Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola keuangan desa yang mencakup lima bagian utama yaitu asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, prinsip-prinsip APB Desa, struktur APB Desa, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

1. TATA KELOLA KEUANGAN DESA
DASAR :
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 65 TAHUN 2015
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN
2018
Bidang Belanja BPKAD

2. I. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
II. KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
III. PRINSIP APB Desa
IV. STRUKTUR APB Desa
V. PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

3. I. ASAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

4. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
TERTIB
TAAT PADA PER-UU
EFEKTIF
EFISIEN
EKONOMIS
TRANSPARAN
AKUNTABEL
DISIPLIN ANGGARAN
KEADILAN
KEPATUTAN
MANFAAT

5.  Tertib : Keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat
guna didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.
 Taat pada peraturan perundang-undangan : Pengelolaan
keuangan desa harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
 Efektif : Pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan
hasil.
 Efisien : Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu.
 Ekonomis : Pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 Transparan : Merupakan prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan desa.
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

6.  Akuntabel : Perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.
 Disiplin anggaran : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan.
 Keadilan : Keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan
kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
 Kepatutan : Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan
dengan wajar dan proporsional.
 Manfaat untuk masyarakat : Bahwa keuangan desa
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

7. II. KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

8. KEPALA DESA
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
BENDAHARA
Staf Urusan Keuangan
KEPALA SEKSI
Pelaksana Kegiatan
KEPALA SEKSI
Pelaksana Kegiatan
SEKRETARIS DESA
Koordinator PTPKD
KEPALA SEKSI
Pelaksana Kegiatan

9. KEWENANGAN DAN TUGAS
KEWENANGAN KEPALA DESA :
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa;
c. menetapkan Bendahara Desa;
d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan Barang Milik Desa:
f. mengesahkan RAB;
g. melakukan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas;
h. menetapkan PTPKD;
i. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
dan
j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB
Desa.

10. KEWENANGAN DAN TUGAS
TUGAS SEKRETARIS DESA :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang
Desa;
c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan
APB Desa;
d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APB Desa;
e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APB Desa;
f. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APB Desa;
g. mengkoordinasikan tugas Kepala Seksi dan Bendahara selaku
PTPKD; dan
h. melaksanakan verifikasi/evaluasi RABAwal dan RAB kegiatan.

11. KEWENANGAN DAN TUGAS
TUGAS KEPALA SEKSI :
a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan berupa RAB awal dan RAB;
b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;
c. mengajukan SPP;
d. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan;
f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
g. mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan;
h. menyerahkan bukti-bukti transaksi kepada Bendahara setelah
diverifikasi oleh koordinator PTPKD; dan
i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa.

12. KEWENANGAN DAN TUGAS
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA :
a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Desa;
b. menerima Pendapatan Desa;
c. menyimpan Pendapatan Desa;
d. menyetorkan/membayar tagihan/kewajiban desa dengan
persetujuan Kepala Desa;
e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan APB Desa;
f. memungut dan menyetorkan Pajak;
g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana;
dan
h. melakukan penagihan piutang desa.

13. III. PRINSIP APB Desa

14. PRINSIP
APB Desa
PARTISIPASI MASYARAKAT
TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS ANGGARAN
DISIPLIN ANGGARAN
KEADILAN ANGGARAN
EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
ANGGARAN
TAAT ASAS

15. PRINSIP APB DES :
1. Partisipasi Masyarakat : pengambilan keputusan dalam proses
penyusunan dan penetapan APB Desa melibatkan partisipasi masyarakat;
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran : APB Desa harus dapat
menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat,
serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang
ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
3. Disiplin Anggaran :
 Pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur,
Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran
belanja.
 Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi
kredit anggarannya dalam APB Desa.
 Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dianggarkan dalam APB Desa dan dilakukan
melalui Kas Umum Desa.

16. PRINSIP APB DES :
4. Keadilan Anggaran, mengandung arti segala bentuk
pungutan yang dibebankan masyarakat desa harus
mempertimbangkan kemampuan untuk membayar;
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, mengandung arti
penggunaan anggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik
mungkin, agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan
masyarakat; dan
6. Taat asas, mengandung arti APB Desa ditetapkan melalui
dengan Peraturan Desa, yang dalam penyusunannya tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kepentingan umum dan Peraturan Desa lainnya.

