Peraturan ini mengatur tentang inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan migas. Terdapat penjelasan mengenai penelaahan desain, inspeksi teknis, analisis risiko, dan persetujuan layak operasi."

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia
PERMEN ESDM NO. 32 TAHUN 2021
Tangerang | 24 Juni 2022
• Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan
• Persetujuan Layak Operasi

2. INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN (5/6)
Tata Cara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan
Kepala Teknik membuat Rencana Inspeksi (Inspection
and Test Plan) dan menyampaikan kepada Kepala Inspeksi serta
melampirkan:
- Hasil PD (Instalasi baru/peningkatan kapasitas/perubahan
proses)
- Prosedur dan kualifikasi Tenaga Ahli mekanisme penyambungan
material
- Hasil AR (Risk Based Inspection)
- Hasil RLA (Jika Instalasi/peralatan lewat umur layan)
- Daftar instalasi dan/atau peralatan
- Lokasi pembuatan/pemasangan instalasi dan/atau peralatan
- Jadwal Rencana Inspeksi (Inspection and Test Plan)
- Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi apabila menggunakan
Perusahaan Inspeksi
- Daftar Tenaga Ahli pelaksana Inspeksi Teknis
- Daftar prosedur dan peralatan Inspeksi Teknis
15 hari kerja paling lambat
sebelum dilaksanakannya Inspeksi
Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan,
Kepala Teknik mengajukan
permohonan pelaksanaan
pemeriksaan keselamatan
secara tertulis kepada Kepala
Inspeksi
Kontraktor atau
Pemegang Izin Usaha
dibawah tanggung jawa Kepala
Teknik melaksanakan
Inspeksi Teknis
Kepala Inspeksi
menugaskan Inspektur
Migas melaksanakan
Pemeriksaan
Keselamatan
Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan dituangkan dalam bentuk berita acara
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan
Setelah rekomendasi BERITA ACARA telah ditindaklanjuti
 Kepala Teknik menerbitkan keterangan hasil Inspeksi
Teknis atau
 Perusahaan Inspeksi menerbitkan sertifikat Inspeksi Teknis
dengan masa berlaku:
 Paling lama 4 tahun sejak tanggal pelaksanaan Inspeksi Teknis dan
Pemeriksaan Keselamatan terakhir, atau
 Berdasarkan hasil AR sejak tanggal diterbitkannya hasil AR
1 2 3
4
5
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

3. INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN (6/6)
Tata Cara Penerbitan PERSETUJUAN LAYAK OPERASI (PLO)
Kepala Inspeksi melakukan
evaluasi terhadap
permohonan penerbitan
Persetujuan Layak Operasi
yang diajukan oleh Kepala Teknik
dalam jangka waktu paling lama
10 hari kerja setelah
dokumen diterima secara
lengkap
Berdasarkan hasil evaluasi Kepala
Inspeksi dapat menerbitkan PLO
atau menolak permohonan penerbitan
PLO memiliki masa berlaku:
 Paling lama 4 tahun
 Berdasarkan hasil AR selama sisa umur
layan masih terpenuhi
 Memiliki sisa umur layan kurang dari 8 tahun
maka masa berlaku PLO ½ dari sisa umur
layan
1 2
3
4
Kepala Teknik wajib mengajukan
permohonan penerbitan Persetujuan
Layak Operasi kepada Kepala Inspeksi
paling lama 60 hari kalender setelah
diterbitkannya keterangan basil Inspeksi Teknis
atau sertifikat Inspeksi Teknis , dengan
melampirkan:
- Keterangan hasil PD
- Keterangan hasil AR
- Sertifikat penilaian RLA
- Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan
- Keterangan hasil Inspeksi Teknis atau sertifikat
Inspeksi Teknis peralatan dan instalasi
- Penetapan DTT untuk instlasi perairan
“Terhadap Instalasi yang
digunakan untuk pemboran,
keterangan hasil Penelaahan
Desain dapat digantikan
dengan manufacturing data
record yang dikeluarkan oleh
pabrik
Pembuat”
“Instalasi yang akan diajukan
untuk mendapatkan
Persetujuan Layak Operasi,
dapat berupa Instalasi yang
berdiri sendiri atau gabungan
dari Instalasi lainnya yang
sejenis”
“Kontraktor atau Pemegang Izin
Usaha dapat mengoperasikan
Instalasi dan/atau paling lama
sesuai batas umur layan desain”
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

4. INSPEKSI TEKNIS PEMERIKSAAN KESELAMATAN
Pelaksanaan pemeriksaan instalasi dan peralatan
PENELAAHAN DESAIN
Instalasi migas
 Instalasi yang akan dibangun atau
dilakukan perubahan
 Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha di
bawah tanggung jawab Kepala Teknik;
atau
 Lembaga Enjiniring (yang ditunjuk Katek)
• kesesuaian penggunaan Standar;
• manajemen risiko;
• dokumen lingkungan;
• spesifikasi teknis;
• penerapan kaidah keteknikan yang baik; dan
• pemanfaatan barang, jasa, teknologi,
kemampuan rekayasa, dan rancang bangun
dalam negeri.
WHAT
WHEN
WHO
HOW
 Instalasi migas
 Peralatan
• akan dipasang atau dibangun; sedang dibuat,
dipasang atau dibangun; telah dibuat, dipasang atau
dibangun; dan/atau telah beroperasi.
• sewaktu-waktu (dalam hal diperlukan)
• saat performance test
• Untuk yang telah operasi  secara berkala
berdasarkan : jangka waktu tertentu; atau hasil
Analisis Risiko.
 Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha di
bawah tanggung jawab Katek, di mana
Katek membuat ITP; atau
 Perusahaan Inspeksi (yang ditunjuk Katek)
Kegiatan yang dilakukan secara langsung
meliputi pemeriksaan dokumen,
pemeriksaan fisik, dan pengujian
peralatan dan/atau Instalasi mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-
undangan,standar,dan kaidah keteknikan
yang baik.
 Instalasi migas
 Peralatan
• akan dipasang atau dibangun; sedang dibuat,
dipasang atau dibangun; telah dibuat, dipasang atau
dibangun; dan/atau telah beroperasi.
• sewaktu-waktu (dalam hal diperlukan)
• saat performance test
• Untuk yang telah operasi  secara berkala
berdasarkan : jangka waktu tertentu; atau hasil
Analisis Risiko.
 Kepala Inspeksi;dan/ atau
 Inspektur Migas
Inspeksi terhadap Keselamatan Migas dan
keteknikan atas dipenuhinya ketentuan
peraturan perundang-undangan, standar,
dan kaidah keteknikan yang baik dan
pengawasan dalam rangka pelaksanaan
Inspeksi Teknis pada Kegiatan Usaha
Migas.
Keterangan Hasil Penelaahan Desain
(dari Kepala Teknik / Lembaga
Engineering)
 Berita Acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan
 Keterangan Hasil Inspeksi Teknis (dari Kepala
Teknik); atau
 Sertifikat Inspeksi Teknis (dari Perusahaan
Inspeksi)
 Berita Acara Inspeksi Teknis dan
Pemeriksaan Keselamatan
 Persetujuan Layak Operasi (Ditjen
Migas)
OUTPUT
Overview Permen ESDM No 32 Tahun 2021 (1/3)

