Bab ii

1. 10
BAB II
KAJIAN TEORITIS
2.1 Pengertian Bank Syariah
Kata bank berasal dari kata banque dalam bahasa Prancis, dari kata
banco dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti
atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda
berharga seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya (Sudarsono,
2008: 27).
Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
dan menurut jenisnya terbagi menjadi Badan Umum Syariah (BUS) dan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Dalam menjalankan prinsip syariahnya, Bank Syariah juga harus
menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling
menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan
pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan
perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam
meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat
yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

2. 11
2.2 Prinsip-Prinsip Bank Syariah
Prinsip syariah menurut undang-undang Republik Indonesia no. 21
tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Bank syariah pada dasarnya menerapkan prinsip bagi hasil dimana
dalam prinsip ini:
1) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan
berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi;
2) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang
diperoleh;
3) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan
jumlah pendapatan;
4) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil;
5) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika
proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan
ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
Adapun hal-hal yang harus dimiliki oleh pegawai bank yaitu:
1) Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan
moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini
pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang
meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

3. 12
2) Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan
mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa
perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya
mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus
mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna
jasa perbankan syariah.
3) Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran
dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal)
sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak
pengelola dana investasi (mudharib).
4) Fathanah, memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara
profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan
maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk
didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatn dan
kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah)
2.3 Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik

4. 13
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan
istishna’
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa
Salah satu produk dari pembiayaan adalah murabahah. Murabahah
adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan
ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan
biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102). Menurut
Ayub dalam bukunya Widodo (2010: 19), murabahah berasal dari kata ribh
yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Akad murabahah adalah
akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran
dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Warsono dan Jufri : 2011).
Menurut Gozali (2005: 94) mendefinisikan pengertian murabahah
adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian yang disepakati antara bank
syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk
pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang
dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar
harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu dan
mekanisme pembayaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal”.
Murabahah menurut Ascarya (2007: 81) menyatakan bahwa:
“Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual

5. 14
beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi
harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh
barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
Khan dalam bukunya Widodo (2010), murabahah sebagai Moeda
(mode) pembiayaan pada awalnya muncul saat dipergunakan oleh Islamic
Development BankI (IDB) dalam operasional usahanya pada tahun 1975.
Berikut ini adalah gambar skema transaksi murabahah:
Gambar 1
Skema Transaksi Murabahah
(1) Negosiasi
(2) Akad Jual Beli
(6) Bayar
(5) Terima Barang
dan Dokumen
(3) Beli Barang (4) Kirim
Sumber: Sudarsono, 2008: 70
2.4 Landasan Hukum Murabahah
Adapun landasan hukum murabahah yaitu:


Bank Nasabah
Produsen

6. 15
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29)
Pada QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanallahu wata’ala
berfirman:

Artinya: ………Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba…….. (QS. Al-Baqarah : 275)
Dalam QS. Al-Ma’idah ayat 1 Allah Subhanallahu wata’ala berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... (QS. Al-
Ma’idah: 1)
Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi Wassallam
pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda:
"Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih."
Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.
Dari Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah Shalallahu’Alaihi Wassalam
bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.
(HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban).

7. 16
Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia,
Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. (HR.
Muslim).
Hadis nabi riwayat ‘Abd Al-Raziq dari Zaid bin Aslam: “Rasulullah
Shalallahu’Alaihi Wassalam ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual
beli, maka belah menghalalkannya.”
2.5 Ketentuan Murabahah
Dalam aktivitasnya, murabahah pada dasarnya memiliki ketentuan-
ketentuan yang harus diikuti. Adapun ketentuan murabahah berdasarkan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-
MUI/IV/2000, yakni sebagai berikut:
2.5.1 Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah
Adapun ketentuan umum murabahah dalam bank syariah yaitu:
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah islam.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah da bebas riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

8. 17
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan
ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.
9) Jika bank hendak mewakilkan barang kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
2.5.2 Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah
Adapun ketentuan umum murabahah dalam bank syariah yaitu:
1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian satu
barang atau aset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut
megikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

9. 18
4) Dalam jual beli inibenk dibolehkan meminta nasabah untuk membayar
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil
bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang
muka, maka:
a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.
b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah
wajib melunasi kekurangannya.
2.6 Karakteristik Pembiayaan Murabahah
Adapun karakteristik pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102
yaitu Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa
pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan
pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak
mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam
murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan

10. 19
pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual
mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka
penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi
nilai akad.
Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.
Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat
barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara
angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda
untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan.
Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga
(harga dalam akad) yang digunakan.
Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual,
sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan
diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
1) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang;
2) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka
pembelian barang;
3) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian
barang.

