2. ASAL ISTILAH LEMBAGA NEGARA
POLITICAL INSTITUTION ( Bahasa Inggris)
Diterjemahkan sebagai Organ (Indonesia)
Organ adalah adalah perlengkapan. Alat perlengkapan
adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang
yang berdasar kan undang-undang atau anggaran
dasar, memiliki wewenang mengemukakan dan
merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya
Negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai
alat-alat perlengkapan mulai dari raja (presiden)
sampai pada pegawai yang rendah (Saleh Adiwinata)
3. PENGERTIAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
Pengertian Lembaga : Badan- Badan
Dihubungkan- Negara : Badan-badan Negara
Kamus Hukum Fockema Andreae (Terjm : Saleh Adiwinata Dkk), Organ
adalah perlengkapan,alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang
terdiri dari orang-orang yang berdasrkan undang-undang atau anggaran
dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan
hukum. Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai
alat perlengkapan.
Alat-alat kelengkapan suatu negara : lembaga-lembaga negara adalah
institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara
Teori klasik fungsi negara : fungsi membuat kebijakan peraturan
perundang-undangan (Legislatif), fungsi melaksanakan peraturan/
menyelenggarakan pemerintahan (eksekutif), fungsi mengadili (fungsi
yudikatif).
4. Arti Lembaga Negara (Sri Soemantri)
Istilah “lembaga negara” tidak dijumpai dalam beberapa
undang-undang dasar/konstitusi yang pernah berlaku di
Indonesia. Menurut Sri Soemantri (1986: 59). Dalam Undang-
Undang Dasar 1945 tidak ditemui satu kata “lembaga Negara”
pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan
memaknai lembaga Negara. Yang ada “badan” misalnya dalam
Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 “badan” dipergunakan untuk
menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Demikian pula
dengan Pasal 24 UUD 1945, “badan” untuk menyebut “badan
kehakiman”. Dalam Pasal II aturan peralihan digunakan istilah
“badan”. Begitu juga untuk menyebut DPR, penjelasan UUD
1945 menggunakan istilah “badan”. untuk DPRD, Pasal 18
UUD 1945 juga menggunakan istilah “badan”.
5. Arti Lembaga Negara
Muh. Koesnardi dan Bintang Saragih
Muh. Koesnardi dan Bintang Saragih :
Alat prelengkapan negara yang lasim disebut sebagai
lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk
guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.
Menurut Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KPHN)
yang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI)
(2005: 33) :
Badan yang secara konsisten dipergunakan dalam batang
tubuh dan penjelasan UUD 1945 sebagai organ Negara oleh
MPRS kemudian diubah atau ditafsirkan menjadi “lembaga”.
6. Lanjutan Istilah Lembaga Negara
Konstitusi RIS 1949 :
hanya menyebut dengan istilah “alat-alat perlengkapan
federal Republik Indonesia Serikat terdiri dari presiden,
menteri-menteri, senat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Mahkamah Agung Indonesia dan Dewan Pengawas Keuangan
UUDS 1950 :
menyebutkan dengan “alat perlengkapan negara” dalam pasal
44 yang merumuskan bahwa alat perlengkapan negara adalah
Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan
Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, serta Dewan
Pengawas Keuangan.
7. Lanjutan
istilah lembaga Negara secara material dapat dimengerti
jika dianalisa pada lampiran ketetapan MPRS No.
XX/MPRS/1966 tentang memorandum Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong mengenai sumber tertib hukum
Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia. Dalam skema itu MPR
ditempatkan di bawah Undang-Undang Dasar sebagai
lembaga tertinggi Negara, sedangkan Presiden, DPR, BPK,
DPA dan MA berada di bawah MPR sebagai lembaga
Negara.
8. Lanjutan Istilah Lembaga Negara
Penggunaan istilah lembaga Negara secara formil dapat
dijumpai pada ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966, tentang
pembentukan panitia ad hoc MPRS yang diserahi tugas buat
meneliti lembaga-lembaga Negara yang membuat struktur
lembagan-lembaga Negara sesuai UUD 1945. kemudian oleh
ketetapan MPRS No. X/MPRS/1969 yang mengatur semua
kedudukan semua lembaga-lembaga Negara tingkat pusat
dan daerah pada posisi dan fungsi yang diatur UUD 1945.
dalam hal ini dapat ditemukan kata “lembaga Negara” pada
pasa-pasal menyatakan semua lembaga Negara tingkat pusat
dan daerah didudukkan kembali pada posisi dan fungsi
sesuai yang diatur dalam UUD 1945.
