Dokumen tersebut merupakan Buku Jawaban Ujian (BJU) untuk Ujian Akhir Semester Take Home Exam (UAS THE) mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diisi oleh mahasiswa bernama Tsalis Aisah Rahmi. Dokumen tersebut berisi identitas mahasiswa, petunjuk pengerjaan soal, surat pernyataan kejujuran akademik, dan jawaban mahasiswa atas beberapa pertanyaan mengenai hukum ketenagakerjaan terkait pekerja anak

1. BUKU JAWABAN UJIAN (BJU)
UAS TAKE HOME EXAM (THE)
SEMESTER 2020/21.1 (2020.2)
Nama Mahasiswa : Tsalis Aisah Rahmi
Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 042080191
Tanggal Lahir : 30/09/1994
Kode/Nama Mata Kuliah : ADBI/ Hukum Ketenagakerjaan
Kode/Nama Program Studi : 311/ Ilmu Hukum
Kode/Nama UPBJJ : 23/ Bogor
Hari/Tanggal UAS THE : Sabtu, 16 Januari 2021
Tanda Tangan Peserta Ujian
Petunjuk
1. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada cover BJU pada halaman ini.
2. Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik.
3. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau tulis tangan.
4. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA

2. Surat Pernyataan
Mahasiswa
Kejujuran Akademik
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Mahasiswa : Tsalis Aisah Rahmi
NIM : 042080191
Kode/Nama Mata Kuliah : HKUM 4303/ Hukum Ketenagakerjaan
Fakultas : Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hukum
UPBJJ-UT : Bogor
1. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada
laman https://the.ut.ac.id.
2. Saya tidak memberikan naskah UAS THE kepada siapapun.
3. Saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal
ujian UAS THE.
4. Saya tidak melakukan plagiasi atas pekerjaan orang lain (menyalin dan mengakuinya sebagai
pekerjaan saya).
5. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan
aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka.
6. Saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integritas akademik dengan
tidak melakukan kecurangan, joki, menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui media
apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik
Universitas Terbuka.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat
pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik
yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka.
Bogor, 16 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan
Tsalis Aisah Rahmi

3. 1.Dalam hubungan kerja, sering kali perusahaan mempekerjakan tenaga kerja yang beragam baik
dari segi jenis kelamin, usia dan lain sebagainya. Saat ini terdapat fakta yang cukup banyak,
perusahaan mempekerjakkan pekerja perempuan dan anak. Data Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan, pada 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau
menjadi sekitar 1,6 juta pada 2019.
Pertanyaan :
a. Bagaimana kedudukan pekerja anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan?
b. Apakah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja anak ?
c. Pekerjaan apa saja yang tidak dibolehkan diberikan kepada pekerja anak ?
Jawaban 1.a)
Berdasaran UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan disebutkan bahwa usia ana yang
boleh bekerja tidak boleh kurang dari 13 tahun dan hanya boleh bekerja pada jenis pekerjaan ringan
yang tidak membahayakan fisik, menta dan moral anak.
Jawaban 1.b)
Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja anak yaitu pekerjaan ringan, peerjaan dalam rangka
bagiankurikulum pendidikan dan pelatihan, dan pekerjaan untuk mengembangan bakat dan minat.
Jawaban 1.c)
Larangan mempekerjakan anak tersebut terdapat dalam Pasal 74 UU Ketenagakerjaan, yaitu
larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, yaitu;
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran,
produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan
perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau;
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamata n, atau moral anak.
Lebih lanjut, mengenai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak,
dapat dilihat dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang
Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak (“Kepmenaker 235/2003”), yaitu:

4. 1. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak:
a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya;
b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya
biologis, bahaya kimia);
c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
i. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
ii. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu
seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
iii. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di
atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
iv. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
v. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di
perairan laut dalam;
vi. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
vii. Pekerjaan di kapal;
viii. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan
sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
ix. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00.
2. Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Moral Anak
a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang
dapat dijadikan tempat prostitusi;
b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau
rokok.
Selain itu, berdasarkan Pasal 4 Kepmenaker 235/2003, pengusaha dilarang mempekerjakan anak
untuk bekerja lembur.