11. 20
Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah
disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut.
Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang
murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual
dan/atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli
sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka
menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah
disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan
kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh
penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat
meminta tambahan dari pembeli.
Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai
dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali
jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi
disebabkan oleh force majeur. Denda tersebut didasarkan pada
pendekatan ta’zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap
kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam
akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana
kebajikan.
Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang
murabahah jika pembeli: 1). Melakukan pelunasan pembayaran tepat

12. 21
waktu; atau 2). Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu
yang telah disepakati.
Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah
yang belum dilunasi jika pembeli: 1). Melakukan pembayaran cicilan tepat
waktu; dan atau 2). Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2.6.1 Pengakuan Dan Pengukuran Murabahah
Berdasarkan PSAK 102 pengakuan dan pengukuran murabahah
yakni sebagai berikut:
1) Akuntansi Untuk Penjual
Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan
sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan
adalah sebagai berikut:
1) Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
(a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
(b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi
lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut
diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:
2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak
mengikat, maka:
(a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat
direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

13. 22
(b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya
perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:
1) Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad
murabahah;
2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan
sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
3) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah
dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak
diperjanjikan dalam akad.
Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon
pembelian akan tereliminasi pada saat:
1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan
setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat
dijangkau oleh penjual.
Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya
perolehan aset murabahah ditambahkeuntungan yang disepakati.Pada
akhir periode laporankeuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai
bersihyang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangipenyisihan
kerugian piutang.

14. 23
Keuntungan murabahah diakui:
1) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai
atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
2) Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk
merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari
satu tahun.
Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai
dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:
1) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini
terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari
piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya
relatif kecil.
2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasih
ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi
murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar
dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative
besar juga.
3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.
Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko
piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta
penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai,
karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada
kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

15. 24
Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada
pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang
disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan
dengan menggunakan salah satu metode berikut:
1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang
murabahah dan keuntungan murabahah; atau
2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang
dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya
kepada pembeli.
Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu,
maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli,
maka diakui sebagai beban.
Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya
sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana
kebajikan.
Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang
diterima;
2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai
pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

16. 25
3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan
kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah
dikeluarkan oleh penjual .
2) Akuntansi Untuk Pembeli Akhir
Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai
hutang murabahah sebesar hargabeli yang disepakati (jumlah yang wajib
dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui
sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang
disepakati dengan biaya perolehantunai diakui sebagai beban murabahah
tangguhan.
Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional
dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah
akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah
diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang
dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan
akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir
batal membeli barang diakui sebagai kerugian.
2.6.2 Penyajian
Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan
kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai

17. 26
pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah
tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang
murabahah.
2.6.3 Pengungkapan
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi
murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
1) Harga perolehan aset murabahah;
2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai
kewajiban atau bukan; dan
3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.
2.7Esensi Pembiayaan Murabahah
Menurut Widodo (2010: 23-24) esensi pembiayaan murabahah
adalah:
1) Bahwa pembiayaan murabahah bukalah pinjaman dengan imbalan
bunga, tetapi jual beli satu barang secara kredit yang mana komponen
harga jualnya adalah harga pokok ditambah laba yang disepakati
antara penjual dan pembeli.
2) Oleh karena murabahah adalah jual beli, maka transaksinya harus
memenuhi rukun dan syarat jual beli.
3) Oleh sebab basisnya adalah jual beli, maka jangka waktu murabahah
lebih bersifat jangka pendek, atau terkadang jangka menengah.