9. Lanjutan Istilah Lembaga Negara
Penjelasan penggunaan istilah “lembaga Negara” ini,
yang mulai nampak pada ketetapan MPRS di atas,
kemudian makin jelas dan sudah berbentuk pada
ketetapan MPR No. III/MPR/1978. Ketetapan MPR ini
membagi antara lembaga tertinggi negara yaitu MPR
dan lembaga tinggi negara yaitu Presiden, DPA, DPR,
BPK dan MA.
10. Lanjutan Istilah Lembaga Negara
ketentuan UUD 1945 yang sudah diamandemen, tidak
satupun dapat ditemukan penjelasan mengenai pengertian
“lembaga negara”. Oleh karena ketidakjelasan UUD 1945
baik sebelum maupun sesudah amandemen menimbulkan
berbagai penafsiran, akan tetapi jika disimpulkan
pengertian lembaga Negara adalah:
“Institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan
fungsi-fungsi Negara”
Atas pengertian yang demikian, maka akan diuraikan
lembaga-lembaga Negara yang diatur dalam undang-
undang dasar 1945, baik sebelum amandemen maupun
pasca amandemen.
11. PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA
Jika dianalisa tentang keberadaan lembaga-lembaga
Negara di Indonesia, maka pembentukannya
diabagi atas:
Pembentukan lembaga Negara melalui UUD 1945
Pembentukan lembaga Negara melalui undang-
undang
Pembentukan lembaga Negara melalui keputusan
presiden
12. Lembaga Negara Dibentuk Berdasarkan
UUD 1945 Pra Amandemen
Sejarah Ketatanegaraan RI dikenal beberapa
Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku
yaitu:
Undang-Undang Dasar 1945;
Konstitusi RIS 1949;
UUDS 1950
13. LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN KONSTITUSI RIS
1949
BAB III menyangkut alat-alat perlengkapan Federal
Indonesia Serikat adalah:
Presiden
Menteri-menteri
Senat
Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agung Indonesia
Dewan Pengawas Keuangan
14. UUDS 1950 yang termuat dalam Pasal 44 menyatakan alat-
alat perlengkapan Negara yang terakhir tersebut lembaga
Negara adalah:
Presiden dan Wakil Presiden
Menteri-menteri
Dewan Perwaklilan Rakyat
Mahkamah Agung
Dewan Pengawas Keuangan
15. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN
wewenang MPR. Dalam hal ini, UUD 1945 setelah
amandemen pasal 1 ayat 2 perubahan ketiga UUD 1945,
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”.
telah terjadi pergeseran kekuasaan dari MPR kepada
Undang-Undang Dasar. Hal mana oleh Konsorsium
Reformasi Hukum Nasional (KPHN) yang bekerja sama
dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI) (2005:52)
menyebutkan:
“Dengan demikian, MPR tidak lagi menjadi reprentasi
pelaksana kedaulatan rakyat secara penuh dan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara.”
16. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
PRA-AMANDEMEN UUD 1945
Kedudukan dan Kewenangan lembaga 2 Negara
Memberikan perbedaan kedudukan Lembaga Tertinggi negara
: MPR, dan Lembaga Tinggi Negara: DPR,Presiden, DPA, BPK,
MA.
Kedudukan MPR : supremacy of parliament (supremasi
MPR), MPR sebagai lembaga tertinggi yang memiliki
wewenang yang tidak terbatas, seluruh kekuasaan dan
tanggungjawab penyelenggaraan negara harus
dipertanggungjawabkan ke MPR.
