SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
1. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan
manusia.
Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :
1) Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang
tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang
mendapat haknya.
2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai
dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat
kapasitas dengan potensi masing-masing.
3) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai
kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
2. Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri
manusia sehingga yang dikatakan adil adalah
orang yang mengendalikan diri dan perasaannya
dikendalikan oleh akal.
3. Socrates memproyeksikan keadilan pada
pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan
tercipta bilamana warga Negara sudah
merasakan bahwa pihak pemerintah sudah
melaksanakan tugasnya dengan baik.
Diproyeksikan pada pemerintah karena
pemerintah merupakan pimpinan pokok yang
menentukan dinamika masyarakat.
Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan
adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan
tempatnya, misalnya dengan
memperlakukan seseorang atau pihak lain
sesuai dengan haknya.Yang menjadi hak
setiap orang adalah diakui dan diperlakukan
sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang
sama derajatnya, yang sama hak dan
kewajibannya, tanpa membedakan suku,
keturunan, dan agamanya
Hakekat dari pada adil adalah wajib
dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan
suatu hak didalam hubungan hidup
kemanusiaan. Sila keadilan sosial
mengandung prinsip bahwa setiap orang di
indonesia akan mendapat perlakuan yang
adil dalam bidang
hukum,politik,sosial,ekonomi dan
kebudayaan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat
diartikan sebagai oleh rakyat,dari rakyat,dan untuk
rakyat.Didalam kedudukan yang sederajat dan
semartabat maka akan tercipta hubungan antar
bangsa -bangsa yang saling hormat menghormati dan
saling menghargai kedudukan masing-masing.Jadi
dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaatan
keadilan pancasila adalah adil itu sendiri, tidak harus
menyamaratakan antara orang yang satu dengan
orang yang lain,tergantung dari posisi,kedudukan,dan
kebutuhan yang kita perlukan.
Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial
menghendaki adanya kemakmuran yang
merata diantara seluruh Rakyat bukan
merata yang statis melainkan merata yang
dinamis dan meningkat.Artinya seluruh
kekayaan alam Indonesia,seluruh potensi
bangsa,diolah bersama-sama menurut
kemampuan masing-masing,untuk kemudian
dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang
sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat
Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan
kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat.
Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama
anggota masyarakat(sosial).
Jadi dalam paham keadilan sosial dijamin hak untuk hidup
layak, dijamin adanya hak milik, hak atas jaminan sosial,
adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan
dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas
tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan lain-lain yang
semuanya itu telah menjadi hak asasi yang tela diakui
oleh UUD maupun Universal Declaration of Human
Rights.
 Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat
 Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut
potensi masing-masing.
 Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan
bidangnya.
 Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan gotong-royong.
 Bersikap adil.
 Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 Menghormati hak-hak orang lain.
 Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
 Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 Tidak bersifat boros.
 Tidak bergaya hidup mewah.
 Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
 Suka bekerja keras.
 Menghargai hasil karya orang lain.
 Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Dari pembukaan dan penjelasan UUD 1945,
dapat dikatkan bahwa Indonesia merupakan
suatu negara hukum yang bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan umum,
membentuk suatu masyarakat yang adil dan
makmur.
Dalam masalah keadilan, Indonesia masih
perlu dipertanyakan. Hal ini karena masih
kurangnya moral bangsa
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiabd_
 
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...Doris Agusnita
 
Budaya Demokrasi Masyarakat Madani
Budaya Demokrasi Masyarakat MadaniBudaya Demokrasi Masyarakat Madani
Budaya Demokrasi Masyarakat MadaniSyifa Ghifari
 
krtitik terhadap keadilan versi pancasila
krtitik terhadap keadilan versi pancasila krtitik terhadap keadilan versi pancasila
krtitik terhadap keadilan versi pancasila rizkaayu14
 
MANUSIA dan KEADILAN
MANUSIA dan KEADILANMANUSIA dan KEADILAN
MANUSIA dan KEADILANfay Rafida
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswanurulmarkhumah
 
