Satuan acara perkuliahan mata kuliah Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mencakup penjelasan mengenai penanggung jawab dan pengajar, persyaratan perkuliahan, buku wajib dan bacaan tambahan, komponen penilaian, jadwal perkuliahan beserta topik materi yang akan dibahas.

1. SATUAN ACARA PERKULIAHAN
MATA KULIAH HUKUM AGRARIA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016
PROGRAM SARJANA
Penanggung Jawab:
Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI
Pengajar:
Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI
Dr. Suparjo Sujadi, SH, MH
Hendriani Parwitasari, SH, M.Kn
Marliesa Qadariani, SH, MH

2. PERSYARATAN PERKULIAHAN
 Wajib hadir tepat waktu, disetiap perkuliahan (tatap
muka)
 Toleransi : 25 % dari tatap muka (termasuk ijin, sakit,
dan lain-lainnya).
 Perserta yang kehadirannya dalam perkuliahan
kurang dari 75 % dari tatap muka, TIDAK BERHAK
MENDAPAT NILAI INCOMPLETE (NILAI I).
 Wajib menggunakan pakaian sopan dan rapih
(kemeja blouse, atau kaos berkerah) dan
menggunakan sepatu.

3. 1. Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia,
Hukum Tanah Nasional, edisi 2013, Penerbit
Universitas Trisakti.
2. Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia:
Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah,
(Edisi 2008), Penerbit Djambatan.
3. Reading Material (Diktat Azas-azas Hukum
Agraria) yang dibukukan Pengajar.
A. BUKU WAJIB

4. B. BAHAN BACAAN TAMBAHAN
1. Prof. Arie S. Hutagalung, SH, MLI, Condominium
dan Permasalahannya, Jakarta BPFH Universitas
Indonesia, edisi revisi 2007.
2. Prof. Arie S. Hutagalung, SH, MLI, Tebaran
Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, LPHI
Jakarta, 2005.
3. Prof. Arie S. Hutagalung, SH, MLI, Serba Aneka
Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu
Kumpulan Karangan) Jakarta : BPFH Universitas
Indonesia, 1999.

5. Komponen Penilaian
1. Kehadiran
2. Tugas Terstruktur
3. UTS
4. UAS
Catatan:
Nilai I hanya akan diberikan kepada
mahasiswa yang tidak mengikuti UTS atau
UAS yang memenuhi persyaratan persentase
kehadiran minimal 75%.

6. SAP HUKUM AGRARIA
Prog. Sarjana
MINGGU
KE
TOPIK MATERI
I Perkenalan
A. Pengertian dan Ruang
Lingkup Hukum Agraria
B. Garis-garis Besar
Perkembangan Hukum
Tanah di Indonesia
Perkenalan dan Penjelasan Umum
Perkuliahan dan Materi Perkuliahan
1. Dalam arti luas
2. Dalam arti sempit
1. Hukum Tanah Lama (sebelum
UUPA)
a. Hukum Tanah Adat
b. Hukum Tanah Swaparaja
c. Hukum Tanah Administrasi
d. Hukum Tanah Antar Golongan
2. Macam Hak Penguasaan atas Tanah di
Indonesia dan Pengaturannya Dalam
Sistem Tanah Sebelum UUPA
a. Tanah Hak Indonesia
b. Tanah Hak Barat

7. MINGGU
KE
TOPIK MATERI
II
C. Pembentukan UUPA dan
Perkembangan Hukum
Tanah di Indonesia
3. Hukum Tanah Nasional (Hukum
Tanah Baru
1. Fungsi UUPA
2. Tujuan UUPA
3. Hubungan Fungsionil UUPA sebagai
HTN
4. Konsepsi Hukum Tanah Nasional
III D. Hak Penguasaan atas
Tanah
Menurut Hukum Tanah
Nasional
1. Pengertian
2. Macam Hak Penguasaan atas Tanah
3. Uraian Hak Atas Tanah
a. Hak Milik/Perwakafan
b. Hak Guna Usaha
IV c. Hak Guna Bangunan
d. Hak Pakai
e. Hak Pengelolaan