Pola hubungan yang terbangun adalah hierarki struktural
(TAP MPR No. III/MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan
Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antara
Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
17. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
PASCA-AMANDEMEN UUD 1945
Kedudukan dan Kewenangan lembaga 2 Negara
Tidak ada lagi dikotomi Lembaga Tertinggi Negara dan
Lembaga-lembaga Tinggi Negara
Mereduksi Kedudukan MPR sbg supremacy of
parliament (supremasi MPR), memisahkan kekuasaan
tersebut dengan sistem checks and balances dengan
lembaga-lembaga negara sebagaimana dalam pengaturan
dalam amandemen UUD 1945
Pola hubungan yang terbangun antara Lembaga- Lembaga
Negara adalah prinsip dan pola: pembatasan kekuasaan
(konstitualisme), checks and balances, Integrasi,
kemanfaatan bagi masyarakat,
18. PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA
MELALUI UUD 1945
18 Lembaga Negara :
1. MPR 13. KPU
2. DPR 14. Mahkamah Konstitusi
3. DPD 15. Bank Sentral (wewenang
4. PRESIDEN tidak diberikan.
5. MA 16. POLRI
6. BPK 17. TNI
7. Kementrian Negara 18. Dewan Pertimbangan
7. Pemda Provinsi Presiden
8. Pemda Kota/Kabupaten
9. DPRD Provinsi
10. DPRD Kota/Kabupaten
11. KPU
12. Komisi Yudisial
19. PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA
MELALUI UU
10 LEMBAGA :
1. Komnas HAM.
2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)
4. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
5. KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)
6. Komnas Anak
7. Komisi Kepolisian
8. Komisi Kejaksaan
9. Dewan Pers
10. Dewan Pendidikan.
20. PEMBENTUKAN LEMBAGA NEGARA
MELALUI KEWENANGAN PRESIDEN
1. Komisi Ombudsman
2. Komisi Hukum Nasional
3. KPKPN (Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara)-
dilebur KPK
4. Dewan Maritim
5. Dewan Ekonomi Nasional
6. Dewan Riset Nasional
7. Dewan Ekonomi Nasional
8. Dewan Riset Nasional
9. Dewan Industri Strategis
10.Dewan Pengembangan usaha Nasional
11.Dewan Buku Nasional
12.Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan
13.Lembaga-lembaga non Departemen : 24 lembaga
21. Kewenangan MPR Pasca amandemen
UUD 1945 yaitu pada Pasal 3 sebagai berikut:
Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah
dan menetapkan undang-undang dasar
Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik
Presiden dan/atau wakil presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat
memberhentikan presiden dan/atau wakil
presiden dalam masa jabatannya menurut
undang-undang dasar.
22. Kewenangan MPR untuk memilih wakil Presiden sebagaimana
Pasal 8 ayat (2) & (3)
Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam
waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat
menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon
yang diusulkan presiden.
(3) Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersama, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri,
menteri dalam negeri, menteri pertahanan secara bersama-sama
selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majeli Permusaywaratan
Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil
presiden dari dua paket calon yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya,
sampai habis masa jabatannya.
23. Kewenangan Alternatif MPR dan DPR yang disebut dalam Pasal 9
ayat 1 dan 2 tentang Pengambilan Sumpah Presiden.
Pasal 9 ayat 1 UUD 1945 mengatur:
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden
bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-
sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat dst.
Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil
presiden bersumpah menurut agama, dan berjanji dengan
sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan
Mahkamah Agung.
24. Keanggotaan MPR
Keanggotaan MPR terdiri dari :
Anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui
pemilihan umum. Anggota MPR yang berasal dari DPR
berasal dari partai-partai politik, sedangkan yang
berasal dari DPD dipilih secara langsung dari daerah
masing-masing.
