Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Kemendagri_BANGDA_RE-ORIENTASI_SATGAS_BKKBN.pdf
Similar to Kemendagri_BANGDA_RE-ORIENTASI_SATGAS_BKKBN.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kemendagri_BANGDA_RE-ORIENTASI_SATGAS_BKKBN.pdf
- 1. PENGELOLAAN KELEMBAGAAN PROGRAM STUNTING DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DITJEN BINA PEMBANGUNAN DEARAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Disampaikan pada acara Re-Orientasi Satgas P2S Tahun 2023 Regional Barat, Tengah, dan Timur Disampaikan oleh Budiono Subambang Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kemendagri
- 3. TARGET PENURUNAN STUNTING DALAM RPJMN 2020-2024 21,6% Balita di Indonesia mengalami Stunting (SSGI, 2022) Benchmark Tren % Penurunan Stunting di Negara Lain* 2%/tahun (2005-2015) Peru 0,8%/tahun (2000-2015) Vietnam *World Bank (2017) ❑ Prevalensi Stunting Nasional Tahun 2022 21,6% (4.558.899 jumlah anak stunting) ❑ Target penurunan stunting di tahun 2023 (RKP) sebesar 17,5%. Sehingga penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 4,1%. ❑ Target penurunan stunting di tahun 2024 (RPJMN) sebesar 14%. Sehingga penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 3,5%. ❑ Rata-rata percepatan penurunan stunting untuk mencapai target RPJMN sebesar 3,8% per tahun 37,2 30,8 27,67 24,4 14 Penurunan Prevalensi Balita Stunting (%), 2013-2024 Target RPJMN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 17,5 Target RKP 2023 21,6 4,1% 3,5% Target penurunan stunting 2024 Sumber : Diolah dari Riskesdas 2018, SSGI 2019, SSGI 2021 3
- 4. PREVALENSI STUNTING 2021 - 2022 DAN DELTA SSGI 2021 - SSGI 2022 (%) 24.8 30 27.5 22.3 29 25.8 24.5 22.4 24.5 23.5 18.5 10.9 24.4 28.7 37.8 30.2 22.1 17.6 33.2 16.8 29.8 29.7 27.5 21.6 17.3 27.4 27.4 18.6 20.9 22.8 33.8 31.4 23.3 26.2 29.5 18.6 24.6 22.1 17 23.8 21.1 20 18 20.2 19.2 15.2 8 21.6 26.1 35.3 27.7 19.8 15.4 31.2 14.8 27.8 28.2 26 20.5 16.4 26.9 27.2 18.5 20.8 23.9 35 32.7 25.2 30 34.6 -6.2 -5.4 -5.4 -5.3 -5.2 -4.7 -4.5 -4.4 -4.3 -4.3 -3.3 -2.9 -2.8 -2.6 -2.5 -2.5 -2.3 -2.2 -2 -2 -2 -1.5 -1.3999 -1.1 -0.9 -0.5 -0.2 -0.1 -0.1 1.1 1.2 1.3 1.9 3.8 5.1 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 16 - SUMATERA SELATAN 63 - KALIMANTAN SELATAN 65 - KALIMANTAN UTARA 14 - RIAU 75 - GORONTALO 12 - SUMATERA UTARA 36 - BANTEN 15 - JAMBI 32 - JAWA BARAT 35 - JAWA TIMUR 18 - LAMPUNG 51 - BALI 00 - INDONESIA 81 - MALUKU 53 - NUSA TENGGARA TIMUR 74 - SULAWESI TENGGARA 17 - BENGKULU 21 - KEPULAUAN RIAU 11 - ACEH 31 - DKI JAKARTA 61 - KALIMANTAN BARAT 72 - SULAWESI TENGAH 82 - MALUKU UTARA 71 - SULAWESI UTARA 34 - DI YOGYAKARTA 62 - KALIMANTAN TENGAH 73 - SULAWESI SELATAN 19 - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33 - JAWA TENGAH 64 - KALIMANTAN TIMUR 76 - SULAWESI BARAT 52 - NUSA TENGGARA BARAT 13 - SUMATERA BARAT 91 - PAPUA BARAT 94 - PAPUA SSGI 2021 SSGI 2022 DELTA Sumber Data : Prevalensi stunting SSGI tahun 2021 - SSGI tahun 2022 Peningkatan Prevalensi (Delta SSGI 2022 – SSGI 2021) 1. Kalimantan Timur : 1,1% 2. Sulawesi Barat : 1,2% 3. Nusa Tenggara Barat : 1,3% Penurunan Prevalensi Tertinggi (Delta SSGI 2022 – SSGI 2021) 1. Sumatera Selatan : 6,2% 2. Kalimantan Selatan : 5,4% 3. Kalimantan Utara: 5,4% 4. Sumatera Barat : 1,9% 5. Papua Barat : 3,8% 6. Papua : 5,1% 4