18. 27
4) Pembiayaan murabahah hanya dapat dilakukan jika dimaksudkan
untuk pembelian barang yang belum dimiliki nasabah. Dengan
demikian, apabila nasabah telah membeli satu barang, kemudian
mengajukan pembiayaan murabahah sebagai “refinancing”, maka hal
ini tidak diperkenankan. Yang terjadi akhir-akhir ini adalah pinjam
meminjam uang.
5) Salah satu rukun jual beli, maka barang yang menjadi objek jual beli
wajib terlebih dahulu dimiliki oleh si penjual sebelum dijual kepada si
pembeli.
6) Barang yang menjadi objek jual beli hendaknya dibeli dari pihak ketiga.
7) Murabahah adalah ”Cost plus margin/ Mark up”, dan bukannya pinjam
meminjam uang atau “Loan plus Interest”
2.8 Rukun dan Syarat Murabahah
Dalam kaidah fiqih mengatakan bahwa “pada dasarnya segala bentuk
muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Namun setiap usaha atau kegiatan akan sah dilakukan apabila mengikuti
prosedur dalam hal ini sesuai dengan rukun dan syarat.
Rukun murabahah menurut Mahzab Imam Hanafi adalah ijab dan
kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu orang yang
menjual, orang yang membeli, shighat, dan barang yang diakadkan
(Muthaher, 2012: 59).

19. 28
Menurut Muthaher (2012), Syarat jual beli adalah sesuai degan rukun
jual beli yaitu:
1) Syarat Orang yang berakal
Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:
(a) Berakal
(b) Orang yang melakukan jual beli adalah orang yang berbeda
2) Syarat yang berkaitan dengan ijab Kabul
Menurut para ulama fiqih, syarat ijab Kabul adalah:
(a) Orang yang telah mengucapkannya telah baligh da berakal
(b) Kabul sesuai ijab
(c) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis
3) Syarat barang yang dijualbelikan
Syarat barang yang diperjual belikan yaitu:
(a) Barang itu ada tau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu
(b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
(c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak
boleh dijualbelikan
(d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang
disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
Menurut Rasjid (1954: 269 - 271), rukun dan syarat jual beli:
1) Penjual dan Pembeli
Syarat Keduanya:

20. 29
(a) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah
jual belinya
(b) Dengan kehendaknya sendiri (buka dipaksa)
(c) Keadaannya tidak mubazir
2) Uang dan Benda Yang Dibeli
Syarat keduanya:
(a) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk
dibelikan.
(b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada
manfaatnya
(c) Keadaan barang itu dapat diserahterimakan.
(d) Keadaan barang kepunyaan yang menjual
(e) Barang itu diketahui si pejual dan si pembeli dengan terang, zat,
bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya
3) Lafaz (Kalimat Ijab Dan Kabul)
Menurut Widodo rukun dalam transaksi murabahah adalah sebagai
berikut:
1) Penjual (Bai’)
2) Pembeli (Musytari)
3) Barang Yang Menjadi Objek Jual Beli (Mabi’)
4) Harga Barang (Tsaman)
5) Kontrak/ Aqad (Shighat/ Ijab Qabul)

21. 30
2.9 Penelitian Yang Relevan
Penelitian tentang murabahah dan kaitannya dengan PSAK ini
sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diberbagai lokasi yang
berbeda. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yakni Wardi &
Gusmarila. Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan
Murabahah, mudharabah, serta kesesuaiannya Dengan PSAK no. 102, dan
105. Penelitian ini dititik beratkan pada jenis pembiayaan yang
mendominasi di Bank Muamalat Cabang Pekanbaru yaitu pembiayaan
murabahah dan mudharabah yang diatur dalam PSAK No.102 tentang
Akuntansi Murabahah dan PSAK No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah.
Namun dalam praktiknya, aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan
operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya
menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah
Islam, seperti konsep pengakuan asset murabahah, pembagian
keuntungan, penetapan margin murabahah, konsep nisbah bagi hasil
mudharabah. Di satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah
sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.
Alam. 2007. Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah Pada Piutang
Murabahah (Studi kasus diPT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
Amanah Sejahtera Gresik). Dalam pengakuan piutang murabahah, piutang
murabahah diakui sebesar biaya perolehan dan ditambah margin yang
disepakati antara bank dengan nasabah. Penyajian piutang murabahah

