Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar sistem jaminan halal, termasuk konsep halal haram, latar belakang sertifikasi halal, dan regulasi halal berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang penyelia halal sebagai bagian dari tim manajemen halal yang bertugas mengawasi proses produksi halal.
4. www.institte.kul-ind.or.id
MENGKONSUMSI YANG HALAL
Perintah Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi diri dari maksiat
dan ciri muslim (QS 2: 168 dan QS 2: 172)
Setiap muslim wajib mengkonsumsi halal
Perlu adanya jaminan kehalalan
5. www.institte.kul-ind.or.id
DASAR HUKUM HALAL DAN HARAM: SYARIAT
ISLAM
• Alquran
• Hadis nabi
• Untuk kasus-kasus tertentu perlu penjabaran lebih teknis dan
rinci
• Perlu adanya penetapan hukum atau fatwa
6. www.institte.kul-ind.or.id
KEBUTUHAN PASAR HALAL
• Populasi muslim di dunia: 28, 68% dari populasi dunia
atau2,18 miliar sumber : muslimpopulation.com tahun 2019
• Populasi muslim di Indonesia 87,18% dari 23 7.641.326
penduduk Indonesia (sensus 2010) - Populasi muslim
terbesar di dunia
• Permintaan pasar untuk produk produksi Islam sangat
besar
• Halal menjadi issue yang sangat sensitif di Indonesia
• Tren wisata halal yang mulai mendunia
7. www.institte.kul-ind.or.id
KONSEP HALAL HARAM
Halal haram adalah bagian dari ajaran Islam
Aturan halal-haram tercantum dengan jelas dalam Alquran
dan hadis
Hukum Halal Haram berdasarkan perbuatan dan benda
Hukum asal benda adalah mubah selama tidak ada dalil
yang mengharamkannya - Menjadi dasar proses sertifikasi
halal
8. www.institte.kul-ind.or.id
DEFINISI HARAM – HARAM - NAJIS
Halal
• Sesustu Yang dibolehkan
Menurut ketentuan syariat
Islam
• Segala Sesuatu Halal
kecuali dilarang di Quran
dan hadis
Thayyib
• suatu yang aman, baik,
Suci, bersih tidak berbahaya
bagi kesehatan
Halal harus selalu di dikombinasikan dengan
Toyib
(HALALAN TOYYIBAN)
9. www.institte.kul-ind.or.id
DEFINISI HALAL- HARAM- NAJIS
Haram : Sesuatu yang dilarang menurut syariat Islam
Al-Quran:
QS al-Baqarah 173, Al-Maidah 3, Al-An’am 145, An-Nahl 115
Yaitu : Babi, khomer, darah, bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
Pengecualian semua hewan yang berasal dari laut atau hidup di air adalah halal walaupun tidak disembelih (HR. Bukhori dan Muslim)
Al-Hadist :
Hewan buas atau bertaring, hewan yang menjijikan, hewan yang hidup di dua alam
Fatwa MUI :
Bagian dari tubuh manusia
10. www.institte.kul-ind.or.id
DEFINISI HALAL- HARAM- NAJIS
Najis Berat Najis Sedang Najis Ringan
Jilatan (air liur) anjing.
Babi dan turunannya
Bangkai, produk turunan
hewani yang tidak
diketahui status
halalnya, darah, khamr
dan kotoran hewan
Air kencing bayi laki-laki
yang hanya minum asi
Disucikan dengan
dibasuh 7 Kali dengan air
yang salah satunya
dicampur tanah bahan
pembersih kimia
Disucikan dengan dicuci
hingga hilang warna bau
dan najis dan rasa
Disucikan dengan
diperciki air atau di lap
dengan lap basah
Mutanajis: benda yang terkena najis hukumnya haram
12. www.institte.kul-ind.or.id
LATAR BELAKANG SERTIFIKASI HALAL
Definisi Halal = jelas
Definisi Haram = jelas
Syubhat:
Produk olahan teknologi
Kompleksitas bahan
Diperlukan Fatwa halal melalui proses sertifikasi halal
14. www.institte.kul-ind.or.id
Contoh hasil olahan tekhnologi menggunakan
bahan haram
BAHAN-BAHAN HARAM DILUAR BABI
Bangkai hewan ternak
Organ manusia
Binatang buas
Khamer
Darah (Apa saja)
15. www.institte.kul-ind.or.id
LATAR BELAKANG SERTIFIKASI HALAL
Sikap seorang muslim terhadap perkara syubhat :
“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram
pun jelas. Diantara keduanya terdapat perkara syubhat (yang
masih samar) yang tidak diketahui oleh Kebanyakan orang,
barangsiapa menjaga diri dari perkara yang syubhat itu berarti
ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barangsiapa
terjatuh kepada yang syubhat berarti ia telah terjatuh dalam
yang haram. ketahuilah di dalam tubuh terdapat segumpal
darah Jika ia baik maka akan Baiklah seluruh tubuh namun
jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh.
ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati”
(HR Bukhari dan Muslim)
16. www.institte.kul-ind.or.id
LATAR BELAKANG SERTIFIKASI HALAL
Ketetapan Halal MUI
diputuskan berdasarkan:
1. Seintiste/Auditor:
Menjelaskan tentang fakta kandungan produk dari sisi sains
dan teknologi proses produksi dan penerapan SJH
2. Komisi fatwa (MUI):
Memberikan status hukum terhadap suatu produk
berdasarkan dasar hukum Halal Haram
17. www.institte.kul-ind.or.id
LATAR BELAKANG SERTIFIKASI HALAL
Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan
kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam
Merupakan syarat untuk mendapatkan izin mencantumkan
label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah
yang berwenang
Contoh Sertifikat Halal :
18. www.institte.kul-ind.or.id
REGULASI HALAL UU NO. 33/2014
(JAMINAN PRODUK HALAL)
Semua produk wajib bersertifikat halal (pasal 4) kecuali untuk
produk haram (pasal 26)
Produk atau barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan
minuman obat kosmetik produk kimiawi produk biologi produk
rekayasa genetik serta barang gunaan (pasal 1.1)
Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak
undang-undang ini diundangkan (pasal 67)
20. www.institte.kul-ind.or.id
PROSES SERTIFIKASI HALAL
BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal)
badan di bawah Kementerian Agama yang bertugas dalam proses sertifikasi dan jaminan produk halal
LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
Lembaga yang bertugas melakukan proses audit dan pemeriksaan
MUI (Majelis Ulama Indonesia) induk organisasi Islam di Indonesia (sekitar 63 anggota)
LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia)
adalah institusi yang dibentuk oleh MUI untuk menjalankan fungsi MUI dalam sertifikasi halal dengan melakukan
pengkajian terhadap pangan obat dan kosmetik
23. www.institte.kul-ind.or.id
UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL
Pasal 24
Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal wajib:
c) Memiliki penilaian halal
Pasal 28
penilaian halal harus memenuhi persyaratan
a) Beragama Islam dan
b) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan
Note : Diperlukan Standar Kompetensi bagi Penyelia Halal
24. www.institte.kul-ind.or.id
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA SKKNI NOMOR 21 5/2016
Merupakan standar kompetensi bidang penjaminan produk
halal yang mengatur tentang kriteria standar kompetensi
kerja penyelia hala, sehingga:
1. Mampu menjamin produk yang dihasilkan halal secara
konsisten dan berkesinambungan
2. Mampu mencegah kasus yang merugikan perusahaan baik
secara materil dan non materil terkait isu halal
Tujuan: menjamin penerapan sistem jaminan halal sesuai
persyaratan
25. www.institte.kul-ind.or.id
PEMETAAN KOMPETENSI SKKNI
Fungsi Kunci
1. Merencanakan penerapan sistem jaminan halal (SJH)
2. Menerapkan sistem jaminan halal (SJH)
3. Mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal (SJH)
Note :
Masing-masing fungsi kunci memiliki unit kerja total ada 13
unit kerja
27. www.institte.kul-ind.or.id
PEMETAAN KOMPETENSI SKKNI
Fungsi Kunci 2.
Menerapkan sistem jaminan halal SJH
Unit Kunci :
1) menyiapkan dokumen pendukung bahan
2) melakukan seleksi bahan halal
3) melakukan pengadaan bahan halal
4) melakukan penanganan bahan halal
5) melakukan proses produksi halal
6) melakukan penanganan produk halal
7) melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria
8) melakukan pengembangan produk halal
29. www.institte.kul-ind.or.id
DEFINISI DAN CAKUPAN PENYELIA HALAL
Penyelia halal adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan dan bertanggung jawab
pada proses produk halal (PPH)
Note:
Penyelia halal merupakan bagian dari tim manajemen halal
Tugas penyelia halal (pasal 28 ayat 1 UU 33 tahun 2014):
Mengawasi proses produksi halal di perusahaan (PPH)
Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan
Mengkoordinasikan PPH
Mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan/audit