SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
1
SELAMAT DATANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MUARA ENIM
JALAN MAYOR TJIK AGUS KIEMAS, SH LINTAS KEPUR MUARA LAWAI - MUARA ENIM
SELAMAT DATANG
1
TINDAK LANJUT REKOMENDASI
EVALUASI AKIP TAHUN 2021
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan
penerapan SAKIP sebagai bagian dari Pembangunan Manajemen
Pemerintah yang berorientasi kinerja.
 Akuntabilitas Kinerja sudah berjalan dengan baik dan memiliki sistem
yang dapat digunakan untuk Manajemen Kinerja.
 Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan kesesuaian dan keselarasan target-target operasional
ditingkat Eselon III, IV sampai level staf.
 Perlu dilakukan penyempurnaan IKU dengan menggunakan
pengukuran kinerja yang lebih operasional setingkat Eselon III, IV
sampai level staf yang Specifik, Measurable, Attainable, Relevan dan
Timebound (SMART)
 Meningkatkan kualitas pemantauan kemajuan pencapaian kinerja
beserta hambatannya dan evaluasi program maupun evaluasi
pelaksanaan rencana aksi.
 BAIK, telah sesuai ketentuan.
 BAIK, telah sesuai ketentuan.
 Menyusun PERJANJIAN KINERJA yang selaras dan
berkesinambungan mulai dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV
sampai level staf.
 Penyempurnaan IKU yang berorientasi kinerja dan
memperhatikan kriteria SMART.
 Membuat dokumen evaluasi internal untuk digunakan dalam
pemantauan kemajuan kinerja, Membuat Rencana Aksi yang
memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan serta
menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk laporan
dokumen Rencana Aksi.
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
EVALUASI AKIP
(Permen PAN dan RB
No.88 Tahun 2021)
PERJANJIAN KINERJA ESELON II
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
PERJANJIAN KINERJA STAF
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Meningkatnya keberdayaan lembaga ekonomi desa
Indikator : Persentase Bumdes yang sehat
Tersedianya
fasilitasi
kerjasama BUM
Desa dengan
pelaku
ekonomi lainya
Indikator :
Jumlah
Kerjasama BUM
Desa dengan
Pelaku Ekonomi
Meningkatnya
kompetensi
SDM pengelola
potensi
unggulan desa
Cross Sharing :
Dinas
Pariwisata
Dinas
Perdagangan
Dinas Koperasi
dan UMKM
Berkembangnya potensi unggulan desa
Indikator :
Rata-rata produk unggulan desa yang
dikembangkan
Keselarasan
RPJMDes dan
APBDes
mendukung
potensi
unggulan
Indikator :
Persentase
kesesuain
kegiatan di
RPJMDes dan
APBDes
Meningkatnya
Pemanfaatan
Sarana
Teknologi
Informasi
Indikator:
Persentase Hasil
Produk Usaha
yang dipasarkan
melalui sarana TI
Meningkatkan
Pemanfaatan
Media Sosial
Promosi Produk
Indikator :
Jumlah Pengelola
BUM Desa yang
paham
memanfaatkan
Media Digital
Meningkatnya
Fasilitas Unit
Usaha
BUMDes
Indikator:
