Motor adalah untuk dinaikin

1. 1
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Surabaya | 4 April 2018
Pemeriksaan keselamatan Instalasi dan Peralatan
Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2018

2. 1.Permen PE 05/P/M/PERTAMB/1977
2.Permen PE 06.P/0746/M.PE/1991
3.Keputusan Bersama Men PE & Mendag
0233K/096/M.PE/1988
a) SK DJM 43.P/38/DJM/1992
b) SK DJM 84.K/38/DJM/1998
c) SK DJM 21.K/38/DJM/1999
d) SK DJM 39K/38/DJM/2002
Sertifikat/Izin/Persetujuan
Permen ESDM
38/2017
Persetujuan
Permen 18/2018
Persetujuan
Persetujuan Layak Operasi
7 3 1
PENYEDERHANAAN DALAM PERMEN 18/2018
• Desain • Peralatan • Analisis Berbasis
Risiko
• Perusahaan
Inspeksi
• Kepala Teknik • Instalasi SPBU
Instalasi/Peralatan Desain/Instalasi/Peralatan Instalasi
Latar Belakang Terbitnya Revisi Permen 38/2017
Simulasi Jumlah Penerbitan Izin/Sertifikat/ Persetujuan (berdasarkan jenis Instalasi)
Jenis Instalasi
Jumlah Izin/Sertifikat/Penerbitan
Sebelum Permen ESDM Permen ESDM 38/2017 Permen ESDM 18/2018
Instalasi 28 5 1
Instalasi Produksi 1610 10 1
Instalasi Kilang 3120 9 1
Instalasi Pipa 37 8 1
Instalasi Terminal 59 9 1
Instalasi SPBG 31 7 1
Instalasi SP(P)BE 17 6 1
LATAR BELAKANG

3. Permen 38/2017 Permen 18/2018
Desain Persetujuan Desain dari Kepala
Inspeksi (MIGAS)
Tidak ada persetujuan.
Hasil Penelaahan Desain dari Kepala Teknik
(BU/BUT)
Peralatan
Persetujuan Penggunaan dari Kepala
Inspeksi (MIGAS)
Keterangan Hasil Inspeksi dari
Kepala Teknik atau Sertifikat Inspeksi
dari Perusahaan Inspeksi
Analisis
Berbasis Risiko
Persetujuan Hasil Analisis Risiko dari
Kepala Inspeksi (MIGAS)
Perusahaan
Inspeksi
Berdasarkan Surat Pengesahan dan
Kualifikasi Peringkat dari Dirjen Migas
Tidak ada persetujuan
SKUP bintang ***
Kepala Teknik • Tidak diatur dalam Permen
38/2017
• Surat Pengesahan dari Kepala
Inspeksi (MIGAS)
BU/BUT hanya menyampaikan
nama Kepala Teknik kepada Kepala
Inspeksi (MIGAS), tidak ada
evaluasi yang dilakukan
Instalasi SPBU
Migas mengeluarkan :
• Persetujuan Desain (Dirjen Migas)
• Persetujuan Penggunaan (Kepala
Inspeksi)
• Persetujuan Layak Operasi (Dirjen
Migas)
Inspeksi Mandiri dari Kepala Teknik
(BU/BUT)
Perbedaan Implementasi
Perusahaan
Enjiniring
Memiliki SKT sebagai Perusahaan
Enjiniring
SKUP bintang **

4. 4
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Penelaahan
Desain
Pemeriksaan
Keselamatan dan
Inspeksi
Pemeriksaan
Keselamatan
SPBU
1
2
6
5
4
3
PERMEN
Pemeriksaan
Keselamatan Instalasi
& Peralatan pada
Kegiatan Usaha Migas
Perpanjangan
Sisa Umur Layan
Lingkup pengaturan Permen ESDM 18/2018
Kepala Teknik
Analisis Risiko
8
Ketentuan lain-lain,
peralihan, & penutup
7
Sanksi