5. Jawaban 2.a)
Jika pekerja tidak masuk tanpa keterangan atau mangkir, maka berlaku prinsip no work no pay,
yaitu pekerja tidak diupah karena tidak bekerja. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1)
bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Upah yang tidak
diberikan tentu saja termasuk tunjangan kehadiran, misalnya uang makan dan uang transportasi.
Batas waktu karyawan mangkir kerja menurut UU adalah 5 hari kerja berturut-turut.
Jika ini dilakukan tanpa disertai keterangan tertulis, maka karyawan dianggap mengundurkan diri
(resign) dan pengusaha bisa memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah
sebelumnya melakukan pemanggilan dua kali. Pengusaha tidak dapat memberhentikan karyawan
yang mangkir sebelum melakukan pemanggilan tertulis lebih dulu.
Dasar hukumnya adalah Pasal 168 berikut:
Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara
tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara
patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan
paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
Jawaban 2.b)
Apabila terjadi PHK, apa saja hak karyawan yang wajib diberikan perusahaan? Mangkir dari kerja
diklasifikasikan sebagai pengunduran diri, bukan PHK oleh pengusaha, sehingga karyawan hanya
berhak memperoleh uang penggantian hak dan uang pisah. Karyawan bersangkutan tidak menerima
pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK).
Dasar hukumnya adalah Pasal 93 ayat (3):
Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan
berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang
pisah yang besarnya dan pelaksanaannya dia
Dalam hal karyawan tidak masuk 5 hari kerja atau lebih dengan alasan yang dapat dibuktikan, maka
perusahaan tidak dapat melakukan PHK. Sebagai contoh, jika karyawan beralasan sakit selama 6
hari, maka harus disertai bukti yang sah dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit/klinik
yang valid, yang menyatakan karyawan menderita sakit tertentu dan membutuhkan istirahat 6
hari. Prinsip no work no pay tidak berlaku di sini, dan perusahaan tetap wajib membayar upah
penuh sesuai Pasal 93 ayat (3).

6. Status absensi karyawan harus dikelola secara tepat, sebab hal ini terkait dengan penggajian.
Perusahaan harus teliti membedakan ketidakhadiran karyawan sebagai izin/cuti yang diupah atau
mangkir yang tak diupah. Jika repot dengan cara manual, kamu bisa menggunakan Gadjian, payroll
software berbasis cloud yang bisa mencatat dan merekap status kehadiran karyawan, mulai dari
status hadir, mangkir, cuti, dan cuti di luar tanggungan (unpaid leave) secara online.
Jawaban 3.a)
Terdapat asas-asas dalam pengupahan yang terkandung di dalam peraturan perUndangUndangan
mengenai ketenagakerjaan, antara lain:
a. Hak untuk menerima upah timbul pada saat hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan
kerja putus. Tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun
2015 tentang Pengupahan.
b. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan atau sering dikenal dengan
no work no pay. Tertuang dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan.
d. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum
Jawaban 3.b)
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE/07/MEN/1990 Tahun
1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, ada 3 komponen gaji
yang dibutuhkan untuk membentuk penghasilan untuk karyawan.
1. Upah Pokok
Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis
pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Dalam Pasal 94 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, dijelaskan lebih lanjut kalau besaran komponen upah pokok sedikitnya 75%
dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
2. Tunjangan Tetap
Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang dilakukan secara teratur dan diberikan pada pekerja
dan keluarganya. Tunjangan tetap dibayarkan bersama upah pokok, dan tidak berkaitan dengan

7. kehadiran atau kinerjanya dalam perusahaan. Tunjangan tetap dapat berupa berupa tunjangan istri,
tunjangan anak, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Tunjangan makan dan tunjangan transportasi
dapat masuk ke dalam komponen ini jika tidak berkaitan dengan kehadiran, dan diterima secara
tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.
3. Tunjangan Tidak Tetap
Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan secara langsung pada pekerja dan
keluarganya, serta tidak berkaitan dengan pekerja. Sesuai namanya, tunjangan ini dibayarkan secara
tidak tetap dan tidak bersamaan dengan upah pokok. Umumnya, tunjangan tidak tetap ini berkaitan
dengan kehadiran atau kinerja karyawan. Misalnya, tunjangan makan hanya akan diberikan sesuai
jumlah hari masuknya karyawan ke kantor. Dengan begitu, tunjangan makan ini termasuk dalam
komponen tunjangan tidak tetap.
Komponen Gaji Umum dalam Penyusunan Penghasilan Karyawan
Umumnya dalam menyusun penghasilan karyawan, ada beberapa komponen gaji yang
dipertimbangkan oleh pengusaha
1. Upah Pokok
Pengertiannya sama seperti yang disebutkan pada poin sebelumnnya. Gaji pokok atau upah pokok
adalah upah dasar yang diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaannya,
dengan besaran tidak kurang dari 75% dari total gaji yang diterimanya. Umumnya, besaran gaji
pokok ini mengacu pada upah minimum regional (UMR) yang berlaku pada kota/daerah tersebut,
serta disesuaikan dengan posisi maupun tanggung jawabnya di perusahaan tersebut.
2. Tunjangan Tetap
Anda dapat mengartikan tunjangan tetap sebagai benefit yang diterima ketika bekerja di perusahaan
tertentu. Tunjangan tetap memiliki sifat penghitungan yang tidak berubah selama karyawan bekerja
di posisi yang sama. Umumnya, nominalnya akan berubah jika seorang karyawan mengalami
promosi kenaikan jabatan atau demosi penurunan posisi. Besaran tunjangan tetap juga tidak
dipengaruhi dengan kehadiran atau kinerja karyawan.
3. Tunjangan Tidak Tetap
Berbeda dengan tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap tidak memiliki besaran yang tetap setiap
bulannya karena memperhitungan berbagai faktor, seperti jumlah kehadiran, laba perusahaan, dan
sebagainya. Tunjangan tidak tetap ini dapat dibayarkan pada waktu terpisah dengan gaji pokok dan
tunjangan tetap.
4. Potongan
Dalam komponen gaji, terdapat potongan yang mengurangi jumlah penghasilan. Potongan ini
biasanya terdiri dari pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 dan iuran BPJS (Kesehatan maupun
Ketenagakerjaan). Untuk potongan PPh Pasal 21, ada komponen-komponennya penghitungannya
tersendiri agar mendapatkan besaran pajak tepat yang perlu disetor dan dilaporkan.