Persentase
Bumdes yang
memiliki sarpras
yang
mendukung
Meningkatnya
Transparansi
dan
Akuntabilitas
Pertanggung
jawaban
BUMDes
Indikator :
Laporan
Pengelolaan
BUMDes
Memenuhi
Standar
Manajemen
Badan Usaha
TujuanRPJMD: Meningkatkan dayasaing daerah
Meningkatnya
Diversifikasi
Unit Usaha
BUMDes
Indikator:
Persentase
Klasifikasi
Potensi Jenis
Usaha
dan Jenis Unit
Usaha Berbadan
Hukum
Tersedianya
Regulasi Kerjasama
BUM Desa dengan
OPD Terkait dan
Pelaku Ekonomi
Lainya
Indikator :
Jumlah Regulasi
Kerjasama BUM Desa
Meningkatnya Unit Usaha BUMDes
Indikator :
Persentase Unit Usaha yang aktif
Misi 3 : Mewujudkan
Daya Saing Ekonomi
Daerah melalui
Penguatan komoditas
dan produk Unggulan
Desa di sektor
agribisnis,agroindustri
dan agropolitan
Meningkatnya Manajerial
Pengelolaan BUMDes
Indikator :
Persentase Bumdes aktif
Meningkatnya
Kerjasama
BUMDes
dengan pelaku
Ekonomi
Indikator:
Tingkat
kontinuitas
Kerjasama
Meningkatnya
Kompetensi
SDM Pengelola
BUM Desa
Indikator :
Jumlah
Sosialisasi dan
Pembinaan
Pengelola BUM
Desa
Meningkatnya
Kapasitas
SDM
Pengelola
BUMDesa
Indikator :
Persentase
Pengelola
BUMDes yang
memahami
Manajemen
BUMDes
Meningkatnya
Kompetensi
Administrasi
dan Keuangan
Pengelola BUM
Desa
Indikator :
Jumlah dan Jenis
Laporan yang
tersedia
Meningkatnya
Infrastruktur
Jaringan
Cross Cutting :
Diskominfo
Tersedianya
Sarpras
Fasilitas Unit
Usaha BUM
Desa yang
memadai
Indikator :
Jumlah
fasilitas
Sarpras yang
memadai
Tersedianya
Perencanaan
Pembiayaan
Pengembangan
Produk BUM
Desa
Cross Cutting :
Pemerintah Desa
Tujuan RPJMD Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan /
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Indikator :
Indikator : 1. Persentase pengisian buku laporan administrasi desa
Meningkatnya Manajerial Pemerintahan desa
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang profesional,
kredibel dan berorientasi pada
peningkatan pelayanan publik
Meningkatn
ya
pembaharu
an data
yang
berkelanjut
an
Meningkat
nya
evaluasi
perkemba
ngan desa
Indikator:
Persentase
Buku
Administrasi
Desa yang
terisi sesuai
data terbaru
Indikator:
persentase
desa yang
mengikuti
evaluasi
perkemban
gan desa
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
Indikator :
Persentase aparatur yang menjalankan tugas
sesuai dengan tupoksi
Meningkatnya Tertib administrasi desa
Indikator :
persentase desa yang menyampaikan data yang
akurat
(Jika) Meningkatnya kapasitas lembaga desa
dan kemasyarakatan desa
Indikator :
Persentase BPD Aktif
Persentase LKD Aktif
Meningkatn
ya
Kontribusi
Lembaga
Terkait
dalam
Pemutakhir
an Data
Indikator:
persentase
Lembaga
yang
melakukan
pemutakhira
n data
Meningkat
nya
pengawas
an
struktural
dan
fungsional
Indikator:
persentas
e hasil
audit
Meningkatn
ya