17. IV. STRUKTUR APB Desa

18. STRUKTUR APB DES
:
APB DES
PENDAPATAN
PADesa
TRANSFER
PEND.LAIN-
LAIN
BELANJA
BLJ.PEGAWAI
BLJ. BRG & JS
BLJ. MODAL
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
PENGEL.
PEMBIAYAAN

19. PENDAPATAN :
PENDAPATAN
PADesa
HASIL USAHA
HASIL ASET
SWADAYA & GOTONG
ROYONG
LL PADesa
TRANSFER
DANA DESA
BHPD & BHRD
ADD
BANKEU APBD PROV
BANKEU APBD KAB
PEND. LAIN-
LAIN
HIBAH & SUMB.
PIHAK KETIGA
LL PEND.DS YG SAH

20. BELANJA :
BELANJA
BELANJA
PEGAWAI
SILTAP KADES & PERANGKAT
DESA
TUNJANGAN KADES &
PERANGKAT DESA
TUNJANGAN BPD
BELANJA
BARANG & JASA
ALAT TULIS KANTOR
PEMELIHARAAN
FOTOCOPY
DLL YANG MASA
MANFAATNYA < 12 BLN
BELANJA
MODAL
PEMBEL/PENGADAAN
BRG/BANGUNAN YG MASA
MANFAATNYA > 12 BLN

21. PEMBIAYAAN
:
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
SILPA TH.
SEBELUMNYA
PENCAIRAN
DANA
CADANGAN
HASIL PENJ.
KEKAYAAN DS YG
DIPISAHKAN
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
PEMBENTUKAN
DANA
CADANGAN
PENYERTAAN
MODAL DESA

22. CATATAN :
 PERDES APBDesa : Ditetapkan maksimal tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya
 RAB : ditandatangani Pelaksana Kegiatan, diverifikasi
Sekdes, disahkan Kades maksimal 1 bulan setelah APBDes
ditetapkan
 PENDAPATAN : Penerimaan Desa yang diterima
langsung dimasukkan rekening Kas Desa maksimal 3 hari
kerja setelah diterima
 BELANJA :
• Awal Tahun Anggaran diperbolehkan mengajukan
Panjar maksimal 20% dari RAB;
• Bendahara dapat menyimpan uang tunai di Kas Desa
dalam waktu 24 jam maksimal Rp 10.000.000,-

23. V. PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

24. MEKANISME PENGAJUAN PANJAR
PELAKSANA
KEGIATAN (KASI)
SEKDES (KOORD.
PTPKD
KADES BENDAHARA
PANJAR
20% RAB
PANJAR
20% RAB
VERIFIKASI
PANJAR
20% RAB
SETUJU
REVISI
PANJAR TDK
SETUJU
PANJAR
20% RAB
PERSETUJUAN
PANJAR
PANJAR YG TLH
DISETUJUI
BAYAR
(Alat Bukti /
Kwitansi Panjar)
DANA PANJAR
Catat pd Buku
Register Panjar
Syarat : RAB yang sudah disahkan oleh Kepala Desa

25. FORMAT SURAT PERMINTAAN PANJAR :
SURAT PERMINTAAN PANJAR
DESA …………. KECAMATAN ……………
TAHUN ANGGARAN ……..
NOMOR :
Bersama ini kami ajukan Permintaan Panjar Untuk :
Bidang : …………………………………………………………..
Program : …………………………………………………………..
Kegiatan : …………………………………………………………..
Pagu Dana : …………………………………………………………..
Dana Yang Di Panjarkan : …………………………………………………………..
Atas Kerjasamanya kami sampaikan Terima kasih.
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa ……………………………………….
( ……………………………… ) ( ……………………………… )
Di setujui untuk dibayarkan Telah Dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara
( ……………………………… ) ( ……………………………… )

26. BUKU REGISTER PANJAR :
BUKU REGISTER PANJAR
DESA ……………………….. KECAMATAN …………………...
TAHUN ANGGARAN …….
NO TANGGAL NO PANJAR NO KWITANSI URAIAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6
TOTAL Rp.
Kebumen,
……………………………..
Mengetahui Bendahara Desa
Kepala Desa,
( ……………………… ) ( …………………………… )

27. PELAKSANA
KEGIATAN (KASI)
SEKDES (KOORD.
PTPKD
KADES BENDAHARA
Syarat : Barang/Jasa sudah diterima
MEKANISME PENGAJUAN SPP
SPP & TGJWB
BLJ + SPJ
VERIFIKASI
TERIMA
TOLAK
PERSETUJUAN
SPP & TGJWB
BLJ + SPJ
DANA PANJAR
SPP & TGJWB
BLJ + SPJ
SPP & TGJWB
BLJ + SPJ
SPP & TGJWB
BLJ + SPJ
SPP & TGJWB
BLJ + SPJ
PANJAR YG TLH
DISETUJUI
BAYAR
(Alat Bukti /
Kwitansi Panjar)
DANA SPP
Catat pd Buku
Register SPP

28. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) :
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA …………. KECAMATAN ……………
TAHUN ANGGARAN ……..
1 Bidang : ………………………………………
No. SPP :
2 Program : ………………………………………
3 Kegiatan : ………………………………………
4 Waktu Pelaksanaan : ………………………………………
Rincian Pendanaan :
NO REKENING URAIAN
PAGU
ANGGARAN
PENCAIRAN S.D
YANG LALU
PERMINTAAN
SEKARANG
JUMLAH
SAMPAI SAAT
INI
SISA DANA
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH
…………………………, tanggal…………………………
Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa Pelaksana Kegiatan
( ……………………………… ) ( ……………………………… )
Di setujui untuk
dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara
( ……………………………… ) ( ……………………………… )

29. BUKU REGISTER SPP :
BUKU REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA ……………………….. KECAMATAN …………………...
TAHUN ANGGARAN …….
NO TANGGAL NO SPP NO KWITANSI URAIAN NILAI SPP
1 2 3 4 5 6
TOTAL Rp.
Kebumen, ……………………………..
Mengetahui Bendahara Desa
Kepala Desa,
( ………………………… ) ( ……………………………… )

30. PERTANGGUNGJAWABAN DANA OLEH PELAKSANA
KEGIATAN
BENDAHARA PELAKSANA
KEGIATAN (KASI)
SEKDES (KOORD.
PTPKD)
KADES
DANA SPP DANA SPP
LAP +Bk.Kas
Bantu +Bukti -
Bukti
Belanja/Kegiatan
LAP +Bk.Kas
Bantu +Bukti -
Bukti
SISA DANA SPP
LAP +Bk.Kas
Bantu +Bukti
-Bukti
VERIFIKASI
LAP +Dok.
pendukung
ditandatangani
TERIMA
TOLAK
Paling lambat tgl
5 bulan berikut
LAPORAN
Sdh. Disahkan
LAPORAN
Sdh. Disahkan
SISA DANA SPP
Setor ke Bendahara max.
Tahun berjalan
Laporan yang sudah disahkan untuk diadministrasikan Bendahara
LAP +Dok.
pendukung
ditandatangani

31. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA …………………… KECAMATAN …………………………….
TAHUN ANGGARAN ................
1 Bidang : ..............................
2 Program : ..............................
3 Kegiatan : ..............................
NO. PENERIMA URAIAN
JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4
JUMLAH
Bersama ini kami sanggup untuk melaksanakan belanja dan menyerahkan Bukti-bukti
pengeluaran atas belanja tersebut diatas, serta kelengkapan administrasinya sesuai peraturan
perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
............................,tanggal ........................................
Pelaksana Kegiatan
( ……………………………… )

32. BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA ……………….. KECAMATAN………………….
TAHUN ANGGARAN…….
Bidang :
Program :
Kegiatan :
Target/Volume :
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Jumlah Anggaran :
NO TANGGAL
KODE
URAIAN
NOMO
R
BUKTI
PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.) JUMLAH
PENGEM-
BALIAN
KE
BENDAHA
RA
SALDO
KAS
KETERANG
AN
DARI
BENDAHAR
A
SWADAYA
MASYARAK
AT
BELANJ
A
PEGAWA
I
BELAN
JA
BARAN
G/
JASA
BELA
NJA
MODA
L
REKENING
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah - - - - - -
Total Penerimaan/Pengeluaran - - - -
Desa ………………,
Tanggal………………..
Pelaksana Kegiatan
( ……………………………… )

33. PENATAUSAHAAN OLEH BENDAHARA
BENDAHARA MENCATAT SETIAP PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN MENGGUNAKAN :
- BUKU KAS UMUM
- BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
- BUKU KAS PEMBANTU PER SUMBER DANA
- BUKU BANK
BENDAHARA MELAKUKAN TUTUP BUKU SETIAP
AKHIR BULAN, DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA KADES
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DISAMPAIKAN
TIAP BULAN MAKSIMAL TANGGAL 10 BULAN
BERIKUTNYA

34. Kepala Desa melakukan pemeriksaan
kas bendahara sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan sekali dengan dibuatkan
Berita Acara Pemeriksaan Kas

