Dokumen tersebut membahas beberapa definisi terkait etika seperti etika, moral, norma, dan nilai. Kemudian menjelaskan empat aliran pemikiran etika yaitu teori empiris, rasional, intuitif, dan wahyu. Selanjutnya menjelaskan tiga aliran besar etika yaitu deontologi, teleologi, dan etika keutamaan beserta perbedaan pendekatan masing-masing.

1. Beberapa Definisi
• Etika, dari bahasa Yunani ethos, artinya:
kebiasaan atau watak
• Moral, dari bahasa Latin mos (jamak: mores),
artinya: cara hidup atau kebiasaan.
• Norma, dalam bahasa Latin, norma berarti
penyiku atau pengukur, dalam bahasa Inggris,
norm, berarti aturan atau kaidah.
• Nilai, dalam bhs Inggris value, berarti konsep
tentang baik dan buruk baik yang berkenaan
dengan proses (instrumental) atau hasil
(terminal)

2. 4 aliran pemikiran etika
• Teori Empiris: etika diambil dari
pengalaman dan dirumuskan sebagai
kesepakatan
• Teori Rasional: manusia menentukan apa
yang baik dan buruk berdasar penalaran
atau logika.
• Teori Intuitif: Manusia secara naluriah atau
otomatis mampu membedakan hal yang
baik dan buruk.
• Teori Wahyu: Ketentuan baik dan buruk
datang dari Yang Maha Kuasa.
2

3. ALIRAN BESAR ETIKA
Ada 3 teori / aliran besar bagian etika :
1) Etika Deontologi (ED)
Tokoh ED  Immanuel Kant (1734 – 1804).
E D
Memandang tindakan baik atau buruk
berdasarkan apakah tindakan itu
sesuai / tidak sesuai kewajiban.
Tak mempersoalkan akibat dari
tindakan tersebut, baik atau buruk.
Kebajikan  ketika seorang
melaksanakan apa yang sudah menjadi
kewajibannya

4. • Kewajiban moral  sebagai manifestasi
hukum moral adalah sesuatu yang sudah
ditanam dalam setiap diri pribadi manusia
yang bersifat uuniversal.
• Manusia suadah dibekali pemahaman 
tindakan itu baik atau buruk seharusnya
melakukan kebaikan dan meninggalkan
keburukan sebagai perintah tanpa syarat
(imperatif / kategoris).
Contoh :
• Kewajiban moral tidak korupsi  merupakan
tindakan tanpa syarat yg hrs dilakukan oleh
setiap mns.
Bukan krn hasil atau adanya tujuan ttt yang
akan diraih. Sebenarnya, scr moral sudah tahu

5. • Ukuran kebaikan ED  kewajiban, kemauan baik,
kerja keras dan otonomi bebas.
• Setiap tindakan dikatakan baik  bila dilaksanakan
krn didasari kewajiban moral dan demi kewajiban
moral.
E D
Menekankan bahwa tindakan /
kebijakan hrs didasari oleh motivasi
& kemauan baik dlm diri.
Tanpa pamrih apapun

6. Tindakan
itu baik
Didasari kemauan baik
Kerja keras
Sungguh-sungguh utk
melakukan perbuatan itu
Berdasarkan atas otonomi
bebasnya
Tanpa ada paksaan dari luar
bila

7. 2) Etika Teleologi (ET)
• ET kebaikan dengan ED
Memandang baik atau buruk berdasarkan tujuan
atau akibat dari perbuatan itu.
Membantu kesulitan ED, ketika dihadapkan pada
atau lebih kewajiban yang bertentangan satu
dengan yang lain.
Jawaban ET bersifat situasional  memilih mana
yang membawa akibat baik walaupun harus
melanggar kewajiban nilai norma yang lain.
E T

8. Contoh :
a) Ketika bencana sedang terjadi, situasi biasanya
chaos. Keadaan chaos, memenuhi kewajiban
sering sulit dilakukan.
b) Kewajiban pakai helm bagi pengendara motor, tak
dapat dipenuhi karena lebih fokus pada satu
tujuan mencari keselamatan.
c) Kewajiban bayar pajak dan hutang  sulit
dipenuhi karena akan kehilangan harta benda.
Dalam situasi diatas, ET perlu dipertimbangkan, yaitu
dari akibat baik, bbrp kewajiban mendapat toleransi
tak dipenuhi.

