Dokumen tersebut membahas mengenai rekonsiliasi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan prinsip taxability-deductibility atas berbagai bentuk imbalan dan fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Prinsip ini menjelaskan hubungan antara pos-pos yang menjadi objek pajak bagi karyawan dengan pos-pos yang dapat dikurangkan oleh perusahaan, serta strategi memilih bentuk imbalan yang lebih menguntungkan dari

1. A.Rekonsilasi Objek PPh Pasal 21
Untuk meyakinkan bahwa atas seluruh objek PPh Pasal 21 telah dipotong pajaknya,
perlu dilakukan rekonsiliasi antara data laporan keuangan, baik yang berasal dari akun
neraca maupun akun biaya. Rekonsiliasi ini sangat berguna dalam rangka pelaksanaan
pengendalian dan pembuktian bahwa seluruh objek pajak ketika diperiksa oleh petugas
pajak nantinya.
Hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan berlaku prinsip umum, yaitu
taxability-deductibility. Jika bagi karyawan merupakan taxable income (penghasilan
yang menjadi objek PPh), di perusahaan menjadi deductible expense (biaya), dan
sebaliknya jika bagi karyawan merupakan non taxable income (penghasilan yang bukan
objek PPh), maka di perusahaan menjadi non deductible expense (bukan biaya).
B.Taxability dan Deductibility Objek PPh Pasal 21
Strategi Memaksimalkan Pengurangan (Maximizing Deductions)
Prinsip Taxability Deductibility adalah prinsip yang menjelaskan tentang pos-pos yang
dapat/tidak dapat dikenai pajak penghasilan (objek pajak dan bukan objek pajak
penghasilan) dan pos-pos yang dapat/tidak dapat dibayarkan (pengurang penghasilan
bruto), yang mekanismenya: jika pada pihak pemberi kerja pemberian
imbalan/penghasilan dapat dibiayakan (pengurang penghasilan bruto), maka pada
pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sebaliknya jika pada
pihak karyawan pemberian imbalan/penghasilan tersebut bukan merupakan
penghasilan, maka pada pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan (bukan pengurang
penghasilan bruto).
Prinsip Taxability Deductibility merupakan prinsip dasar yang lazim dipakai dalam
perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah/menkonversikan penghasilan yang
merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak atau sebaliknya

2. mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan,
dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat pengubahan/konversi
tersebut. Apakah perubahan jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar atau lebih
kecil atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, apabila dilakukan
pengubahan tersebut, tentunya harus dipertimbangkan mana alternatif yang lebih
menguntungkan perusahaan.
Jika kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik dan kinerja perusahaan
menghasilkan laba besar, maka salah satu alternatif yang direkomendasikan adalah
dengan mengkaji mana yang lebih menguntungkan antara memberikan kesejahteraan
kepada karyawan dalam bentuk tunjangan (uang) atau dalam natura (benefit in kind).
1. HUBUNGAN BIAYA DI PPH BADAN DAN PPH PASAL 21
PPh Pasal 21 PPh Badan Contoh
TI DE Biaya Gaji
NTI NDE Pemberian kenikmatan/natura
NTI DE Makan Bersama
TI NDE Hadiah uang atas lomba Family Day
Pilihlah…
1. NTI vs DE
2. TI vs DE, bila tarif PPh 21 < PPh Badan
3. NTI vs NDE, bila tarif PPh 21 > PPh Badan
Hindari…
TI vs NDE

3. 2. ASPEK PAJAK ATAS KEBIJAKAN PILIHAN BIAYA PEGAWAI
1. Makan bersama atau tunjangan makan
2. Antar jemput karyawan atau tunjangan transport
3. Fasilitas kendaraan perusahaan atau tunjangan kendaraan
4. Fasilitas handphone atau tunjangan handphone
5. Uang saku perjalanan dinas atau uang perjalanan dinas secara lump sum
6. Pemberian bonus dari laba ditahan atau biaya
7. Pemberian tunjangan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan
8. Pemberian tunjangan pengobatan atau fasilitas pengobatan
9. Dan seterusnya
Pilihan Transaksi & Dampak Pajaknya
1 Makan Bersama Tunjangan Makan
Antar jemput Karyawan Tunjangan Transport
NTI Vs DE TI Vs DE
2 Kendaraan, Hand Phone Tunjangan Kendaraan, HP
NTI Vs. DE (50%) TI Vs DE
3 Akomodasi, Uang Saku Lump‐sum
TI Vs DE TI Vs DE
4 Bonus dari R/E Bonus sbg biaya
TI Vs NDE TI Vs DE
5 Tunjangan PPh 21 PPh 21 Ditanggung Persusahaan
TI Vs DE NTI Vs. NDE
Tunjangan Kesehatan Fasilitas Pengobatan
TI Vs DE NT

4. BIAYA TRANSPORTASI :
Kendaraan Umum Non Taxable - Deductible
Antar Jemput Non Taxable - Deductible
Mobil dinas Non Taxable–Deductible (50%)
Lumpsum Uang Taxable - Deductible
Reimbursement Non Taxable - Deductible