Manajemen
pengelolaan
Lembaga
Desa dan
kemasyarak
atan Desa
Meningk
atnya
Dukunga
n
masyara
kat
Indikator:
Persentase
kehadiran
dan nilai
swadaya
masyarakat
Indikator:
Persentase
Laporan
sesuai
standar
Meningkatnya
kapasitas
aparatur
pemerintah
desa
Meningkatn
ya
perkemban
gan
wilayah
penyelengg
araan
pemerintah
an desa
Indikator:
persentase
aparatur yg
telah
mengikuti
peningkatan
kapasitas
Indikator:
Persentase
pemekaran
wilayah desa
2.Persentase pendokumentasian aset desa
3.Persentase penyampaian APBdes tepat waktu
4.Persentase desa yang mempunyai peta desa
Meningkatny
a kuaitas
Rekrutmen
Aparatur
Pemerintah
Desa
Indikator:
persentase
rekrutmen
aparatur
berbasis
pendidikan
menigkatnya
kualitasRekr
utmen
Pengurus
BPD dan
LKD
Indikator:
persentase
rekrutmen
Pengurus
BPD dan
LKD
berbasis
pendidikan
Meningk
atnya
Kapasit
as
Penguru
s
Indikator:
Persentas
e
pengurus
yang
memaham
i tupoksi
Berkembang
nya inovasi
penyelengga
raan
pemerintaha
n desa
Indikator:
Jenis inovasi
dalam
peyelenggar
aan
pemerintaha
n desa
Meningkatnya sarana dan prasarana
desa
Indikator :
persentase sarana dan prasrana
desa dalam kondisi baik
Meningk
atnya
Pelayana
n
Masyarak
at di
Desa
Meningkat
nya
Kerjasam
a Desa
dengan
Pihak
Lain
Meningkat
nya
partisipasi
masyarak
at dalam
Pembang
unan
Indikator
:Persentas
e Jenis
Layanan
yang
diberikan
Indikator :
Jenis
Kerjasama
Desa
dengan
Pihak Lain
Indikator:
Persentase
Usulan
Pembanguna
n
yang di
Akomodir
CASCADING 2
No.
Program/Sub
Kegiatan
pendukung
Anggaran
Sebelum
perubahan
Anggaran
setelah
perubahan
Jumlah
Keterang
an
Reali
sasi
%
Realisas
i
1
5 6 7
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan desa
523.309.388. 396.642.388. 126.667.000.
Dialihkan ke
sub kegiatan
Fasiliatsi
Sarana dan
Prasrana Desa
Fasilitasi pengelolaan
keuangan desa 469.598.464, 336.240.264. 122.458.200.
Fasilitasi pengelolaan
aset desa 123.811.100
Evaluasi dan pengawasan
peraturan desa
146.613.464
Fasilitasi penetapan dan
penegasan batas desa 469.090.048.
EFESIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
NO INDIKATOR SASARAN
KONDISI
AWAL
RPJMD
TARGET KINERJA DALAM
RENSTRA
REALISASI CAPAIAN
KINERJA
SUMBER DATA
2021 2022 2021 TW III 2022
1. Persentase Bumdes Sehat 20% 55 75 45 60 Bidang Usaha Ekonomi
2. Persentase pengisian buku
laporan adm desa
36% 75 85 65 37
Bidang Pemerintahan
dan Tata Wilayah Desa
3.
Persentase penyampaian
APBDes tepat waktu 50% 75 80 94
81
Bidang Keuangan dan
Aset Desa
4
Persentase
pendolumentasian Aset
Desa
54% 70 75
65 73
Bidang Keuangan dan
Aset Desa
5. Persentase desa yang
mempunyai peta desa
0% 80 90 75 77
Bidang Pemerintahan
desa dan Tata Wilayah
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DINAS PMD KAB.MUARA ENIM TAHUN 2021-2022
SEKIAN
TERIMA
KASIH