25. Kewenangan DPR
Pasal 20 UUD 1945 :
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
untuk mendapat persetujuan bersama
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang
Dalam hal rancangan undang-undang yang disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
26. Hak-Hak DPR
Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang sebagaimana
Pasal 21 ayat 1 UUD 1945. Rancangan undang-undang yang berasal dari anggota
DPR ini harus mendapat persetujuan dari presiden untuk dapat dibahas oleh
sidang DPR. Akan tetapi jika presiden tidak memberikan persetujuan maka
rancangan undang-undang yang dimajukan oleh anggota DPR, tidak dibahas lagi
dalam persidangan DPR masa itu, hal mana diatur dalam Pasal 21 ayat 2 UUD
1945
Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan berikut
ika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
27. Fungsi DPR
Fungsi DPR
Selain kekuasaan yang dimiliki oleh DPR, juga UUD 1945
mengatur tentang fungsi DPR sebagaimana diatur dalam
Pasal 20A ayat 1 yaitu:
Fungsi legislasi
Fungsi anggaran
Fungsi pengawasan
28. Hak Anggota DPR
Hak DPR secara kelembagaan dalam Pasal 20 A
ayat 2:
Hak interplasi
Hak angket
Hak menyatakan pendapat
Hak anggota DPR Pasal 20A ayat 3:
Hak mengajukan pertanyaan
Hak menyampaikan usul dan pendapat
Hak imunitas
29. Presiden dan Wakil Presiden
Pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia menurut undang-
undang dasar adalah presiden yang dalam melaksanakan kewajibannya
dibantu oleh satu orang wakil presiden (Pasal 4 ayat 1 dan 2 UUD 1945)
Untuk memangku jabatan presiden dan wakil presiden dipilih melalui
pemilihan umum atau dipilih langsung secara berpasangan. Pasangan
calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan
umum dilangsungkan (Pasal 6A ayat 1 dan 2 UUD 1945). Pemilihan
presiden yang dilakukan secara langsung diselenggarakan bersama-sama
dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Pasal 22E ayat 2 UUD 1945)
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya
untuk satu kali masa jabatan.
30. Kemungkinan Presiden & Wakil Presiden Diberhentikan
Presiden dan/atau wakil presiden dipilih melalui
pemilihan secara langsung melalui pemilihan umum,
namun presiden dapat diberhentikan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan
Rakyat dalam masa jabatannya.
Hal mana dilakukan apabila presiden dan/atau wakil
presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum
berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi,
maupun tindak pidana berat lainnya ataupun
perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi
memenuhi syarat-syarat presiden dan/atau wakil
presiden (Pasal 7A UUD 1945).
31. PROSEDUR PEMBERHENTIAN
setelah DPR mengajukan hal ini kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan permintaan kepada
Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili memutus
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut (Pasal 7B ayat 1
UUD 1945).
dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan (Pasal 7B ayat 2 UUD
1945). Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang diajukan kepada
Mahkamah Konstitusi (MK) hanya dapat dilakukan dengan dukungan
sekurang-kurangnya 2/3 darijumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang paripurna mana dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir (Pasla 7B
ayat 3 UUD 1945).
32. LANJUTAN PROSEDUR HUKUM PEMBERHENTIAN
PRESIDEN/WAPRES
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu sembilan puluh hari setelah
diterimanya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut wajib
memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat yang diajukan itu. (Pasal 7B ayat 4 UUD 1945).
Jika ternyata Mahkamah Konstitusi (MK) memutus bahwa Presiden
dan/atau wakil presiden terbukti melakukan palanggaran hukum seperti
yang dimaksud usul Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah
Konstitusui, maka Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang
paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian presiden dan/atau
wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 7B ayat 5
UUD 1945).
33. LANJUTAN PROSEDUR PEMBERHENTIAN
PRESIDEN/WAPRES
Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lambat tiga
puluh hari setelah menerima usul itu dari Dewan
Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang
paripurna. Keputusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan/atau
wakil presiden yang diambil dalam rapat paripurna
harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari
jumlah anggota. Dan usul pemberhentian presiden
dan/atau wakil presiden tersebut disetujuia oleh 2/3
dari jumlah anggota yang hadir. Akan tetapi sebelum
Majelis Permusyawaratan Rakyat mengambil
keputusan, maka presiden diberi kesempatan untuk
menyampaikan penjelasan (Pasal 7B ayat 6 dan 7 UUD
1945).
34. KEWENANGAN PRESIDEN
Memegang kekuasaan tertinggi terhadap Angkatan Darat,
Angkatan Laut dan Angkatan Udara, namun presiden
dibatasi dalam menggunakan kekuasaanya terhadap ketiga
angkatan tersebut, dalam hal tugas fital ketiga angkatan
itu. Hal mana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa untuk menyatakan perang harus
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian
pula dalam membuat perdamaian dan perjanjian dengan
Negara lain.
