Dokumen tersebut membahas pengalaman pengawasan kepatuhan pemberi kerja program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi, tugas dan fungsi petugas pemeriksa serta realisasi kinerja pengawasan dan pemeriksaan tahun 2018.

1. Date : Sept 2014
PENGALAMAN PENGAWASAN
KEPATUHAN PEMBERI KERJA
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAKERJAAN
Oleh :
Inda D. Hasman, SH. MM
Dewas BPJS Ketenagakerjaan
1

2. 2
Guntur Witjaksono
(Ketua)
Dewas Wakil
Pemerintah
M. Aditya Warman
(Anggota)
Dewas Wakil
Pemberi Kerja
Puspita Wulandari
(Anggota)
Dewas Wakil
Pemerintah
Inda D. Hasman
(Anggota)
Dewas Wakil
Pemberi Kerja
Poempida H
(Anggota)
Dewas Wakil
Tokoh Masyarakat
Eko Darwanto
(Anggota)
Dewas Wakil
Serikat Pekerja
Rekson Silaban
(Anggota)
Dewas Wakil
Serikat Pekerja
STRUKTUR KETERWAKILAN
DEWAN PENGAWAS BPJS
UU no 24 thn 2011 ttg BPJS :
Pasal 21

3. Perusahaan
Wajib Belum
Daftar (PWBD)
Perusahaan Daftar
Sebagian (PDS)
terdiri dari PDS TK,
PDS Upah & PDS
Program
UU24/2011
Pasal 15 ayat 1
Pemberi kerja secara
bertahap wajib
mendaftarkan dirinya
dan pekerjannya dalam
program jamsos
KRITERIA
DASAR HUKUM
SANKSI
UU24/2011
Pasal 17 ayat 2
1. Teguran tertulis
2. Denda 0,1%
3. Tidak Mendapat
Pelayanan Publik
Tertentu (TMP2T)
UU24/2011
Pasal 15 ayat 2
Wajib memberikan
data diri,pekerja dan
keluarganya secara
lengkap dan benar
UU24/2011
Pasal 17 ayat 2
1. Teguran tertulis
2. Denda 0,1%
3. Tidak Mendapat
Pelayanan Publik
Tertentu (TMP2T)
Perusahaan
Menunggak
Iuran (PMI)
UU24/2011
Pasal 19 ayat 1 & 2
1. Pemberi kerja dapat
memungut iuran peserta dan
menyetorkan kepada BPJS
2. Pemberi kerja wajib
membayar dan menyetor
yang menjadi
tanggunjawabnya kepada
BPJS
UU24/2011
Pasal 55
Pidana penjara 8 tahun
dan paling banyak
denda Rp 1 miliar
KETIDAKPATUHAN MENURUT UU
AREA PENGAWASAN & PEMERIKSAAN (WASRIK)
3

4. Pasal 11 Huruf c
“BPJS berwenang
melakukan
Pengawasan dan
Pemeriksaan atas
kepatuhan Peserta dan
Pemberi Kerja dalam
memenuhi kewajibannya
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan jaminan sosial
nasional”
“Dalam melaksanakan
Pengawasan dan
Pemeriksaan atas
kepatuhan dalam
penyelenggaraan program
jaminan sosial, BPJS
mengangkat Petugas
Pemeriksa”
“Pengawasan dan
pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh
Petugas Pemeriksa
terhadap Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara
Negara dan setiap orang,
selain pemberi kerja, dan
Pekerja.”
PP 86/2013 PerBPJSTK 1/2014
UU 24/2011
Pasal 14 ayat 1 Pasal 2 ayat 3
DASAR HUKUM
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAAN
BPJS KETENAGAKERJAAN
4

5. DEFINISI TENTANG
PENGAWASAN & PEMERIKSAAN (WASRIK)
Pasal
1
ayat
•Petugas Pemeriksa
adalah:
•Pegawai BPJS
Ketenagakerjaan yang
diangkat oleh Direksi
BPJS Ketenagakerjaan
yang mempunyai
keahlian khusus
dibidang Jaminan
Sosial dan memiliki
legitimasi untuk
melakukan
pengawasan dan
pemeriksaan
Pasal
1
ayat
•Pengawasan adalah:
•Serangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh
Petugas Pemeriksa
untuk mengawasi
kepatuhan Pemberi
Kerja selain
Penyelenggara Negara
dan setiap orang,
selain Pemberi Kerja,
dan Pekerja terhadap
pelaksanaan program
BPJS Ketenagakerjaan
Pasal
1
ayat
•Pemeriksaan adalah:
•Serangkaian kegiatan
menghimpun dan
mengolah data,
keterangan, dan /bukti
yang dilaksanakan
secara objektif dan
professional atas
pemenuhan kewajiban
pendaftaran,
penyampaian
perubahan data dan
pembayaran iuran
sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan
5
PerBPJSTK 1 /2014

