Jurnal ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Metodologi PKN MI jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2017. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi saya khusunya pembuat jurnal ini.

1. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN
DI INDONESIA
Oleh
Rahma Retno Handayani1. Resi Relista2. Sanawiyah3.
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2017
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
E-mail: ssanawiyah@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem desentralisasi menunjukkan
karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi
kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah bisa
diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman
meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan
daerah. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat.
Kata kunci: Desentralisasi, Perundang-undangan, Pemerintahan pusat.

2. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
REGIONAL AUTONOMY RELATIONS AND GOVERNMENT SYSTEM
IN INDONESIA
ABSTRACT
This study aims to find out the decentralization system shows the characteristics of a
part of the authority of government affairs which is the obligation of the government,
given to local governments. Regional autonomy can be interpreted as an obligation
authorized to autonomous regions to regulate and manage their own government affairs
and the interests of the local community according to the aspirations of the community
to increase the effectiveness and also the results of the administration of government
in the framework of service to the community and implementation of development in
accordance with the legislation. The governance system in Indonesia based on the
systemic approach includes a central government system or called the government and
the regional government system. The concept of centralization shows the
characteristics that all the authorities of governance are in the central government.
Keywords: Decentralization, Legislation, Central Government.

3. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintah
yang efektif dan efisien. Karena pada dasarnya tidak mungkin pemerintah pusat
mengatur serta mengelola negara dengan segala permasalahan yang kompleks.
Sementara itu, pemerintah daerah juga merupakan training ground serta pengembangan
demokrasi dalam sebuah negara. Disadari atau tidak, sistem pemerintahan daerah
sebenarnya merupakan persiapan untuk karir politik lanjutan yang biasanya terdapat
pada pemerintahan pusat.
Sistem pemerintahan sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah yang saat
ini telah berlangsung di Indonesia. Bila sebelum diperkenalkan otonomi daerah, semua
sistem pemerintahan bersifat sentralisasi atau terpusat. Dengan pelaksanaan otonomi
daerah diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan
memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Walaupun demikian, ada beberapa hal
tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat seperti hubungan diplomatik, kerjasama
perdagangan, dan lain-lain.
Sistem Pemerintahan digunakan untuk menjaga kestabilan masyarakat dalam
banyak segi sosial, norma, dan ekonomi, menjaga kestabilan sistem dalam menjaga
kedaulatan negara, menjaga kekuatan dari segi pertahanan, ekonomi, politik dan
keamanan dimata dunia sehingga menjadi suatu sistem pemerintahan yang
berkelanjutan untuk memenuhi tugas esensial dan fakultif Negara.
METODE PENULISAN
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam rangka untuk menemukan
esensi dari setiap fenomena. Salah satu strategi penelitian kualitatif yang dikembangkan
adalah studi kasus. Studi kasus sangat bermanfaat untuk memahami suatu kasus secara
komprehensif dan untuk mengetahui prospeknya di masa depan. Studi kasus sangat

4. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
bermanfaat untuk memahami suatu kasus secara komprehensif dan untuk mengetahui
prospeknya di masa depan. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah tingkat
I maupun Tingkat II mampu mengelola daerahnya sendiri. Untuk kepentingan rakyat
dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara sosial ekonomi yang merata.
PEMBAHASAN
 Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara
harfiah, otonom daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Istilah otonomi
daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan
kepada organ-organ penyelenggaraan Negara, sedangkan otonomi menyangkut hak
yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi sebagaimana
didefinisikan Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah:
“Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat yang berada di ibu kota Negara baik melalui cara
dekosentrasi, misalnya pendelegasian, kepada penjabat dibawahnya maupun
melalui pendelegasian kepada pemerintahan atau perwakilan di daerah”
Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat
kepada daerah, tetapi belum menjelaskan isi dan keluasan kewenangan serta
konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan-badan otonomi daerah.
Tujuan desentralisasi, yaitu:
1. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang
masalah-masalah kecil bidang pemerintah di tingkat lokal;

5. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
2. Meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
kegiatan pemerintah lokal;
3. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri; dan
4. Mempercepat bidang pelayanan umun pemerintah kepada masyarakat.
Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi
argumentasi yang kuat secara teoretis ataupun empiris. Kalangan teoretisi
pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argument yang menjadi dasar
pelaksanaan desentralisasi.
a. Visi otonomi daerah
Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintah
mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang
saling berhubungan satu dengan yang lainnya:
a) Politik
Dibidang politik dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi
lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis,
memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang
responsive terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suati
mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung
jawaban publik.
b) Ekonomi
Bidang ekonomi, mengandung makna bahwa otonomi daerah menjamin
lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dipihak lain
mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan
kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoktimalkan pendayagunaan potensi
ekonomi di daerahnya.
c) Sosial Budaya
Sosial dan budaya. Memeilhara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya
seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif

6. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
dalam mendorong masyarakat untuk merespons positif dinamika kehidupan
disekitaenya dan kehidupan global.
b. Sejarah otonomi daerah
Peraturan perundang-undangan yang pertama kali yang mengatur tentang
pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No.1 Tahun
1945. Ditetapkan undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai
pertimbangan tentang sejarah pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan serta
pada masa pemerintahan kolonialisme. Perjalanan sejarah otonomi daerah
diindonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan
yang menggantikan produk sebelumnya. Momentum otonomi daerah di
Indonesia semakin mendapat tempatnya setelah MPR RI melakukan
amandemen pada pasal 18 UUD 1945 dalam perubahan kedua yang secara
tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa Negara Indonesia memakai prinsip
otonomi dan desentralisasi kekuasaan politik.
c. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah
Prinsip-prinsip prmberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut.
a) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan
aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman
daerah.
b) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan
bertanggung jawab.
c) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan
otonomi terbatas.
d) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai konstitusi Negara sehingga tetap
terjamin yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah.

7. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
e) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah
otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi
wilayah administrasi.
f) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi
badan legislative daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun
fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
g) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagi
wakil pemerintah.
h) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari
pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada
desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber
daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.
 Hak dan Kewajiban Daerah
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
b) memilih pimpinan daerah;
c) mengelola aparatur daerah;
d) mengelola kekayaan daerah;
e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya yang berada di daerah;
g) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
h) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan

8. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b) meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
c) mengembangkan kehidupan demokrasi;
d) mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h) mengembangkan sistem jaminan sosial;
i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
j) mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
k) melestarikan lingkungan hidup;
l) mengelola administrasi kependudukan;
m) melestarikan nilai sosial budaya;
n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan kewenangannya; dan
o) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
d. Asas otonomi daerah
Mengingat banyaknya manfaat dari pelaksanaan otonomi daerah ini, dipelukan
adanya asas yang menjadi dasar bagi pelaksaan otonomi daerah. Terdapat tiga
asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam undang-undang Nomor
32 tahun 2004 tetang pemerintahan daerah, yaitu asas Desentralisasi, asas
Dekosentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Brikut uraian asas-asas otonomi
daerah dan penelasan lengkapnya berdasarkan pendapat Dr. Agussalim andi
gajong S.H. dalam bukunya yang berjudul “pemerintahan daerah: kajian
politik dan hukum”
a) Asas Desentralisasi
Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 secara lugas menyebutkan bahwa
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerntah
pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahannya dalam sistem Negara persatuan Republik Indonesia.

9. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
b) Asas Dekosentrasi
Sama halnya dengan asas desentralisasi, asas dekosentrasi memiliki makna
yaitu pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah
daerah tau dari badan otonom yang memiliki wewenang lebih tinggi ke
badan otonom yang wewenangnya lebih rendah.
c) Asas Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan merupakan suatu asas dasar hukum otonomi daerah
yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih
tinggi tingkatannya dalam menyelenggarakan Negara atau daerah melalui
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang
dimintai bantuannya tersebut.
 Sistem Pemerintahan Daerah
Indonesia merupakan sebuah Negara kesatuan yang menerapkan otonomi
kepada daerah atau desentralisasi yang sedikit mirip dengan Negara serikat/federal.
Namun terdapat perbedaan-perbedaan yang menjadikan keduanya tidak sama. Jika
sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka
setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan
pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoktimalkan potensi daerah yang ada.
Meskipun demikian, terdapat beberapa hal tetap diatur oleh pemerintah pusat
seperti urusan keuangan, Negara, agama, hubungan luar negeri, dan lain-lain.
System pemerintahan daerah juga sebenarnya merupakan salah satu wujud
penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif.
Sistem Pemerintahan digunakan untuk menjaga kestabilan masyarakat
dalam banyak segi sosial, norma, dan ekonomi, menjaga kestabilan sistem dalam
menjaga kedaulatan negara, menjaga kekuatan dari segi pertahanan, ekonomi,
politik dan keamanan dimata dunia sehingga menjadi suatu sistem pemerintahan
yang berkelanjutan untuk memenuhi tugas esensial dan fakultif dari suatu Negara.

10. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem
pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat.
Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa
diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem
pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya
hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas
berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah
laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga
kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem
pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut
turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini
hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara
menyeluruh. Secara sempit, Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok
untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam
waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari
rakyatnya itu sendiri.
 Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan
Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib
penyelenggara negara, asas proporsionalitas, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas
efektivitas, asas profesionalitas, dan asas efisiensi.
Daerah Otonom
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

11. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang
meliputi tiga daerah yaitu:
a) Daerah Provinsi
b) Daerah Kota
c) Daerah Kabupaten
Dengan demikian kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah
daerah harus berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya,
diantaranya meliputi:
a) Pendidikan
b) Kesejahteraan
c) Kesehatan
d) Penghasilan Dll
Pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah untuk
mengurusi dirinya sendiri. Pemerintah pusat hanya menangani enam urusan,
diantaranya: a) Politik luar negeri, b) Pertahanan dan keamanan, c) Yustisi, d)
Moneter dan fisikal nasional e) Agama
Pengawasan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pengawasan yang dianut menurut undang-undang No 32 tahun 2004
meliputi dua bentuk pengawasan yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan
pemerintah di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern
pemerintah. Hasil pembinaan dan pengawasan tersebut digunakan sebagai bahan
pembinaan selanjutnya oleh pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan
pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau gubernur

12. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah,
menteri dan pimpinan lembega pemerintah non-departemen melakukan pembinaan
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh
Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi, serta oleh
gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten / kota.
Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan
perataturan kepala daerah, pemerintah melakukan dua cara sebagai berikut.
1. Pengawasan terhadap rancangan perda yang mengatur pajak daerah, retribusi
daerah, APBD, dan RUTR, sebelum disyahkan oleh kepala daerah terlebih
dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh
gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Mekanisme ini dilakukan agar
pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna
yang optimal.
2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termuat di atas,
peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
provinsi dan gubernur untuk kabuapten/kota, untuk memperoleh klarifikasi
terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi dan sebab itu dapat dibatalkan sesuai
mekanisme yang berlaku.
Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan,
pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah
apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran. Sanksi yang dimaksud
antara lain berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan
pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan
yang ditetapkan daerah, sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

13. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
PENUTUP
Otonomi Daerah sebenarnya merupakan salah satu bentuk penyelenggara
pemerintahan yang efektif dan efisien. Otonomi Daerah juga membuka peluang bagi
masyarakat daerah untuk meningkatkan kapasitas teknik dan managerial sehingga bisa
meningkatkan pengaruh serta pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh
para elit lokal. Dalam sistem pemerintahan daerah juga bisa memungkinkan para
pemimpin daerah untuk menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-
tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan
melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik bila
dibandingan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dari pusat.
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang
bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan
penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi
empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu,
terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.
Kajian mengenai hubungan pemerintahan mencakup pembahasan mengenai hubungan
antara pemerintah dan masyarakat sebagai yang diperintah. Bentuk hubungan antara
pemerintah dengan yang diperintah secara konkret dapat dilihat dalam proses
pembuatan kebijakan. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah
haruslah lebih ditingkatkan lagi. Mengingat masih banyaknya pelanggaran-
pelanggaran yang banyak diberitakan di media. Oleh karena itu, peran pemerintah
maupun masyarakat sangatlah penting.
DAFTAR PUSTAKA
Azka, Azyumardi, 2003. Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani, Jakarta.
Icce UIN Jakarta

14. Jurnal Metodologi Pendidikan Kewarganegaraan MI
Candra Jaya, Andi, Pendidikan Kewarganegaraan.
Diakses Dari Http://Demokrasiindonesia.Blogspot.Co.Id/2014/10/Sistem-Pemerintahan
Daerah-Otonomi.Html?M=1 Pada Tanggal20 Oktober 2018 Pukul 20.50 WIB
Hidayat, Komaruddin, & Azra, Azyumardi, 2010. Pendidikan Kewarganegaraan.
Jakarta. Icce UIN Jakarta
Huda, Ni’matul, 2005. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan
Problematika, Yogyakarta. Pusaka Pelajar Offset
Sujamto, 1990. Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab. Jakarta: Ghalia
Indonesia