Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to MATERI WORKSHOP HPJI 10 MARET.pptx
Similar to MATERI WORKSHOP HPJI 10 MARET.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
MATERI WORKSHOP HPJI 10 MARET.pptx
- 1. INTEGRASI KONSEP PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM DAN PENANGANAN BUILD BACK BETTER AND SAFER YANG BERORIENTASI UNIVERSAL DESAIN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kupang, 12 Maret 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2. KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM SMM
- 3. IPCC MENGELUARKAN LAPORAN TERBARU TENTANG PERUBAHAN IKLIM: “KODE MERAH BAGI UMAT MANUSIA” "Laporan terbaru IPCC mengungkap, seluruh wilayah di Bumi tengah mengalami dampak perubahan iklim, termasuk naiknya suhu dan permukaan air laut." Kenaikan Suhu Bumi Lampaui Batas Aman Pada 2030 AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis Suhu permukaan global 1,09OC lebih tinggi dalam sepuluh tahun antara 2011-2020 dibandingkan 1850-1900. Lima tahun terakhir adalah suhu terpanas dalam sejarah sejak 1850. Tingkat kenaikan permukaan laut baru- baru ini nyaris tiga kali lipat bila dibandingkan dengan tahun 1901-1971. Pengaruh manusia sangat mungkin (90%) menjadi alasan utama mencairnya gletser secara global sejak 1990-an dan penurunan jumlah es di Laut Arktik.
- 4. Perubahan curah hujan ± 2,5 mm/hari Gelomban g ekstrem meningkat >1,5 m Kenaikan muka laut 0,8-1,2 cm/tahun Peningkatan suhu 0,45-0,75°C Sumber: Kajian Potensi Bahaya Iklim oleh Tim Ketahanan Iklim Kementerian PPN/Bappenas 5,8 juta km2 wilayah perairan Indonesia berbahaya bagi Produksi beras menurun akan di beberapa wilayah kapal nelayan <10GT 1.800 km garis pantai masuk dalam kategori sangat rentan INDONESIA JUGA MENGHADAPI TANTANGAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM
- 5. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) Potensi Kerugian akibat Perubahan Iklim terhadap PDB: Perubahan Iklim sebagai Goal no.13 dari SDG Fenomena perubahan iklim yang ekstrim akan berdampak secara luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada sektor ekonomi, dan juga target pembangunan lainnya, seperti ketahanan pangan, pembangunan bidang kesehatan, infrastruktur, dan ekosistem. Rp 115 T (Tanpa Intervensi) Rp 57 T (dengan Intervensi) Dampak perubahan iklim selain menyebabkan kerusakan lingkungan, juga kerugian ekonomi, sosial berkepanjangan dalam proses pemulihannya Potensi Kerugian ekonomi sebagai akibat dari dampak Perubahan Iklim Risiko terhadap pencapaian target SDGs
- 6. • Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan iklim adalah kebijakan, rencana, program dan pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca dan sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan dan mengurangi nilai potensi kerugian akibat dampak perubahan iklim. • Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim meminimalisir trade-off antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. • Penyusunan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim dilakukan melalui pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial). Lingkungan Ekonomi Sosial RPJMN 2020-2024 (Ekonomi Hijau & Rendah Karbon) Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim
- 7. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN: INTEGRASI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN KETAHANAN IKLIM KE DALAM RPJMN 2020–2024 SEBAGAI IMPLEMENTASI MANDAT ARTICLE 3.4 UNFCCC MENUJU EKONOMI HIJAU Article 3.4 UNFCCC Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim PN6: Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim sebagai agenda Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020–2024 Pembangunan Rendah Karbon Rendah Karbon Laut & Pesisir Penanganan Limbah & Ekonomi Sirkular Pengembangan Industri Hijau Pembangunan Energi Berkelanjutan Pemulihan Lahan Berkelanjutan 5 strategi utama Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan menurunkan emisi GRK sebesar 27,3% di tahun 2024 Beberapa isu strategis yang dikaji oleh Bappenas untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau antara lain kajian food loss and waste dan Circular Economy Ketahanan Iklim Laut & Pesisir Air Pertanian Kesehatan Bappenas melakukan analisis terhadap sebaran lokasi prioritas aksi ketahanan iklim pada 4 sektor prioritas: kelautan & pesisir, air, pertanian, kesehatan