- 5. CAKUPAN LAYANAN 29 ESENSIAL NASIONAL TAHUN 2022 (%) Keterangan : Untuk Cakupan Unmeet Need dan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan semakin rendah persentasenya semakin baik 48 9 26 36 28 32 26 27 40 74 72 18 6 53 62 51 68 68 63 70 40 21 28 30 16 60 53 58 32 58 90 90 90 90 90 90 90 90 90 80 7.4 15.5 80 80 90 90 90 90 90 70 90 70 90 90 100 90 90 90 -20.00 - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 REMAJA PUTRI YANG MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) REMAJA PUTRI YANG MENERIMA LAYANAN PEMERIKSAAN STATUS ANEMIA (HEMOGLOBIN) CALON PENGANTIN /CALON IBU YANG MENERIMA TABLET TAMBAH DARAH (TTD) CALON PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MEMPEROLEH PEMERIKSAAN KESEHATAN… CAKUPAN CALON PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MENERIMA PENDAMPINGAN… PASANGAN CALON PENGANTIN YANG MENDAPATKAN BIMBINGAN PERKAWINAN… PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH… CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS MISKIN DAN PENYANDANG… CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU YANG… IBU HAMIL KURANG ENERGI KRONIK (KEK) YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN ASUPAN GIZI IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MINIMAL 90 TABLET… PERSENTASE UNMEET NEED PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PERSENTASE KEHAMILAN YANG TIDAK DIINGINKAN BAYI USIA KURANG DARI 6 BULAN MENDAPAT AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF ANAK USIA 6-23 BULAN YANG MENDAPAT MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) ANAK BERUSIA DI BAWAH LIMA TAHUN (BALITA) GIZI BURUK YANG MENDAPAT PELAYANAN… ANAK BERUSIA DI BAWAH LIMA TAHUN (BALITA) YANG DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN… ANAK BERUSIA DI BAWAH LIMA TAHUN (BALITA) GIZI KURANG YANG MENDAPAT TAMBAHAN… BALITA YANG MEMPEROLEH IMUNISASI DASAR LENGKAP KELUARGA YANG STOP BABS KELUARGA YANG MELAKSANAKAN PHBS KELUARGA BERISIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PROMOSI PENINGKATAN… PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) PASCAPERSALINAN KELUARGA BERISIKO STUNTING YANG MEMPEROLEH PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN MANFAAT SUMBER DAYA… RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES AIR MINUM LAYAK RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK) LAYAK KELOMPOK KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)… KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DENGAN IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BADUTA… Capaian Gap Target Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, status Mei 2023 5
- 7. 7 DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI PERAN KEMENDAGRI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (Sesuai Perpres 72 Tahun 2021, tercantum dalam Pilar 1, Pilar 3 dan Pilar 5) Mendorong Pemerintah Provinsi menetapkan dan memperkuat Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur, dengan melibatkan Perangkat Daerah, para pemangku kepentingan termasuk TP-PKK; Mendorong Pemerintah Provinsi menyusun program dan kegiatan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RAD Pangan dan Gizi) ; Mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan meningkatkan alokasi APBD untuk mendukung program/kegiatan intervesi gizi spesifik dan gizi sensitif; Memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk melakukan Penilaian kinerja (PK) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Memberikan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Terbaik dan Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik dalam Penurunan Stunting; 7
- 8. 8 DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 2 3 4 1 Permendagri 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; Permendagri 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023; Permendagri 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023; 5 Kesepakatan Bersama Antara Mendagri, Menkes, Kepala BKKBN dan Kepala BPKP Nomor 441.1/5234.A/SJ, Nomor HK.02.01/Menkes/6434/2021, Nomor 31/KSM/G2/2021, Nomor MoU/D3/2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah; 6 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah. 7 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ 27 November 2022 tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 8 Surat Edaran Dirjen Bina Bangda Kemendagri Nomor 440.5.7/4190/Bangda tanggal 1 Maret 2023 tentang Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah 8
