Presentation for the defense of my undergraduate thesis titled "Application of Sustainable Development Principle on the Geothermal Producing Region (Geothermal Work Area: Mount Leuser, Mount Sorik Marapi, Mount Ciremai, and Mount Lawu). Presented in 10 January 2017 in Universitas Indonesia.

1. PENERAPAN PRINSIP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PADA DAERAH PENGHASIL
PANAS BUMI (WILAYAH KERJA PANAS BUMI:
GUNUNG LEUSER, GUNUNG SORIK MARAPI,
GUNUNG CIREMAI, DAN GUNUNG LAWU)
Oleh: Tengku Muhamad Derizal
(1306380393)

2. Latar Belakang
 Rusaknya lingkungan dan terkurasnya SDA membutuhkan pergeseran
paradigma pembangunan dari yang hanya pembangunan semata (jangka
pendek), menjadi pembangunan berkelanjutan (jangka panjang)
 Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga aspek, yaitu aspek keberlanjutan
lingkungan, sosial, dan ekonomi
 Pembangunan berkelanjutan harus diterapkan dalam bidang energi, karena
konsumsi energi yang memproduksi banyak karbon memiliki sumbangan
besar pada perubahan iklim yang berdampak negatif terhadap manusia
 Kebijakan energi nasional Indonesia mengutamakan pemanfaatan energi
terbarukan, salah satu yang besar potensinya adalah panas bumi (28.910
MW) dan sayangnya sampai dengan sekarang masih minim pemanfaatan
(Kapasitas terpasang 1.403,5 MW per Desember 2014)
 Salah satu yang menjadi hambatan pemanfaatan adalah adanya berbagai
penolakan di daerah penghasil panas bumi

3. Rumusan Masalah
Bagaimana bentuk penerapan pembangunan berkelanjutan dalam
hal pengelolaan panas bumi?
Apakah fakta-fakta yang menghambat penerapan panas bumi di
daerah penghasil?
Bagaimana pemecahan permasalahan tersebut?

4. Tujuan
Bagaimana bentuk penerapan pembangunan berkelanjutan dalam
hal pengelolaan panas bumi?
Apakah fakta-fakta yang menghambat penerapan panas bumi di
daerah penghasil?
Bagaimana pemecahan permasalahan tersebut?

5. • Keberlanjutan Ekonomi, pembangunan yang mampu menghasilkan
barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan
pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan sektoral
• Keberlanjutan Lingkungan, memelihara sumber daya yang stabil,
menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan
lingkungan
• Keberlanjutan Sosial, mampu mencapai kesetaraan, layanan sosial
termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik
Pembangunan
Berkelanjutan

6. Bonus Produksi
• Bonus Produksi merupakan
penunjang dari pembangunan
berkelanjutan di daerah
penghasil panas bumi
• Tujuan pemberian Bonus
Produksi adalah agar
pemerintah dan masyarakat
setempat di daerah penghasil
dapat merasakan manfaat
langsung dari adanya panas
bumi
• Dengan adanya manfaat
langsung yang didapat, maka
diharapkan pengusahaan
panas bumi dapat didukung
oleh pemerintah dan
masyarakat setempat di daerah
penghasil panas bumi
• Bonus produksi ini dibutuhkan
untuk menghadapi
permasalahan penolakan di
daerah penghasil panas bumi

7. Kasus di Daerah
Penghasil
• Terdapat penolakan pembangunan PLTP di empat daerah penghasil panas bumi, yaitu Gunung Leuser,
Gunung Sorik Marapi, Gunung Ciremai, dan Gunung Lawu
• Sebab-sebab penolakan tersebut terdiri atas 3 aspek, sebab dari aspek lingkungan, sebab dari aspek
sosiologis, dan sebab dari aspek ekonomi
• Lingkungan: Ketakutan akan rusaknya lingkungan.
• Ekonomi: Tidak dirasakannya manfaat nyata dari pengelolaan lingkungan hidup.
• Sosiologis: Ancaman terjadinya dampak buruk pada kehidupan masyarakat ;
kekurangpahaman masyarakat terhadap project panas bumi ;
sentimen nasionalisme yang kuat ;
permainan elit politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah ;
belum adanya sosialisasi terlebih dahulu ;
kepercayaan/kearifan lokal.