More Related Content

What's hot

LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPnanipalawa
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfsantoni toni
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptximamkuswoyo
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAZainul Ulum
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDUnggul Sagena
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianM Handoko
 
Paparan Orientasi RPD.pptx
Paparan Orientasi RPD.pptxPaparan Orientasi RPD.pptx
Paparan Orientasi RPD.pptxIkaDamayanti27
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptxMohamadSofiyullah
 

What's hot (20)

LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIP
 
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdfPeraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
Peraturan BPKP No 5 Tahun 2021.pdf
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan Pengendalian
 
Paparan Orientasi RPD.pptx
Paparan Orientasi RPD.pptxPaparan Orientasi RPD.pptx
Paparan Orientasi RPD.pptx
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
Grand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apipGrand design kapabilitas apip
Grand design kapabilitas apip
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
 
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...
 

Similar to OPTIMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptxKecamatanPurwadadi1
 
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptxchacachaca9
 
bahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptbahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptkhairulumam93
 
bahan-banten-revisi (1).ppt
bahan-banten-revisi (1).pptbahan-banten-revisi (1).ppt
bahan-banten-revisi (1).pptRiniRosita5
 
bahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptbahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptSamsul78
 
CASCADING.pdf
CASCADING.pdfCASCADING.pdf
CASCADING.pdfAsrulUl
 
Potensi smart village di lampung
Potensi smart village di lampungPotensi smart village di lampung
Potensi smart village di lampungHanaHuwaida4
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptxssuserc17747
 
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanadee49
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptxssuserc17747
 
Paparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utamaPaparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utamajhd
 
Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019YunusAkbar3
 
Siska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaSiska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaAktfe Ummy
 
Simulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docxSimulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docxPangeranHelau
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011Ar Tinambunan
 
Kapasitas Kelembagaan dan Pembangunan Desa_ Sebuah Analisis dalam Konteks Des...
Kapasitas Kelembagaan dan Pembangunan Desa_ Sebuah Analisis dalam Konteks Des...Kapasitas Kelembagaan dan Pembangunan Desa_ Sebuah Analisis dalam Konteks Des...
Kapasitas Kelembagaan dan Pembangunan Desa_ Sebuah Analisis dalam Konteks Des...RyanFanuchi
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimsunarko rasid
 
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaRenstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka RayaRenstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 

Similar to OPTIMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (20)

18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
 
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
 
bahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptbahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.ppt
 
bahan-banten-revisi (1).ppt
bahan-banten-revisi (1).pptbahan-banten-revisi (1).ppt
bahan-banten-revisi (1).ppt
 
bahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptbahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.ppt
 
CASCADING.pdf
CASCADING.pdfCASCADING.pdf
CASCADING.pdf
 
Potensi smart village di lampung
Potensi smart village di lampungPotensi smart village di lampung
Potensi smart village di lampung
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
 
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaanjuknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
juknis pelaksanaan konvergensi stunting yang mencakup berbagai aspek pelaksanaan
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
 
Paparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utamaPaparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utama
 
Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019
 
Siska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalenaSiska yulia defitri & martalena
Siska yulia defitri & martalena
 
Simulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docxSimulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docx
 
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
RPJMD Kab. Pakpak Bharat, 2006-2011
 
Kapasitas Kelembagaan dan Pembangunan Desa_ Sebuah Analisis dalam Konteks Des...
Kapasitas Kelembagaan dan Pembangunan Desa_ Sebuah Analisis dalam Konteks Des...Kapasitas Kelembagaan dan Pembangunan Desa_ Sebuah Analisis dalam Konteks Des...
Kapasitas Kelembagaan dan Pembangunan Desa_ Sebuah Analisis dalam Konteks Des...
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltim
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka RayaRenstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
 
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka RayaRenstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
 

Recently uploaded

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (16)

Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

OPTIMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

  • 1. 1 SELAMAT DATANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUARA ENIM JALAN MAYOR TJIK AGUS KIEMAS, SH LINTAS KEPUR MUARA LAWAI - MUARA ENIM SELAMAT DATANG 1
  • 2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI AKIP TAHUN 2021  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan penerapan SAKIP sebagai bagian dari Pembangunan Manajemen Pemerintah yang berorientasi kinerja.  Akuntabilitas Kinerja sudah berjalan dengan baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk Manajemen Kinerja.  Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan kesesuaian dan keselarasan target-target operasional ditingkat Eselon III, IV sampai level staf.  Perlu dilakukan penyempurnaan IKU dengan menggunakan pengukuran kinerja yang lebih operasional setingkat Eselon III, IV sampai level staf yang Specifik, Measurable, Attainable, Relevan dan Timebound (SMART)  Meningkatkan kualitas pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan evaluasi program maupun evaluasi pelaksanaan rencana aksi.  BAIK, telah sesuai ketentuan.  BAIK, telah sesuai ketentuan.  Menyusun PERJANJIAN KINERJA yang selaras dan berkesinambungan mulai dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV sampai level staf.  Penyempurnaan IKU yang berorientasi kinerja dan memperhatikan kriteria SMART.  Membuat dokumen evaluasi internal untuk digunakan dalam pemantauan kemajuan kinerja, Membuat Rencana Aksi yang memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan serta menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk laporan dokumen Rencana Aksi. REKOMENDASI TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP (Permen PAN dan RB No.88 Tahun 2021)
  • 8.
  • 9. Meningkatnya keberdayaan lembaga ekonomi desa Indikator : Persentase Bumdes yang sehat Tersedianya fasilitasi kerjasama BUM Desa dengan pelaku ekonomi lainya Indikator : Jumlah Kerjasama BUM Desa dengan Pelaku Ekonomi Meningkatnya kompetensi SDM pengelola potensi unggulan desa Cross Sharing : Dinas Pariwisata Dinas Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM Berkembangnya potensi unggulan desa Indikator : Rata-rata produk unggulan desa yang dikembangkan Keselarasan RPJMDes dan APBDes mendukung potensi unggulan Indikator : Persentase kesesuain kegiatan di RPJMDes dan APBDes Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Teknologi Informasi Indikator: Persentase Hasil Produk Usaha yang dipasarkan melalui sarana TI Meningkatkan Pemanfaatan Media Sosial Promosi Produk Indikator : Jumlah Pengelola BUM Desa yang paham memanfaatkan Media Digital Meningkatnya Fasilitas Unit Usaha BUMDes Indikator: Persentase Bumdes yang memiliki sarpras yang mendukung Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pertanggung jawaban BUMDes Indikator : Laporan Pengelolaan BUMDes Memenuhi Standar Manajemen Badan Usaha TujuanRPJMD: Meningkatkan dayasaing daerah Meningkatnya Diversifikasi Unit Usaha BUMDes Indikator: Persentase Klasifikasi Potensi Jenis Usaha dan Jenis Unit Usaha Berbadan Hukum Tersedianya Regulasi Kerjasama BUM Desa dengan OPD Terkait dan Pelaku Ekonomi Lainya Indikator : Jumlah Regulasi Kerjasama BUM Desa Meningkatnya Unit Usaha BUMDes Indikator : Persentase Unit Usaha yang aktif Misi 3 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Penguatan komoditas dan produk Unggulan Desa di sektor agribisnis,agroindustri dan agropolitan Meningkatnya Manajerial Pengelolaan BUMDes Indikator : Persentase Bumdes aktif Meningkatnya Kerjasama BUMDes dengan pelaku Ekonomi Indikator: Tingkat kontinuitas Kerjasama Meningkatnya Kompetensi SDM Pengelola BUM Desa Indikator : Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Pengelola BUM Desa Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola BUMDesa Indikator : Persentase Pengelola BUMDes yang memahami Manajemen BUMDes Meningkatnya Kompetensi Administrasi dan Keuangan Pengelola BUM Desa Indikator : Jumlah dan Jenis Laporan yang tersedia Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Cross Cutting : Diskominfo Tersedianya Sarpras Fasilitas Unit Usaha BUM Desa yang memadai Indikator : Jumlah fasilitas Sarpras yang memadai Tersedianya Perencanaan Pembiayaan Pengembangan Produk BUM Desa Cross Cutting : Pemerintah Desa