5. REKAYASA TERBALIK (REVERSE ENGINEERING) PERPANJANGAN SISA UMUR LAYAN (RLA)
WHAT
WHEN
WHO
HOW
OUTPUT
 Instalasi migas
 Peralatan
sertihkat penilaian perpanjangan sisa umur layan / residual life
assessment (dari Kepala Teknik / Lembaga Engineering)
Instalasi dan/atau peralatan yang telah melewati batas umur layan desain
 Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha di bawah tanggung jawab
Kepala Teknik; atau
 Lembaga Enjiniring (yang ditunjuk Katek)
• penelaahan dokumen teknis Instalasi dan/atau peralatan;
• penentuan mekanisme kerusakan;
• penentuan lingkup inspeksi terhadap mekanisme kerusakan;
• pemeriksaan bagian Instalasi dan/atau peralatan;
• pemeriksaan uji tidak merusak sesuai lingkup Inspeksi;
• pemeriksaan uji merusak,apabila diperlukan;
• fitness for services atau metode lain sesuai dengan jenis Instalasi
dan/atau peralatan;
• penilaian risiko terhadap Instalasi dan/atau peralatan;
• penentuan sisa umur layan; dan
• penentuan metode dan interval inspeksi selama perpanjangan sisa
umur layan (residual life assessment).
 Instalasi migas
 Peralatan
Instalasi dan/atau peralatan yang tidak memiliki dokumen desain
 Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha di bawah tanggung jawab
Kepala Teknik; atau
 Lembaga Enjiniring (yang ditunjuk Katek)
Laporan Rekayasa Terbalik (Reverse Engineering) (dari Kepala Teknik /
Lembaga Engineering)
Overview Permen ESDM No 32 Tahun 2021 (2/3)

6. ANALISIS RISIKO
WHAT
WHEN
WHO
HOW
OUTPUT
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan/atau peralatan yang telah beroperasi secara berkala berdasarkan: hasil Analisis Risiko (RBI); Penggelaran Instalasi
Pipa Penyalur di lepas pantai; Tindak lanjut berita acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; Ketidaksesuaian sebagaimana dalam Pasal 35; dan perubahan kondisi
lingkungan pada Instalasi
Laporan Hasil Analisis Risiko (dari Kepala Teknik / Lembaga Engineering)
Berdasarkan pilihan BU/BUT(RBI); Penggelaran Instalasi Pipa Penyalur di lepas pantai; Tindak lanjut berita acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; Ketidaksesuaian sebagaimana
dalam Pasal 35; dan perubahan kondisi lingkungan pada Instalasi
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha di bawah tanggung jawab Kepala Teknik; atau Lembaga Enjiniring (yang ditunjuk Katek)
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi dan/atau peralatan
yang telah beroperasi secara berkala
berdasarkan: hasil Analisis Risiko (RBI) :
• daftar Instalasi dan/atau peralatan;
• manajemen risiko;
• metode dan teknik yang dipergunakan;
• pelaksana Analisis Risiko; dan
• rekomendasi interval dan metode inspeksi
(sebagai acuan dalam pelaksanaan
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan yang dituangkan dalam
rencana inspeksi (inspection and test plan)
Penggelaran Instalasi Pipa Penyalur di lepas
pantai :
• metode penggelaran dan proteksi Instalasi
Pipa Penyalur;
• sistem keselamatan dan keamanan;
• sistem deteksi kebocoran; dan
• penempatan rambu atau sarana bantu
navigasi pelayaran.
Tindak lanjut berita acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan; Ketidaksesuaian sebagaimana dalam Pasal
35; dan perubahan kondisi lingkungan pada Instalasi :
• data desain;
• daftar Instalasi dan/atau peralatan;
• manajemen risiko;
• metode dan teknik yang dipergunakan;
• pelaksana Analisis Risiko;
• perhitungan kemampuan Instalasi dan/atau
peralatan; dan
• metode pelaksanaan inspeksi yang perlu dilakukan
Overview Permen ESDM No 32 Tahun 2021 (3/3)

7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia
DITJEN MIGAS

8. UNDANG-UNDANG MINYAK DAN GAS BUMI NO 22/2001
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju
Pasal 40
1.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar
dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah
keteknikan yang baik.
2.Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin
keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan
lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 42 Pengawasan kegiatan usaha migas : penerapan kaidah keteknikan
yang baik; jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi; keselamatan
dan kesehatan kerja; pengelolaan lingkungan hidup; pemanfaatan barang,
jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
Peraturan
Pemerintah
No.35/2004
Peraturan
Pemerintah
No.36/2004
Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan
Gas Bumi
Kegiatan Usaha
Hilir Minyak dan
Gas Bumi
RPP
KESELAMATAN
MIGAS
Berdasarkan Pasal 12, pembinaan,
pengendalian,
dan pengawasan kegiatan pengusahaan,
keteknikan, keselamatan kerja,
lingkungan, dan
pembangunan sarana dan prasarana
PERPRES No. 97/2021
Kementerian ESDM
PP No. 19/1973
Pengaturan dan
Pengawasan
Keselamatan
Pertambangan
Pasal 2, Menteri
Pertambangan melakukan
pengawasan atas
keselamatan kerja
dalam bidang
pertambangan dengan
berpedoman pada UU
1/1970
UU No. 1/1970
Keselamatan Kerja
UU No. 23/2014
Pemerintahan Daerah
Berdasarkan Pasal 14 ayat
(3), Urusan Pemerintahan
bidang ESDM yang berkaitan
dengan pengelolaan minyak
dan gas bumi menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat.
1.Ketentuan Pasal 119
Peraturan Pemerintah No
18/2016 dikecualikan
untuk pengelolaan Migas
termasuk Inspektur Migas
2.Pengecualian dimaksud
mendasarkan pada
pengaturan Pasal 14 ayat
(3) UU 23/2014 yang
mengamanatkan pengelolaan
minyak dan gas bumi
menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat,
sehingga hal-hal terkait
dengan operasionalisasi
penyelenggaraan Migas
sepenuhnya tanggung jawab
Surat Plt. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Dalam Negeri No.
670/8043/SJ tanggal 20
November 2017
KESDM
c.q.
Ditjen Migas
PERMEN ESDM
DASAR HUKUM & TAKSONOMI
KESELAMATAN MIGAS