Sistem politik indonesia yang memungkinkan
Sistem politik indonesia yang memungkinkanSistem politik indonesia yang memungkinkan
Sistem politik indonesia yang memungkinkanaliluqman
 
penerapan kemanusian di Indonesia
penerapan kemanusian di Indonesiapenerapan kemanusian di Indonesia
penerapan kemanusian di IndonesiaDiean Lestari
 
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaKetidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaMeilana Lestari
 
Ppt makalah trio aji pangestu
Ppt makalah trio aji pangestuPpt makalah trio aji pangestu
Ppt makalah trio aji pangestuTrioAji
 
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDjoko Adi Walujo
 
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilanBangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilaneli priyatna laidan
 
Kritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
Kritis Terhadap Keadilan Versi PancasilaKritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
Kritis Terhadap Keadilan Versi PancasilaAlRasyid4
 
Pengertian Budaya Demokrasi
Pengertian Budaya DemokrasiPengertian Budaya Demokrasi
Pengertian Budaya DemokrasiLusiana Diyan
 

What's hot (18)

91538642 makalah-keadilan
91538642 makalah-keadilan91538642 makalah-keadilan
91538642 makalah-keadilan
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasi
 
Sila ke 5 pancasila
Sila ke 5 pancasilaSila ke 5 pancasila
Sila ke 5 pancasila
 
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
 
Budaya Demokrasi Masyarakat Madani
Budaya Demokrasi Masyarakat MadaniBudaya Demokrasi Masyarakat Madani
Budaya Demokrasi Masyarakat Madani
 
krtitik terhadap keadilan versi pancasila
krtitik terhadap keadilan versi pancasila krtitik terhadap keadilan versi pancasila
krtitik terhadap keadilan versi pancasila
 
MANUSIA dan KEADILAN
MANUSIA dan KEADILANMANUSIA dan KEADILAN
MANUSIA dan KEADILAN
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswa
 
Sistem politik indonesia yang memungkinkan
Sistem politik indonesia yang memungkinkanSistem politik indonesia yang memungkinkan
Sistem politik indonesia yang memungkinkan
 
penerapan kemanusian di Indonesia
penerapan kemanusian di Indonesiapenerapan kemanusian di Indonesia
penerapan kemanusian di Indonesia
 
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasilaKetidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
Ketidakadilan hukum indonesia sebuah refleksi sila kelima pancasila
 
Ppt makalah trio aji pangestu
Ppt makalah trio aji pangestuPpt makalah trio aji pangestu
Ppt makalah trio aji pangestu
 
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AWDEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
DEMOKRASI - PPKN - DJOKO AW
 
Manusia dan keadilan
Manusia dan keadilanManusia dan keadilan
Manusia dan keadilan
 
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilanBangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
 
Demokrasi dan HAM
Demokrasi dan HAMDemokrasi dan HAM
Demokrasi dan HAM
 
Kritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
Kritis Terhadap Keadilan Versi PancasilaKritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
Kritis Terhadap Keadilan Versi Pancasila
 
Pengertian Budaya Demokrasi
Pengertian Budaya DemokrasiPengertian Budaya Demokrasi
Pengertian Budaya Demokrasi
 

Similar to Kritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila

Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamgoodminer
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisMang Engkus
 
Ppt pancasila
Ppt pancasilaPpt pancasila
Ppt pancasilaAbyHasan
 
Bab vii nilai filosofis sila v
Bab vii nilai filosofis sila vBab vii nilai filosofis sila v
Bab vii nilai filosofis sila vfanny oktaviani
 
kewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdfkewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdfgloranna45
 
Keterbukaandan keadilan
Keterbukaandan keadilanKeterbukaandan keadilan
Keterbukaandan keadilanNurul Syifa
 
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)Zakarya Iskandar
 
Tugas pancasila
Tugas pancasilaTugas pancasila
Tugas pancasilaShon Tp
 
Ppt ilmu budaya dasar materi 7 muhammad khoerul imam
Ppt ilmu budaya dasar materi 7 muhammad khoerul imamPpt ilmu budaya dasar materi 7 muhammad khoerul imam
Ppt ilmu budaya dasar materi 7 muhammad khoerul imamimam_999
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamSurveyan Adhi Laksana
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumFN223
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumFN223
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakatPersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakatOperator Warnet Vast Raha
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumFN223
 