6. • UU 40/2004 ttg SJSN
• UU 24/2011 ttg BPJS
• PerBPJS 01/2014 Tata Cara Wasrik atas
Kepatuhan penyelenggaran Program Jamsos
• Perdir 26/022016 Juknis Wasrik atas
kepatuhan Penyelenggaraan Program
Jamsos
REGULASI TERKAIT
TUGAS, FUNGSI & KEWENANGAN WASRIK BPJSTK
• PP 85/2013 Tata Cara Hubungan Antara
Lembaga BPJS
• PP 86/2013 Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Bagi Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara, setiap orang selain
Pemberi Kerja, Pekerja dan PBI
• PP 44, 45, 46 Tahun 2015 Penyelenggaraan
Program JKK & JKK, JP, JHT
• Perpres 109/ 2013 Penahapan Kepesertaan
Program Jamsos
• Permenaker 04/2018 Tata Cara Pengenaan dan
Pencabutan Sanksi Administratif TMP2T Bagi
Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara
6

7. PENANGANAN KETIDAKPATUHAN
PERUSAHAAN MENUNGGAK IURAN
LANCAR
KURANG
LANCAR
DIRAGUKAN MACET
1-3 BULAN 3-6 BULAN 6-12 BULAN > 12 BULAN
PETUGAS PENGAWASAN &
PEMERIKSAAN
PENGAWASAN & PEMERIKSAAN
(BAP & SPMI)
INSTANSI LAINNYA UPAYA PENEGAKAN HUKUM
BIDANG
KEUANGAN
PENGIRIMAN SURAT PENAGIHAN IURAN &
UPAYA PENAGIHAN LAINNYA
MANUAL
ELEKTRONIK E-MAIL E-MAIL E-MAIL
SHORT MASSAGE
SERVICE (SMS)
SHORT MASSAGE
SERVICE (SMS)
COLLECTION CONTACT
CENTRE (3C)
WELCOME CALL
REMINDER CALL
PAST DUE
COLLECTION CALL
PAST DUE
COLLECTION CALL
SEBELUM JATUH
TEMPO
KANAL
PAYMENT REMINDER
SYSTEM (PRS)
SHORT MASSAGE
SERVICE (SMS)
7

8. PETA PETUGAS WASRIK
MENURUT REGIONAL
249
PERSONIL
Kanwil
7Petugas Pemeriksa
Kacab
127 Petugas Pemeriksa
Kapu
3Petugas Pemeriksa
REGIONAL I
Sumbagut,Sumbariau,
Sumbagsel,Banten,
DKI Jakarta,Jawa Barat
REGIONAL II
Jawa Tengah, Jawa
Timur, Kalimantan,
Banuspa, Sulama
KANTOR PUSAT
KANTOR WILAYAH
11 Petugas Pemeriksa
13 Petugas Pemeriksa
KANTOR CABANG 225 Petugas Pemeriksa
Kanwil
6 Petugas Pemeriksa
Kacab
89 Petugas Pemeriksa
Kapu
3 Petugas Pemeriksa
8
Total : 137 Total : 98

9. Deputi Direktur
Wilayah
Asdep Wil.
Bidang
Kepesertaan
Asdep Wil.
Bidang
Pelayanan
Asdep Wil.
Bidang
Keuangan
Asdep Wil.
Bidang
Teknologi Inf.
Asdep Wil. Bidang
Wasrik & MR
Asdep Wil.
Bidang Umum
& SDM
Analis
Wialayah
Penata Senior
Kepesertaan Wilayah
Penata Utama
Kepesertaan Korporasi
& Institusi Wilayah
Penata Utama
Kepesertaan Program
Khusus Wilayah
Penata Madya Adm. &
Pelaporan Kepesertaan
Wilayah
Petugas Pemeriksa
Wilayah
Penata Utama
Manajemen Mutu &
Risiko
Penata Madya
Manajemen Mutu &
Risiko
KEDUDUKAN PETUGAS PEMERIKSA
DI STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH
9