9. Undang-undang Minyak dan Gas Bumi No
22/2001
Keselamatan Kerja
UU No.1/1970
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
No.32/2009
MPR 1930 No.
341
Keselamatan Kerja
Tambang
Peraturan
Pemerintah
No.19/1973
Peraturan
Pemerintah
No.17/1974
Peraturan
Pemerintah
No.11/1979
Peraturan
Pemerintah
No.35/2004
Peraturan
Pemerintah
No.36/2004
Pengaturan dan
Pengawasan
Keselamatan Kerja di
Bidang Pertambangan
Pengawasan
Pelaksanaan Eksplorasi
dan Eksploitasi Minyak
dan Gas Bumi di Daerah
Lepas Pantai
Keselamatan Kerja
Pada Pemurnian dan
Pengolahan Minyak
dan Gas Bumi
Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi
Kegiatan Usaha Hilir
Minyak dan Gas Bumi
No.
32/2021
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak
dan Gas Bumi
No.
17/2021
Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
No. 15/2008
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengena Sistem Transportasi Cairan untuk
Hydrocarbon dan Standart Nasional Indonesia mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan distibusi
Gas sebagai Standar Wajib
REGULASI KESELAMATAN MIGAS
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
GUIDELINES
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Ma
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

10. LATAR BELAKANG
• Simplifikasi regulasi dengan menggabungkan Permen ESDM 18/2018
(Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi dan Peralatan) dan Kepmentamben
300K/1997 (Keselamatan Pipa Penyalur)
• Permen ESDM 18/2018 terdapat beberapa kekurangan dalam
mengimplementasikannya sehingga diperlukan penyempurnaan dalam Peraturan
Menteri ini
• Amanat PP 17/1974 mengenai Daerah Terbatas Terlarang dijelaskan lebih lanjut
dalam Peraturan Menteri ini dalam rangka untuk melindungi instalasi dan
peralatan yang berada di perairan
• Peningkatan kualitas Perusahaan Inspeksi
Tentang Keselamatan Kerja pada
Pipa Penyalur Migas
KEPMENTAMBEN
300K/38/M.PE/1997
Tentang Pemeriksaan Keselamatan
Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan
Usaha Migas
PERMEN ESDM NO. 18 TAHUN
2018
PERMEN ESDM NO. 32 TAHUN 2021
Tentang Inspeksi Teknis & Pemeriksaan Keselamatan
Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas
Penelaahan Desain
Inspeksi Teknis &
Pemeriksaan Keselamatan
Instalasi SPBU
Instalasi Pipa Penyalur
(Kepmen 300K/1997)
Analisis Risiko
Reverse Engineering
Perpanjangan Sisa
Umur Layan
Kepala Teknik (Katek)
Daerah Terbatas
Terlarang
(amanat PP 17/1974)
Sanksi
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

11. PERBEDAAN IMPLEMENTASI (1/4)
KETENTUAN
UMUM
Belum Terdapat Definisi:
• Instalasi Pipa Penyalur
• Hak Lintas Pipa (Right of Way)
• Daerah Terlarang
• Daerah Terbatas
• PLO
Terdapat definisi mengenai:
• Instalasi Pipa Penyalur
• Hak Lintas Pipa (Right of Way)
• Daerah Terlarang
• Daerah Terbatas
• PLO
• Kewajiban memiliki prosedur
penyambungan material
KEPALA TEKNIK
• Katek wajib memiliki kompetensi di
bidang pengawas Keselamatan Migas
• Katek wajib melaporkan Keselamatan
Migas
• Tidak mengatur Katek wajib
memiliki kompetensi
• Tidak ada kewajiban
pelaporan Keselamatan Migas
PENELAAHAN
DESAIN (PD)
• Wajib dilakukan terhadap Instalasi Baru
atau terdapat perubahan terhadap
Instalasi
• Terdapat persyaratan jika PD dilaksanakan
oleh Katek
• Terdapat lingkup perubahan terhadap
Instalasi yang wajib dilakukan PD
• Mengatur mengenai pelaporan hasil PD
• Hanya wajib dilakukan
terhadap Instalasi Baru
• Tidak ada persyaratan khusus
jika Katek yang melaksanakan
PD
• Tidak mengatur pelaporan
Katek terhadap hasil PD
PERMEN ESDM 18/2018 PERMEN ESDM 32/2021
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

12. PERBEDAAN IMPLEMENTASI (2/4)
INSPEKSI TEKNIS
DAN
PEMERIKSAAN
KESELAMATAN
- Tidak ada pembagian jenis Instalasi
- Tangki Penimbun dan Peralatan Putar
terbatas pada fluida service Minyak
dan Gas Bumi
- Perusahaan Inspeksi (PI) harus
memiliki SKUP Kategori Bintang 3
- Tidak mengatur masa berlaku KHI dan
COI
- Instalasi ruang lingkup sangat luas
- Instalasi dibagi berdasarkan jenis kegiatan
usaha migas
- Tangki Penimbun dan Peralatan Putar untuk
fluida service yang mengandung
hidrokarbon dan/atau fluida lainnya yang
digunakan dalam proses migas
- Penambahan tabung accumulator pada
definisi bejana tekan
- Penambahan peralatan pencegah semburan
liar.
- Perusahaan Inspeksi (PI) hanya
dipersyaratkan harus memiliki Pengesahan
Perusahaan Inspeksi
- Mengatur masa berlaku KHI dan COI
berdasarkan time based 4 tahun atau risk
based inspection
- Untuk Instalasi Pemboran yang memerlukan
PD dapat digantikan Manufacturing Data
Record
- Instalasi yang diajukan untuk mendapatkan
PLO merupakan Instalasi yang berdiri
sendiri atau dapat digabungkan dengan
Instalasi sejenis
INSTALASI SPBU
- Katek wajib dan bertanggung jawab dalam
membuat rencana inspeksi
- Katek wajib melaporkan hasil inspeksi atau
sertifikat inspeksi kepada Kepala Inspeksi
- Isi KHI dan COI lebih detail
- Tidak diatur kewajiban Katek untuk
membuat rencana Inspeksi
- Tidak mengatur pelaporan Katek
terhadap hasil inspeksi atau sertifikat
inspeksi yang telah dilakukan
PERMEN ESDM 18/2018 PERMEN ESDM 32/2021
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