8. Sebab-Sebab Penolakan
Gunung
Leuser
Takut
lingkungan
rusak
Takut
berdampak
buruk pada
masyarakat
Gunung
Sorik
Marapi
Masyarakat
kurang
paham
dengan PLTP
Sentimen
nasionalisme
Gunung
Ciremai
Tidak
mengerti
manfaat PLTP
Masyarakat tidak
merasakan
manfaat nyata
Tidak mau
dengar
sosialiasi
Dugaan
permainan elit
politik
Gunung
Lawu
Tidak ada
sosialisasi ke
masyarakat
Kepercayaa
n/kearifan
lokal

9. Analisis
Dampak
Lingkungan
Pencemaran
Udara
Pencemaran
Air
Permukaan
Pencemaran
Bawah Tanah
Pergeseran
Tanah
Suara Bising
Pencemaran
Kimiawi
Pembuangan
Limbah
Padat
•Perubahan Fisik
•Relokasi pemukiman
•Perubahan Kelembagaan
•Perubahan tatanan sosial
•Perubahan jumlah penduduk
Dampak
Sosial
• Masuknya modal
• Penyerapan tenaga kerja
• Peningkatan pendapatan
Dampak
Ekonomi

10. Mitigasi Lingkungan
• Pencemaran udara -> Pemetaan konsentrasi kontaminasi
• Pencemaran air permukaan -> reinjeksi sumur ke dalam groundwater
aquifer
• Pergeseran tanah -> Revegetasi dan drainase
• Suara bising -> Peredam suara
• Well blowouts -> penyelidikan daerah riskan erupsi
• Pencemaran kimiawi, panas, dan limbah padat -> IPAL
• Dampak dan mitigasi di atas merupakan hal-hal yang telah ada pada
Amdal

11. • Relokasi pemukiman -> Pemetaan mendasar
• Perubahan tatanan sosial -> Pemetaan mendasar
• Perubahan jumlah penduduk -> Pemetaan mendasar
• Pemetaan mendasar ini dibutuhkan untuk dapat memetakan dan
menilai secara tepat ongkos sosial yang terdapat di daerah penghasil
panas bumi
• Hal ini juga terdapat di dalam Amdal
Mitigasi Sosial

12. • Pembangunan dengan partisipasi dan kemitraan merupakan trend
terbaru dalam pembangunan berkelanjutan
• Partisipasi -> Masyarakat setempat dilibatkan dalam membangun
PLTP skala kecil (300 Kw – 1 MW)
• Kemitraan -> Masyarakat setempat dilibatkan dalam kegiatan-
kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan
pengusahaan panas bumi
• Dana dari Bonus Produksi dapat digunakan untuk salah satu dari
cara di atas, yaitu partisipasi atau kemitraan
Manfaat Ekonomi

13. 1. Penerapan pembangunan berkelanjutan dalam hal
pengelolaan panas bumi menggunakan instrumen Amdal dan
Bonus Produksi sebagai penunjangnya. Amdal untuk aspek
lingkungan dan sosial, Bonus Produksi untuk aspek ekonomi.
2. Fakta-fakta yang menghambat penerapan panas bumi di
daerah penghasil terdiri dari aspek lingkungan, sosial, dan
ekonomi. Paling banyak aspek sosial.
3. Pemecahan permasalahan di atas adalah dengan menjalankan
Amdal sesuai ketentuan dan segera membagikan Bonus
Produksi
Kesimpulan

14. Saran
Menerapkan Amdal dan Bonus Produksi secara konsekuen, bukan
hanya sebagai formalitas belaka
Untuk Bonus Produksi, peraturan pelaksana di tingkat Menteri
harus segera dikeluarkan agar dapat segera diberikan
Jika kedua hal tersebut dilaksanakan, maka akan tercapai
keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi di daerah
penghasil.

15. TERIMA KASIH!