Dokumen tersebut membahas tentang pajak daerah menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 yang bersifat limitatif atau closed list, dimana daerah tidak boleh menambah jenis pajak selain yang ditentukan dalam undang-undang. Dokumen tersebut juga membandingkan UU tersebut dengan UU sebelumnya yaitu UU Nomor 34 Tahun 2000 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menambah pajak baru selain yang ditentukan

1. HKUM4407-2
NASKAH TUGAS MATA KULIAH UNIVERSITAS TERBUKA SEMESTER: 2022/23.1 (2022.2)
Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : HKUM4407/Hukum Pajak Dan Acara Perpajakan
Tugas : 2
No. Soal
1. Jenis pungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bersifat limitatif/closed list,
artinya bahwa daerah tidak boleh menambah jenis pajak daerah selain yang ditentukan dalam undang- undang.
Bahkan jenis pajak yang ditentukan dalam undang-undang, dapat tidak dipungut apabila potensinya
kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2000, untuk daerah kabupaten/kota
boleh menambah pajak baru (opened list) selain yang ditentukan dalam undang- undang sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
Pertanyaan
Pajak daerah mempunyai fungsi yang berbeda dengan pajak lainnya. Jelaskan karakteristik dan
fungsinya.
2. Jenis pungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bersifat limitatif/closed list,
artinya bahwa daerah tidak boleh menambah jenis pajak daerah selain yang ditentukan dalam undang- undang.
Bahkan jenis pajak yang ditentukan dalam undang-undang, dapat tidak dipungut apabila potensinya
kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2000, untuk daerah kabupaten/kota
boleh menambah pajak baru (opened list) selain yang ditentukan dalam undang- undang sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi
Pertanyaan
Menurut pendapat Saudara apakah dalam pajak Daerah terdapat klausula kadaluarsa penagihan?
Jelaskan!
1 dari 1