9. Kemudian muncul problem  akibat yang baik itu, baik
menurut siapa ?
Dari pertentangan diatas, ET digolongkan menjadi 2
yaitu :
a) Egoisme etis
b) Utilitarianisme
Apakah baik
untuk
Pelaku ?
Orang lain ?

10. a) Egoisme Etis (EE)
E E
Memandang tindakan yg baik adalah tindakan
yang berakibat baik untuk pelakunya.
Dibenarkan tiap orang mengejar kebahagiaan utk
dirinya. Dianggap salah / buruk bila membiarkan
dirinya rugi / sengsara
b) Etika Utilitarianisme (EU)
 EU  menilai baik / buruknya suatu perbuatan tergantung
bagaimana akibatnya terhadap banyak orang.
 Tindakan baik, bila manfaatnya besar bagi banyak orang.

11. EU didalam menentukan suatu tindakan dilematis :
1) Dilihat mana yg memniliki kerugian paling kecil.
2) Manfaat mana yg paling menguntungkan banyak orang.
Sering terjadi kemanfaatannya besar, ttp hanya dinikmati oleh
sebagian kecil orang.
E U
Tak terpaku pada nilai atau norma yg ada
Setiap tindakan dilihat, apakah akibat yg
ditimbulkan akan memberikan manfaat
bagi banyak orang / tidak.

12. • Bila tindakan, hanya menguntungkan sebagian kecil
orang / merugikan, maka harus dicari alternatif
tindakan lain.
• EU, menjawab pertanyaan EE  bahwa kemanfaatan
banyak orang yg lebih diutamakan. Kemanfaatan diri
diperbolehkan sewajarnya karena kemanfaatan itu
harus dibagi kepada orang lain.
E U
Lebih bersifat realistis
Terbuka thd beragam alternatif tindakan
Berorientasi pd kemanfaatan yg besar
Menguntungkan banyak orang

13. Kelemahan EU
a) Karena alasan kemanfaatan utk orang banyak, membenarkan
adanya ketidakadilan thd minoritas.
b) Lebih melihat kemanfaatan materialistis, kurang memperhatikan
non material seperti kasih sayang, nama baik, hak, dll.
c) Karena manfaat lebih baik berorientasi materi, maka hal-hal
martabat bangsa, nasionalisme, dll diabaikan.
Contoh :
 Dalam rangka menarik investor asing, aset negara banyak dijual.
 Guna meningkatkan devisa negara banyak TKI dikirim ke LN.
 Lingkungan dirusak atas nama mensejahterakan masy,

14. d) Berorientasi jangka pendek, kurang melihat jangka panjang
seperti kerusakan lingkungan, dampak negatif pada masa depan
dll.
e) Nilai dan norma tidak dianggap penting, berorientasi hasil,
sehingga tindakan yg melanggar nilai dan norma atas
kemanfaatan yg besar tidak masalah.
Contoh : perjudian / prostitusi dibenarkan.
f) EU sulit menentukan mana yg lebih diutamakan, kemanfaatan yg
besar, namun dirasakan oleh sedikit masy atau kemanfaatan kecil
namun yg lebih banyak dirasakan banyak orang meskipun
kemanfaatannya kecil.

15. Kelemahan EU, dibedakan 2 tingkatan, yaitu :
• Utilitarianisme aturan
• Utilitarianisme tindakan
Berdasarkan 2 (dua) utilitarianisme diatas, maka :
a) Setiap kebijakan atau tindakan hrs dicek, bertentangan
/ tidak dg nilai dan norma. Bila bertentangan hrs ditolak,
walaupun memiliki kemanfaatan yg besar.
b) Kemanfaatan tidak hanya dilihat fisik saja, ttp juga yg
non fisik spt kerusakan mental, moralitas, kerusakan
lingkungan dan sebagainya.
c) Masy yg dirugikan perlu pendekatan personal dan
kompensasi yg memadai utk memperkecil kerugian
material dan non material.

16. 3) Etika Keutamaan (EK)
E K
Tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan
Tidak mendasarkan pada penilaian moral pada
kewajiban terhadap hukum moral, tetapi pada
pengembangan karakter moral diri setiap orang
Orang tak hanya melakukan tindakan yang baik,
melainkan menjadi orang yang baik.
Karakter moral dibangun dengan cara meneladani
perbuatan-2 baik yang dilakukan oleh para tokoh besar.
Internalisasi dibangun melalui cerita, sejarah yg
mengandung nilai-2 keutamaan agar dihayati dan ditiru
masyarakat.