8. MINGGU
KE
TOPIK MATERI
V f. Hak Sewa
g. Hak Gadai
h. Hak Usaha Bagi Hasil
i. Hak Menumpang
VI E. Landreform di Indonesia 1. Pengertian
2. Tujuan
3. Landasan Hukum Landreform
4. Program Landreform
VII Resume
VIII UJIAN TENGAH SEMESTER
IX F. Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan
1. Fungsi Tanah
2. Tata cara Memperoleh Tanah yang
Diperlukan
a. Permohonan Hak
b. Perjanjian dengan Pemilik Tanah

9. MINGGU
KE
TOPIK MATERI
X c. Pemindahan Hak
d. Pelepasan Hak
e. Pencabutan Hak
XI G. Pendaftaran Tanah 1. Jaminan Kepastian Hukum
2. Pengertian
3. Peraturan/Dasar Hukum
4. Tujuan
5. Instansi Penyelenggara
6. Pelaksanaan Kegiatan
Pendaftaran Tanah
7. Kekuatan Pembuktian Sertipikat
Hak atas Tanah

10. MINGGU KE TOPIK MATERI
XII H. Tanah Sebagai Jaminan
Hutang
1. Pengertian, Ciri-ciri, Sifat dan
Perkembangan Pengaturan Hak
Jaminan Atas Tanah
2. Subyek dan Obyek HT, HT untuk tanah
HGB diatas tanah HPL
3. Pembebanan HT
4. Peralihan dan Hapusnya HT
5. Eksekusi HT
XIII I. Rumah Susun di Indonesia 1. Tujuan
2. Pengertian
3. Hak atas Tanah yang dapat dibangun
Rumah Susun
4. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
5. Pembebanan HT atas Rumah Susun
dan Satuan Rumah Susun
6. Perhimpunan Penghuni
XIV Resume
XV UJIAN AKHIR SEMESTER

11. PENGERTIAN AGRARIA DALAM UUPA
Pengertian agraria meliputi bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya.

12.  Pengertian bumi meliputi permukaan bumi
(yang disebut tanah), tubuh bumi di
bawahnya serta yang berada di bawah air
(Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 4 ayat 1).
 Pengertian air meliputi baik perairan
pedalaman maupun laut wilayah Indonesia
(Pasal 1 ayat 5)

13.  Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi
disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur
kimia, mineral-mineral, dll. (Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-
undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi telah dirubah dengan Undang-undang
No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara).
 Kekayaan alam yang terkandung di dalam air
adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang
berada di dalam perairan pedalaman dan laut
wilayah Indonesia (Undang-undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

14. Pengertian Agraria dalam UUPA hakikatnya
adalah sama dengan pengertian ruang dalam
Undang-undang No. 26 Tahun 2007
Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan :
“Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk
lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya”.

15. Dalam Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9
November 2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa
“Sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi,
air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional
yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola
dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi
sekarang dan generasi mendatang dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur”.
Bumi, air ruang angkasa dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam UUPA dicakup dengan
pengertian “Agraria”, sebagaimana juga dinyatakan
dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 diatas.

16. Hukum Agraria merupakan suatu kelompok
berbagai bidang hukum, yang masing-masing
mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-
sumber daya alam tertentu yang termasuk
pengertian Agraria.
Kelompok tersebut terdiri atas :
1. Hukum Tanah
2. Hukum Air
3. Hukum Pertambangan
4. Hukum Perikanan
5.Hukum Kehutanan
6. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-
unsur Dalam Ruang Angkasa (bukan “Space
Law”)