5. 5
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
PENELAAHAN
DESAIN
1

6. 6
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
• kesesuaian penggunaan Standar;
• manajemen risiko;
• dokumen lingkungan;
• spesifikasi teknis;
• penerapan kaidah keteknikan yang
baik; dan
• TKDN
Penelaahan desain
Cakupan Penelaahan Desain Hasil Penelaahan Desain
• daftar Standar sesuai dengan lingkup Instalasi;
• analisa dan mitigasi risiko;
• parameter operasi dan filosofi desain;
• sistem proteksi keselamatan;
• teknologi yang digunakan;
• rincian komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri;
• izin lingkungan dan/atau UKL/UPL atau Amdal; dan
• umur layan desain Instalasi.
• Penelaahan desain,
dilakukan sebelum
Instalasi didirikan atau
dibangun;
•Penelaahan desain DILAKSANAKAN
KEPALA TEKNIK dan/atau Lembaga
Enjiniring.

7. 7
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Penelaahan desain
Dalam hal Kepala Teknik tidak dapat melakukan Penelaahan Desain,
pelaksanaan Penelaahan Desain dapat dibantu oleh Lembaga Enjiniring.
“
”
 tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang
sesuai;
 memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh
lembaga akreditasi;
 Lembaga Enjiniring yang merupakan perusahaan enjiniring,
maka wajib berbadan hukum Indonesia; dan
 Lembaga Enjiniring yang merupakan institusi akademis, maka
wajib berbadan hukum Indonesia dan memiliki akreditasi A.
Syarat Lembaga Enjiniring
Perusahaan enjiniring harus memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas
minimal dengan kategori bintang dua (**) sebagai perusahaan enjiniring dari
Direktur Jenderal.

8. 8
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
PEMERIKSAAN KESELAMATAN &
INSPEKSI
2

9. 9
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Pemeriksaan Keselamatan dan Inspeksi
Suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi
pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian
peralatan dan/atau Instalasi mengacu pada peraturan
perundangan, standar, kaidah keteknikan yang baik.
pengawasan pelaksanaan keselamatan minyak dan gas
bumi dan keteknikan atas dipenuhinya peraturan
perundangan, standar, kaidah keteknikan yang baik.
MIGAS
‐ Kontraktor atau pemegang izin usaha
‐ Perusahaan Inspeksi (apabila Kontraktor atau
pemegang izin usaha tidak dapat melakukan sendiri)
‐ Kepala Teknik : Keterangan Hasil Inspeksi
‐ Perusahaan Inspeksi : Sertifikat Inspeksi
Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan
Review, Verifikasi, Visual Inspeksi, Internal dan eksternal
Inspeksi, witness dan Pengujian
DEFINISI
PELAKSANA
OUTPUT
LINGKUP
Review dan Verifikasi Hasil Inspeksi
PEMERIKSAAN KESELAMATAN
INSPEKSI

10. 10
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
INSPEKSI ANALISIS RISIKO RLA
Pelaksanaan pemeriksaan instalasi dan peralatan
Instalasi migas
 Sebelum didirikan atau
dibangun;
 Kepala Teknik
 Lembaga Enjiniring
(yang ditunjuk Katek)
 kesesuaian
penggunaan Standar;
 manajemen risiko;
 dokumen lingkungan;
 spesifikasi teknis;
 penerapan kaidah
keteknikan yang baik;
 Pemanfaatan TKDN
WHAT
WHEN
WHO
HOW
 Instalasi migas
 Peralatan
Sesuai dengan rencana
Inspeksi, berdasarkan:
 Standar yang diacu
 Spesifikasi dari
Perusahaan
 Kepala Teknik; atau
 dibantu Perusahaan
Inspeksi
Review, Verifikasi, Visual
Inspeksi, Internal dan
eksternal Inspeksi,
witness dan Pengujian
 Instalasi migas
 Peralatan
Sesuai dengan rencana
Inspeksi
 Kepala Inspeksi;dan/ atau
 Inspektur Migas atau
pejabat yang ditugaskan
Memastikan pemenuhan
ketentuan peraturan dan
standar, melalui
Pemeriksaan dokumen
dan Teknis
Hasil Penelaahan
Desain
(dari Kepala Teknik /
Lembaga Engineering)
 Keterangan Hasil
Inspeksi ( dari Kepala
Teknik)
 Sertifikat Inspeksi ( dari
Perusahaan Inspeksi)
 Laporan Pemeriksaan
Keselamatan
OUTPUT
 Instalasi migas
 Peralatan
Hasil Analisis Risiko (dari
Kepala Teknik / Lembaga
Engineering)
 Instalasi migas
 Peralatan
Dokumen RLA
Berdasarkan pilihan
BU/BUT
Instalasi dan/atau
peralatan yang telah
melewati batas umur
layan desain
 Kepala Teknik; atau
 dibantu Lembaga
Enjiniring
Daftar instalasi/peralatan |
Manajemen resiko | Metode
& teknik yg dipergunakan |
Pelaksana analisis resiko |
|Rekomendasi interval &
metode inspeksi
 Kepala Teknik; atau
 dibantu Lembaga
Enjiniring
Dokumen teknis |
mekanisme kerusakan |
lingkup inspeksi thp
mekanisme kerusakan |
pemeriksaan | NDT | DT (bila
diperlukan) | FFS | penilaian
risiko | penentuan sisa umur
layan| metode & interval
inspeksi
Pemeriksaan Keselamatan dan Inspeksi
PENELAAHAN
DISAIN
PEMERIKSAAN
KESELAMATAN
“Persetujuan Layak Operasi”