17. Kelemahan EK
a) Ketika terjadid alam masyarakat majemuk 
tokoh-tokoh yg jadi panutan juga beragam,
sehingga konsep keutamaannya juga beragam.
Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak terjadi
benturan sosial.
b) Kelemahan EK diatasi dengan mengarahkan
keteladanan tidak pada figur tokoh tetapi pada
perbuatan baik, sehingga ditemukan prinsip-prinsip
umum tentang karakter yg bermoral.

18. Konteks Etika
18
Etika
Filsafat
Hukum Politik
Agama
Tradisi
Administrasi
Sosial
Ekonomi
Sumber Etika
PenerapanEtika
Profesi Seni

19. Hukum dan Etika
• Keduanya mengatur perilaku individu
• Terdapat perbedaan: ilegalitas tidak selalu
berarti tidak etis
• Hukum bersifat eksternal dan dapat
ditegakkan tanpa melibatkan perasaan, atau
kepercayaan orang (sasaran hukum),
sementara etika bersifat internal, subyektif,
digerakkan oleh keyakinan dan kesadaran
individu.
19

20. • Hukum dalam konteks administrasi adalah
soal pemberian otoritas atau instrumen
kekuasaan
• Basis dari hukum adalah etika, dan ketika
hukum diterapkan harus dikembalikan pada
prinsip-prinsip etika
• Banyak kasus, secara hukum dibenarkan tapi
secara etika dipermasalahkan [trend anak
politisi yang jadi calon anggota legislatif]
20

21. Debat Herman Finer Vs. Carl Friedrich
• Finer (1936): Untuk menjamin birokrasi yang
bertanggungjawab yang diperlukan adalah
penegakan sistem kontrol melalui undang-
undang dan peraturan yang dapat
mendisiplinkan para pelanggar hukum.
• Friedrich (1940): Birokrasi yang
bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan
dengan dengan menseleksi orang yang benar
dengan kriteria profesionalisme yang jelas,
dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai
pelayanan publik.
21

22. Empat Hirarki Etika
22
Moralitas pribadi
Etika profesi
Etika organisasi
Etika Sosial
Mikro
Makro

23. Moralitas Pribadi
• Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah
terinternalisasi dalam diri individu
• Produk dari sosialisasi nilai masa lalu
• Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani
yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku
individu
• Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas
kepribadian individu
• Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam
kehidupan sosial dan organisasi
23

24. Etika profesi
• Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait
dengan pekerjaan profesional
• Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-
prinsip profesionalisme (kapabilitas teknis,
kualitas kerja, komitmen pada profesi)
• Dapat dirumuskan ke dalam kode etik
profesional yang berlaku secara universal
• Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi
(pencabutan lisensi)
24

25. Etika Organisasi
• Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan
kehidupan organisasi
• Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan
organisasi modern (efisiensi, efektivitas, keadilan,
transparansi, akuntabilitas, demokrasi)
• Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang
berlaku secara universal
• Dalam praktek penegakan kode etik organisasi
dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi,
kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari
politisi yang membawahi birokrat
• Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi
25

26. Etika Sosial
• Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan
hubungan-hubungan sosial
• Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial
• Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup
dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui
sosialisasi nilai di masyarakat
• Etika sosial menjadi basis tertib sosial [Jepang, tidak
boleh mengganggu dan merepotkan orang lain]
• Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial,
yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial [diberitakan
sebagai tersangka]
26

27. Kenapa diperlukan peraturan etika?
• Untuk meredam kecenderungan kepentingan
pribadi.
• Etika bersifat kompleks, dalam banyak kasus
bersifat dilematis, karena itu diperlukan yang
bisa memberikan kepastian tentang mana
yang benar dan salah, baik dan buruk.
• Penerapan peraturan etika dapat membuat
perilaku etis menimbulkan efek reputasi.
• Organisasi publik sekarang banyak dicemooh
karena kinerjanaya dinilai buruk, karena itu
perlu etika.
27

28. Kenapa perilaku tidak etis terjadi?
• Kecenderungan mengedepankan etika
personal ketimbang etika yang lebih besar
(sosial).
• Kecenderungan mengedepankan kepentingan
diri sendiri
• Tekanan dari luar untuk berbuat tidak etis.
28