Pengertian civil society dan puncak
Pengertian civil society dan puncakPengertian civil society dan puncak
Pengertian civil society dan puncakSyaifuddin Udin
 

Similar to Kritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila (20)

Sistem Ketatanegaraan
Sistem KetatanegaraanSistem Ketatanegaraan
Sistem Ketatanegaraan
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
 
Ppt pancasila
Ppt pancasilaPpt pancasila
Ppt pancasila
 
Bab vii nilai filosofis sila v
Bab vii nilai filosofis sila vBab vii nilai filosofis sila v
Bab vii nilai filosofis sila v
 
kewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdfkewargnegaraan.pdf
kewargnegaraan.pdf
 
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negara
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negaraMakalah pkn persamaan kedudukan warga negara
Makalah pkn persamaan kedudukan warga negara
 
Keterbukaandan keadilan
Keterbukaandan keadilanKeterbukaandan keadilan
Keterbukaandan keadilan
 
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
Tugas kelompok 4 pkn (Zakarya)
 
Tugas pancasila
Tugas pancasilaTugas pancasila
Tugas pancasila
 
Ppt ilmu budaya dasar materi 7 muhammad khoerul imam
Ppt ilmu budaya dasar materi 7 muhammad khoerul imamPpt ilmu budaya dasar materi 7 muhammad khoerul imam
Ppt ilmu budaya dasar materi 7 muhammad khoerul imam
 
Filsafat pancasila
Filsafat  pancasilaFilsafat  pancasila
Filsafat pancasila
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan ham
 
Antropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang rahaAntropologi hukum umk cabang raha
Antropologi hukum umk cabang raha
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan Hukum
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakatPersamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupanbermasyarakat
 
60767626 budaya-politik
60767626 budaya-politik60767626 budaya-politik
60767626 budaya-politik
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Pengertian civil society dan puncak
Pengertian civil society dan puncakPengertian civil society dan puncak
Pengertian civil society dan puncak
 

Recently uploaded

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 

Recently uploaded (20)

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 

Kritik terhadap "Keadilan" versi Pancasila

  • 1.
  • 2.
  • 3. 1. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu : 1) Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya. 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing. 3) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
  • 4. 2. Keadilan oleh Plato diproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. 3. Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan. Menurut Socrates, keadilan tercipta bilamana warga Negara sudah merasakan bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Diproyeksikan pada pemerintah karena pemerintah merupakan pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat.
  • 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, misalnya dengan memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya.Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya
  • 6. Hakekat dari pada adil adalah wajib dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan suatu hak didalam hubungan hidup kemanusiaan. Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum,politik,sosial,ekonomi dan kebudayaan
  • 7. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat,dari rakyat,dan untuk rakyat.Didalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa -bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing.Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaatan keadilan pancasila adalah adil itu sendiri, tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain,tergantung dari posisi,kedudukan,dan kebutuhan yang kita perlukan.
  • 8. Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat.Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia,seluruh potensi bangsa,diolah bersama-sama menurut kemampuan masing-masing,untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat
  • 9. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat(sosial). Jadi dalam paham keadilan sosial dijamin hak untuk hidup layak, dijamin adanya hak milik, hak atas jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan lain-lain yang semuanya itu telah menjadi hak asasi yang tela diakui oleh UUD maupun Universal Declaration of Human Rights.
  • 10.  Arti dan Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia  Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat  Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.  Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.  Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.  Bersikap adil.  Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.  Menghormati hak-hak orang lain.  Suka memberi pertolongan kepada orang lain.  Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.  Tidak bersifat boros.  Tidak bergaya hidup mewah.  Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.  Suka bekerja keras.  Menghargai hasil karya orang lain.  Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
  • 11. Dari pembukaan dan penjelasan UUD 1945, dapat dikatkan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dalam masalah keadilan, Indonesia masih perlu dipertanyakan. Hal ini karena masih kurangnya moral bangsa