11. 11
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
• Berdasarkan Hasil Inspeksi, Kepala Teknik mengeluarkan Keterangan Hasil Inspeksi
• Dalam hal pelaksanaan Inspeksi dibantu oleh Perusahaan Inspeksi, Perusahaan Inspeksi
mengeluarkan Sertifikat Inspeksi.
Kepala Teknik (Katek) menyampaikan
Rencana inspeksi kepada Kepala Inspeksi,
melampirkan:
•Hasil Penelaahan Desain
•Daftar Peralatan dan/atau Instalasi
•Lokasi instalasi dan/atau lokasi pembuatan
peralatan
•Jadwal Inspeksi
•Daftar tenaga ahli pelaksana Inspeksi
•Daftar prosedur & peralatan inspeksi
•Perusahaan Inspeksi (bila ada).
sebelum dilaksanakannya Inspeksi dan
pemeriksaan keselamatan,
Katek mengajukan permohonan
pelaksanaan pemeriksaan keselamatan
secara tertulis kepada Kepala Inspeksi
15 hari kerja
paling lambat
Kepala Inspeksi
melaksanakan Pemeriksaan
Keselamatan
Pemeriksaan Keselamatan dan Inspeksi
Kepala Teknik (Katek)
melaksanakan Inspeksi
Kepala Teknik (Katek)
melaporkan hasil inspeksi
Peralatan dan Instalasi
kepada MIGAS
TATA CARA INSPEKSI DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN
1 2 3
4

12. 12
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Pemeriksaan Keselamatan dan Inspeksi
 berita acara hasil Inspeksi
 laporan hasil Inspeksi
 keterangan hasil Inspeksi atau
sertifikat Inspeksi.
PELAPORAN HASIL INSPEKSI PERALATAN
KEPALA
TEKNIK
MIGAS
Tujuan : keperluan dokumentasi data peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi dan penerbitan Persetujuan Layak Operasi
Tata Cara :
Jenis Peralatan yang harus diinspeksi dan dilaporkan kepada MIGAS
• alat pengaman
• bejana tekan
• tangki penimbun
• pesawat angkat
• peralatan putar
• peralatan listrik
• bangunan struktur di perairan
• sistem alat ukur serah terima

13. 13
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Pemeriksaan Keselamatan dan Inspeksi
Syarat Inspeksi Instalasi oleh Kepala Teknik
 sistem manajemen keselamatan yang telah diterapkan
dan diaudit;
 sertifikat dan/atau hasil kesesuaian sebagai lembaga
inspeksi tipe B sesuai SNI ISO/IEC 17020 dari lembaga
yang terakreditasi;
 tenaga ahli pelaksana Inspeksi yang memiliki kompetensi
dan kualifikasi sesuai dengan bidangnya;
 prosedur Inspeksi secara rinci terhadap Instalasi; dan
 peralatan Inspeksi yang dibutuhkan.
Syarat Inspeksi Peralatan oleh Kepala Teknik
 sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi
oleh lembaga yang terakreditasi;
 tenaga ahli pelaksana Inspeksi yang memiliki
kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan
bidangnya;
 prosedur Inspeksi secara rinci sesuai dengan jenis
peralatan; dan
 peralatan Inspeksi yang dibutuhkan.
“
”
Dalam hal Kepala Teknik tidak dapat memenuhi persyaratan, pelaksanaan Inspeksi harus dibantu oleh
Perusahaan Inspeksi.
Perusahaan Inspeksi harus mendapatkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas
Bumi minimal dengan kategori bintang tiga (***) sebagai Perusahaan Inspeksi dari Direktur
Jenderal.
Syarat Perusahaan Inspeksi

