Dokumen tersebut membahas tentang peta konsep administrasi keuangan yang mencakup pengertian, ruang lingkup, pelaporan keuangan pemerintah daerah, potensi pendapatan daerah, penganggaran, pengawasan, hubungan keuangan antar lembaga, dan sistem administrasi keuangan. Dokumen tersebut juga membahas tentang pertanggungjawaban keuangan negara, landasan hukum terkait, dan tanggapan mengenai bagian yang sulit dipahami dari mod

1. NAMA : RINA JUMESTI SARI
NIM : 041634771
DISKUSI 8 ADMINISTRASI KEUANGAN
PETA KONSEP
ADMINISTRASI KEUANGAN
Meliputi pengertian dan hakikat ilmu
administrasi, pengertian dan ruang
lingkup administrasi keuangan
Meliputi pelaporan keuangan pemerintah
daerah dalam penerapan good governance,
pembukuan dan pelaporan keuangan
Meliputi potensi pendapatan asli daerah,
perimbangan keuangan pusat dan daerah,
lain-lain pendapatan dan pinjaman daerah
Meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah, sistem penganggaran pemerintah
daerah, struktur, penyusunan dan penetapan
APBD
Meliputi pengertian dan tujuan pengawasan
keuangan negara, landasan kebijaksanaan
pengawasan, jenis-jenis pengawasan,
pemeriksaan sebagai tindak lanjut
pengawasan, dan standar pemeriksaan
keuangan negara
Meliputi hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan bank
sentral, pemerintah daerah serta
pemerintah/lembaga asing,
hubungan keuangan antara
pemerintah dan perusahaan
negara, perusahaan daerah,
perusahaan swasta serta badan
pengelola dana masyarakat dan
ketentuan pidana, sanksi
administratif dan ganti rugi
Meliputi anggaran pendapatan dan
belanja negara, dasar dan struktur
penerimaan negara, dan
pengeluaran negara
Meliputi sistem administrasi keuangan
dan anggaran keuangan, administrasi
keuangan sebagai subsistem kebijakan
negara, kebijakan fiskal, kebijakan
moneter, kebijakan keuangan
internasional
Meliputi pengertian bendaharawan, pertanggungjawaban
keuangan negaradan kinerja bendaharawan, dan akuntansi
pemerintah

2. 2. Belum tertibnya pengelolaan kas pada 27 Kementerian dan Lembaga (K/L)
Landasan Hukum yang memperkuat dilaksanakannya kegiatan pertanggungjawaban keuangan, diantaranya :
1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Neegara
2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. UU No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
7. UU No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
8. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Bendaharawan khusus ini harus membukukan penerimaan pendapatan negara dan setoran ke Kas Negara atau rekeningnya dalam
Bank Pemerintah/Pos Giro ke dalam :
1. Buku Kas Umum
2. Buku-buku pembantu yang memperinci jenis-jenis penerimaan
Bendaharawan khusus harus membukukan pengurusan uang anggarannya di dalam :
1. Buku Kas Umum
2. Buku Bank
3. Buku-buku pembantu perincian mata anggaran
3. Menurut saya materi yang sulit dipahami pada modul ini adalah administrasi keuangan dan kebijakan keuangan karena masih
memahami tentang kebijakan-kebijakan yang ada di lingkungan pemerintah, dan yang paling mudah adalah pendapatan asli daerah
karena sedkit banyak sudah pernah mempelajari nya.