22. 31
dalam laporan neraca sudah dirinci tersendiri dalam rekening piutang
murabahah, dan dalam laporan laba rugi keuntungan piutang murabahah
sudah dirinci tersendiri dalam rekening pendapatan dari pihak ketiga bukan
bank yang didalamnya sudah termasuk margin piutang murabahah.
Sari. 2012. Analisis penerapan prinsip syariah pada pembiayaan
murabahah (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Malang). Skripsi yang disusun dengan metode deskriptif studi kasus ini
menggambarkan proses pelaksanaan pembiayaan murabahah pada PT.
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. Dari hasil analisis tersebut,
perusahaan dihadapkan pada masalah kebijakan tentang pengakuan dan
pengukuran uang muka yang tidak digolongkan menjadi kebijakan formal
oleh PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Malang sehingga tidak ada pedoman
tertulis mengenai ketentuan pengakuan dan pengukuran uang muka seperti
yang terdapat pada PSAK No.102 paragraf 30. Kebijakan akutansi tentang
pengakuan dan pengukuran uang muka seperti yang ada dalam PSAK
No.102 paragraf 30 seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bank
Sariah Mandiri Kantor Cabang Malang untuk dicantumkan dalam kebijakan
mengenai pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Malang sehingga kebijakan menjadi lengkap dan dapat menjadi
pegangan dalam operasional bank, serta tidak akan terjadi kesalahan
pencatatan akutansi.
Siregar. Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT.Bank
Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. Tujuan penelitian

23. 32
ini adalah menganalisis kesesuian penerapan sistem pembiayaan transaksi
murabahah PT. BPRS Al-Washliyah Medan dengan PSAK no.59,
kesesuaian penerapan pengawasan intern dari transaksi murabahah PT.
BPRS Al-Washliyah dengan ketentuan pengawasan intern yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia serta kesesuaian cara pengakuan dan pengukuran
pendapatan transaksi murabahah PT. BPRS Al-Washliyah dengan PSAK
nO.23. Penelitian ini bersifat deskriptif yang didesain dengan menggunakan
pendekatan studi kasus. Cara analisis data yang digunakan untuk
menjawab masalah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif
Temuan dari penelitian yang telah dilakukan, secara keseluruhan
penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah PT. BPRS Al-
Washliyah, pengawasan intern PT. BPRS Al-Washliyah Al-Washliyah serta
penerapan pengakuan dan pengukuran pendapatan dari transaksi
murabaha yang dilaksanakan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalam hal PSAK no.59, ketentuan
pengawasan intern yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan
yang berlaku pada PSAK no.23 Dr. Syafruddin Ginting Sugihen, MAFIS, Ak
Sultony. 2012. Analisis kesesuaian PSAK no. 102 terhadap perlakuan
akuntansi murabahah pada PT. BTN Syariah Jakarta. PT. Penelitian
perlakuan akuntansi yang bersifat deskriptif analitis dengan
menitikberatkan pada studi dokumen yang dilengkapi wawancara dengan
narasumber untuk mempelajari data sekunder di bidang akuntansi yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari penelitian yang

24. 33
dilakukan, diperoleh jawaban sebagai berikut: Pertama, PT. BTN Syariah
dalam mencatat pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No. 102
PAPSI 2003. Kedua, bahwa perlakuan akuntansi murabahah di PT. BTN
Syariah pada dasarnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku secara
umum, yakni mengacu kepada PSAK No. 102 dan PAPSI 2003.
Mustofa. 2012. Studi analisis pelaksanaan akad murabahah pada
produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank
Mega Syariah Kaliwungu. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.
Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari
feld research (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan officer bank
mega syariah kaliwungu (unit manager, account officer, financing officer
dan teller). Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang
relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan
data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan
analisa data adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan
fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan
murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra
syariah (m2s) bank mega syariah kaliwungu. Dari hasil penelitian ini
diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk
pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (m2s) Bank Mega
Syariah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi
karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai
dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada

25. 34
tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan
bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas,
karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak
bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Ketidak sesuaian
beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak bank mega
syariah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah
sebagaimana yang telah diatur oleh dewan syariah nasional dalam
fatwanya nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruha aspek
operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut.
Lailatus Sifah, 2012. Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan
murabahah berdasarkan psak 102 pada Bank Syariah Bukopin Cabang
Surabaya.