Dokumen tersebut membahas tentang peran pelaku usaha dalam regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Pelaku usaha wajib mematuhi Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan memperoleh sertifikasi halal untuk memasarkan produknya. Pelaku usaha yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis atau pencabutan sertifikat. Mengikuti regulasi sertifikasi halal memberikan keuntungan bag

1. DISUSUN OLEH:
1. MELLY LISTIYANTI (2209117006)
2. NU’AIMAN (2209117007)
3. SARAH FRESTININGSIH
(2209117012)
4. PUNIRA KILWALAGA (2209117015)
5. HALIFAH WULAN AJIANTI
(2209117016)
6. MICE RAHMAHYANTI
(2209117017)
PERAN PELAKU
USAHA DALAM
REGULASI SERTIKASI
HALAL
UNIVERSITAS MUHAMMADITAH PROF. DR. HAMKA
SEKOLAH PASCASARAJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FARMASI
2023

2. LATAR BELAKANG
01
Adanya kebutuhan akan
standar yang jelas dalam
penentuan produk halal bagi
konsumen Muslim.
02
Permintaan pasar yang semakin
meningkat terhadap produk
halal.
03
Adanya peraturan pemerintah
yang mewajibkan sertifikasi
halal bagi produk yang
dikonsumsi oleh umat Muslim.
04
Semakin meningkatnya permintaan
konsumen akan produk halal yang
dijamin kehalalannya, baik di dalam
negeri maupun luar negeri.
05
Regulasi sertifikasi halal telah
menjadi persyaratan yang semakin
umum dalam perdagangan
internasional dan mempengaruhi
daya saing produk Indonesia di pasar
global.

3. KEUNTUNGAN PELAKU
USAHA dalam Mengikuti
Regulasi Sertifikasi Halal
1. Meningkatkan kepercayaan konsumen
2. Meningkatkan daya saing produk
3. Memenuhi persyaratan pasar global

4. Konsep halal dan haram
Adanya konsep halal dan haram merupakan isyarat dari Allah
SWT agar manusia mampu memilah mana yang baik dan
mana yang buruk untuk dirinya. Bagi seorang mukmin, konsep
ini mestinya bersifat mengakar, universal dan menyeluruh.
Seorang mukmin yang menaati aturan halal dan haram, bisa
dibilang tengah menjaga diri sekaligus melindungi orang-
orang di sekitarnya

5. HALAL artinya
dibenarkan atau
SAH atau
dibolehkan secara
hukum islam
HALAL
01
HARAM
02
HARAM artinya tidak
dibenarkan atau
dilarang secara
hukum islam
DEFINISI

6. DEFINISI
03
PELAKU USAHA
Pelaku Usaha adalah orang
perseorangan atau badan
usaha berbentuk badan
hukum atau bukan badan
hukum yang
menyelenggarakan usaha
di wilayah indonesia
04
PRODUK
Produk adalah barang dan/atau jasa yang
terkait dengan makanan, minuman, obat,
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi,
produk rekayasa genetik, serta barang gunaan
yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan
oleh masyarakat. Produk yang diproduksi dari
bahan yang halal di fasilitas yang tidak
terkontaminasi bahan Haram/Najis.

7. REGULASI
HALAL
Sejak Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia
No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,
Sertifikasi Halal menjadi sebuah KEWAJIBAN yang
HARUS Dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang memiliki Produk
yang dipasarkan Di Indonesia.

8. KMA 748: 2021
 Makanan
 Minuman
 Obat
 Kosmetika
 Produk Kimiawi
 Produk Biologi
 Produk Rekayasa Genetika
 Barang Gunaan
 Jasa Penyembelihan
 Jasa Pengolahan
 Jasa Penyimpanan
 Jasa Pengemasan
 Jasa Pendistribusian
 Jasa Penjualan
 Jasa Penyajian

9. KMA 1360 : 2021
 Bahan berasal dari alam berupa
tumbuhan dan bahan tambang tanpa
melalui proses pengolahan,
 Bahan tidak dikategorikan tidak
berisiko mengandung bahan yang
diharamkan,
 Bahan tidak tergolong berbahaya
serta tidak bersinggungan dengan
bahan haram.

12. UU NO 34 : 2014 PS 23
Pelaku Usaha berhak memperoleh:
a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat,
efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

13. UU NO 34 : 2014 PS 24
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:
a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,pendistribusian,
penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
c. memiliki Penyelia Halal; dan
d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

14. UU NO 34 : 2014 PS 25
Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:
a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat
Halal;
b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan,
penyimpanan, pengemasan,pendistribusian, penjualan, dan penyajian
antara Produk Halal dan tidak halal;
d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

15. UU NO 34 : 2014 PS 26
(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan
yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari
mengajukan permohonanSertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan keterangan tidak halal padaProduk.

16. UU NO 34 : 2014 PS 27
(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai
sanksiadministratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; atau
c. pencabutan Sertifikat Halal.
(2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
dikenaisanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis; atau
c. denda administratif.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan
Menteri.

17. UU NO 34 : 2014 PS 28
(1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
a. mengawasi PPH di perusahaan;
b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
c. mengoordinasikan PPH; dan
d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
(2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
a. beragama Islam; dan
b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
(3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

18. 1. Regulasi sertifikasi halal di Indonesia ditegakkan melalui
Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal.
2. Pelaku usaha yang ingin memasarkan produk halal di
Indonesia wajib memenuhi regulasi sertifikasi halal.
3. Pelaku usaha yang tidak memenuhi regulasi sertifikasi
halal dapat dikenakan sanksi dan dilarang memasarkan
produknya sebagai produk halal.
4. Mengikuti regulasi sertifikasi halal memberikan
keuntungan bagi pelaku usaha, seperti meningkatkan
kepercayaan konsumen dan memenuhi persyaratan
pasar global.
KESIMPULAN

19. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics & images by Freepik
Thank you!
SEMOGA BERMANFAAT
“Menuntut yang halal itu wajib atas setiap muslim”
(H.R. Ibnu Mas’ud)
“Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah tempat yang
pantas baginya” (H.R. At-Thurmudzi)