- 8. PENENTUAN LOKASI PRIORITAS KETAHANAN IKLIM Isu Perubahan Iklim Potensi Bahaya Proyeksi Iklim Kelautan & Pesisir • Proyeksi iklim atmosfer ik • Proyeksi iklim laut • Potensi tinggi gelombang yang dapat berdampak pada keselamatan pelayaran • Tingkat kerentanan pesisir Air • Potensi kekeringan • Potensi penurunan ketersediaa n air Pertanian Potensi penurunan produksi padi Kesehatan Potensi peningkatan kasus DBD, Malaria, dan Pneumonia Potensi Kerugian Ekonomi Usulan Indikator Litbang dari K/L Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota 2018 Data Kerentanan Sosial-Ekonomi SIDIK 2018 Validasi Lapangan Validasi bermanfaat untuk memverifikasi hasil desk study (proyeksi iklim, potensi bahaya, SIDIK, IRBI, potensi kerugian ekonomi, dan usulan kerentanan sectoral K/L; Data dan informasi yang bersifat lokal ini diperoleh dari Pemerintah Daerah setempat maupun dari pengecekan lokasi secara langsung Lokasi Prioritas Ketahanan Iklim Super Prioritas Top Prioritas Prioritas Potensi Bahaya Tinggi + Kerentanan Tinggi + IRBI Tinggi Potensi Bahaya Tinggi + Kerentanan Tinggi/IRBI Tinggi Potensi Bahaya Tinggi
- 9. LOKASI PRIORITAS AKSI KETAHANAN IKLIM SEBARAN TINGKAT PRIORITAS DI TUJUH WILAYAH PEMBANGUNAN PADA 4 SEKTOR PRIORITAS Sektor Kelautan dan Pesisir: • Lokasi Super Prioritas terbanyak berada di wilayah Sumatera (di pesisir barat) • Wilayah pesisir yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim yaitu di pulau Jawa-Bali, Sumatera, dan Sulawesi Sektor Air: • Lokasi ini tersebar di hampir seluruh Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara, dan di beberapa wilayah lainnya Sektor Pertanian: • Lahan pertanian sebagian besar terdapat di Pulau Jawa-Bali, Sumatera, dan Sulawesi Sektor Kesehatan: • Sebaran kasus DBD: Pulau Jawa-Bali, Sulawesi, dan Nusa Tenggara • Sebaran kasus malaria : Pulau Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku • Sebaran kasus pneumonia: Pulau Jawa-Bali Dari 514 Kabupaten/Kota 42% Kelautan 34% Pesisir 40% Air 71% Pertanian 32% Kesehatan
- 10. STRATEGI: Perlindungan kawasan pesisir dan keselamatan pelayaran Sektor Kelautan & Pesisir Kegiatan Inti • Penyediaan kapal penangkap ikan • Penyediaan bangunan/ vegetasi pelindung pantai • Penyediaan sistem informasi peringatan dini dan navigasi pelayaran • Penyediaan dan perlindungan pada sarana produksi perikanan budidaya • dsb. Kegiatan Pendukung • Pengembangan teknologi dan sistem informasi kelautan • Penyediaan asuransi nelayan • Penyediaan diversifikasi penghasilan nelayan • Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir dan pemda • dsb. STRATEGI: Pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan suplai air bersih dan daya rusak air dari potensi bencana iklim Kegiatan Inti • Penyediaan bangunan penampung air • Rehabilitasi daerah tangkapan air • Perlindungan sumber daya air lahan gambut dan rawa • Pencegahan kehilangan air • Penanganan banjir • dsb. Sektor Air Kegiatan Pendukung • Pengembangan inovasi dan teknologi perlindungan DAS • Pengumpulan dan penyediaan data informasi SDA • Pengembangan pembiayaan SDA • Peningkatan pemahaman SDA • dsb. STRATEGI: Climate Smart Agriculture dalam mempertahankan produksi pangan Kegiatan Inti • Penyediaan bangunan penampung air irigasi • Penyediaan jaringan irigasi • Penerapan teknologi penambahan debit air irigasi • Perluasan lahan pertanian • dsb. Sektor Pertanian Kegiatan Pendukung • Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian • Pengembangan SI pertanian • Penyediaan kredit usaha tani • Penyediaan asuransi pertanian • Penyediaan alternatif pendapatan petani • dsb. STRATEGI: Peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan KLB DBD dan penyakit akibat perubahan iklim lainnya Kegiatan Inti • Penambahan Fasilitas Kesehatan • Peningkatan kesehatan lingkungan permukiman • dsb. Sektor Kesehatan Kegiatan Pendukung • Pembiayaan kesehatan • Peningkatan deteksi dini penyakit dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit • Penguatan regulasi kesehatan • Pengembangan sistem informasi kesehatan • dsb. STRATEGI DAN AKSI KETAHANAN IKLIM