  • 10. Tujuan RPJMD Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan / Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indikator : Indikator : 1. Persentase pengisian buku laporan administrasi desa Meningkatnya Manajerial Pemerintahan desa Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik Meningkatn ya pembaharu an data yang berkelanjut an Meningkat nya evaluasi perkemba ngan desa Indikator: Persentase Buku Administrasi Desa yang terisi sesuai data terbaru Indikator: persentase desa yang mengikuti evaluasi perkemban gan desa Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa Indikator : Persentase aparatur yang menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi Meningkatnya Tertib administrasi desa Indikator : persentase desa yang menyampaikan data yang akurat (Jika) Meningkatnya kapasitas lembaga desa dan kemasyarakatan desa Indikator : Persentase BPD Aktif Persentase LKD Aktif Meningkatn ya Kontribusi Lembaga Terkait dalam Pemutakhir an Data Indikator: persentase Lembaga yang melakukan pemutakhira n data Meningkat nya pengawas an struktural dan fungsional Indikator: persentas e hasil audit Meningkatn ya Manajemen pengelolaan Lembaga Desa dan kemasyarak atan Desa Meningk atnya Dukunga n masyara kat Indikator: Persentase kehadiran dan nilai swadaya masyarakat Indikator: Persentase Laporan sesuai standar Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa Meningkatn ya perkemban gan wilayah penyelengg araan pemerintah an desa Indikator: persentase aparatur yg telah mengikuti peningkatan kapasitas Indikator: Persentase pemekaran wilayah desa 2.Persentase pendokumentasian aset desa 3.Persentase penyampaian APBdes tepat waktu 4.Persentase desa yang mempunyai peta desa Meningkatny a kuaitas Rekrutmen Aparatur Pemerintah Desa Indikator: persentase rekrutmen aparatur berbasis pendidikan menigkatnya kualitasRekr utmen Pengurus BPD dan LKD Indikator: persentase rekrutmen Pengurus BPD dan LKD berbasis pendidikan Meningk atnya Kapasit as Penguru s Indikator: Persentas e pengurus yang memaham i tupoksi Berkembang nya inovasi penyelengga raan pemerintaha n desa Indikator: Jenis inovasi dalam peyelenggar aan pemerintaha n desa Meningkatnya sarana dan prasarana desa Indikator : persentase sarana dan prasrana desa dalam kondisi baik Meningk atnya Pelayana n Masyarak at di Desa Meningkat nya Kerjasam a Desa dengan Pihak Lain Meningkat nya partisipasi masyarak at dalam Pembang unan Indikator :Persentas e Jenis Layanan yang diberikan Indikator : Jenis Kerjasama Desa dengan Pihak Lain Indikator: Persentase Usulan Pembanguna n yang di Akomodir CASCADING 2
  • 11. No. Program/Sub Kegiatan pendukung Anggaran Sebelum perubahan Anggaran setelah perubahan Jumlah Keterang an Reali sasi % Realisas i 1 5 6 7 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa 523.309.388. 396.642.388. 126.667.000. Dialihkan ke sub kegiatan Fasiliatsi Sarana dan Prasrana Desa Fasilitasi pengelolaan keuangan desa 469.598.464, 336.240.264. 122.458.200. Fasilitasi pengelolaan aset desa 123.811.100 Evaluasi dan pengawasan peraturan desa 146.613.464 Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa 469.090.048. EFESIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
  • 12. NO INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL RPJMD TARGET KINERJA DALAM RENSTRA REALISASI CAPAIAN KINERJA SUMBER DATA 2021 2022 2021 TW III 2022 1. Persentase Bumdes Sehat 20% 55 75 45 60 Bidang Usaha Ekonomi 2. Persentase pengisian buku laporan adm desa 36% 75 85 65 37 Bidang Pemerintahan dan Tata Wilayah Desa 3. Persentase penyampaian APBDes tepat waktu 50% 75 80 94 81 Bidang Keuangan dan Aset Desa 4 Persentase pendolumentasian Aset Desa 54% 70 75 65 73 Bidang Keuangan dan Aset Desa 5. Persentase desa yang mempunyai peta desa 0% 80 90 75 77 Bidang Pemerintahan desa dan Tata Wilayah TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DINAS PMD KAB.MUARA ENIM TAHUN 2021-2022
  • 13.