14. 14
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Berdasarkan hasil evaluasi Kepala Inspeksi menerbitkan
Persetujuan Layak Operasi atau menolak permohonan penerbitan
Persetujuan Layak Operasi dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
Pemeriksaan Keselamatan dan Inspeksi
hasil penelaahan desain
keterangan hasil Inspeksi/
sertifikat Inspeksi
Hasil Pemeriksaan
Keselamatan
Persetujuan Layak Operasi
Masa Berlaku
 Masa berlaku Persetujuan Layak Operasi paling lama 4 (empat)
tahun.
 Instalasi yang memiliki sisa umur layan (remaining life) kurang
dari 4 (empat) tahun, masa berlaku Persetujuan Layak Operasi
adalah ½ (satu per dua) dari sisa umur layan (remaining
life).
 Instalasi yang dilakukan Pemeriksaan Keselamatan berdasarkan
hasil Analisis Risiko memiliki masa berlaku Persetujuan Layak
Operasi berdasarkan hasil Analisis Risiko selama sisa umur
layan (remaining life) masih terpenuhi.

15. 15
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
PEMERIKSAAN KESELAMATAN
SPBU
3

16. 16
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Pemeriksaan Keselamatan SPBU
Tidak dibutuhkan Persetujuan Layak Operasi (PLO)
Kepala Teknik melaksanakan Inspeksi Instalasi SPBU apabila
memiliki tenaga ahli Inspeksi berkompeten
Apabila tidak memiliki tenaga ahli Inspeksi berkompeten,
Inspeksi dilakukan oleh Perusahaan Inspeksi (PI)
Output :
1.Keterangan Hasil Inspeksi dari Kepala Teknik atau
2.Sertifikat Inspeksi dari Perusahaan Inspeksi (PI)
Kepala Teknik/Perusahaan Inspeksi menyampaikan data
peralatan dan instalasi kepada Kepala Inspeksi sebagai
dokumentasi
1
2
4
3
5

17. 17
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
ANALISIS
RISIKO
4

18. 18
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Analisis Risiko
• Analisis risiko (AR) dilakukan oleh Badan Usaha
• Badan Usaha dapat dibantu “Lembaga Enjiniring” untuk membuat kajian AR
“
Hasil Analisis Risiko paling sedikit memuat :
Daftar Instalasi dan/atau peralatan
Manajemen risiko
Metode dan teknik yang dipergunakan
Pelaksanaan Analisis Risiko
Rekomendasi interval dan metode inspeksi

19. 19
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
PERPANJANGAN SISA UMUR
LAYAN
5

20. 20
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
• Instalasi dan/atau peralatan yang telah
melewati batas umur layan desain dapat
tetap digunakan setelah dilakukan
penilaian sisa umur layan (Residual Life
Assessment/RLA) dan dinyatakan dapat
diperpanjang umur layannya.
• Penilaian perpanjangan sisa umur layan
sesuai dengan hasil analisis dengan
mengutamakan faktor keselamatan.
• Penilaian perpanjangan sisa umur layan
yang telah dilakukan harus dilakukan
Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.
• Penilaian perpanjangan sisa umur layan
dilaksanakan oleh Kepala Teknik. Dalam
melaksanakan penilaian perpanjangan sisa
umur layan sebagaimana dimaksud Kepala
Teknik dapat dibantu Lembaga Enjiniring.
• penelaahan dokumen teknis Instalasi dan/atau peralatan
• penentuan mekanisme kerusakan
• penentuan lingkup Inspeksi terhadap mekanisme
kerusakan
• pemeriksaan bagian-bagian Instalasi dan/atau peralatan
• pemeriksaan uji tidak merusak sesuai lingkup Inspeksi
• pemeriksaan uji merusak (apabila diperlukan)
• fitness for Services (FFS)
• penilaian risiko terhadap Instalasi dan/atau peralatan
• penentuan sisa umur layan
• penentuan metode dan interval Inspeksi selama
perpanjangan umur layan
Penilaian RLA minimum meliputi:
Perpanjangan sisa umur layan
Terhadap Instalasi dan/atau peralatan yang tidak
memiliki dokumen teknis dan tidak diketahui
umur layan desain, hanya dapat diberikan
perpanjangan umur layan apabila telah dilakukan
desain ulang (re-enjinering) dan penilaian sisa
umur layan.
“