13. PERBEDAAN IMPLEMENTASI (3/4)
INSTALASI PIPA
PENYALUR
Tidak diatur
(Kepmentamben 300K/38/M.PE/1997)
Mengatur mengenai keselamatan pipa
penyalur dengan perubahan sebagai berikut:
- Jenis pipa penyalur
- Ketentuan jarak minimum pipa penyalur
dengan bangunan
- Ketentuan pemendaman pipa penyalur
- Penggelaran pipa penyalur wajib dilakukan
Analisis Risiko
- Analisis Risiko dilakukan apabila terdapat
ketidaksesuaian
ANALISIS RISIKO
(AR)
- AR dilakukan sebagai dasar:
 Periode Inspeksi dan Pemeriksaan
Keselamatan (RBI)
 Tindaklanjut hasil pemeriksaan
keselamatan
 Ketidaksesuaian terhadap jarak aman
minimal pipa dengan bangunan terdekat
dan kedalaman pemendaman pipa
 Perubahan kondisi lingkungan pada
instalasi
- Mengatur persyaratan pelaksana AR
- Hasil AR lebih detail berdasarkan
peruntukannya
- Lingkup AR dilakukan apabila Inspeksi
dan Pemeriksaan Keselamatan
berdasarkan Risk Based Inspection
(RBI)
- Tidak mengatur persyaratan pelaksana
AR
PERMEN ESDM 18/2018 PERMEN ESDM 32/2021
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

14. PERBEDAAN IMPLEMENTASI (4/4)
REKAYASA TERBALIK
(REVERSE
ENGINEERING
/RE)
- Dilakukan terhadap Instalasi dan
Peralatan yang tidak memiliki dokumen
dan umur layan desain
- Wajib dilakukan RLA
- Tidak mengatur persyaratan pelaksana
RE
- Dilakukan terhadap Instalasi dan Peralatan yang
tidak memiliki dokumen desain
- Mengatur persyaratan pelaksana RE
- Katek menyampaikan laporan RE
PERPANJANGAN
SISA UMUR LAYAN
(RESIDUAL LIFE
ASSESSMENT/RLA)
- Tidak mengatur persyaratan pelaksana
RLA
- Tidak ada sertifikat RLA sebagai
penjaminan pelaksana RLA terhadap hasil
RLA
PERMEN ESDM 18/2018 PERMEN ESDM 32/2021
DAERAH TERBATAS
DAN DAERAH
TERLARANG
Tidak diatur
(PP No. 17 Tahun 1974)
SANKSI
- Wajib dilakukan terhadap Instalasi Baru atau
terdapat perubahan terhadap Instalasi
- Terdapat persyaratan jika PD dilaksanakan oleh
Katek
- Terdapat lingkup perubahan terhadap Instalasi
yang wajib dilakukan PD
- Mengatur mengenai pelaporan hasil PD
Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha
- teguran tertulis
- penghentian sementara kegiatan
- pencabutan Persetujuan Layak Operasi
Perusahaan Inspeksi (PI) dan Lembaga
Enjiniring (LE)
- teguran tertulis
- pencabutan Surat Kemampuan Usaha
Penunjang
PERPANJANGAN
SISA UMUR LAYAN
(RESIDUAL LIFE
ASSESSMENT/RLA)
- Mengatur Persyaratan pelaksana RLA
- Sertifikat RLA sebagai penjaminan pelaksana RLA
terhadap hasil RLA
- Katek melaporkan hasil RLA kepada Kepala Inspeksi
- Rekomendasi hasil RLA menjadi acuan dalam
melakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan
- Tidak mengatur persyaratan pelaksana
RLA
- Tidak ada sertifikat RLA sebagai
penjaminan pelaksana RLA terhadap
hasil RLA
DAERAH
TERBATAS DAN
DAERAH
TERLARANG
- Mengatur mengenai Penetapan DTT
- Memberikan wewenang kepada kepada Kepala
Inspeksi untuk menetapkan DTT dalam rangka
penyederhanaan birokrasi
Tidak diatur
(PP No. 17 Tahun 1974)
SANKSI
Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha
- teguran tertulis
- penghentian sementara pengoperasian Instalasi
dan/atau peralatan
- pencabutan Persetujuan Layak Operasi
- pembatalan Kepala Teknik
PI dan LE
- teguran tertulis
- pencabutan surat pengesahan Perusahaan Inspeksi
pencabutan Surat Kemampuan Usaha Penunjang
Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha
- teguran tertulis
- penghentian sementara kegiatan
- pencabutan Persetujuan Layak Operasi
Perusahaan Inspeksi (PI) dan Lembaga
Enjiniring (LE)
- teguran tertulis
- pencabutan Surat Kemampuan Usaha
Penunjang
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

15. LINGKUP PENGATURAN
PERMEN ESDM 32/2021
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

16. KETENTUAN UMUM
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan pada
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
Kewajiban menjamin keselamatan Instalasi dan peralatan dilakukan terhadap:
 pembuatan desain Instalasi dan peralatan; dan
 pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pemeriksaan, dan pelaksanaan tera
terhadap Instalasi dan peralatan.
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada saat pengoperasian dan pemeliharaan
Instalasi dan peralatan sebagaimana wajib memiliki prosedur paling sedikit meliputi:
 penyambungan material dan ahli pelaksana penyambungan material yang
berkompeten dan/atau berkualifikasi;
 pengoperasian dalam kondisi normal, perbaikan, dan darurat;
 khusus untuk Instalasi Pipa Penyalur memiliki prosedur pengawasan jalur Instalasi
Pipa Penyalur;
 pencegahan kerusakan;
 pemeliharaan dalam kondisi operasi, stop operasi permanen atau sementara;
 inspeksi berkala dalam operasi; dan
 tanggap darurat.
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada saat pembangunan Instalasi dan peralatan wajib menggunakan prosedur
penyambungan material dan ahli pelaksana penyambungan material yang berkompeten dan/atau berkualifikasi.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

17. “Kepala Teknik
dan/atau wakil
Kepala Teknik
ditetapkan oleh
Kepala Inspeksi”
KEPALA TEKNIK (1/2)
Kepala Teknik dapat menunjuk pejabat yang
memiliki kompetensi di bidang pengawasan
Keselamatan Migas sebagai wakil Kepala Teknik.
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dalam melaksanakan
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki Kepala
Teknik.
Kepala Teknik merupakan pimpinan tertinggi
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dan wajib
memiliki kompetensi di bidang pengawasan
Keselamatan Migas yang ditetapkan oleh Menteri.
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dapat menunjuk
lebih dari 1 (satu) Kepala Teknik dalam 1 (satu) Wilayah
Kerja atau Izin Usaha, setelah mendapatkan persetujuan
dari Kepala Inspeksi.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