17. HUKUM AGRARIA
LUAS SEMPIT
PENGERTIAN Seperangkat hukum yang
mengatur Hak Penguasaan
atas Sumber Alam
Seperangkat hukum yang
mengatur Hak Penguasaan
atas Tanah
OBYEK Hak Penguasaan atas Sumber-
sumber Alam
Hak Penguasaan Atas
Tanah
RUANG
LINGKUP
- Hukum Tanah
- Hukum Air
- Hukum Pertambangan
- Hukum Perikanan
- Hukum Kehutanan
- Hukum atas Tenaga dan
Unsur-unsur dalam Ruang
Angkasa (bukan Space Law)
Hukum Tanah

18. 1. Dalam pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hak
menguasai dari Negara....... ditentukan adanya
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang.......
Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam
pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat
1). Sedang hak atas tanah adalah hak atas
sebagian tertentu permukaan bumi, yang
berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang
dan lebar.
Pengertian Tanah dan Hak Atas Tanah

19. 2. a. Yang dipunyai dengan hak atas tanah itu
adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu
dari permukaan bumi.
b. Wewenang menggunakan yang bersumber
pada hak tersebut diperluas hingga meliputi
juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang
ada di bawah tanah dan air serta ruang yang
ada diatasnya.
c. Batas yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2)
dengan kata-kata : sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-
batas menurut undang-undang ini (yaitu:
UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang lebih
tinggi.

20. 3. a. Pasal 8: pengambilan kekayaan alam yang
terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa
perlu diatur.
b. Penjelasan Pasal 8 disebutkan: karena ... hak-hak
atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan
bumi, maka wewenang-wewenang yang bersumber
daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan
alam yang terkandung dalam tubuh bumi, air dan
ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan
kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan
pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan
pangkal bagi perundang-undangan pertambangan
dan lain-lainnya.
c. Pengambilan kekayaan alam yang berupa bahan-
bahan galian yang telah disinggung di atas,
memerlukan adanya hak tersendiri, yaitu Kuasa
Pertambangan yang diatur dalam UU Pokok
Pertambangan.

21. 4. a. Dalam Hukum Tanah negara-negara yang
menggunakan apa yang disebut “Azas Accessie” atau
“Asas perlekatan”, bangunan dan tanaman yang ada
di atas dan merupakan satu kesatuan dengan tanah,
merupakan “bagian” dari tanah yang bersangkutan.
b. Perbuatan hukum mengenai tanah dengan
sendirinya, karena hukum meliputi juga tanaman
dan bangunan yang ada di atasnya.
c. Hukum Tanah kita menggunakan asas Hukum Adat
yang disebut asas pemisahan horizontal (dalam
bahasa Belanda disebut : “horizontale scheiding”).
Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian
dari tanah. Maka hak atas tanah tidak dengan
sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan
tanaman yang ada di atasnya.

22. 5. Perbuatan hukum yang dilakukan bisa meliputi
tanahnya saja. Atau hanya meliputi bangunan
dan/atau tanamannya saja, yang kemudian
dibongkar (“adol bedol”) atau tetap berada di
atas tanah yang bersangkutan (“adol ngebregi”).
Perbuatan hukumnya pun bisa juga meliputi
tanah berikut bangunan dan/atau tanaman keras
yang ada di atasnya, dalam hal mana apa yang
dimaksudkan itu wajib secara tegas dinyatakan.

23. 6. Pengertian “land” dalam perundang-undangan negara
lain.
a. Dalam National Land Code Malaysia (1965) pasal 5
pengertian “tanah” yang disebut land meliputi
(“includes”) :
i. that surface of the earth and all substances
forming that surface;
ii. the earth below the surface and all substances
therein;
iii. all vegetation and other natural products,
whether or not requiring the periodical
application of labour to their production, and
whether on or below the surface;
iv. all things attached to the earth or permanently
fastened to anything attached to the earth,
whether on or below the surface; and
v. land covered by water.

24. b. Dalam Land Titles Act Singapura (1993) Pasal 4
pengertian land didefinisikan sebagai :
the surface of any defined parcel of the earth,
and all substances there under, and so much of
the column of air above the surface as is
reasonably necessary for the proprietor’s use
and enjoyment, and includes any estate or
interest in land all vegetation growing thereon
and structures affixed thereon or any parcel of
airspace or subterranean pace held apart form
the surface of the land as shown in an
approved plan Subject to any provisions to
the contrary the proprietorship of land includes
natural rights to air, light, water, and
support and the right of access to any
highway on which the land abuts.