10. KEPALA KANTOR
CABANG
Kepala Bidang Kep.
Korporasi &
Institusi
Kepala Bidang
Kepesertaan
Program Khusus
KEDUDUKAN PETUGAS PEMERIKSA
DI STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CABANG
Kepala Bidang
Pelayanan
Kepala Bidang
Umum & SDM
Kepala Bidang
Keuangan
Penata Madya
Teknologi
Informasi
Petugas
Pemeriksa
Cabang
 PETUGAS PEMERIKSA Berada dibawah Koordinasi langsung KEPALA KANTOR CABANG
10

11. 38.139 38.139 (100%)
38.139 37.872 (99%)
PEMERIKSAAN SURAT PEMBERITAHUAN MENUNGGAK IURAN (SPMI) /
TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN (THP)
BEBAN 70% TERPULIHKAN
26.697
27.021 (101%)
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Batas NA
Max
Realisasi
Max 30% NA
11.442
6.341
(55,42%)
IURAN
1,7 T
1,8 T
(105.8%)
REALISASI KINERJA WASRIK
TAHUN 2018
11

12. Pemeriksaan
Data
SPMI
Kunjungan /
Pemanggilan
Berita
Acara
Iuran NA Cicil
Bayar >>
NA
Patuh 30% NA
70% Bayar
Kembali
1 DKI Jakarta 6,580 779,539,315,679
Rp 6,580 6,580 4,479 4,479 516,567,725,153.41
Rp 1,296 822 246 3,621 1,296 4,689 265
2 Sumbagut 3,010 45,878,898,993
Rp 3,010 3,010 2,082 2,082 69,144,099,241.25
Rp 524 534 121 1,507 524 2,162 58
3 Jawa Tengah & DIY 3,360 100,823,426,725
Rp 3,465 3,465 2,167 2,167 199,950,543,480.96
Rp 535 826 126 1,442 535 2,394 15
4 Jawa Timur 4,550 144,223,255,333
Rp 4,550 4,550 1,297 895 147,590,110,223.00
Rp 573 571 127 2,743 573 3,441 46
5 Sumbagsel 2,380 48,032,309,163
Rp 2,380 2,358 1,741 1,782 58,035,224,401.00
Rp 388 152 68 1,501 388 1,721 30
6 Banuspa 1,820 39,013,360,281
Rp 1,820 1,820 904 904 35,275,895,443.33
Rp 383 273 86 916 383 1,275 19
7 Sumbarriau 3,360 79,438,558,290
Rp 3,524 3,524 1,932 1,932 137,528,778,702.12
Rp 486 477 81 1,768 486 2,326 122
8 Sulama 2,310 49,251,068,562
Rp 2,310 2,310 1,230 1,165 65,667,995,964.22
Rp 256 216 172 1,477 256 1,865 33
9 Jawa Barat 4,900 286,437,201,567
Rp 4,900 4,655 3,722 4,180 341,349,482,936.96
Rp 906 1,006 144 2,562 906 3,712 178
10 Banten 2,240 37,332,595,473
Rp 2,240 2,240 1,335 1,318 174,287,695,660.00
Rp 470 330 49 1,181 470 1,560 47
11 Kalimantan 3,360 93,732,426,019
Rp 3,360 3,360 1,114 934 144,182,607,182.00
Rp 524 205 156 1,515 524 1,876 30
37,870 1,703,702,416,084
Rp 38,139 37,872 22,003 21,838 1,889,580,158,388
Rp 6,341 5,412 1,376 20,233 6,341 27,021 843
Jumlah
Realisasi
Proses
Payroll
Unit Kerja
No Beban Potensi Iuran
Realisasi
REALISASI KINERJA WASRIK
TAHUN 2018
12
</= MAX 5 %

