SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Pelayanan'Publik'dalam'rangka'
Penanggulangan'Kemiskinan'
melalui'Program'Bantuan'Sosial'
Asep'Suryahadi,'Niken'Kusumawardhani,'Ridho'Al'Izza?'
'
The'SMERU'Research'Ins?tute'
Ekonomi'terus'tumbuh,'kemiskinan'
menurun,'ke1mpangan'meningkat'
2'
0.00'
0.05'
0.10'
0.15'
0.20'
0.25'
0.30'
0.35'
0.40'
0.45'
0'
2'
4'
6'
8'
10'
12'
14'
16'
18'
20'
2002' 2003' 2004' 2005' 2006' 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012' 2013' 2014' 2015' 2016' 2017'
%'
Economic'Growth'(L)' Poverty'Rate'(L)' Gini'Ra1o'(R)''
Sumber:'BPS''
1.'Perlindungan'Sosial'
Meningkatkan'
Pelaksanaan'SJSN'
Meningkatkan'Penataan'
Bantuan'Sosial'
Mengembangkan'lingkungan'
yang'inklusif'bagi'penyandang'
disabilitas'dan'lansia'
2.'Pelayanan'Dasar'
Meningkatkan'ketersediaan'
infrastruktur'dan'sarana'
pelayanan'publik'
Meningkatkan'
penjangkauan'pelayanan'
dasar'bagi'penduduk'
miskin'dan'rentan'
3.'Penghidupan'
Berkelanjutan'
Pemberdayaan'ekonomi'
berbasis'pengembangan'
ekonomi'lokal'bagi'
masyarakat'miskin'dan'
rentan'
Perluasan'akses'permodalan'
dan'layanan'keuangan'melalui'
penguatan'layanan'keuangan'
ekonomi'mikro'bagi'
masyarakat'miskin'dan'rentan'
ARAH KEBIJAKAN
PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN
Strategi'dan'kebijakan'percepatan'
pengurangan'kemiskinan'dan'ke1mpangan'
3'
Sumber:'RPJMN'2015Q2019''
Bantuan'Sosial'
Bantuan'yang'diberikan'kepada'masyarakat'miskin'dan'
rentan,'berupa:'
A.  Bantuan'langsung'
1.  Subsidi'
2.  Bantuan'tunai'(cash%transfer)'
3.  Dana'sosial'(social%fund)'
B.  Bantuan'1dak'langsung'
1.  Pelayanan'
2.  Rehabilitasi/Pembinaan'
3.  Perlindungan'
4.  Pemberdayaan'
4'
Kelompok'Rentan'
1.  Fakir'miskin'
2.  Penyandang'
disabilitas'
3.  Orang'terlantar'
i.  Anak'terlantar'
ii.  Lansia'terlantar'
4.  Komunitas'adat'
terpencil'
'
5'
5.  Tuna'sosial'
i.  Gelandangan'
ii.  Pengemis'
iii.  PSK'
iv.  Eks'Narapidana'
v.  Eks'Korban'NAPZA'
6.  Korban'bencana'
Contoh'Program'Bantuan'Sosial'
•  Raskin/Rastra'(Beras'untuk'Keluarga'Miskin/Sejahtera)'
•  BSM/PIP'(Bantuan'Siswa'Miskin/Program'Indonesia'
Pintar)'
•  BLSM'(Bantuan'Langsung'Sementara'Masyarakat)'
•  PKH'(Program'Keluarga'Harapan)'
•  PBI'(Penerima'Bantuan'Iuran)'dari'JKN'(Jaminan'
Kesehatan'Nasional)'
•  Perbaikan'Ru1lahu'(rumah'1dak'layak'huni)'
•  Aslut'(Asistensi'Sosial'Lanjut'Usia)'
•  PKSA'(Program'Kesejahteraan'Sosial'Anak)'
•  ASODKB'(Asistensi'Sosial'Orang'dengan'Kecacatan'Berat)'
•  dll''
6'
Sumber:'Ulasan'Pengeluaran'Bantuan'Sosial,'World'Bank'(2015),'Bappenas'(2015),'dan'Kementerian'Sosial'(2015)''
Anggaran'Bantuan'Sosial,'2013Q2015'
7'
Program'Beras'untuk'Keluarga'Miskin/'
Sejahtera'(Raskin/Rastra)'
•  Program'Raskin/Rastra'adalah'bantuan'yang'diberikan'
kepada'keluarga'miskin'dan'rentan'dalam'bentuk'subsidi'
harga'beras.'
•  Harga'beras'ditentukan'sebesar'Rp.'1.600/kg.'
•  Tujuan:'