8. Jawaban 3.c)
Sejak disahkan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar
KHL (Kecukupan Hidup Layak) dalam penetapan upah minimum seperti yang diatur dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang komponen dan pencapaian Kebutuhan
Hidup Layak
Jawaban 4.a)
Setiap pengusaha yang mempekerjakan karyawan sedikitnya sepuluh orang atau membayar upah
minimal Rp 1.000.000 sebulan wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan secara bertahap. Apakah termasuk karyawan kontrak juga? Tentu saja.
Kepesertaan BPJS kategori pekerja penerima upah tidak hanya mencakup pegawai tetap
perusahaan, melainkan juga karyawan kontrak yang dipekerjakan melalui Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT). Bahkan, karyawan harian lepas dan borongan pun juga berhak mendapat jaminan
sosial.
Aturan BPJS karyawan kontrak tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker)
No KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi
Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan PKWT. Berikut ketentuannya:
Setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan PWKT wajib
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan
Penyelenggara. (Pasal 2 ayat 1)
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja PKWT selama tiga bulan secara berturut-turut atau
lebih wajib mengikutsertakannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. (Pasal 13 ayat 1)
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja PKWT kurang dari tiga bulan secara berturut-turut
wajib mengikutsertakannya dalam program Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian.
(Pasal 13 ayat 2)
Dalam hal hubungan kerja tenaga kerja PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang
sehingga bekerja selama tiga bulan secara berturut-turut atau lebih, pengusaha wajib
mengikutsertakannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari
Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan terhitung mulai perpanjangan PKWT. (Pasal 13 ayat 3)

9. Jawaban 4.b)
Karyawan kontrak wajib didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk yang bekerja kurang dari
tiga bulan. Misalnya, perusahaan alih daya (outsourcing) yang mempekerjakan karyawan PKWT
untuk waktu tiga bulan harus mendaftarkannya sebagai peserta JKK, JKM, dan JHT. Jika kurang
dari tiga bulan, wajib diikutsertakan JKK dan JKM.
Pembayaran premi BPJS karyawan kontrak mengikuti ketentuan iuran peserta penerima upah, yaitu
0,24% sampai dengan 1,74% dari upah untuk JKK dan 0,3% untuk JKM. Keduanya ditanggung
oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.
Sedangkan menurut Permenaker No 44 Tahun 2015, pekerja harian lepas, pekerja borongan, dan
pekerja PKWT di sektor jasa konstruksi bagian perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, wajib
didaftarkan sebagai peserta JKM dan JKK.
Dalam hal upah mereka tercantum besarannya, iuran JKK sebesar 1,74% dan JKM 0,3% dari upah.
Namun, jika upah tidak tercantum atau tidak diketahui, iurannya menggunakan persentase dari nilai
proyek, seperti ketentuan Pasal 9 dan 10 Permenaker, mulai dari 0,21% untuk proyek sampai
dengan Rp 100 juta.
sumber
BMP Hukum KETENAGAKERJAAN
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51465952f3eb6/jenis-jenis-pekerjaan-yang-
dilarang-dilakukan-anak/
https://www.gadjian.com/blog/2019/09/27/inilah-sanksi-jika-karyawan-mangkir-kerja-selama-5-
hari-berturut-turut/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a038aec4a970/kapan-phk-karena-mangkir-
dapat-dilaksanakan/
https://core.ac.uk/download/pdf/80819546.pdf
https://www.gadjian.com/blog/2019/10/17/sistem-upah-ketenagakerjaan-di-indonesia/