- 9. 9 03 KONSEP8 (DELAPAN) AKSIKONVERGENSIPENURUNAN STUNTING
- 10. KERANGKA PIKIR IMPLEMENTASI 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH STRATEGI INTERMEDIATE OUTCOME INTERVENSI OUTPUT DAMPAK Pilar 1 Komitmen dan Visi Kepemimpinan Pilar 2 Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat Pilar 3 Konvergensi Intervensi Spesifik dan Sensitif Pilar 4 Ketahanan Pangan dan Gizi Pilar 5 Sistem, Data, Informasi, Riset dan Inovasi PENINGKATAN CAKUPAN INTERVENSI BAGI SETIAP SASARAN PRIORITAS Integrasi percepatan penurunan stunting secara sistematis dan berkelanjutan Pemenuhan akses dan kualitas layanan bagi seluruh sasaran prioritas stunting 1. PERLUASAN SASARAN PRIORITAS TERINTEGRASI 2. FOKUS PADA INDIKATOR- INDIKATOR LAMPIRAN PERPRES 72/2021 DAN RAN PASTI 3. PEMBINAAN KELEMBAGAAN TPPS DAN KADER DESA/KELURAHAN (TPK, KPM, TP PKK, DLL) 4. PENGUATAN REGULASI DAERAH TERMASUK PERAN DESA/KELURAHAN 5. PENGUATAN PENGELOLAAN DATA STUNTING DAERAH 6. PENINGKATAN PUBLIKASI DATA STUNTING SEBAGAI STRATEGI KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU 7. INTEGRASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 8. OPTIMALISASI SISTEM DATA DAN PELAPORAN PENINGKATAN SISTEM DATA, PUBLIKASI DAN PELAPORAN ADANYA REGULASI DAERAH YANG RELEVAN PENINGKATAN DUKUNGAN ANGGARAN DAERAH DAN DESA PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN SPESIFIK DAN SENSITIF 10
- 11. KERANGKA KONSEPTUAL 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Stunting : Sinyal bahwa ada masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, sehingga pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai, serta tidak sampai secara lengkap pada kelompok sasaran prioritas, yaitu Remaja, Calon Pengantin, Ibu Menyusui, Ibu Hamil, dan Anak usia 0 – 59 Bulan. 8 (Delapan) Aksi Konvergensi: Instrument dalam bentuk kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran. Kemendagri memberikan Capacity Building kepada pemerintah provinsi untuk bisa membina dan mengawasi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi dan Penilaian Kinerja 11
- 12. KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN ANTARA AKSI KONVERGENSI Aksi #1 Analisis Situasi Aksi #2: Penyusunan Rencana Kegiatan Aksi # 3: Rembuk Stunting Aksi # 8: Reviu Kinerja Tahunan Aksi #4: Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan Stunting Aksi #5: Pembinaan Pelaku Dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Aksi # 6: Sistem Manajemen Data Stunting Aksi # 7: Pengukuran & Publikasi Stunting Rekomendasi Lokus dan Kegiatan Prioritas Rancangan Rencana Kegiatan Masukan untuk PerBup/Perwali Peran & Tugas Pembinaan Pelaku Dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Cakupan RT 1000 HPK yg Mendapat Intervensi Gizi secara Lengkap Cakupan & Keterpaduan Intervensi Gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK Komitmen & Kesepakatan Rencana Kegiatan Kesenjangan Data Perkembangan kasus stunting Data & Sebaran Stunting Proses RKPD & APBD Data Stunting & Cakupan Intervensi Sebaran & Penyebab Stunting Kegiatan Perbaikan Sistem Data Acuan pemantauan pelaksanaan VS hasil 12
- 13. ALUR PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI MENGIKUTI JADWAL REGULER PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH BULAN JADWAL REGULER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH JADWAL PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENANGGUNG JAWAB JANUARI 1. Musrenbang desa/kelurahan 2. Musrenbang kecamatan 3. Rancangan awal RKPD Aksi 1 Analisis Situasi Aksi 7 Pengukuran dan Publikasi Stunting Aksi 6 Sistem Manajemen Data Stunting Aksi 1 Bappeda (PIC) dan OPD Aksi 2 Bappeda (PIC) dan OPD Aksi 3 Sekda dan/atau Bappeda FEBRUARI 1. Pagu anggaran