25. Ada persamaan hakiki dengan pengertian “tanah”
dalam arti yuridis seperti dijelaskan dalam UUPA,
yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan “land”
adalah juga “permukaan bumi”. Tetapi diperluas
hingga meliputi juga hak atas tubuh bumi di bawah
dan ruang udara di atasnya, dalam batas-batas
keperluannya yang wajar.
Perbedaan lain adalah mengenai pemilikan
bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah.
Malaysia dan Singapura, seperti negara-negara lain
pada umumnya, menggunakan asas accessie. Ada
perbedaan juga mengenai pemilikan kekayaan alam
dalam tubuh bumi di bawah yang dihaki. Ketentuan
hukumnya di berbagai negara tidak seragam.

26. 7. Negara Bagian Amerika Serikat (Arkansas,
Kansas, Mississipi, Ohio, Pennsylvania, Texas
dan West Virginia), yang disebut ownership
states, minyak bumi dan gas, seperti halnya
batubara dan mineral lainnya yang ada dalam
tubuh bumi di bawah tanah adalah milik yang
empunya tanah.
8. Dalam Hukum Negara Bagian New South Wales,
Australia, semua minyak bumi dan helium
adalah milik Crown, yang penguasaanya ada
pada Negara Bagian. Emas dan perak juga milik
Crown.

27. HUKUM TANAH YANG DUALISTIS
Perangkat Hukum
Tanah Barat
Perangkat Hukum
Tanah Adat
Kaedah-kaedahnya Kaedah-kaedahnya
Tertulis Tidak tertulis Tertulis Tidak tertulis
Buku II BW
Buku III BW
Buku IV BW
Hk. Kebiasaan
(Belanda Kuno)
Agr. Wet 1870
Agr. Besluit 1870
Pra BW (seb. 1848)
Hk. Tanah Adm
Diciptakan :
-Pemr. HB
-Pemr. Swapraja
Sebagai hukum
yang berlaku
dikalangan orang
Indonesia asli
(Bumiputra)
(Hk. Tanah
Swapraja)
GARIS BESAR PERKEMBANGAN HUKUM TANAH SEBELUM 24/9/1960

28. PLURALISTIS
Ketentuan
Pokok
Ketentuan
Pelengkap
Hukum
Tanah Adat
Hukum Tanah
Barat
DUALISTIS
Hukum Tanah Antar Golongan
Hukum Tanah Administrasi
Hukum Tanah Swapraja

29. STATUS TANAH
DI INDONESIA
SEBELUM UUPA
Tanah Hak
Indonesia
Tanah Hak
Barat
Diatur oleh Hukum
Tanah Adat
Belum didaftar
Sudah didaftar
Diatur oleh Hukum
Tanah Barat

30. Pada dasarnya tanah Hak Indonesia meliputi semua
tanah yang tidak diatur oleh Hukum Tanah Barat.
a. Kaedah tidak tertulis, yang berlaku di Indonesia
bagi penduduk asli sejak semula;
b. Kaedah tertulis, yang diciptakan oleh :
- Pemerintah Swapraja, misalnya peraturan
mengenai tanah di daerah Kesultanan
Yogyakarta, Surakarta atau Sumatera Timur
- Pemerintah Hindia Belanda, misalnya :
(1) Hak Agrarisch Eigendom, Stbl. 1872-117
(Koninklijk Besluit) dan Stbl. 1873-38;
(2) Grond Vervreemdings Verbod (larangan
pengasingan tanah), Stbl. 1875-179

