Dokumen tersebut membahas pengelompokan biaya sumber daya manusia menurut perpajakan. Ada 4 golongan biaya SDM yaitu: 1) dapat dikurangkan dan menjadi objek pemotongan pajak, 2) dapat dikurangkan tapi bukan objek pemotongan pajak, 3) tidak dapat dikurangkan tetapi menjadi objek pemotongan pajak, 4) tidak dapat dikurangkan dan bukan objek pemotongan pajak

1. Penggolongan Biaya SDM Menurut Perpajakan
GATOT SUDJOKO 1
Penggolongan Biaya Untuk Memudahkan Koreksi Fiskal
Tidak semua biaya terkait sumber daya manusia (SDM) dapat dibiayakan. Ada gaji
atau upah yang menurut Undang-undang PPh harus dipotong dan ada yang tidak.
Untuk memudahkan koreksi fiskal biaya SDM, perlu dibuat “peta” pengeluaran
tersebut.
Biaya terkait dengan SDM dapat kita golongkan menjadi 4 golongan:
1. Biaya yang dapat dikurangkan dan merupakan objek pemotongan/pemungutan
PPh pihak lain.
2. Biaya yang dapat dikurangkan dan bukan objek pemotongan/pemungutan PPh
pihak lain.
3. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dan merupakan objek
pemotongan/pemungutan PPh pihak lain.
4. Biaya yang tidak dapat dikurangkandanbukan objek
pemotongan/pemungutan PPh pihak lain.
Penggolongannya antara dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak, dan
objek pemotongan atau bukan. Fokus pembahasandisini dari sisi perusahaan
pemberi penghasilan, atau majikan, atau pengguna jasa.
1. Dapat Dikurangkan dan Objek Potput
Biaya-biaya berikut dapatdibiayakan oleh perusahaan danwajib dipotongPPhPasal
21 sesuai ketentuan:
 Gaji, upah, dan honor.
 THR (tunjangan hari raya).
 Bonus atas prestasi kerja.
 Uang lembur, uang transport.
 Penggantian Pengobatan, pemberian uang pengobatan atau pemberian tunjangan
pengobatan.
 Tunjangan: PPh Pasal 21, Keluarga, transport, prestasi, perumahan, dan
tunjangan lainnya.

2. Penggolongan Biaya SDM Menurut Perpajakan
GATOT SUDJOKO 2
 Premi asuransi jiwa pegawai yang dibayar perusahaan, termasuk JHT
(jaminan hari tua), JKK (jaminan kecelakaan kerja), JKM (jaminan kematian),
JPK (jaminan pemeliharaan kerja).
Gaji, upah, honor, THR, dan bonus prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk uang
boleh dibiayakan dan menjadi objek PPhPasal21. Ini merupakan pengeluaran untuk
pegawai perusahaan. Pegawai bekerja, kemudian diberikan imbalan atas pekerjaan
tersebut.
Uang lembur dan uang transport merupakan “tambahan” penghasilan bagi pegawai.
Uang lembur dibayar jika pegawai bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan.
Sedangkan uang transport diberikan kepada pegawai sebagai pengganti ongkos dari
rumah ke kantor. Uang transport disini bukan uang perjalanan dinas. Kedua biaya
tersebut merupakan objek PPh Pasal 21.
Terkait pengobatan pegawai, model pengeluaran dibagi dua:
 sistem penggantian (reimbursement) uang pengobatan, dan
 sistem tunjuangan pengobatan.
Baik sistem penggantian maupun tunjangan sama-sama boleh dibiayakan dan
merupakan penghasian bagi pegawai. Karena menjadi penghasilan bagi pegawai,
maka keduanya merupakan objek PPh Pasal 21.
Semua tunjangan yang diterima oleh pegawai boleh dibiayakan. Tunjangan biasanya
diberikan oleh perusahaan bersama gaji setiap bulan. Contoh tunjangan yaitu:
 tunjangan PPh Pasal 21,
 tunjangan keluarga,
 tunjangan transport,
 tunjangan prestasi,
 tunjangan perumahan.
Pembayaran premi BPJS yang dibayarkan atau menjadi tanggungan pemberi
kerja boleh dibiayakan olehpemberi kerja (perusahaan). SedangkanpremiBPJS
yang merupakantanggunganpekerja, tidak bolehdibiayakan oleh perusahaan.

3. Penggolongan Biaya SDM Menurut Perpajakan
GATOT SUDJOKO 3
Biaya BPJS yang menjadi tanggungan pemberi kerja
menurut pasienbpjs.com sebagai berikut:
 BPJS Kesehatan: 4% dari gaji dan tunjangan tetap.
 BPJS Tenaga Kerja terdari dari: JKK, JKM, HT, dan JP.
Iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sangat tergantung pada tingkat risiko
lingkungan kerja, yang dikelompokkan menjadi:
 Kelompok I (tingkat risiko sangat rendah) : 0,24% dari upah sebulan
 Kelompok II (tingkat risiko rendah) : 0,54% dari upah sebulan
 Kelompok III (tingkat risiko sedang) : 0,89% dari upah sebulan
 Kelompok IV (tingkat risiko tinggi) : 1,27% dari upah sebulan
 Kelompok V (tingkat risiko sangat tinggi) : 1,74% dari upah sebulan
Iuran jaminan kematian (JKM) sebesar 0,30% dari upah sebulan.
JKK dan JKM iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja.
Iuran jaminan hari tua (JHT) sebesar 5,7% dari upah sebulan, dengan
ketentuan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2% ditanggung oleh pekerja.
Iuran jaminan pensiun (JP) sebesar 3% dari upah sebulan, dengan ketentuan 2%
ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja.
JHT dan JP bukan objek PPh Pasal 21.
2. Dapat Dikurangkan Tapi Bukan Objek Potput
Seperti disebutkan sebelumnya, premi JHT dan JP yang di disetorkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan yang disetorkan oleh pemberi kerja bukan objek PPhPasal 21. Hal
ini berdasarkan:
 Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008
 Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016