Presiden mempunyai hak dalam menyatakan keadaan
bahaya yang diatur dalam Pasal 12 UUD 1945. Hak untuk
menyatakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat dan
akibatnya ditetapkan dengan berdasarkan undang-undang.
35. Hak-hak Presiden yang diatur dalam Pasal 12,
14, 15 dan 16 adalah:
Mengangkat duta dan konsul
Menerima penempatan duta Negara lain
memberikan grasi dan rehabilitasi
memberikan amnesty dan abolisi
memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain
tanda kehormatan
membentuk Dewan Pertimbangan yang
bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada presien.
36. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dari segi kedudukan maka posisi Dewan Perwakilan Daerah sama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Perbedaan antara Dewan Perwakilan daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat terletak pada penekanan posisi anggotanya dimana anggota
Dewan Perwakilan Daerah merupakan representasi dari daerah
(provinsi) yang bertugas untuk memberikan kesempatan kepada orang-
orang daerah berkiprah dalam pengambilan kebijakan di tingkat
nasional sesuai kepentingan daerah. Dari segi keanggotaan maka Dewan
Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum bersamaan dengan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi
Pemilihan Umum (Pasal 22 E ayat 2 UUD 1945) Peserta pemilihan umum
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan
(Pasal 22E ayat 4 UUD 1945).
37. LANJUTAN KEANGGOTAAN DPD
Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah sama di setiap
provinsi yang tidak lebih dari sepertiga dari anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (Pasal 22C ayat 2 UUD 1945). Adanya
jumlah anggota yang sama dari setiap provinsi menunjukkan
status yang sama dari setiap provinsi sebagai bagian integral
dari Negera Kesatuan Republik Indonesia. Dalam jumlah
anggota setiap provinsi oleh Undang-Undang No. 12 Tahun
2003 mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Perwakilan
Daerah setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang
saja.
38. KEWENANGAN DPD
Tugas legislasi dari Dewan Perwakilan Daerah dapat dibagi atas tugas
legislasi khusus kaitannya dengan daerah dan tugas legislasi secara
nasional.
tugas legislasi khusus untuk daerah diatur dalam Pasal 22D ayat 1 UUD
1945, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam,
dan sumber daya ekomoni lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
39. LANJUTAN KEWENANGAN DPD DI BIDANG LEGISLASI
Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan dan agama.”
40. KEWENANGAN DPD
Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah pada pembahasan rancangan
undang-undang menurut Pasal 22D ayat 2 UUD 1945 terbatas pada
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya serta peimbangan keuangan pusat dan daerah.
Hampir semua rancangan undang-undang yang ikut dibahas oleh
Dewan Perwakilan Daerah sifatnya hanya menyangkut daerah, kecuali
rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi yang bersifat nasional.
41. KEWENANGAN DPD DI BID PENGAWASAN
Terbatasnya objek pengawasan, juga tidak adanya kewenangan
lembaga ini untuk menindak lanjuti hasil pengawasan yang
dilakukannya
melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, penduduk dan
agama serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak
lanjuti -> pasal 22 D ayat (3)
42. KEMENTRIAN NEGARA
Dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan
sehari-hari, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh
presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri
Negara merupakan hak prerogatif presiden (Pasal 17 ayat 1 dan 2
UUD 1945)
Menteri-menteri yang diangkat mengepalai suatu kementerian
atau departemen atau bidang tertentu dalam pemerintahan
(Pasal 17 ayat 3 UUD 1945). Dalam hal ini pembantu presiden
bukan saja menteri-menteri akan tetapi juga berupa ketua
lembaga seperti Jaksa Agung yang statusnya sama dengan
menteri.
Kementerian atau departemen disesuaikan dengan keadaan atau
program presiden terpilih yang akan menjalankan tugas selama masa
jabatan 5 tahun.
43. PR untuk Minggu Depan
Buat Paper yang Menjelaskan tugas-tugas Lembaga
Negara dan kritikannya :
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. Badan Pemeriksa Keuangan
d. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
e. Bank Sentral
f. Dewan Pertimbangan Presiden
g. Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