18. KEPALA TEKNIK (2/2)
• Kecelakaan Kerja
• Kecelakaan Instalasi dan Peralatan
• Kecelakaan Lingkungan
• Gangguan Ketertiban Umum
• Unplanned Shutdown
Paling lambat 1x24 (satu kali
dua puluh empat) jam melalui
pesan singkat secara elektronik
dan 2 X 24 (dua kali dua puluh
empat) jam secara tertulis
Pada awal tahun berjalan dan dalam hal
terdapat perubahan laporan disampaikan
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
kegiatan berlangsung
• Planned Shutdown
• Kompetensi Pekerja Setiap 3 (tiga) bulan sekali
• Laporan Rutin:
- Jam Kerja Aman
- Rekapitulasi Kecelakaan
- Pemantauan Lingkungan
- Pengelolaan Bahan Peledak
Paling lambat
minggu kedua bulan
berikutnya
Pelaporan oleh Kepala Teknik
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

19. PENELAAHAN DESAIN (PD) [1/2]
“Setiap Instalasi yang akan dibangun atau dilakukan perubahan WAJIB dilakukan
PENELAAHAN DESAIN”
Penelaahan Desain
DILAKSANAKAN KEPALA TEKNIK
dan/atau Lembaga Enjiniring
Cakupan Penelaahan Desain
- Kesesuaian penggunaan Standar;
- Manajemen risiko;
- Dokumen lingkungan;
- Spesifikasi teknis;
- Penerapan kaidah keteknikan yang baik;
dan
- Pemanfaatan barang, jasa, teknologi,
kemampuan rekayasa, dan rancang
bangun dalam negeri.
Cakupan Perubahan Instalasi
- Kapasitas paling rendah sebesar 10%
(sepuluh persen) dari desain awal;
- Penggunaan material; dan/atau
- Fungsi proses
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

20. PENELAAHAN DESAIN (PD) [2/2]
Persyaratan Pelaksana PD
Kepal
a
Tekni
k
Lembaga Enjiniring
Perusahaa
n
Enjiniring
Badan
Layanan
Umum
Institusi
Akademi
s
memiliki tenaga ahli dengan
kompetensi dan kualifikasi
sesuai Standar Kompetensi
Kerja Nasional
Indonesia
✓ ✓ ✓ ✓
Memiliki system manajemen
mutu yang tersertifikasi oleh
lembaga akreditasi
✓ ✓ ✓ ✓
Menggunakan perangkat
lunak yang berlisensi
✓ ✓ ✓ ✓
pemsahaan enjiniring
berbadan hukum Indonesia
dan memiliki surat
kemampuan usaha
penunjang minyak dan gas
bumi paling rendah dengan
kategori bintang dua (**)
sebagai pemsahaan
enjiniring dari Direktur
Jenderal
- ✓ - -
Institusi akademis berbadan
“Kontraktor atau Pemegang Izin
Usaha atau Lembaga Enjiniring
yang akan melakukan
Penelaahan Desain tidak
sebagai pembuat desain”
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha atau Lembaga
Enjiniring yang melakukan Penelaahan Desain
menerbitkan keterangan hasil Penelaahan Desain yang
paling sedikit memuat:
 Nama pengguna dan pemilik Instalasi;
 Nama dan jenis Instalasi;
 Daftar Standar sesuai dengan lingkup Instalasi;
 Parameter operasi dan filosofi desain;
 Daftar dan spesifikasi peralatan yang terdapat
dalam Instalasi;
 Program mitigasi risiko;
 Sistem proteksi keselamatan;
 Sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 Teknologi yang digunakan;
 Rincian komitmen tingkat komponen dalam negeri;
 Persetujuan lingkungan terhadap Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan
Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan atau
Surat Penyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan
 Umur layan desain Instalasi.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

21. INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN (1/6)
Inspeksi Teknis Pemeriksaan Keselamatan
Definisi
Suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung
meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik,
dan pengujian peralatan dan/atau Instalasi
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang
baik
inspeksi terhadap Keselamatan Migas dan
keteknikan atas dipenuhinya ketentuan peraturan
perundang-undangan, standar, dan kaidah
keteknikan yang balk dan pengawasan dalam
rangka pelaksanaan Inspeksi Teknis pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi
Pelaksana
 Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dibawah
tanggung jawab Kepala Teknik
 Perusahaan Inspeksi
Inspektur Migas
Output
 Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha:
Keterangan Hasil Inspeksi
 Perusahaan Inspeksi:
Sertifikat Inspeksi Teknis
Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan
Lingkup
Review, Verifikasi, Visual Inspeksi, Internal dan
eksternal Inspeksi, witness dan Pengujian
Review dan Verifikasi Hasil Inspeksi Teknis
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

22. INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN (2/6)
Inspeksi Teknis dilaksanakan oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha
Dalam hal Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha tidak memenuhi persyaratan
maka Inspeksi Teknis dilakukan oleh PERUSAHAAN INSPEKSI
Persyaratan melakukan Inspeksi Teknis terhadap
Instalasi:
✓ sistem manajemen keselamatan yang telah
diterapkan dan diaudit;
✓ sertifikat dan/atau hasil kesesuaian sebagai
lembaga inspeksi tipe B sesuai SNI ISO/IEC 17020
dari lembaga yang terakreditasi;
✓ tenaga ahli pelaksana Inspeksi Teknis yang memiliki
kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan
bidangnya;
✓ prosedur inspeksi secara rinci terhadap Instalasi;
dan
✓ Peralatan inspeksi yang dibutuhkan.
Persyaratan melakukan Inspeksi Teknis terhadap Peralatan:
✓ Sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi oleh
lembaga yang terakreditasi;
✓ tenaga ahli pelaksana Inspeksi Teknis yang memiliki
kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidangnya;
✓ Prosedur inspeksi secara rinci sesuai dengan jenis peralatan;
dan
✓ Peralatan inspeksi yang dibutuhkan.
“Persyaratan PERUSAHAAN INSPEKSI melakukan Inspeksi Teknis WAJIB memiliki
PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI dari DIREKTUR JENDERAL MIGAS”
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

23. INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN (3/6)
Tata Cara mendapatkan PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI
Perusahaan Inspeksi harus memenuhi persyaratan:
a. tidak berpihak/independen;
b. administrasi pemsahaan;
c. teknis;
d. Kualitas inspeksi; dan
e. Memiliki tenaga ahli pelaksana Inspeksi Teknis.
Tenaga ahli pelaksana Inspeksi Teknis harus
memenuhi persyaratan:
a. paling sedikit terdapat 2 (dua) tenaga ahli
pelaksana Inspeksi Teknis yang berkompeten
dan berkualifikasi untuk setiap bidang
inspeksi; dan
b. Berperan paling banyak sebagai tenaga ahli
pada 2 (dua) bidang inspeksi untuk setiap
tenaga ahli pelaksana Inspeksi Teknis.
Pelaksanaan Inspeksi Teknis wajib dilakukan oleh
tenaga ahli pelaksana Inspeksi Teknis yang terdaftar
di dalam surat pengesahan Perusahaan Inspeksi.
Perusahaan Inspeksi yang telah mendapatkan
surat pengesahan Perusahaan Inspeksi wajib
melaporkan paling sedikit mengenai:
a. beban kerja setiap 6 (enam) bulan; atau
b. setiap perubahan tenaga ahli pelaksana
Inspeksi Teknis,
kepada pada Direktur Jenderal
1 2
3
4
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

24. INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN (4/6)
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan WAJIB dilakukan terhadap
Instalasi dan/atau peralatan yang:
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan dapat dilakukan secara berkala
berdasarkan:
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan wajib
dilakukan terhadap:
 Akan dipasang atau dibangun;
 Sedang dibuat, dipasang atau dibangun;
 Telah dibuat, dipasang atau dibangun;
 Telah beroperasi;
 Pada saat Pengujian unjuk kerja
(performance test); dan/atau
 Sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan dapat dilakukan secara
berkala berdasarkan:
 Jangka waktu tertentu (setiap 4 tahun);
atau
 hasil Analisis Risiko.
INSTALASI
yang digunakan pada:
• Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi
• Kegiatan pengolahan
• Kegiatan pengangkutan
• Kegiatan penyimpanan dan niaga
• Kegiatan penunjang yang digunakan dalam Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi
PERALATAN
terdiri atas:
• Alat Pengaman
• Bejana Tekan termasuk tabung accumulator
• Tangki Penimbun
• Pesawat Angkat
• Peralatan Putar
• Peralatan Listrik
• Bangunan Struktur di Perairan
• Sistem Alat Ukur
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

25. INSTALASI SPBU
1. Pemegang Izin Usaha wajib melaksanakan Inspeksi Teknis terhadap Instalasi SPBU
• Pemegang Izin Usaha dalam melakukan Inspeksi Teknis harus memiliki tenaga ahli
pelaksana Inspeksi yang berkualifikasi dan berkompeten
• Dalam hal Pemegang Izin Usaha tidak memiliki tenaga ahli, pelaksanaan Inspeksi
Teknis dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi yang ditunjuk oleh Kepala Teknik
2. Kepala Teknik bertanggung jawab membuat rencana inspeksi (inspection and test plan)
dalam melakukan pelaksanaan Inspeksi Teknis
3. Berdasarkan hasil Inspeksi Teknis, Kepala Teknik menerbitkan keterangan hasil Inspeksi
Teknis atau Perusahaan Inspeksi menerbitkan sertifikat Inspeksi Teknis
4. Kepala Teknik wajib menyampaikan keterangan hasil Inspeksi
Teknis atau sertifikat Inspeksi Teknis yang telah diterbitkan
kepada Kepala Inspeksi paling lama 60 hari kalender
terhitung sejak tanggal penerbitan keterangan hasil Inspeksi
Teknis atau sertifikat Inspeksi Teknis
5. Dalam hal diperlukan, Kepala Inspeksi dapat melakukan
Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi SPBU dengan
menugaskan Inspektur Migas
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

26. INSTALASI PIPA PENYALUR
“Instalasi Pipa Penyalur pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi WAJIB
dilakukan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan”
Instalasi Pipa Penyalur WAJIB dilengkapi dengan:
- Sistem Pemantauan;
- Sistem Pencegahan; dan
- Sistem Pengaman,
untuk dapat mengendalikan proses, mendeteksi
dan mencegah bahaya, serta sistem tanggap
darurat dan WAJIB dituangkan dalam Penelaahan
Desain dengan mengacu pada Standar dan
kaidah keteknikan yang baik
Instalasi Pipa Penyalur yang berada di darat
WAJIB memiliki Hak Lintas Pipa (Right Of Way).
Penggelaran Instalasi Pipa
Penyalur yang berada dilepas
pantai
Dalam hal terdapat
ketidaksesuaian terhadap
ketentuan Instalasi Pipa
Penyalur
WAJIB
dilakukan
ANALISIS
RISIKO
1 2
Jenis Pipa
Penyalur
Jarak minimum 4 meter
Jarak minimum 9 meter
di darat wajib dipendam
1 meter dari permukaan tanah
melewati sungai, danau atau rawa
dipendam minimum 2 meter
Pipa Transmisi Gas
“Kontraktor atau
Pemegang Izin Usaha
WAJIB memastikan
keselamatan atas Instalasi
Pipa Penyalur yang
terdapat kegiatan atau
kepentingan lain”
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

27. ANALISIS RISIKO (AR) (1/2)
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan
2.Penggelaran Instalasi Pipa Penyalur di lepas pantai
2.Tindak lanjut berita acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan
Ketidaksesuaian terhadap jarak minimum dan pemendaman Pipa Penyalur
2.Perubahan kondisi lingkungan pada Instalasi
Pelaksanaan
Analisis
Risiko
dilakukan
terhadap:
“Pelaksanaan penilaian Analisis Risiko
dilakukan oleh Lembaga Enjiniring yang
bukan merupakan perusahaan yang
sama dengan Perusahaan Inspeksi”
Hasil Analisis Risiko terhadap Tindak lanjut
berita acara Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan, Ketidaksesuaian terhadap jarak
minimum dan pemendaman Pipa Penyalur,
dan Perubahan kondisi lingkungan pada
Instalasi paling sedikit memuat:
a. data desain;
b. daftar Instalasi dan/atau peralatan;
c. Manajemen risiko;
d. Metode dan Teknik yang dipergunakan;
e. Pelaksana Analisis Risiko;
f. perhitungan kemampuan Instalasi
dan/atau peralatan; dan
g. Metode pelaksanaan inspeksi yang perlu
dilakukan
Hasil Analisis Risiko terhadap
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan paling sedikit
memuat:
a. Daftar Instalasi dan/atau
peralatan;
Manajemen risiko;
Metode dan Teknik yang
dipergunakan;
b. Pelaksana Analisis Risiko; dan
c. Rekomendasi interval dan
Hasil Analisis Risiko penggelaran
Instalasi Pipa Penyalur di lepas
pantai paling sedikit memuat:
a. metode penggelaran dan
proteksi Instalasi Pipa
Penyalur;
b. system keselamatan dan
keamanan;
c. system deteksi kebocoran; dan
d. penempatan rambu atau
sarana bantu navigasi
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