13. NO
KANTOR
WILAYAH
CAPAIAN
1 DKI JAKARTA 47 PERUSAHAAN
2 SUMBARIAU 4 PERUSAHAAN
3 JAWA TIMUR 4 PERUSAHAAN
4 JATENG & DIY 3 PERUSAHAAN
5 KALIMANTAN 3 PERUSAHAAN
6 SULAMA 2 PERUSAHAAN
7 JAWA BARAT 1 PERUSAHAAN
8 BANUSPA 1 PERUSAHAAN
9 SUMBAGSEL 1 PERUSAHAAN
10 BANTEN -
11 SUMBAGUT -
TOTAL 66
REALISASI KINERJA WASRIK - PENGENAAN SANKSI
“TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU (TMP2T)”
TAHUN 2018
13

14. GRADE 4 – 8
BEBAN 325 PK/BU
GRADE 9 – 12
BEBAN 375 PK/BU
PIUTANG IURAN
PDS TK
PDS PROGRAM
PDS UPAH
PWBD *
• Piutang Kategori Diragukan & Macet.
• Tidak Termasuk BU/PK yg telah di Usulkan NA.
• Tidak Termasuk kategori ASN/Instansi
Pemerintah.
• Sumber data = Data KLT (data 2016-17)
• Tdk Termasuk prush Piutang, PDS Upah, dan Program.
• Skala Besar Menengah.
• Tidak Termasuk kategori ASN/Instansi Pemerintah.
• Skala Menengah dan Besar.
• Tdk Ikut JP
• Tidak termasuk BU/PK dengan TK Upah di Bawah UMK
• Piutang Lancar & Kurang Lancar
• Tidak Termasuk kategori ASN/Instansi Pemerintah.
• TK pada BU/PK Upah di Bawah UMK
• Skala Menengah dan Besar.
• Ikut Program JP
• Piutang Lancar & Kurang Lancar
• Tidak Termasuk kategori ASN/Instansi Pemerintah.
• Tidak Termasuk kategori ASN/Instansi Pemerintah.
• Potensi TK
• Potensi Iuran
* Khusus Bagi Wasrik. Yang kekurangan beban Ditambahakan Beban PWBD
KRITERIA
KETIDAKPATUHAN
BEBAN PETUGAS WASRIK KANTOR CABANG
TAHUN 2019
14

15. PERUSAHAAN
DAFTAR SEBAGIAN
(PDS) - PROGRAM
2.110 BU/PK
(Menengah Besar)
12.814 BU/PK
(MENENGAH BESAR)
9.588 BU/PK
(MENENGAH BESAR)
• MACET &
DIRAGUKAN
32.511 BU/PK
• TOTAL IURAN
TERPULIHKAN RP.
1,2 T
PIUTANG
IURAN PERUSAHAAN
DAFTAR SEBAGIAN
(PDS) - UPAH
PERUSAHAAN
DAFTAR SEBAGIAN
(PDS) - TK
PERUSAHAAN WAJIB
BELUM DAFTAR
(PWBD)
TARGET PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TAHUN 2019
16.352 BU/PK
73.375
BU/PK
TOTAL TARGET
15

16. 1. Melakukan proses pemeriksaan data terhadap beban
piutang iuran Petugas Pemeriksa.
2. Petugas Pemeriksa Melakukan Pemeriksaan dengan cara :
Melakukan Konfirmasi Melalui Email, Telepon atau
Pemeriksaan Data Internal.
3. Berdasarkan Hasil pemeriksaan data, Petugas Pemeriksa
Menerbitkan Surat Pemeritahuan Menunggak Iuran
(SMPI) untuk disampaikan kepada perusahaan
Beban
Wasrik
1. Jika Perusahaan Patuh, Petugas
Pemeriksa Menerbitkan Close Won.
2. Jika Perusahaan Tidak Patuh, Petugas
Pemeriksa Melakukan Pemeriksaan
Lapangan dengan melakukan
Kunjungan Langsung atau melakukan
pemanggilan.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan
lapangan, Petugas Pemeriksa membuat
Beriata Acara Pemeriksaan
1. - Jika Perusahaan Patuh,
Petugas Pemeriksa
Menerbitkan Case Close. -
- Jika Perusahaan NA
maka diserahkan ke Bid.
Pemasaran Untuk
diproses lebih lanjut.
2. - Jika Perusahaan Aktif
dan Tidak Patuh,
Diserahkan kepada
instansi Penegak Hukum
untuk ditindaklanjuti.
PENANGAN PIUTANG IURAN
TAHUN 2019
16

17. BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
program Jaminan Sosial bekerjasama dengan lembaga
pemerintah.
PSL 2 AYAT (1)
Lembaga Pemerintah
a. kementerian negara;
b. lembaga pemerintah non kementerian;
c. lembaga pemerintah yang dipimpin pejabat setingkat menteri;
d. sekretariat lembaga negara; dan
e. sekretariat lembaga non struktural.
PSL 2 AYAT (3)
a. pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
b. kelembagaan;
c. sumber daya manusia;
d. pengelolaan sistem informasi;
e. peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk
memenuhi kewajibannya; dan/atau
f. kerja sama lain yang disepakati para pihak.
Lingkup Kerjasama
PSL 3 AYAT (1)
DASAR HUKUM
KERJASAMA KELEMBAGAAN WASRIK
17

18. LEMBAGA YANG BEKERJASAMA DENGAN WASRIK
18
Penyerahan SKK kejaksaan dan Kunjungan terpadu dengan JPN
Kejaksaan dengan Kategori Perusahaan yang tidak Patuh setelah
dilakukan penyerahan pra SKK oleh MO
Bersinergi dalam hal Penegakan Kepatuhan dan penerapan
Sanksi TMP2T atas pelanggaran program jaminan sosial
ketenagakerjaan
Bersinergi dalam penagihan piutang iuran atas ketidakpatuhan
bagi Pemberi Kerja yang menunggak iuran
Penanganan Ketidakpatuhan yang terindikasi tindak Pidana dan
meminta bantuan jika pihak pemberi kerja mencoba menghalang
halangi proses Pengawasan dan Pemeriksaan
Perusahaan
Menunggak
Iuran
PWBD, PDS,
Perusahaan
Menunggak Iuran
PWBD, PDS,
Perusahaan
Menunggak Iuran
Perusahaan
Menunggak
Iuran
DIRJEN KEKAYAAN NEGARA
KEJAKSAAN
KEPOLISIAN

19. KESEPAKATAN BERSAMA DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (1)
19

20. PROSES PENYERAHAN PENGURUSAN
PIUTANG KEPADA KPKNL
Proses
Verifikasi Data
Pelanggaran
oleh BPJSTK
Surat, Daftar,
dan Bukti
Pendukung
Pelanggaran
Penyerahan
Pengurusan
Piutang
Kepada KPKNL
Pengurusan
Piutang oleh
KPKNL
1 2 3 4
20

21. KESEPAKATAN BERSAMA KEMENAKER (2)
21

22. PROSES PELAPORAN KETIDAKPATUHAN
KEPADA KEMENAKER
22

23. 02
03
04
01
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif TMP2T
Bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara
SURAT TEGURAN 1
Jangka Waktu
Paling Lama 10
(sepuluh) hari
SURAT TEGURAN 2
Jangka Waktu
Paling Lama 10
(sepuluh) hari
SANKSI DENDA
0,1 % dari tunggakan
dibayarkan maks 30
hari
TMP2T Atas rekomendasi
BPJSTK kepada
Pemerintah Daerah
Tidak Mendapat Pelayanan
Publik Tertentu
Permenaker
04/2018
23

24. KEMENAKER - RI
REKOMENDASI
REKOMENDASI
PENGENAAN
SANKSI
TMP2T
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
TIDAK MEDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU (TMP2T)
Permenaker No. 4 Tahun 2018
Sanksi kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara meliputi:
a. perizinan terkait usaha;
b. izin yang diperlukan dalam mengikuti
tender proyek;
c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
d. izin perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh; atau
e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Sanksi kepada setiap orang, selain
pemberi kerja, Pekerja, dan penerima
bantuan iuran meliputi:
a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. Surat Izin Mengemudi (SIM);
c. Sertifikat tanah;
d. Paspor; atau
e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
24