–  Mengurangi'beban'pengeluaran'RTS'melalui'pemenuhan'
sebagian'kebutuhan'bahan'pangan'dalam'bentuk'beras'
–  Memas1kan'kelompok'miskin'mendapat'cukup'pangan'dan'
nutrisi'karbohidrat'
•  Merupakan'kelanjutan'dari'Program'Operasi'Pasar'
Khusus'(OPK)'yang'dimulai'pada'tahun'1998'sebagai'
bagian'dari'Program'Jaring'Pengaman'Sosial'(JPS)'pada'
saat'terjadi'Krismon'(krisis'moneter)''
8'
Program'Keluarga'Harapan'–'PKH''
•  PKH'adalah'program'bantuan'tunai'bersyarat'
(condi0onal%cash%transfer),'yaitu'pemberian'bantuan'
tunai'kepada'keluarga'sangat'miskin'selama'keluarga'
tersebut'memenuhi'kewajibannya.'
•  Kewajiban:'
–  Memeriksakan'anggota'keluarga'(ibu'hamil'dan'balita)'secara'
ru1n'ke'fasilitas'kesehatan'(Puskesmas'dll.)'
–  Menyekolahkan'anak'(usia'6Q21'tahun)'dengan'1ngkat'
kehadiran'minimal'80%'
•  Tidak'ada'ketentuan'mengenai'penggunaan'uang'
bantuan'yang'diberikan'kepada'keluarga'penerima'PKH'
•  PKH'dimulai'pada'tahun'2007''
9'
Program'Bantuan'Langsung'Sementara'
Masyarakat'–'BLSM''
•  BLSM'merupakan'program'bantuan'tunai'1dak'
bersyarat'(uncondi0onal%cash%transfer),'yaitu'
pemberian'bantuan'tunai'kepada'keluarga'sasaran'
tanpa'ada'kewajiban'yang'harus'dipenuhi.'
•  Tidak'ada'ketentuan'mengenai'penggunaan'uang'
bantuan'yang'diberikan'kepada'keluarga'penerima'
PKH'
•  BLSM'pertama'kali'dilaksanakan'pada'tahun'2005'
sebagai'bagian'dari'program'kompensasi'kenaikan'
harga'BBM'dan'disebut'sebagai'BLT'(Bantuan'
Langsung'Tunai)'''
10'
Program'Bantuan'Siswa'Miskin'(BSM)/'
Program'Indonesia'Pintar'(PIP)'
•  BSM/PIP'adalah'pemberian'bantuan'tunai'
pendidikan'kepada'seluruh'anak'usia'sekolah'(6Q21'
tahun)'yang:'
–  menerima'Kartu'Indonesia'Pintar'(KIP)'
–  berasal'dari'keluarga'miskin'dan'rentan'(pemegang'Kartu'
Keluarga'Sejahtera'(KKS))'
–  memenuhi'kriteria'yang'telah'ditetapkan'sebelumnya''
•  Merupakan'kelanjutan'dari'Program'Beasiswa'dalam'
Program'JPS'Bidang'Pendidikan''
11'
Nama'
Program'
RASKIN/'
RASTRA'
BLSM/KKS' PKH' BSM/PIP'
Jenis'bantuan' Beras'
bersubsidi'
Tunai'1dak'
bersyarat'
Tunai'bersyarat' Tunai'
Sasaran' Miskin'dan'
rentan'
Miskin'dan'
rentan'
Sangat'miskin' Murid'dari'RT'
sangat'miskin'
Jumlah''
penerima'
15,5'juta'RT' 16'juta'RT' 3,5'juta'RT' 20,4'juta'anak'
(Dikbud'&'
Agama)'
Besar'
bantuan'
15'kg'beras/'
bulan'
Rp'150.000/'
bulan'
Rp'0,95'–'3,7'
juta/tahun'
Rp'450.000'(SD)'
s/d'Rp'1'juta'
(SMA)/tahun'
Total'
anggaran'
Rp'22,1'T' Rp'9,5'T' Rp'6,1'T' Rp'6,4'T'
Instansi'
pelaksana'
Kemsos,'Bulog' Kemensos' Kemensos,'
Kemendikbud,'
Kemenag,'
Kemenkes'
Kemendikbud,'
Kemenag'
Ringkasan'Deskripsi'Program'Bantuan'
Sosial,'2015'
12'
Siapa'saja'yang'menerima'manfaat'
bantuan'sosial?'
13'
43.4'
34.5'
30.0'
27.4'
21.9'
17.3'
12.8'
9.1'
4.7'
1.3'
23.2'
20.0' 18.4'
16.3'
13.3'
10.5'
7.8'
5.9'
2.9' 1.3'
69.1'
64.0'
59.2'
56.0'
49.0'
43.4'
35.3'
27.2'
17.0'
6.6'
9.3'
6.7'
4.6' 3.8' 2.5' 2.1' 1.5' 0.8' 0.5' 0.2'
0'
10'
20'
30'
40'
50'
60'
70'
80'