21. 21
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
KEPALA
TEKNIK
6

22. 22
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
 Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib memiliki
Kepala Teknik yang merupakan pimpinan tertinggi
atau pejabat yang berada di bawah tanggung
jawabnya dan diikuti dengan kewenangan secara mutlak
terhadap keselamatan.
Kepala Teknik
Dalam hal Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada saat dimulainya kegiatan
usahanya tidak menyampaikan penunjukan Kepala Teknik kepada Kepala
Inspeksi, maka pimpinan tertinggi dari Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha
secara langsung menjabat sebagai Kepala Teknik.
 Kepala Teknik dapat menunjuk wakil Kepala Teknik
dan diberikan kewenangan yang sama dengan Kepala
Teknik jika Kepala Teknik berhalangan atau tidak ada di
tempat.
 Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib
menyampaikan penunjukan Kepala Teknik dan
wakil Kepala Teknik kepada Kepala Inspeksi.
“

23. 23
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
SANKSI
7

24. 24
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Kontraktor/Pemegang Izin Usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap Permen, dapat dikenakan tindakan:
(1) Kepala Inspeksi memberikan teguran tertulis dengan
jangka waktu tindak lanjut 1 bulan
(2) Apabila (1) tidak diindahkan, maka Dirjen dapat
melakukan penghentian untuk sementara waktu
penggunaan Instalasi dan peralatan.
(3) Apabila (2) tidak dipatuhi, Dirjen dapat melakukan
tindakan penghentian pengunaan Instalasi dan
peralatan dan membatalkan Persetujuan Layak
Operasi.
Sanksi
Perusahaan Inspeksi dan perusahaan enjiniring yang melakukan pelanggaran dikenakan
sanksi : teguran tertulis dan pencabutan Surat Kemampuan Usaha Penunjang

25. 25
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
KETENTUAN
PERALIHAN
8

26. 26
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Ketentuan peralihan
JENIS PERIZINAN KETENTUAN
Sertifikat Kelayakan Penggunaan
Peralatan
• yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir
• Yang telah diajukan sebelum peraturan menteri ini, pemeriksaan keselamatan dan
Inspeksi dilakukan berdasarkan peraturan menteri ini.
• Yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan belum
dilaksanakan pemeriksaan keselamatan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan
dalam peraturan menteri ini
Izin Penggunaan
Persetujuan Penggunaan
Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform
Sertifikat Kelayakan Penggunaan
Instalasi
• yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
• yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah atau
sedang dilaksanakan Pemeriksaan Keselamatan tetap dapat dilanjutkan
prosesnya untuk dapat diterbitkan Persetujuan Layak Operasi dan Tidak
dipersyaratkan Penelaahan Desain
• Yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan belum
dilaksanakan pemeriksaan keselamatan, wajib menyesuaikan dengan
ketentuan dalam peraturan menteri ini
Persetujuan layak Operasi
Persetujuan Desain
Yang telah diajukan sebelum peraturan menteri ini, penelaahan desain dilakukan
berdasarkan peraturan menteri ini.
Surat pengesahan sementara sebagai
perusahaan inspeksi
Yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan tetap berlaku
selama satu tahun sejak diterbitkanya.
Surat pengesahan sebagai perusahaan
inspeksi
Yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan menteri ini dinyatakan tetap
berlaku sampai masa berlaku surat pengesahan

27. 27
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
KETENTUAN LAIN-LAIN &
PENUTUP
9