- 11. KEBIJAKAN PROVINSI TERKAIT PEMBANGUNAN BERKETAHANAN IKLIM SMM
- 12. VISI MISI NUSA TENGGARA TIMUR MISI NUSA TENGGARA TIMUR VISI “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty) 1 2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan 3 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 4 5 smm
- 13. 2019 2020 2021 2022 2023 TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KULTUR DALAM PEMBANGUAN PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA SUMBER DAYA MANUSIA PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI MENUJU PADA INDUSTRI DAN BERBASIS PERTANIAN PENGEMBANGAN MATA RANTAI NILAI PARIWISATA KEMANDIRIAN LOKAL ARAH KEBIJAKAN PROVINSI NTT Arahan RPJPN Visi Pembanguan 2005-2025 Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Visi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan Makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” Arahan RPJMN 2015-2019 Memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankna pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keungghulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat Arahan RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunanyastrukutr perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing smm BAPPELITBANGDA PROV. NTT
- 14. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024 TAHUN 2025 TAHUN 2026 PENGUATAN EKONOMI DAN PEMANTAPAN KUALITAS PELAYANAN DASAR EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS EKONOMI UNGGUL DAN SDM YANG BERDAYA SAING ⮚ Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan ⮚ Pengembangan dan penguatan potensi- potensi ekonomi local ⮚ Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar ⮚ Pencapaian dan pemenuhan SPM ⮚ Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya ⮚ Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal ⮚ Penguatan system ekonomi masyarakat ⮚ Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya ⮚ Peningkatan kualitas hidup masyarakat ⮚ Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur ⮚ Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan ⮚ Peningkatan kualitas hidup masyarakat BAPPELITBANGDA PROV. NTT
- 15. BAPPELITBANGDA PROV. NTT TEMA & PRIORITAS DAERAH TEMA : PEMULIHAN KESEHATAN DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN LOKAL 3 6 2 1 4 5 PRIORITAS DAERAH Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat PRIORITAS DAERAH Penguatan system kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif PRIORITAS DAERAH Transformasi sector pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja PRIORITAS DAERAH Pemantapan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik PRIORITAS DAERAH Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi PRIORITAS DAERAH Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup serta perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana smm