25. KESEPAKATAN BERSAMA LEMBAGA KEJAKSAAN (3)
25

26. PROSES PENANGANAN KETIDAKPATUHAN
MELALUI KEJAKSAAN
26

27. PROSES PENERAPAN SANKSI
27

28. 28
DATA PENGADUAN
REKAPITULASI LEWAT LAYANAN INTERAKTIF

29. 29

30. 30

31. 31
• Ada 2 jenis ketidakpatuhan Pemberi Kerja:
1.Tidak patuh karena tidak mau patuh
2.Tidak patuh tidak mampu patuh (karena sedang mengalami musibah/masalah) .
• Pendekatannya masih berdasarkan kebenaran (fakta) formal. Jarang dapat menyentuh langsung ke sisi
kebenaran (fakta) material.
• Perlu ditingkatkan cara komunikasi yang lebih intens (engaged), dengan berupaya mencari celah miss
communication yang timbul, dengan niat permasalahan jangan sampai berpotensi untuk terjadinya
ketidakpatuhan lebih jauh lagi.
• Pada saat sudah disinyalir akan ada masalah tunggakan atau kekurangan, utamakan melakukan dialog
( inisatif bisa dari kedua belah pihak ) dengan pendekatan yang bersifat konsultatif dari sejak awal timbul
masalah
• Perlu dibina hubungan baik secara pendekatan kemitraan sebagai upaya pencegahan (preventif)
Pola kemitraan yg sejati adalah yang berlandaskan:
1. Saling percaya
2. Saling membutuhkan
3. Saling paham peran masing-masing dalam konteks makro ekonomi.
• Perlu dibentuk unit khusus yg terdiri atas analis-analis pemantau trend industri, agar terhimpun cukup
data potensi akan area usaha yg akan terdampak bermasalah menghadapi era 4.0
KESIMPULAN
MEMBINA HUBUNGAN YANG KONDUSIF DENGAN
PEMBERI KERJA
1. Dari Sisi Kepesertaan :

32. 32
2. Dari sisi pelayanan :
• Perlu pola pelayanan berbeda yang menjadikan pengusaha mitra sejati / mitra abadi, dimana Peemberi kerja akan
terus berdampingan dgn BPJS TK. Dengan paradigma ‘’long-term relationship”  hubungan akan tetap ada
sepanjang umur perusahaan dan / atau karir setiap pegawai di perusahaan, akan banyak bentuk pelayanan yang
inovatif dapat dicipatakn bersama.
• Pergunakan kanal layanan yang ada untuk pembuka pintu kearah negosiasi yang objektif dan sehat. semangat
gotong royong yg menjadi prinsip penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia, harus ditampakkan pada sikap
para pihak yang akan bernegosiasi.
• Dalam menyikapi dampak industri 4.0, melalui big data analysis yang dihimpun oleh bidang layanan, harus dapat
diciptakan ecosystem jaminan sosial yang bermanfaat nya untuk semua stakeholder, baik Pemerintah, Pekerja dan
Pemberi Kerja. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan akan lebih proaktif terhadap masalah kepatuhan yang akan timbul.
• Mulailah bersinergi secara rutin dari sisi pelayanan. Karena disisi inilah "pemeliharaan dana semesta" akan
terwujud selama bertahun-tahun. Perbanyak program-program engagement yg bisa dilakukan bersama antara
Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan, yang dapat menjamin sustainability dana pekerj yang umurnya bisa
mencapai puluhan tahun itu.
• Hilangkan persepsi perbedaan prinsip seperti hubungan Bank dengan Nasabahnya yang selalu harus timbal balik.
Hubungan penyelenggara jaminan sosial dengan Pemberi Kerja untuk Pekerja PU tidak langsung dan timbal balik,
karena yg membayar kewajiban tidak menikmati hasil langsung dari dana yang disetorkannya tetapi melalui hasil
kerja (produktifitas) para Pekerja yang ditanggung ( beneficiaries)
• Dengan memberi pengertian akan pentingnya hubungan sinergi 3 pihak , diharapkan lebih mudah untuk
mendapatkan loyalitas ( Customer Loyalty) Pemberi Kerja sebagai ‘’Pelanggan’’ pertama BPJS Ketenagakerjaan.
Sehingga kalaupun Pemberi Kerja setia dan konsisten membayar itu bukan sekedar karena kesadaran hukumnya
yang tinggi, tapi karena percaya bahwa kontribusinya akan ada hasilnya bagi usahanya secara khusus dan pada
kondisi perekonomian negara pada umumnya, lewat dana semesta yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
KESIMPULAN
MEMBINA HUBUNGAN YANG KONDUSIF DENGAN
PEMBERI KERJA

33. Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan
Gedung Jamsostek
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79
Jakarta Selatan – 12930
T (021) 520 7797
F (021) 520 2310
www.bpjsketenagakerjaan.go.id
Terima Kasih