4. Penggolongan Biaya SDM Menurut Perpajakan
GATOT SUDJOKO 4
Tidaktermasuk dalam pengertian penghasilanyang dipotong PPh Pasal21 adalah
iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan haritua atau iuranjaminanhari
tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelengara
jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
Menurut laman bpjsketenagakerjaan.go.id bahwa Manfaat JHT adalah berupa uang
tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil
pengembanganya. Sedangkan Jaminan pensiun adalah jaminan sosialyang bertujuan
untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun,
mengalami cacat.
Tetapi ketika BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat JHT dan manfaat JP
kepada pegawai (pensiunan), pada saat itu BPJS Ketenagakerjaan wajib memotong
PPh Pasal 21 sesuai ketentuan.
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk iuran pensiun kepada Dana Pensiun dan
manfaat pensiun yang diberikan oleh Dana Pensiun kepada pensiunan. Manfaat
pensiun yang dibayarkan Dana Pensiun kepada pensiunan merupakan objek PPh
Pasal 21.
Selain itu, biaya perjalanan dinas merupakanbiaya yang dapatdikurangkantetapi
bukan objek PPh Pasal 21.
Johannes Aritonang menulis di laman bppk.kemenkeu.go.id bahwapembayaran oleh
pemberi kerja sehubungan dengan biaya perjalanan dinas dianggap bukan sebagai
imbalan berkenaan dengan pekerjaan.
Tetapi jika perusahaan tempat bekerja membayar PPh bukan final, maka atas biaya
perjalanan dinas dapat dikurangkan karena termasuk pengeluaran untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Biaya lain yang bukan objek PPh Pasal 21 adalah biaya beasiswa. Sesuai Pasal 6
ayat (1) huruf g Undang-undang PPh bahwa biaya beasiswa boleh dibiayakan.

5. Penggolongan Biaya SDM Menurut Perpajakan
GATOT SUDJOKO 5
Biaya beasiswa:
 bagi perusahaan yang memberikan beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto (dibiayakan secara fiskal);
 bagi penerima beasiswa (pelajar atau mahasiswa) bukan penghasilan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 246/PMK.03/2008 komponen
beasiswa termasuk:
 biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee),
 biaya ujian,
 biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil,
 biaya untuk pembelian buku, dan/atau
 biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
Tetapi beasis tidak boleh diberikan kepada pelajar atau mahasiswa yang memiliki
hubungan istimewa dengan pengurus, komisaris, direksi, dan dan pemilik
perusahaan.
Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016
bahwa beasiswa bukan objek PPh Pasal 21. Mungkin alasan beasiswa dikecualikan
dari objek PPh Pasal 21 karena bukan imbalan berkenaan dengan pekerjaan.
3. Tidak Dapat Dikurangkan Tetapi Objek Potput
Pemberian upah, gaji, bonus, gratifikasi dan jasa produksi kepada pengurus Wajib
Pajak badan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (dapat dibiayakan secara
fiskal). Tetapi terdapat pemberian serupa yang tidak boleh dibiayakan, yaitu Bonus,
Gratifikasi dan Jasa Produksi yang dibayarkan kepada karyawan maupun Direksi
dan Komisaris dibebankan kepada Retained Earning.
Ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-
16/PJ.44/1992. Selain itu, Surat Edaran menyebutkan:

6. Penggolongan Biaya SDM Menurut Perpajakan
GATOT SUDJOKO 6
 Pembayaran gaji yang melebihi kewajaran, bonus, jasaproduksidangratifikasi
yang dibayarkan kepada pemegang saham yang juga menjadi Komisaris, Direksi
atau Pegawai merupakan pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai
biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Hal karena dianggap sebagai
dividen. Dan merupakan objek PPhfinal Pasal17 ayat (2c) Undang-undang PPh.
 Tantiem merupakan bagian keuntungan yang diberikan kepada Direksi dan
Komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan padasuatu prosentase/jumlah
tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak. Oleh karena itu pemberian
Tantiem tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung
Penghasilan Kena Pajak dan bagi si penerimanya merupakan penghasilan
sehingga dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.
Jadi, objek Potputyang wajib dipotong oleh pemberi penghasilantetapitidakboleh
dibiayakan hanya terkait dividen atau dianggap sebagai pembagian laba usaha.
4. Tidak Dapat Dikurangkan dan Bukan Objek Potput
Semua pengeluaran yang diberikan kepadapegawai dalam bentuk natura tidak dapat
dibiayakan dan bukan objek Potput bagi perusahaan.
Contoh pemberian natura:
 Pemberian sembako untuk karyawan.
 Pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk rekreasi, piknik, dan olah
raga karyawan.
 Biaya Pengobatan yang dibayar langsung oleh pemberi kerja ke Rumah Sakit,
dokter, dan apotik.
Selain itu, ada pembayaran oleh perusahaan dan diterima oleh pegawai yang tidak
boleh dibiayakan dan bukan objek Potput, yaitu:
 pembayaran kepada pegawai karena pegawai melaksanakan cuti.
 PPh Pasal 21 yang dibayarkan/ditanggung oleh pemberi kerja (bukan
tunjangan PPh).