- 16. SMM CAPAIN INDIKATOR MAKRO 2021-2022 INDIKATOR TARGET & CAPAIAN TARGET 2019 2021 2022 2023 (Baseline) Target Realisasi Target Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,25 5,87-6,50 2,51 6,33-6,90 3,01 (y o y), 6,22 (q to q); 2,45 (c to c) 6,7-7,3 PDRB per Kapita (Rp. Juta) 20,62 20-23 20,58 20-25 20,58 (2021) 25-27 Indeks Pembangunan Manusia (poin) 65,23 65,54-67,00 65,28 67,35-69,00 65,28 (2021 70-71 Penduduk dibawah garis kemiskinan 20,62 21,00-19,63 20,44 19,35-16,15 20,05 15-12 Inflasi (%) 0,67 3,00-3,40 0,49 3,00-3,20 -0,93 % (m to m); 4,93 % (y on y) 3,93 % (ytd) 3-3,2 Tingkat Stunting (%) 27,9 21,8 20,9 16,7 17,71 (agust0 12-10 Indeks Gini (point) 0,355 0,35-0,34 0,339 0,35-0,33 0,334 0,34 - 0,32 Indeks Pembangunan Gender (poin) 92,72 94 92,63 95 92,63 (2021) 95 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,35 3,2-2,6 3,77 2,5-1,9 3,30 (Pebruari 2022) 1,9 -1,5 Rasio PAD (%) 23,90 25,31 28,07 30,12 32,24 (Agustus) 39,74 Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq) 17.248.829 17.248.829 17.248.829 17.248.829 17.248.829* (2021) 17.248.829 Kebutuhan Investasi (Rp Triliun) 44,93 63,91 34,45 71,47 34,25 80,94 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Poin) 60,37 65 61,50 69 61,50 (2021) 71 BAPPELITBANGDA PROV. NTT
- 17. MENINGKTANYA KETANGGUHAN BENCANA DAERAH DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM •INDEKS RESIKO BENCANA :138 (POIN) MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH • IKLH : 69 (POIN) TERWUJUDNYA PEMANFAATAN RUANG & PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG • KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG & PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG : 85 MENURUNNYA EMISI GAS RUMAH KACA • EMISI GRK 17.248.829 tCO2eq MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN Misi 3 MENJAMIN TERPENUHINYA DIMENSI KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY)LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN TUJUAN 3.3 SASARAN KEBIJAKAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DALAM RPJMD P 2018 - 2023 STRATEGI MENINGKTANYA KETANGGUHAN BENCANA DAERAH DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM •Pengembangan sistem informsi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat •Penguatan tatakelola Resiko bencana MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH • peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan • Penegakan aturan dan regulasi Lingkungan TERWUJUDNYA PEMANFAATAN RUANG & PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG • peningktan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarkhi • Keterpaduan pengendalian & pemanfaatan ruang sesuai ketentuan MENURUNNYA EMISI GRK • Inventarisasi & rencana aksi mitigasi GRK •Perluasan RTH & penanaman pohon •Peningkatan penggunaan EBT
- 18. 18 PRIORITAS DAN FOKUS PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2023
- 19. FOKUS & LOKASI USULAN TAHUN 2023 RROVINSI NTT Ikan Kaleng Jambu Mete Kakao Rumput Laut Alsintan Kopi Pisang Kapal Bandar Udara Pelabuhan Bendungan/Dl Jalan/Jembatan Perumahan Rest Area Holtikultura
- 20. Kapal Bandar Udara Pelabuhan Perumahan Bendungan/Dl Jalan/Jembatan Ikan Kaleng Sekolah Rumput Laut Alsintan Kopi Rumah Sakit Jeruk Laboratorium
- 21. Jambu Mete Rumput Laut Alsintan PLTS Kapal Bendungan/Dl Jalan/Jembatan Sekolah Pabrik Rumput Laut
- 22. 22 DKP Pengelolaan Kelautan dan pesisir PUPR Perencanaan dan Pengendalian pemanfaatan ruang Dinas Pertanian & Peternakan Pengendalian bencana pertanian dan peternakan ESDM • Konservasi Air Tanah • Pemanfaatan EBT BPBD Penguatan Sistem dan Tata Kelola Penanganan Resiko Bencana DLHK • Pengembangan Kualitas Hidup Lingkungan Hidup • Pelestarian Lingkungan Hidup PERANGKAT DAERAH YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG TERKAIT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
- 23. TANTANGAN & PERMASALAHAN IMPLEMENTASI ADAPATASI PERUBAHAN IKLIM 1. Sektor LHK Minimnya pengelolaan sampah : SDM & sarpras Rendahnya sistem pengendalian pencemaran lingkungan Rendahnya cakupan lahan kritis dan kerusakan hutan yang tertangani/direhabilitasi Menurunnya kualitas DAS 2. Sektor Energi & Sumber Daya Mineral Ketergantungan terhadap energi fossil masih sangat tinggi Akses & Infrastruktur energi terbatas Belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan energi di Daerah Belum optimalnya pengelolaan potensi EBT Pemanfaatan air tanah & energi yang belum memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan dampaknya terhadap perubahan iklim global.