indikatif 2. Rancangan renja OPD 3. Forum OPD/Lintas OPD Aksi 2 Penyusunan Rencana Kegiatan Aksi 3 Rembuk Stunting MARET 1. Rancangan RKPD 2. Musrenbang Kabupaten/Kota Aksi 4 Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan Stunting Aksi 5 Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Aksi 4 Bupati/Walikota dan/atau OPD yang bertanggung jawab Aksi 5 OPD Aksi 6 Bappeda (PIC) dan OPD Aksi 7 Dinas Kesehatan APRIL Rancangan Akhir RKPD kabupaten/Kota MEI Rancangan Perbup/Perwali RKPD JUNI Perbup/Perwali RKPD JULI Penyusunan KUA-PPAS AGUSTUS Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD SEPTEMBER Penyusunan RKA OPD OKTOBER Penyusunan APBD NOVEMBER Pembahasan APBD dengan DPRD DESEMBER Penetapan APBD Jan-Feb tahun n+1 Aksi 8 Reviu Kinerja Tahunan Aksi 8 Sekda dan Bappeda (PIC) dan OPD Keterangan: Tahap Perencanaan & Penganggaran Tahap Pelaksanaan Tahap Pemantauan & Evaluasi 13
- 15. 15 TUGAS SATGAS STUNTING 5 06 Satgas Stunting sebagai salah satu komponen pendukung dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting memiliki tugas yaitu sebagai berikut: 01 Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan Sekretariat Pelaksana Pusat dan pemerintah daerah 02 Melaksanakan fasilitasi konsultasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan 03 Memastikan terlaksananya 4 Pasti: a) Memastikan semua sasaran terdata. b) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan. c) Memastikan semua sasaran memanfaatkan semua intervensi. d) Memastikan semua kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tercatat dan terlaporkan. 04 Memastikan pengaduan permasalahan penyelengaraan Percepatan Penurunan Stunting ditindaklanjuti, baik dari masyarakat maupun petugas pengelola program Percepatan Penurunan Stunting 05 Memastikan ketersediaan data, pengelolaan data dan informasi secara real time, terbaru (update), regular dan tepat waktu yang berguna untuk menilai perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan dan merekomendasikan kebijakan Memastikan pelaksanaan audit kasus Stunting di seluruh jenjang Sumber Data : PANDUAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BKKBN
- 16. OUTPUT SATGAS STUNTING 01 Terlaksananya koordinasi yang intensif dan efektif dengan Sekretariat Pelaksana Pusat dan pemerintah daerah 02 Terlaksananya fasilitasi konsultasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan 03 Terpenuhinya 4 (empat) Pasti: a) Memastikan semua sasaran terdata; b) Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan; c) Memastikan semua sasaran memanfaatkan semua intervensi; d) Memastikan semua kegiatan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tercatat dan terlaporkan Berdasarkan uraian tugas Satgas Stunting, maka ouput atau hasil kerja Satgas Stunting yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1. Tertanganinya pengaduan permasalahan penyelengaraan Percepatan Penurunan Stunting ditindaklanjuti, baik dari masyarakat maupun petugas pengelola program Percepatan Penurunan Stunting; 2. Terpenuhinya ketersediaan data, pengelolaan data dan informasi secara real time, terbaru (update), regular dan tepat waktu yang berguna untuk menilai perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi permasalahan dan merekomendasikan kebijakan. Data dan informasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak; 3. Terlaksananya audit kasus Stunting di wilayah kerjanya 1 2 3 Sumber Data : PANDUAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BKKBN 16
- 18. 18 STRUKTUR TPPS TINGKAT KABUPATEN/KOTA
