SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
I IPemindahan Secara Jabatan
Nomor LHV/LHP:
RT/RW
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PEP, — 20 /PJ/2013
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA
DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN
PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
A. FORMULIR PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda a pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)
Jenis Pemindahan:
Kategori
HI. Orang Pribadi
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Nama Wajib Pajak
Gelar Depan
B. ALAMAT BARU
Alamat Tempat Tinggal/ Tempat Kedudukan:
Jalan
Permohonan Wajib Pajak
I I I
Gelar Belakang
2. Badan
Blok
Nomor
Kelu rahan/ De sa
Kecamatan
Kota/ Kabupaten
Kode Pos
Propinsi
Telepon/Facsimile clan E-mail :
Nomor Telepon
Nomor Handphone
E-mail
C. PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di alas adalah henar dan lengkap.
tanggal
Telah diteliti: Petugas, Pemohon,
Lengkap dan Benar
NIP
-2
PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
Jenis Pemindahan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan
Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak, atau kotak Pemindahan Secara Jabatan jika
formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas.
Nomor LHV/LHP :diisi dengan nomor LHV/ LHP yang mendasari
pemindahan Wajib Pajak secara jabatan.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nomor Pokok Wajib : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang
Pajak mengajukan pindah atau Wajib Pajak yang
dipindahkan secara jabatan.
2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan narna Wajib Pajak yang mengajukan
pindah atau Wajib Pajak yang dipindahkan secara
jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau
Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam
hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar.
B. ALAMAT BARU
Diisi dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan yang baru di wilayah
KPP lain.
C. PERNYATAAN
Cukup Jelas
Catatan Formulir Pemindahan Wajib Pajak ditandatangani oleh
pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal
pemindahan secara jabatan, ditandatangani oleh
pengusul.

More Related Content

Similar to NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013

Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxPutri Apriliani
 
Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpRoko Subagya
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013Roko Subagya
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013Roko Subagya
 
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakFormulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakRoko Subagya
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarRoko Subagya
 
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012Roko Subagya
 
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalanProsedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalanWendri Sukmarani
 
Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012mifta aulia
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770V2C Consultant
 
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Yesica Adicondro
 

Similar to NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013 (20)

Administrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptxAdministrasi pajak (ssp).pptx
Administrasi pajak (ssp).pptx
 
Petunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fpPetunjuk pengisian fp
Petunjuk pengisian fp
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir pendaftaran wp badan per20 2013
 
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
NPWP&NPPKP ::: Formulir penghapusan npwp per 20 2013
 
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakFormulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
 
Spt masa ppn 1111
Spt masa ppn 1111Spt masa ppn 1111
Spt masa ppn 1111
 
00 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 200900 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 2009
 
Npwp retno
Npwp retnoNpwp retno
Npwp retno
 
Npwp&Pkp
Npwp&PkpNpwp&Pkp
Npwp&Pkp
 
Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standar
 
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK;Lampiran ii per_24_pj_2012
 
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalanProsedur Pengurangan atau pembatalan
Prosedur Pengurangan atau pembatalan
 
Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012Lampiran per 24-pj_2012
Lampiran per 24-pj_2012
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
 
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
Petunjuk Pengisian SPT 1770 s Tahun 2010
 

More from Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
 

More from Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (8)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

NPWP&NPPKP ::::: Formulir pemindahan wp per 2013

  • 1. I IPemindahan Secara Jabatan Nomor LHV/LHP: RT/RW LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PEP, — 20 /PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK A. FORMULIR PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORMULIR PEMINDAHAN WAJIB PAJAK SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF BESAR/CETAK. Isi atau beri tanda a pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk) Jenis Pemindahan: Kategori HI. Orang Pribadi A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Nama Wajib Pajak Gelar Depan B. ALAMAT BARU Alamat Tempat Tinggal/ Tempat Kedudukan: Jalan Permohonan Wajib Pajak I I I Gelar Belakang 2. Badan Blok Nomor Kelu rahan/ De sa Kecamatan Kota/ Kabupaten Kode Pos Propinsi Telepon/Facsimile clan E-mail : Nomor Telepon Nomor Handphone E-mail C. PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di alas adalah henar dan lengkap. tanggal Telah diteliti: Petugas, Pemohon, Lengkap dan Benar NIP
  • 2. -2 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMINDAHAN WAJIB PAJAK Jenis Pemindahan : diisi dengan tanda silang (X) pada kotak Permohonan Wajib Pajak jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau kotak Pemindahan Secara Jabatan jika formulir diisi dan ditandatangani oleh Petugas. Nomor LHV/LHP :diisi dengan nomor LHV/ LHP yang mendasari pemindahan Wajib Pajak secara jabatan. A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 1. Nomor Pokok Wajib : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak yang Pajak mengajukan pindah atau Wajib Pajak yang dipindahkan secara jabatan. 2. Nama Wajib Pajak : diisi dengan narna Wajib Pajak yang mengajukan pindah atau Wajib Pajak yang dipindahkan secara jabatan sesuai yang tertulis dalam Kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Gelar ditulis dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki gelar. B. ALAMAT BARU Diisi dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan yang baru di wilayah KPP lain. C. PERNYATAAN Cukup Jelas Catatan Formulir Pemindahan Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pemindahan secara jabatan, ditandatangani oleh pengusul.