28. 28
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Ketentuan lain-lain & penutup
Lain-lain
 Persetujuan Layak Operasi dapat diberikan kepada perusahaan usaha penunjang Migas yang
memiliki dan mengoperasikan Instalasi dan/atau Peralatan dan badan usaha yang mendapatkan
persetujuan dari Direktur Jenderal untuk pembangunan dan pengoperasian Instalasi untuk
kepentingan sendiri.
 Untuk mendapatkan Persetujuan Layak Operasi, Perusahaan Penunjang dan Badan Usaha wajib
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 Pemberian Persetujuan Layak Operasi dan/atau Persetujuan Penggunaan kepada Perusahaan Penunjang
tidak menghilangkan tanggung jawab Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha terhadap
keselamatan dalam pengoperasian Instalasi dan/atau Peralatan.
 Biaya yang ditimbulkan pada pelaksanaan penelaahan desain, penilaian sisa umur layan, Inspeksi
dan/atau Pemeriksaan Teknis merupakan tanggung jawab Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha
Penutup
 Terhadap sistem alat ukur serah terima, wajib dilakukan Pemeriksaan Keselamatan pada saat unjuk kerja
akurasi
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38
Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 753) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

29. 29
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
29
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Email: www.migas.esdm.go.id

30. 30
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
BAHAN PAPARAN
http://bit.do/sosialisasipermen18

31. 31
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
KUALIFIKASI VS KOMPETENSI
Definisi :
Terjemahan dr bhs Inggris
Kualifikasi (qualification) :
•ijasah/sertifikat
•pendidikan/training
Kompetensi (competence) :
•Kemampuan
•Kewenangan
•kecakapan
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kualifikasi (mempunyai keahlian khusus)
•pendidikan khusus unt memperoleh suatu keahlian
•keahlian unt melakukan sesuatu (jabatan dsb)
Kompetensi
•kewenangan/kekuasaan untuk
menentukan/memutuskan sesuatu
Perpres no 8/2012 dan Permenaker no 21/2014
Kualifikasi yaitu :
•penguasaan capaian pembelajaran yg menyatakan kedudukannya dlm KKNI (kerangka penjenjangan
kualifikasi kompetensi yg menyandingkan, menyetarakan ant bidang diklat serta pengalaman kerja dlm
rangka pemberian pengakuan kompetensi diberbagai sektor.
•capaian pembelajaran yg diperoleh melalui diklat kerja yg dinyatakan dlm bentuk sertifikat.
Kompetensi Kerja yaitu :
•kemampuan kerja setiap individu yg mencakup aspek pengetahuan (skill), ketrampilan (knowledge), dan
sikap kerja (attitude) yg sesuai dg standar yg ditetapkan (SKKNI).
LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yg
melakukan sertifikasi kompetensi setelah
mendapatkan lisensi atau akreditasi sesuai
ketentuan perundangan.
Sertifikasi kompetensi dpt diselenggarakan
bagi lukusan peserta diklat dan atau tenaga
kerja yg telah memiliki pengalaman kerja.
Kompetensi yg diperoleh melalui diklat non
formal dan atau pengalaman kerja dpt diakui
kesetaraannya dg kualifikasi pendidikan sesuai
dg jenjangnya.
Capaian pembelajaran yg diperoleh melalui
pendidikan formal dpt diakui kesetaraannya dg
kompetensi kerja pd suatu jenjang kualifikadi
KKNI.
Penyetaraan Kualifikasi KKNI dilakukan
melalui uji kompetensi.

32. 32
Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI
• LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yg melakukan sertifikasi
kompetensi setelah mendapatkan lisensi atau akreditasi
sesuai ketentuan perundangan.
• Sertifikasi kompetensi dpt diselenggarakan bagi lukusan
peserta diklat dan atau tenaga kerja yg telah memiliki
pengalaman kerja.
• Kompetensi yg diperoleh melalui diklat non formal dan atau
pengalaman kerja dpt diakui kesetaraannya dg kualifikasi
pendidikan sesuai dg jenjangnya.
• Capaian pembelajaran yg diperoleh melalui pendidikan
formal dpt diakui kesetaraannya dg kompetensi kerja pd
suatu jenjang kualifikadi KKNI.
• Penyetaraan Kualifikasi KKNI dilakukan melalui uji
kompetensi.