- 19. 19 TIM TPPS TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota; 2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting; 3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota; 4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan; 5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota; 6. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan 7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaksana Tugas 1. Susunan Keanggotaan: a. Ketua Pelaksana: Wakil Bupati/Walikota b. Wakil Ketua: Sekretaris Daerah c. Sekretaris Kepala OPD d. Bidang Bidang: a) Koordinator: OPD b) Anggota: OPD 2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga: a. Koordinator: OPD b. Anggota: OPD 3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi: a. Koordinator: Bappeda Kab/Kota b. Anggota: OPD 4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management a. Koordinator: Unsur Perguruan Tinggi b. Anggota: OPD
- 20. 20 STRUKTUR TPPS TINGKAT KECAMATAN PENGARAH TPPS KAB/KOTA PELAKSANA Ketua : Camat Wakil: Kepala Puskesmas Ka.UPT KB Kec/Koord. Penyuluh KB BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN Koord:Ketua TP. PKK Anggota Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKM, Toma, Toga, Todat, dan Pemangku Kepentingan BIDANG KOORDINAS PELAYANAN SPESIFIK & SENSITIF Koord: Ketua IBI Anggota: Bidan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Link. Puskesmas, Kader Posyandu dan Pemangku Kepentingan BIDANG KOORDINASI DATA Koord: Sekretaris Camat/ Penyuluh KB/PLKB Anggota Koord Statistik Kecamatan, Petugas Data Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS Kecamatan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah
- 21. 21 TIM TPPS TINGKAT KECAMATAN PERAN PENGARAH TPPS KECAMATAN 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. PERAN PELAKSANA TPPS KECAMATAN 1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; 2. Menggerakan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting; 4. Monitoring dan evaluasi Stunting di tingkat kecamatan; 5. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; 6. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; 7. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 8. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan; 9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- 22. 22 STRUKTUR TPPS TINGKAT DESA/KELURAHAN PENGARAH TPPS KAB/KOTA Kepala Desa/Lurah PELAKSANA Ketua: Ketua TP PKK Wakil: Sekretaris Desa/Lurah Sekretaris: PPKBD KOORDINATOR LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA Koord: Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK KOORDINATOR LAPANGAN PENGELOLAAN DATA Koord : KPM/Kader Sub PPKBD/Koord. Posyandu TIM PENDAMPING KELUARGA (BIDAN, KADER TP PKK, KADER KB) TIM PENDAMPING KELUARGA (BIDAN, KADER TP PKK, KADER KB) TIM PENDAMPING KELUARGA (BIDAN, KADER TP PKK, KADER KB)
- 23. 23 TIM TPPS TINGKAT DESA/KELURAHAN PERAN PENGARAH TPPS DESA/KELURAHAN 1. Membentuk TPPS Desa/Kelurahan; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di desa/kelurahan; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. PERAN PELAKSANA TPPS DESA/KELURAHAN 1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan; 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan; 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayananan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan; 4. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 24. 24 REKOMENDASI PENINGKATAN TUGAS DAN FUNGSI SATGAS P2S 01 02 03 04 Satgas P2S memastikan pemerintah daerah menetapkan target stunting dalam RPJMD, RKPD dan menjabaran Target Nasional penurunan stunting 14% pada tahun 2024 dalam target Kabupaten/Kota; . Satgas P2S mendorong Pemerintah Daerah memberikan dukungan operasional Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tk Kecataman dan Desa untuk kegiatan operasionalnya Satgas P2S mengawal dan memastikan pelaksanaan TPPS Tingkat Kecamatan dan Desa berfungsi secara optimal dalam melaksanakan upata penurunan stunting sesuai tufoksinya; Satgas P2S mengawal penyusun pelaporan pelaksanan P2S baik 6 bulanan (Semester 1 dan 2) setiap tahunnya.
- 25. TERIMA KASIH