28. ANALISIS RISIKO (AR) (2/2)
“Kepala Teknik wajib
menyampaikan
laporan hasil Analisis
Risiko kepada
Kepala Inspeksi”
Rekomendasi interval dan metode inspeksi pada
hasil Analisis Risiko merupakan acuan dalam
pelaksanaan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan yang dituangkan dalam rencana
inspeksi (inspection and test plan)
Persyaratan Pelaksana AR
Kepala
Teknik
Lembaga Enjiniring
Perusahaa
n
Enjiniring
Badan
Layanan
Umum
Institusi
Akademi
s
memiliki tenaga ahli dengan
kompetensi dan
kualifikasi sesuai Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia
✓ ✓ ✓ ✓
Memiliki system manajemen
mutu yang tersertifikasi oleh
lembaga akreditasi
✓ ✓ ✓ ✓
Menggunakan perangkat
lunak yang berlisensi
✓ ✓ ✓ ✓
pemsahaan enjiniring
berbadan hukum Indonesia
dan memiliki surat
kemampuan usaha
penunjang minyak dan gas
bumi paling rendah dengan
kategori bintang dua (**)
sebagai pemsahaan
enjiniring dari Direktur
Jenderal
- ✓ - -
Institusi akademis berbadan
hukum Indonesia dan - - - ✓
Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan
terhadap Instalasi dan/atau peralatan yang
dilaksanakan berdasarkan Analisis Risiko, Kepala
Teknik wajib melaksanakan rekomendasi interval
dan metode inspeksi hasil Analisis Risiko
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

29. REKAYASA TERBALIK (REVERSE ENGINEERING/RE)
“Kepala Teknik
menyampaikan laporan
rekayasa terbalik (reverse
engineering) kepada
Kepala Inspeksi”
“Setiap Instalasi dan/atau peralatan yang tidak
memiliki dokumen desain, wajib dilakukan
rekayasa terbalik (reverse engineering)”
“Pelaksanaan penilaian rekayasa terbalik (reverse
engineering) dilakukan oleh Lembaga Enjiniring
yang bukan merupakan perusahaan yang sama
dengan Perusahaan Inspeksi”
Persyaratan Pelaksana RE
Kepal
a
Tekni
k
Lembaga Enjiniring
Perusahaa
n
Enjiniring
Badan
Layanan
Umum
Institusi
Akademi
s
memiliki tenaga ahli dengan
kompetensi dan
kualifikasi sesuai Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia
✓ ✓ ✓ ✓
Memiliki system manajemen
mutu yang tersertifikasi oleh
lembaga akreditasi
✓ ✓ ✓ ✓
Menggunakan perangkat
lunak yang berlisensi
✓ ✓ ✓ ✓
pemsahaan enjiniring
berbadan hukum Indonesia
dan memiliki surat
kemampuan usaha
penunjang minyak dan gas
bumi paling rendah dengan
kategori bintang dua (**)
sebagai pemsahaan
enjiniring dari Direktur
Jenderal
- ✓ - -
Institusi akademis berbadan
hukum Indonesia dan - - - ✓
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

30. PERPANJANGAN SISA UMUR LAYAN (1/2)
(Residual Life Assessment/RLA)
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha
dapat
menggunakan Instalasi dan/atau
peralatan yang telah melewati batas umur
layan desain dengan melakukan penilaian
perpanjangan sisa umur layan (residual
life assessment) dan hasil penilaian
dinyatakan dapat diperpanjang umur
layannya sesuai dengan hasil analisis
dengan mengutamakan faktor
keselamatan.
Penilaian perpanjangan sisa umur layan (residual life assessment) paling sedikit meliputi:
a. Penelaahan dokumen teknis Instalasi dan/atau peralatan;
b. Penentuan mekanisme kerusakan;
c. Penentuan lingkup inspeksi terhadap mekanisme kerusakan;
d. Pemeriksaan bagian Instalasi dan/atau peralatan pemeriksaan uji tidak merusak sesuai
lingkup Inspeksi;
e. Pemeriksaan uji merusak, apabila diperlukan;
f. Fitness for services atau metode lain sesuai dengan jenis Instalasi dan/atau peralatan;
g. Penilaian risiko terhadap Instalasi dan/atau peralatan;
h. Penentuan sisa umur layan; dan
i. Penentuan metode dan interval inspeksi selama perpanjangan sisa umur layan (residual life
assessment).
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha dan/atau Lembaga Enjiniring yang
melakukan penilaian perpanjangan sisa umur layan (residual life assessment
menerbitkan sertifikat penilaian perpanjangan sisa umur layan (residual life
assessment) dan paling sedikit memuat:
a. Nama pengguna dan pemilik Instalasi atau peralatan;
b. Nama dan jenis Instalasi atau peralatan;
c. Kondisi operasi yang direkomendasikan;
d. Perpanjangan umur layan (dalam bulan); dan
e. Metode dan interval inspeksi.
Kepala Teknik menyampaikan hasil
penilaian perpanjangan sisa umur layan
(residual life assessment) dan sertifikat
penilaian perpanjangan sisa umur layan
(residual life assessment) kepada Kepala
Inspeksi.
1 2
3
4
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

31. PERPANJANGAN SISA UMUR LAYAN (2/2)
(Residual Life Assessment/RLA)
“Pelaksanaan penilaian perpanjangan
sisa umur layan (residual life
assessment) dilakukan oleh Lembaga
Enjiniring yang bukan merupakan
perusahaan yang sama dengan
Perusahaan Inspeksi”
“Kondisi operasi yang direkomendasikan
dan interval inspeksi menjadi acuan
dalam pelaksanaan Inspeksi Teknis dan
Pemeriksaan Keselamatan yang
dituangkan dalam rencana inspeksi
(inspection and test plan)”
Persyaratan Pelaksana RLA Kepala Teknik
Lembaga Enjiniring
Perusahaan
Enjiniring
Badan
Layanan
Umum
Institusi
Akademis
memiliki tenaga ahli dengan
kompetensi dan
kualifikasi sesuai Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia
✓ ✓ ✓ ✓
Memiliki system manajemen
mutu yang tersertifikasi oleh
lembaga akreditasi
✓ ✓ ✓ ✓
Menggunakan perangkat lunak
yang berlisensi
✓ ✓ ✓ ✓
pemsahaan enjiniring berbadan
hukum Indonesia
dan memiliki surat kemampuan
usaha penunjang minyak dan
gas bumi paling rendah dengan
kategori bintang dua (**)
sebagai pemsahaan enjiniring
dari Direktur Jenderal
- ✓ - -
Institusi akademis berbadan
hukum Indonesia dan memiliki
akreditasi A
- - - ✓
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

