menteri PAN&RB
SK Sesjen Pedoman Kebutuhan JF

9. 9
Kepmen PANRB No 13 Tahun 2022

10. JABATAN FUNGSIONAL
PENATA MEDIASI SENGKETA HAM
AHLI MADYA
AHLI PERTAMA
17 10 6
Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional
AHLI MUDA
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

11. 11
BAB V
BAB VI
BAB I
BAB III
BAB II
BAB IV
KETENTUAN UMUM
PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN, PENETAPAN, PEJABAT YANG MENGUSULKAN DAN
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
TIM PENILAI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN
JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI
PETUNJUK PELAKSANAAN JF
BAB VII ORGANISASI PROFESI
BAB VIII
PEMINDAHAN KEDALAM JABATAN DAN
LARANGAN RANGKAP JABATAN

12. 12
HASIL REVIU UNIT HUKUM
JUKLAK DAN JUKNIS

13. 13
MENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JF
DRAFT KAMUS KOMPETENSI TEKNIS

14. 14
PENYESUAIAN/INPASSING KE JF
Nota Dinas Pembukaan Formasi JF PMSH

15. 15
PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN SESJEN TERKAIT
TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING
Draft

16. THANK YOU !