2. Referensi Kebijakan
o Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
o Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
o PP Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara;
o PP Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 40Tahun 1994;
o PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
o PP nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
o PermenPU nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran,
Penetapan Status, Penghunian, PengalihanStatus, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
o Peraturan Bersama Menkeu dan Kepala BPN nomor 186/PMK.06/2009 dan 24 tahun 2009
tentang Persertifikatan BMN berupa Tanah
o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Berupa Rumah Negara
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 2
o Keputusan Menteri Keuangan nomor 334 tahun 2021/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan mencabut Keputusan Menteri
Keuangan nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Keuangan
3. Renstra
Sekretariat
Jenderal
2020-2024
Sasaran Strategi
2 (SS2)
Pengelolaan
Keuangan dan
BMN yang
Kredibel dan
Akuntabel
Strategi
Penguatan Tata
Kelola,
Profesionalisme
dan Digitalisasi
Pengoptimalan
BMN Kemenkeu
Program/
Kegiatan
Penguatan Tata
Kelola
Output
Perencanaan
penertiban
rumah negara
dari aspek
administrasi,
hukum, dan fisik
Data Master Aset Rumah Negara pada Aplikasi SIMAN belum lengkap
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 3
Latar Belakang
4. BIRO MANAJEMEN BMN DAN 4
Target Penertiban
Dokumen Tanah
Dokumen Bangunan
Sertipikat atas nama Pemerintah RI c.q.
Kementerian Keuangan
- IMB/PBG
- SLF
5. BIRO MANAJEMEN BMN DAN 5
Data Rumah Negara*
JUMLAH BANGUNAN
JUMLAH TANAH**
* Sumber data: diolah dari data Master Aset SIMAN periode tahun 2020 s.d. 16 November 2021, data Rencana
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan TA 2020 s.d. 2022 dan Hasil Konfirmasi Eselon I
melalui ND ND-841/SJ.7/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pengisian Formulir Penertiban Rumah Negara dan
Penyampaian Video tutorial
** Tanah yang dijadikan target merupakan tanah tempat berdirinya rumah negara, tidak termasuk bangunan rumah
negara yang pencatatannya belum teridentifikasi dan data tanahnya belum diinput di master aset SIMAN
10.180 NUP
1.997 NUP
6. BIRO MANAJEMEN BMN DAN 5
Rincian Data Bangunan Rumah Negara
Eselon I Jumlah RN Kondisi Pencatatan Dokumen Bangunan
Memiliki
IMB
Memiliki
SPTJM
Klarifikasi
1*
Klarifikasi
2**
Tidak ada
Dokumen
Setjen 44 1 32 11
Itjen 5 5
DJA 10 1 9
DJP 2860 388 333 111 11 2.017
DJBC 3970 1786 1841 55 288
DJPK 1 1
DJPPR 9 8 1
DJPB 2925 630 1644 117 9 525
DJKN 322 143 65 15 2 97
BPPK 27 15 12
BKF 2 1 1
LNSW 5 5
TOTAL 10.180 2.984 3.937 298 22 2.939
Ket:
* Klarifikasi 1: memiliki IMB/SPTJM, namun belum ada nomor dokuem pada SIMAN
** Klarifikasi 2: terdapat pencatatan di nomor dokumen, namun
7. KATEGORI PENERTIBAN RUMAH NEGARA
• Dokumen tanah
▪ Prioritas yang harus diselesaikan berdasarkan kepada:
✔Untuk yang telah memiliki sertifikat namun belum
bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q.
Kementerian/Lembaga
✔Untuk yang telah memiliki dokumen lainnya, untuk
melengkapi dokumen pendukung penerbitan sertifikat atas
nama Kemenkeu
Dokumen bangunan
▪Prioritas yang harus diselesaikan berdasarkan kepada:
✔Semua wajib memiliki minimal SPTJM
✔Jika telah memiliki as built drawing, untuk penyelesaian SLF
✔Jika telah memiliki SLF, untuk penyelesaian sampai terbitnya PBG
✔Jika belum memiliki as built drawing dan SLF sampai dengan
penyelesaian dokumen as built drawing dan SLF
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 6
8. Roadmap Penertiban RN Kemenkeu
Keterangan:
• Target tanah s.d.
memiliki dokumen
kepemilikan
(sertipikat) dan dicatat
di SIMAN
• Target rumah negara
s.d. memiliki dokumen
kepemilikan berupa
IMB/PBG dan SLF serta
dicatat di SIMAN
• Jumlah NUP
bangunan yang
rencana ditertibkan
berdasarkan NUP
yang dicatat di
SIMAN dan telah
teridentifikasi NUP
bidang tanahnya
2022 2023 2024
Target
tanah:
18 NUP
Target
Rumah
Negara:
325 NUP
(SPTJM)
Target
tanah:
14 NUP
Target
Rumah
Negara:
436 NUP
(PBG dan
SLF)
Target tanah:
209 NUP
Target
Rumah
Negara:
438 NUP
(PBG dan
SLF)
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 7
9. Roadmap Per Es I (tanah)
Unit Eselon I
Jumlah Target Penertiban (NUP)
2022 2023 2024
Sekretariat Jenderal 3
DJP 2 2 45
DJBC 13 9 28
DJPb 2 3 126
DJKN 1 6
BPPK 1
TOTAL 18 14 209
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 8
10. Roadmap Per Es I (Bangunan)
Unit Eselon I
Jumlah Target Penertiban (NUP)
2022*
(SPTJM)
2023
(IMB/PBG dan
SLF)
2024
(IMB/PBG
dan SLF)
Sekretariat Jenderal 4 3 3
DJP 156 87 87
DJBC 47 170 171
DJPb 116 172 172
DJKN 2 4 4
BPPK 1
TOTAL 325 436 438
BIRO MANAJEMEN BMN DAN 9
Catatan: untuk tahun 2022, semua rumah negara yang mejadi target penertiban, minimal memiliki
dokumen SPTJM dan telah dicatat di SIMAN