32. DAERAH TERBATAS DAN DAERAH TERLARANG
Daerah Terbatas adalah daerah
dimana kapal pihak ketiga yang tidak
berkepentingan dilarang membuang
atau membongkar sauh, yang lebarnya
tidak melebihi 1.250 meter terhitung
dari titik-titik terluar dari Daerah
Terlarang atau dari titik terluar pada
instalasi jika tidak terdapat Daerah
Terlarang.
Daerah Terlarang adalah daerah
dimana orang, kapal, pesawat terbang
dan Iain-lain sejenisnya yang tidak
berkepentingan dilarang memasukinya,
yang lebarnya tidak melebihi 500
meter, dihitung dari setiap titik terluar
pada instalasi-instalasi, kapal-kapal
dan/atau alat-alat lainnya di sekeliling
instalasi-instalasi, kapal-kapal
dan/atau alat-alat lainnya yang
terdapat di daerah lepas pantai.
Menteri melalui Kepala Inspeksi
menetapkan Daerah Terbatas dan Daerah
Terlarang pada setiap Instalasi yang
berada di daerah lepas pantai secara
tetap atau permanen.
Kepala Teknik mengajukan permohonan
penetapan Daerah Terbatas dan Daerah
Terlarang dengan melampirkan paling
sedikit:
a. Surat rekomendasi penetapan Daerah
Terbatas dan Daerah Terlarang dari
kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
perhubungan;
b. Data teknis Instalasi; dan
c. Data koordinat Instalasi.
1
2
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

33. SANKSI
Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha yang melakukan pelanggaran:
1. Teguran tertulis diberikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi kepada Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.
2. Dalam hal Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha tidak menindaklanjuti hahhal pada teguran tertulis pada butir 1 dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi melakukan:
a. Penghentian sementara pengoperasian Instalasi dan/atau peralatan untuk sementara waktu; dan/atau
b. Pembatalan penetapan Kepala Teknik
Perusahaan Inspeksi dan Lembaga Enjiniring yang melakukan pelanggaran:
1. Teguran tertulis diberikan oleh Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi kepada Perusahaan Inspeksi
dan Lembaga Enjiniring.
2. Dalam hal Perusahaan Inspeksi dan Lembaga Enjiniring, tidak menindaklanjuti hal-hal pada teguran
tertulis pada butir 1 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal mencabut:
a. Surat pengesahan Perusahaan Inspeksi; dan/atau
b. Surat kemampuan usaha penunjang untuk perusahaan enjiniring.
3. Dalam hal teguran tertulis pada butir 1 sudah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara kumulatif
dan/atau Perusahaan Inspeksi dan Lembaga Enjiniring yang melakukan kelalaian sehingga
menyebabkan kecelakaan fatal, Direktur Jenderal mencabut:
a. Surat pengesahan Perusahaan Inspeksi; dan/atau
b. Surat kemampuan usaha penunjang untuk perusahaan enjiniring.
4. Perusahaan Inspeksi yang dilakukan pencabutan surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada Butir
2 dan 3, tidak dapat mengajukan surat pengesahan Perusahaan Inspeksi selama 1 (satu) tahun
terhitung dari pencabutan surat
“Dalam hal terjadi sesuatu kejadian yang menyebabkan Instalasi dan/atau peralatan menjadi
tidak layak dioperasikan, Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi melakukan pencabutan
Persetujuan Layak Operasi”
3. Dalam hal Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha tidak melaksanakan sanksi berupa penghentian sementara pengoperasian
Instalasi dan/atau peralatan untuk sementara waktu pada butir 2 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender, Direktur Jenderal melalui Kepala Inspeksi melakukan:
a. Pencabutan Persetujuan Layak Operasi; dan/atau
b. Pembatalan penetapan Kepala Teknik
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

34. KETENTUAN LAIN-LAIN
 Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Penelaahan
Desain, Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan,
Analisis Risiko, rekayasa terbalik (reverse engineering)
dan penilaian perpanjangan sisa umur layan (residual life
assessment), menjadi tanggung jawab Kontraktor atau
Pemegang Izin Usaha.
 Persetujuan Layak Operasi dapat diberikan kepada
perusahaan usaha penunjang pemegang surat
kemampuan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi yang
memiliki dan mengoperasikan Instalasi.
 Persetujuan Layak Operasi dapat diberikan kepada badan
usaha yang mendapatkan persetujuan dari Direktur
Jenderal untuk pembangunan dan pengoperasian Instalasi
untuk kepentingan sendiri.
 Untuk mendapatkan Persetujuan Layak Operasi,
perusahaan usaha penunjang atau badan usaha
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 Permohonan perusahaan usaha penunjang atau badan
usaha untuk mendapatkan Persetujuan Layak Operasi,
diajukan oleh direksi perusahaan usaha penunjang atau
badan usaha kepada Kepala Inspeksi.
 Persetujuan Layak Operasi tidak diwajibkan untuk
Instalasi SPBU
 Terhadap peralatan pesawat angkat yang dimiliki oleh
perusahaan usaha penunjang pemegang surat
kemampuan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 Pengoperasian peralatan pesawat angkat dan pemberian
Ketentuan mengenai:
a. Tata cara pengajuan Kepala Teknik dan wakil
Kepala Teknik;
b. Mekanisme Penelaahan Desain;
c. Mekanisme pengesahan Perusahaan Inspeksi;
d. Mekanisme Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan
Keselamatan;
e. Mekanisme Analisis Risiko dan rekayasa terbalik
(reverse
f. engineering);
g. Mekanisme perpanjangan sisa umur layan (residual
life
h. assessment);
i. Mekanisme Daerah Terbatas dan Daerah Terlarang;
dan
j. Tata cara pelaporan Keselamatan Migas,
ditetapkan oleh Kepala Inspeksi.
“Terhadap peralatan pencegah semburan liar
yang menjadi bagian alat pengaman,
diterbitkan certificate of conformance dan
wajib dilakukan Pemeriksaan Keselamatan
pada saat uji tekan”
“Terhadap sistem alat ukur serah terima pada
saat unjuk kerja akurasi wajib dilakukan
Pemeriksaan Keselamatan”
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju

35. KETENTUAN PERALIHAN
 Persetujuan Layak Operasi, sertifikat kelayakan penggunaan Instalasi, izin penggunaan dan/atau
sertifikat kelayakan konstruksi anjungan lepas pantai (platform) yang telah diterbitkan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
 Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan yang telah memiliki rencana inspeksi dan telah
disepakati oleh semua pihak sampai dengan tahap permohonan Persetujuan Layak Operasi yang
diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilanjutkan prosesnya dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 Penisahaan Inspeksi yang belum memiliki surat pengesahan Perusahaan Inspeksi, tetap dapat
melaksanakan Inspeksi Teknis dan wajib memiliki surat pengesahan Perusahaan Inspeksi paling
lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
“Kepala Teknik dan/atau Wakil Kepala Teknik yang telah ditetapkan dan belum memiliki kompetensi di bidang
pengawasan Keselamatan Migas, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib memiliki kompetensi sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini”
PENUTUP
 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan
Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi; dan
 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan
Keselamatan Instalasidan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan GasBumi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 356),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Cepat, Cermat dan Produktif untuk Indonesia Maju