35. PELAPORAN
LAP. REALISASI
PELAKSANAAN
APBDesa
Disampaikan
kepada Bupati
Laporan Semester
Pertama
Maksimal akhir
Juli tahun
berjalan
Laporan Semester
Akhir Tahun
Maksimal akhir
Januari tahun
berikutnya

36. PERTANGGUNGJAWABAN
Ditetapkan
dengan PERDES
Dilampiri :
- Format LPJ Realisasi
Pelaksanaan APBD
- Format LPJ
Kekayaan Milik
Desa per 31
Desember tahun
berkenaan
- Format Lap.
Program
Pemerintah &
Pemerintah Daerah
yang masuk desa

37. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 TAHUN 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen nomor 152 tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan
Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, desa selaku
penerima Bantuan Keuangan ADD dan Dana Desa dan Bantuan
Keuangan Khusus lainnya membuat laporan selesainya kegiatan
setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah
dana diterima sampai dengan dana yang dikelola nihil kepada
Bupati melalui BPKAD dengan tembusan Dispermades P3A dan
kecamatan, dengan melampirkan :
1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan.
2. Buku Kas Umum.
3. Foto Copy rekening bank yang berisi transaksi
penerimaan dan pengambilan.

38. ALAT BUKTI/KWITANSI PENERIMAAN :
KWITANSI
BUKU KAS
NO
: No. Rek :
PEMERINTAHDESA………………….
Terima
dari : …………………………………………………………………………….
Banyaknya uang : ……………………………………………………………………………..
Untuk
Pembayaran : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
J umlah Rp.
……………. LUNAS TGL.
Kebumen, …………………………
Yang Menerima Pembayaran Mengetahui/ Menyetujui Yang Membayarkan
Bendahara Desa Kepala Desa (Tanda Tangan/ Cap Jempol)
Nama Terang : …...…………………
…………………… …………………… Alamat : ………………………
………………………
………………………

39. ALAT BUKTI/KWITANSI PANJAR :
KWITANSI
BUKU
REGISTER NO
: Nomor :
PEMERINTAHDESA………………….
Terima dari :
Banyaknya
uang
:
Nomor
SPP
:
………………………………………………………………………………
Untuk
Pembayaran : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Jumlah Rp. LUNAS TGL.
Kebumen,
………………………………
Yang Membayarkan Mengetahui/ Menyetujui Yang Menerima
Bendahara Desa Kepala Desa…………. Pelaksana Kegiatan
(Tanda Tangan/ Cap Jempol)
…………………… …………………… ……………………

40. ALAT BUKTI/KWITANSI SPP :
KWITANSI
BUKU
REGISTER NO
: Nomor :
PEMERINTAHDESA………………….
Terima dari :
Banyaknya uang :
Nomor
SPP
:
……………………………………………………………………………
Untuk
Pembayaran : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Jumlah Rp. LUNAS TGL.
Kebumen,
………………………………
Yang Membayarkan Mengetahui/ Menyetujui Yang Menerima
Bendahara Desa Kepala Desa…………. Pelaksana Kegiatan
(Tanda Tangan/ Cap Jempol)
…………………… …………………… ……………………

41. ALAT BUKTI/KWITANSI BELANJA :
KWITANSI
BUKU KAS NO :
No Rek :
BUKU BANTU NO : No. Kwitansi :
PEMERINTAHDESA………………….
Terima dari :
Banyaknya uang :
Untuk
Pembayaran : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Jumlah Rp. ……………………. LUNAS TGL.
Kebumen, ………………………
Yang Membayarkan Mengetahui/ Menyetujui
Bendahara Desa Kepala Desa…………. (Tanda Tangan/ Cap Jempol)
Nama Terang :
…………………… …………………… Alamat :
Mengetahui/Menyetujui
Pekerjaan/barang telah
terselesaikan dengan baik
Pelaksana Kegiatan
……………………...............

42. PENGEMBALIAN DARI PELAKSANA KEGIATAN KE BENDAHARA
KWITANSI
BUKU
REGISTER NO
: Nomor :
PEMERINTAHDESA………………….
Terima dari :
Banyaknya
uang
:
Untuk
Pembayaran : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Jumlah Rp. LUNAS TGL.
Kebumen,
………………………………
Yang Membayarkan Mengetahui/ Menyetujui Yang Menerima
Pelaksana Kegiatan Kepala Desa…………. Bendahara
(Tanda Tangan/ Cap Jempol)
…………………… …………………… ……………………

43. TERIMAKASIH