1. https://www.coursehero.com/file/176231192/soal-hkum4407-tmk2-2-selesai-1docx/
HKUM4407-2
NASKAH TUGAS MATA KULIAH
UNIVERSITAS TERBUKA
SEMESTER: 2022/23.1 (2022.2)
Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : HKUM4407/Hukum Pajak Dan Acara Perpajakan
Tugas : 2
N Soal
o.
1. Jenis pungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bersifat
limitatif/closed list, artinya bahwa daerah tidak boleh menambah jenis pajak daerah selain
yang ditentukan dalam undangundang. Bahkan jenis pajak yang ditentukan dalam undang-
undang, dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan
dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berbeda dengan undang-
undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2000, untuk daerah kabupaten/kota boleh
menambah pajak baru (opened list) selain yang ditentukan dalam undangundang sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
Pertanyaan
Pajak daerah mempunyai fungsi yang berbeda dengan pajak lainnya. Jelaskan karakteristik
dan fungsinya.
Jawab :
Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang diberlakukan pada suatu daerah dan bersifat wajib
pajak daerah dikenakan kepada orang pribadi atau suatu badan usaha yang diberlakukan
sesuai Undang-Undang dengan sifat memaksa yang disetorkan kepada pemerintah daerah.
Karakteristik dari pajak daerah adalah
This study source was downloaded by 100000848662868 from CourseHero.com on 11-06-2022 03:07:09 GMT -06:00
2. https://www.coursehero.com/file/176231192/soal-hkum4407-tmk2-2-selesai-1docx/
1. Pajak daerah hanya diberlakukan pada wilayah administrasi daerah yang bersangkutan
2. Pajak daerah digunakan untuk pembangunan daerah
3. Pajak daerah diberlakukan berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang
berlaku.
Daftar Pustaka :
https://flazztax.com/2020/10/28/mari-kita-mengenal-karakteristik-pajak-daerah/
hasil dari pemungutan pajak ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunannya.
2. Jenis pungutan pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 bersifat
limitatif/closed list, artinya bahwa daerah tidak boleh menambah jenis pajak daerah selain
yang ditentukan dalam undangundang. Bahkan jenis pajak yang ditentukan dalam undang-
undang, dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan
dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berbeda dengan undang-
undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 34 Tahun 2000, untuk daerah kabupaten/kota boleh
menambah pajak baru (opened list) selain yang ditentukan dalam undangundang sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi
Pertanyaan
Menurut pendapat Saudara apakah dalam pajak Daerah terdapat klausula kadaluarsa
penagihan? Jelaskan!
Terdapat klausula kadaluarsa terhadap penagihan yang dijelaskan pada pasal 22 ayat 2
Undang-Undang KUP
1. Ditjen Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak
yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran. Dalam hal ini, masa surat 5 tahun dimulai kembali sejak tanggal
pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
2. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan
This study source was downloaded by 100000848662868 from CourseHero.com on 11-06-2022 03:07:09 GMT -06:00
3. https://www.coursehero.com/file/176231192/soal-hkum4407-tmk2-2-selesai-1docx/
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh
tempo pembayaran. Dalam hal ini, daluwarsa penagihan pajak akan dihitung mulai
dari tanggal dimana surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang
pajak diajukan dan diterima DJP.
3. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain
yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
Daftar Pustaka
https://accurate.id/ekonomi-keuangan/daluwarsa-penagihan-pajak/#:~:text=Penagihan
%20pajak%20disebut%20daluwarsa%20apabila,Pajak%20dan%20Surat
%20Ketetapan%20Pajak.
1 dari 1
This study source was downloaded by 100000848662868 from CourseHero.com on 11-06-2022 03:07:09 GMT -06:00