- 24. 24 3. Sektor kebencanaan • Minimnya pemahaman terkait dengan kebencanaan • Belum semua kabupaten memiliki rencana kontijensi kebencanaan • Minimnya ketersediana sarpras kebencanaan 4. Sektor ke PU an • Rendahnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang • Minimnya sarpras pengelolaan sampah • Belum tersedianya rencana/masterplan pengelolaan sampah • Minimnya sumber daya untuk penanganan Kawasan banjir 5. Sektor Pertanian dan Peternakan • Minimnya pengendalian dan pengawasan peredaran benih/bibit yang berkualitas/rentan terhadap perubahan iklim • Minimnya pengetahuan dan kesadaran akan perubahan Iklim sektor Pertanian/Peternakan • Belum sepenuhnya pemanfaatan limbah pertanian/peternakan • Minimnya sumber daya pencegahan dan pemberantas serangan hama dan penyakit 6. Sektor Kelautan perikanan • Minimnya luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola • Minimnya pengendalian pemanfaatan ruang laut khususnya terkait dengan konservasi perairan daerah
- 25. LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS DILAKUKAN 25
- 26. 1. Mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon dengan mengidentifikasi sejumlah isu pendukung untuk transisi yang berkeadilan, keadilan gender, pemberdayaan perempuan, kebijakan dan regulasi keadilan antar generasi dan kebutuhan kelompok khusus dalam situasi yang rentan 2. Dalam perencanaan memperhatikan strategi inklusif yang multi-dimensi pertama, dengan mengindentifikasi kelompok dan sub-kelompok rentan yang lebih spesifik di tingkat nasional dan sub-nasional dengan menggunakan parameter inklusi sosial yakni akses, tingkat pemahaman dan partisipasi. Inklusi ruang gunakan paremeter akses fasilitas seperti perumahan, jangkauan layanan listrik, transportasi layanan publik dan lain-lain. Sementara inklusi ekonomi menyoroti parameter kemanfaatan dari sisi mata pencarian dan kesejahteraan 3. Perlu adanya analisis aspek kelembagaan Pembangunan Berketahanan Iklim dengan tujuan antara lain: (i) memetakan peran, tugas pokok dan fungsi para pihak agar memiliki interpretasi kewenangan yang tepat; (ii) mengoptimal sinkronisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah; dan (iii) meningkatkan peran kelembagaan dan penguatan sistem pendukung 4. Pelibatan pihak swasta dan stakeholder terkait dalam konsep pembangunan berketahanan iklim dan penanganan build back better and safer yang berorientasi universal desain. 5. Mengintegrasikan tindakan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah 6. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam 7. Bangunan yang direncanakan harus memanfaatkan matahari dan iklim sebagai sumber energi primer dan dirancang untuk mengakomodasi perubahan perubahan sebagai konsekwensi siklus iklim secara harian, musiman maupun tahunan dan mengalami versi cuaca yang berbeda sesuai dengan keberadaannya pada suatu garis lintang geografis tertentu
- 27. TERIMAKASIH