31. HUKUM
BELANDA
KUNO
Tertulis
Tidak
tertulis
Mis. Overschrijvings Ord.
Stbl. 1834-27
Peraturan tentang sewa
menyewa tanah partikelir, mis.
Zaman VOC dulu sebagian tanah
di Jakarta adalah milik partikelir
yang disewakan untuk
mendirikan bangunan. Lembaga
ini diatur menurut hukum
kebiasaan dan dikenal sebagai
“Bataviasche Grondhuur”

32. SESUDAH
1848
BUKU II BW, antara lain mengatur lembaga-lembaga :
-Eigendom (Pasal 571)
-Opstal (Pasal 711)
-Erfpacht (Pasal 720)
-Gebruik (Pasal 818)
BUKU III BW, mengatur :
1. Masalah jual beli tanah yang terdiri dari 2 tahap (Pasal 1457
& 1458):
- Tahap perjanjian, yang belum berarti hak atas tanah
berpindah;
- Tahap jurisdische levering, tahap terjadinya pemindahan
hak atas tanah yaitu balik nama di kantor kadaster
2. Masalah sewa menyewa tanah (Pasal 1588-1600).
Ketentuan sewa menyewa ini dengan adanya UUPA sekarang
tidak berlaku lagi.
BUKU IV BW, mengatur lembaga daluwarsa (acquisitive
verjaring) yang upaya hukum untuk dinyatakan sebagai
eigenaar (Pasal 610 – 1955 jo 1963). Acaranya disebut
“eigendom-uitwijzing” (Pasal 621, 622 dan 623).
Selain itu, hak eigendom dapat diperoleh melalui lembaga
daluwarsa (Pasal 584)

33. TANAH DOMAIN NEGARA
Tanah
Kosong
Tanah Hak
Adat
Tanah Hak
Barat
lainnya
Tanah
Hak
Eigendom
Tanah
Daerah
Swapraja

34. HUKUM TANAH BARAT
Sebagai Pemilik Sebagai Penguasa
Hak-hak Perorangan :
- Hak Eigendom
- Hak Erfpacht
- Hak Opstal
- Hak Gebruik
- Hak Sewa
Hak-hak Indonesia:
Hak Milik Adat

35. Hak
Opstal
Hak
Erfpacht
Hak
Sewa
Hak
Gebruik
Perjanj Tanah
Hak
Eigendom
Tanah
Hak
Domein
Perjanj
Hak
Opstal
Hak
Erfpacht
Hak
Sewa
Hak
Gebruik
Melalui Jual Beli
Hak Eigendom

36. HUKUM TANAH ADAT
Hak Ulayat
Unsur Kepunyaan Unsur Kekuasaan
Kepala Adat
Hak-hak Perorangan:
(Hak-hak atas Tanah)
Primer : Hak Milik Adat
Hak Pakai
Sekunder : Hak Gadai
Hak Usaha Bagi Hasil
Magersari, Sewa

37. HUKUM TANAH NASIONAL
Hak Bangsa (Ps. 1)
Unsur Kepunyaan Unsur Kekuasaan
Hak Menguasai Negara
(Ps. 2)
Hak-hak Perorangan:
(Hak-hak atas Tanah)
Primer : Hak Milik
Hak Pakai
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Sekunder : Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Gadai
Hak Usaha Bagi Hasil
Magersari, Sewa

38. SEBELUM UUPA S/D
23 SEPTEMBER 1960
SESUDAH UUPA
(Sesudah 24
SEPTEMBER 1960)
KEDUDUKAN HUKUM
Terpencar dalam berbagai
hukum:
- Hk. Tanah Barat Adm.
Perdata
- Hk. Tanah Adat Adm.
Perdata
- Hk. Tanah Administrasi
- Hk. Tanah Swapraja
- Hk. Tanah Antar
Golongan
Satu Obyek
Satu Sistimatika
KEDUDUKAN NEGARA Pemilik /Badan Hukum
Perdata
Badan Penguasa
KEDUDUKAN HAK Hak-hak Barat
Hak-hak Adat
Hak-hak Swapraja
Unifikasi dalam Hak
melalui Ketentuan
Konversi