Rangkaian Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga ini membahas: 1. Hak dan kewajiban PRT, pemberi kerja, dan penyalur PRT 2. Jenis dan lingkup pekerjaan PRT serta waktu kerjanya 3. Prosedur perekrutan dan berakhirnya hubungan kerja PRT 4. Perlindungan hak PRT termasuk upah, cuti, dan jaminan sosial

1. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
1
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR… TAHUN…
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak sesuai dengan harkat, martabat,
dan hak asasinya sebagai manusia sebagaimana
diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pekerja rumah tangga berhak mendapatkan
pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat
dan martabat kemanusiaan serta untuk mencegah
terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap pekerja
rumah tangga diperlukan pelindungan dan jaminan bagi
pemenuhan hak-hak dasar pekerja rumah tangga,
kesejahteraan serta pendidikan dan pelatihan kerja bagi
pekerja rumah tangga, termasuk pelindungan terhadap
pemberi kerja untuk keseimbangan hak dan
kewajiban dalam hubungan kerja antara pekerja rumah
tangga dengan pemberi kerja;
c. bahwa dalam rangka menjamin pelindungan hukum dan
sesuai dengan karakteristik pekerjaan pekerja rumah
tangga yang bersifat domestik maka diperlukan
pengaturan dalam bentuk perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan
ayat (2), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA
RUMAH TANGGA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang
bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan
kerumahtanggaan.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan dan/atau beberapa orang dalam
suatu rumah tangga yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah.

2. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
2
3. Hubungan Kerja adalah hubungan sosiokultural PRT dengan Pemberi
Kerja berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian kerja baik tertulis
maupun tidak tertulis yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah,
upah, serta hak dan kewajiban.
4. Penyalur PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan telah
mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota untuk merekrut dan
menyalurkan PRT.
5. Surat Izin Usaha Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat SIU-PPRT
adalah surat izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Penyalur
PRT untuk merekrut dan menyalurkan PRT yang dipekerjakan pada
Pemberi Kerja.
6. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara PRT yang direkrut secara tidak
langsung dengan Pemberi Kerja.
7. Upah adalah hak PRT yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada PRT yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu kesepakatan atau Perjanjian Kerja.
8. Pelindungan adalah segala upaya untuk menjamin penghormatan dan
pemenuhan hak-hak PRT untuk memperoleh rasa aman, bebas dari
kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak atas PRT.
9. Waktu Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga
berdasarkan kesepakatan Pemberi Kerja dan PRT.
10. Cuti adalah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan
rumah tangga dalam jangka waktu tertentu dengan tetap memperoleh
Upah dan hak-haknya yang lain berdasarkan kesepakatan Pemberi Kerja
dan PRT.
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara Pemberi Kerja dan PRT karena adanya perselisihan
kepentingan, perselisihan hak dan kewajiban, dan perselisihan pemutusan
Hubungan Kerja.
12. Mediasi adalah penyelesaian Perselisihan melalui musyawarah yang
ditengahi oleh aparat pemerintah daerah yang berwenang.
13. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW adalah
lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu kepala desa atau
lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan dan tugas lain yang
diberikan kepala desa atau lurah.
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pelindungan PRT berasaskan:
a. kekeluargaan;
b. keadilan;
c. kesejahteraan;
d. kepastian hukum; dan
e. penghormatan hak asasi manusia.

3. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
3
Pasal 3
Pelindungan PRT bertujuan:
a. memberikan kepastian hukum kepada PRT dan Pemberi Kerja;
b. mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap
PRT;
c. mengatur Hubungan Kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan dan keadilan;
d. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT; dan
e. meningkatkan kesejahteraan PRT.
BAB III
LINGKUP PEKERJAAN PRT
Bagian Kesatu
Jenis Perekrutan
Pasal 4
(1) Perekrutan calon PRT dapat dilakukan secara langsung atau tidak
langsung.
(2) Perekrutan calon PRT secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pemberi Kerja.
(3) Perekrutan calon PRT secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui Penyalur PRT.
Pasal 5
(1) Perekrutan calon PRT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan calon PRT dan
Pemberi Kerja.
(2) Perekrutan calon PRT secara tidak langsung dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) dilakukan dengan Perjanjian Kerja tertulis antara calon PRT dan
Pemberi Kerja.
Bagian Kedua
Waktu Kerja
Pasal 6
PRT digolongkan berdasarkan Waktu Kerja meliputi:
a. PRT penuh waktu; dan
b. PRT paruh waktu.
Bagian Ketiga
Lingkup Pekerjaan
Pasal 7
Lingkup pekerjaan PRT meliputi:
a. kelompok pekerjaan memasak;
b. kelompok pekerjaan mencuci pakaian;
c. kelompok pekerjaan membersihkan rumah;
d. kelompok pekerjaan membersihkan halaman dan/atau kebun tempat
tinggal Pemberi Kerja;
e. kelompok pekerjaan merawat anak;
f. kelompok pekerjaan menjaga orang sakit, dan/atau orang yang
berkebutuhan khusus;
g. kelompok pekerjaan mengemudi;
h. kelompok pekerjaan menjaga rumah; dan/atau
i. kelompok pekerjaan mengurus binatang peliharaan.

4. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
4
BAB IV
HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja
Pasal 8
(1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling
sedikit memuat:
a. identitas PRT dan Pemberi Kerja;
b. tanggal dimulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
c. hak dan kewajiban PRT dan Pemberi Kerja;
d. jumlah upah yang diterima PRT sebagai imbalan kerja;
e. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat; dan
f. tanda tangan PRT dan Pemberi Kerja.
(2) Perjanjian Kerja dapat memperjanjikan masa percobaan paling lama 1
(satu) bulan.
(3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi
Kerja memberikan upah kepada PRT sesuai dengan kesepakatan dengan
PRT.
(4) Perjanjian Kerja harus bermaterai dan dibuat rangkap 2 (dua) untuk PRT
dan Pemberi Kerja.
(5) Perjanjian Kerja harus memuat syarat kerja sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
(6) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan
harus menggunakan Bahasa Indonesia.
Pasal 9
Perjanjian Kerja dibuat berdasarkan:
a. kesepakatan yang mengikat para pihak; dan
b. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang- undangan.
Bagian Kedua
Berakhirnya Hubungan Kerja
Pasal 10
(1) Hubungan Kerja dapat berakhir karena:
a. kehendak kedua belah pihak;
b. salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan
Perjanjian Kerja;
c. PRT atau Pemberi Kerja melakukan tindak pidana terhadap satu sama
lain;
d. PRT mangkir kerja selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa
alasan yang jelas;
e. PRT atau Pemberi Kerja meninggal dunia;
f. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja; dan/atau
g. Pemberi Kerja pindah tempat dan PRT tidak bersedia untuk
melanjutkan Hubungan Kerja.
(2) Pemberi Kerja melaporkan berakhirnya Hubungan Kerja kepada RT/RW
sesuai domisili Pemberi Kerja dan keluarga PRT.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

5. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
5
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga
Pasal 11
PRT berhak:
a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
dianutnya;
b. bekerja pada jam kerja yang manusiawi;
c. mendapatkan Cuti sesuai dengan kesepakatan PRT dan Pemberi Kerja;
d. mendapatkan Upah dan tunjangan hari raya sesuai kesepakatan dengan
Pemberi Kerja;
e. mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran;
f. mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kesepakatan dengan
pemberi kerja; dan
g. mengakhiri Hubungan Kerja apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian
Kerja.
Pasal 12
(1) Iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11
huruf e ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
(2) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal
11 huruf f ditanggung bersama oleh PRT dan Pemberi Kerja.
Pasal 13
PRT berkewajiban:
a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan Kerja;
b. meminta izin kepada Pemberi Kerja apabila berhalangan melakukan kerja
disertai dengan alasannya sesuai dengan ketentuan dalam Hubungan Kerja;
c. melakukan pekerjaan berdasar tata cara kerja yang benar dan aman;
d. memberitahukan kepada Pemberi Kerja pengunduran diri paling lambat 1
(satu) bulan sebelum berhenti bekerja.
e. menjaga nama baik Pemberi Kerja beserta keluarganya; dan
f. melaporkan keberadaan dirinya sebagai PRT kepada RT/RW di tempatnya
bekerja.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemberi Kerja
Pasal 14
Pemberi Kerja berhak:
a. memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai identitas PRT;
b. memperoleh informasi mengenai kemampuan kerja PRT;
c. memberikan izin kepada PRT apabila berhalangan masuk kerja sesuai
dengan ketentuan dalam Hubungan Kerja;
d. mendapatkan hasil kerja PRT sesuai dengan Hubungan Kerja;
e. mendapatkan pemberitahuan pengunduran diri PRT paling lambat 1 (satu)
bulan sebelumnya; dan
f. MengakhiriHubungan Kerja apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian
Kerja.
Pasal 15
Pemberi Kerja berkewajiban:
a. menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan dalam Hubungan Kerja;
b. memberikan hak-hak PRT sesuai dengan Perjanjian Kerja;
c. memberikan waktu istirahat;

6. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
6
d. memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai identitas Pemberi
Kerja, anggota keluarganya, rincian dan prosedur pekerjaan;
e. melaporkan keberadaan PRT yang bekerja di rumahnya kepada Ketua
RT/RW.
Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Penyalur PRT
Pasal 16
Penyalur PRT berhak:
a. mendapatkan informasi mengenai jenis pekerjaan yang dibutuhkan
Pemberi Kerja;
b. mendapatkan informasi mengenai Pemberi Kerja yang akan
mempekerjakan PRT; dan
c. mendapatkan imbalan jasa dari Pemberi Kerja setelah PRT ditempatkan
sesuai kesepakatan antara Penyalur PRT dengan Pemberi Kerja.
Pasal 17
Penyalur PRT wajib:
a. memberikan informasi kepada calon PRT mengenai Pemberi Kerja yang
akan mempekerjakan PRT;
b. memberikan informasi kepada Pemberi Kerja mengenai calon PRT yang
akan ditempatkan;
c. membuat pernyataan tertulis bermaterai yang memuat kualifikasi PRT dan
pertanggungjawaban Penyalur PRT kepada Pemberi Kerja;
d. menyediakan PRT pengganti atau mengembalikan biaya Penempatan PRT
apabila dalam masa percobaan PRT tidak bersedia melanjutkan Hubungan
Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja;
e. menyediakan PRT pengganti apabila dalam masa percobaan Pemberi Kerja
tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian
Kerja; dan
f. melakukan pelaporan atas data pengelolaan proses perekrutan dan
penempatan secara berkala kepada instansi yang berwenang.
BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 18
(1) Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT dapat diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah Pusat; dan
b. Pemerintah Daerah.
(2) Penyalur PRT harus menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi
calon PRT.
(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengetahuan tentang Hubungan Kerja;
b. pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian kerja; dan
c. pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam
masyarakat sesuai dengan konteks tempat bekerja.
(4) Penyalur PRT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikenai sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin.

7. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
7
Pasal 19
(1) Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan pada balai latihan kerja
milik Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
(2) Pembiayaan balai latihan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Pasal 20
(1) Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT oleh Penyalur PRT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diselenggarakan pada balai latihan kerja
milik Penyalur PRT atau bekerjasama dengan balai latihan kerja milik
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
(2) Pembiayaan Pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT oleh Penyalur PRT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Penyalur PRT.
BAB VII
PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA
Pasal 21
(1) Penyalur PRT wajib memiliki SIU-PPRT.
(2) SIU-PPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
bupati/walikota.
Pasal 22
(1) SIU-PPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
(2) SIU-PPRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperpanjang paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIU-PPRT berakhir.
Pasal 23
(1) Penyalur PRT tidak diperbolehkan:
a. memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon PRT dan PRT;
b. menahan dokumen apapun dari calon PRT dan PRT; dan/atau
c. menyalurkan PRT kepada badan usaha atau lembaga lainnya yang
bukan Pemberi Kerja perseorangan.
(2) Penyalur PRT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin.
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai SIU-PPRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dan Pasal 22 serta mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 25
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan PRT.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendataan dan pembinaan Penyalur PRT dan PRT;

8. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
8
b. pelibatan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan Pelindungan
PRT;
c. sosialisasi dan evaluasi terhadap kebijakan Pelindungan PRT;
d. penertiban perizinan dan evaluasi kinerja Penyalur PRT; dan
e. penguatan jejaring pengawasan sampai tingkat RT/RW dalam rangka
pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.
BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Musyawarah Mufakat
Pasal 26
(1) Penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
(2) Proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
Bagian Kedua
Mediasi
Pasal 27
(1) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan cara
Mediasi melibatkan RT/RW tempat PRT bekerja.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan cara Mediasi
melibatkan mediator pada satuan kerja Pemerintah Daerah bidang
ketenagakerjaan.
(3) Mediator harus menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
pengaduan diterima.
(4) Mediator dalam menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan anjuran tertulis.
(5) Dalam hal penyelesaian Perselisihan dengan Mediasi tidak tercapai, dapat
ditempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB X
LARANGAN
Pasal 28
Pemberi Kerja dilarang mendiskriminasi, mengancam, melecehkan, dan/atau
menggunakan kekerasan fisik dan non fisik kepada PRT.
Pasal 29
Penyalur PRT dilarang:
a. Memberikan informasi palsu tentang perusahaannya dan data calon PRT
kepada Pemberi Kerja; dan/atau
b. Mengintimidasi dan melakukan kekerasan kepada calon PRT atau PRT.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA

9. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
9
Pasal 30
Pemberi Kerja yang mendiskriminasi, mengancam, melecehkan, dan/atau
menggunakan kekerasan fisik dan non fisik kepada PRT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun atau denda paling banyak Rp.125.000.000,00 (seratus dua
puluh lima juta rupiah).
Pasal 31
Penyalur PRT yang memberikan informasi palsu tentang perusahaannya dan
data calon PRT kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau
denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 32
Penyalur PRT yang mengintimidasi dan melakukan kekerasan kepada calon
PRT dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling
banyak Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai PRT dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
(2) Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
(3) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 34
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal…
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR...

10. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
10
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
I. UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi setiap
warga negara dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang
pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Sebagai warga negara, PRT memiliki hak dasar yang harus dipenuhi
oleh negara, untuk itu negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab
dalam memposisikan dan memperlakukan PRT sebagai warga negara yang
memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh
karena itu, sebagai warga negara, PRT memiliki hak untuk dilindungi dalam
menjalankan pekerjaannya.
Persoalan PRT di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem
budaya yang berlaku dalam masyarakat. Hubungan paternalistik yang ada
saat ini lebih mengedepankan pandangan bahwa PRT merupakan bagian
dari sebuah keluarga, sehingga hubungan kerja yang terjadi adalah
hubungan kekerabatan atau pekerjaan informal. Ketiadaan peraturan
perundang-undangan yang secara khusus melindungi PRT salah satunya
karena jasa PRT di Indonesia tidak dianggap sebagai hubungan kerja.
Pekerjaan sebagai PRT mempunyai karakteristik tersendiri, baik
wilayah kerjanya yang berada dalam ruang privat (rumah tangga), jenis
pekerjaan, Waktu Kerja, maupun Hubungan Kerja dengan Pemberi Kerja.
Keberadaan PRT semakin dibutuhkan dan secara kuantitas
jumlahnya semakin meningkat. Namun demikian Pelindungan terhadap
pekerjaan ini masih belum memadai. Dalam budaya masyarakat tertentu,
hubungan PRT dengan Pemberi Kerja lebih bersifat kekeluargaan. PRT
biasanya masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemberi Kerja, dan
upah yang diterima tidak selalu dalam bentuk uang, melainkan dapat
dalam bentuk lain, seperti disekolahkan, dikursuskan, dan lain-lain.
Sampai saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh PRT, mulai
dari upah yang tidak dibayar atau dibayar tidak sebagaimana mestinya, jam
kerja di luar batas kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan, baik
secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.
Secara yuridis formal belum ada perundang-undangan yang khusus
mengatur mengenai PRT. Untuk itu, diperlukan Undang-Undang tentang
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang dapat memberikan Pelindungan
kepada PRT dan Pemberi Kerja, memberikan kepastian hukum dalam
hubungan kerja sehingga tercipta hubungan kerja yang saling
menguntungkan dan seimbang antara PRT dan Pemberi kerja, memberikan
pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, menciptakan rasa
aman dan ketenteraman bagi PRT dalam melaksanakan pekerjaan
kerumahtanggaan, meningkatkan kesejahteraan PRT, meningkatkan harkat
dan martabat PRT serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan
keterampilan PRT.

11. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
11
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Pelindungan PRT
dan relasi yang dibangun antara PRT dan Pemberi Kerja harus
dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai sosiokultural.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa Pelindungan PRT
harus mencerminkan keadilan yang setara dan proporsional bagi
setiap warga negara tanpa kecuali, baik PRT maupun Pemberi
Kerja.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah Pelindungan PRT
dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan PRT sesuai
kelayakan dan standar hidup di suatu wilayah, jaminan kesehatan
dan ketenagakerjaan, peningkatan kapastitas diri PRT melalui
pendidikan dan pelatihan, termasuk peningkatan kualitas hidup
PRT dan keluarganya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan
Pelindungan PRT harus selaras dengan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, serta memberikan keadilan dan kepastian
hukum bagi semua.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “penghormatan hak asasi manusia” adalah
Pelindungan PRT harus dilakukan dengan menempatkan
penghormatan yang setinggi-tingginya atas harkat dan martabat
PRT sesuai dengan hak asasi manusia.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan
atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung kepada PRT
yang didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik,
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, keyakinan
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM
dalam kehidupannya.
Yang dimaksud dengan “eksploitasi” adalah tindakan yang
bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan PRT
secara berlebihan dan sewenang-wenang.
Yang dimaksud dengan “pelecehan” adalah segala tindakan yang
tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual,
tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang membuat PRT merasa
tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi.
Huruf d
Cukup jelas.

12. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
12
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Huruf a
Yang termasuk PRT penuh waktu yaitu PRT yang secara penuh
waktu bekerja dan tinggal di tempat Pemberi Kerja.
Huruf b
Yang termasuk PRT paruh waktu yaitu PRT yang bekerja paling
sedikit 2 jam per hari dan tidak tinggal di tempat Pemberi Kerja.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Jaminan sosial ketenagakerjaan yang didapatkan oleh PRT paling
sedikit berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.

13. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
13
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

14. Bahan Rapat Panja Baleg, 29 Juni 2020
14
Pasal 34
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…