1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'
Persen'
Desil'
Proposi'penerima'manfaat'program'pada'se1ap'desil'pengeluaran'
BLSM' BSM' RASKIN/RASTRA' PKH'
Sumber:'Susenas'2014'&'2015'
Apakah'bantuan'sosial'bermanfaat'bagi'
penduduk'miskin?'
14'
11.1%'
7.0%'
5.5%'
4.5%'
3.8%'
3.2%'
2.7%'
2.2%'
1.7%'
1.0%'
5.5%'
3.7%'
3.0%'
2.6%'
2.2%' 1.9%' 1.7%' 1.4%' 1.1%'
0.6%'
12.6%'
11.0%'
9.8%'
8.6%'
7.8%'
6.4%'
5.9%'
4.5%'
3.3%'
2.1%'
1.6%'
1.1%' 0.8%' 0.7%' 0.6%' 0.5%' 0.5%' 0.4%' 0.3%' 0.2%'
0.0%'
2.0%'
4.0%'
6.0%'
8.0%'
10.0%'
12.0%'
14.0%'
16.0%'
18.0%'
20.0%'
1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'
Desil'pengeluaran'rumah'tangga'
Proporsi'manfaat'terhadap'median'pengeluaran'rumah'
tangga'
BLSM' BSM' PKH' RASKIN/RASTRA'
Sumber:'Susenas'2014'&'2015'
Apakah'penerima'manfaat'bantuan'
sosial'terintegrasi?'
15'
0%'
10%'
20%'
30%'
40%'
50%'
60%'
70%'
80%'
90%'
100%'
1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10'
Persentase'penerima'manfaat'program'per'desil''
Menerima'1'program' Menerima'2'program' Menerima'3'program' Tidak'menerima'program'
Sumber:'Susenas'2015'
Bagaimana'dampak'bantuan'sosial'
terhadap'kemiskinan'sekarang?'
16'
11.2%' 11.2%' 11.2%' 11.2%'
11.5%'
11.4%'
11.2%'
11.7%'
9.0%'
9.5%'
10.0%'
10.5%'
11.0%'
11.5%'
12.0%'
12.5%'
13.0%'
BLSM' BSM' PKH' RASKIN/RASTRA'
Baseline' Counterfactual'
Perbedaan'
kemiskinan'
0.03%'
Perbedaan'
kemiskinan'
0.4%'
Perbedaan'
kemiskinan'
0.2%'
Perbedaan'
kemiskinan'
0.3%'
Sumber:'Susenas'2014'&'2015'
Bagaimana'dampak'bantuan'sosial'terhadap'
kemiskinan'kalau'cakupan'diperluas'dan'
penargetan'diperbaiki?'
17'
11.2%'
11.6%' 11.5%'
10.5%'
9.8%' 9.8%'
11.2%'
11.5%' 11.4%'
10.9%'
10.5%' 10.4%'
11.2%' 11.2%'
11.1%'
9.6%'
8.8%' 8.7%'
11.2%'
11.6%' 11.6%'
10.6%'
9.9%' 9.8%'
7.0%'
8.0%'
9.0%'
10.0%'
11.0%'
12.0%'
13.0%'
14.0%'
Baseline' Counterfactual' Percen1le'5' Percen1le'10' Percen1le'25' Percen1le'40'
Kemiskinan'
BLSM' BSM' PKH' RASKIN'
Sumber:'Susenas'2014'&'2015'
Bagaimana'dampak'bantuan'sosial'terhadap'
kemiskinan'kalau'sasaran'terintegrasi?'
18'Sumber:'Susenas'2015'
6%'
18%'
17%'
23%'
0%'
5%'
10%'
15%'
20%'
25%'
BLSM'&'BSM' BLSM'&'RASKIN' BSM'&'RASKIN' BLSM'&'BSM'&'RASKIN'
%'
Proporsi'Rumah'Tangga'yang'Keluar'dari'Kemiskinan'
Kesimpulan'
•  Bantuan'sosial'cukup'efek1f'dalam'mengurangi'
kemiskinan'
•  UpayaQupaya'yang'dapat'dilakukan'untuk'meningkatkan'
efek1fitas'bantuan'sosial'dalam'percepatan'
pengurangan'kemiskinan'adalah:''
–  Meningkatkan'keakuratan'penargetan'
–  Memperluas'cakupan'
–  Memperbaiki'integrasi'sasaran'program'
•  Di'masa'depan'bantuan'sosial'harus'memiliki'target'
capaian'yang'jelas,'yaitu:'
–  Melindungi'dari'risiko'dalam'se1ap'tahapan'siklus'
kehidupan'
–  Menyediakan'jaminan'pendapatan'minimal''
–  Mendorong'penduduk'miskin'dan'rentan'untuk'keluar'
dari'kemiskinan'dan'kerentanan''
19'
pelayanan publik dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial

More Related Content

What's hot

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
Monev Partisipatif. Evaluasi Dampak Berbasis Masyarakat. Sebuah Panduan untuk...
Monev Partisipatif. Evaluasi Dampak Berbasis Masyarakat. Sebuah Panduan untuk...Monev Partisipatif. Evaluasi Dampak Berbasis Masyarakat. Sebuah Panduan untuk...
Monev Partisipatif. Evaluasi Dampak Berbasis Masyarakat. Sebuah Panduan untuk...Oswar Mungkasa
 
Program Keluarga Harapan (Pkh)
Program Keluarga Harapan (Pkh)Program Keluarga Harapan (Pkh)
Program Keluarga Harapan (Pkh)khoiril anwar
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana StrategisPenentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana StrategisDadang Solihin
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanSiti Sahati
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010 Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010 Dadang Solihin
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 

What's hot (20)

Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator KinerjaPerencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
Monev Partisipatif. Evaluasi Dampak Berbasis Masyarakat. Sebuah Panduan untuk...
Monev Partisipatif. Evaluasi Dampak Berbasis Masyarakat. Sebuah Panduan untuk...Monev Partisipatif. Evaluasi Dampak Berbasis Masyarakat. Sebuah Panduan untuk...
Monev Partisipatif. Evaluasi Dampak Berbasis Masyarakat. Sebuah Panduan untuk...
 
Program Keluarga Harapan (Pkh)
Program Keluarga Harapan (Pkh)Program Keluarga Harapan (Pkh)
Program Keluarga Harapan (Pkh)
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana StrategisPenentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010 Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
Teori dan Praktek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD sesuai Permendagri 54/2010
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 

Similar to pelayanan publik dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial

Sulawesi Utara - Kemendikbud MitrasDudi - Media Massa.pdf
Sulawesi Utara - Kemendikbud MitrasDudi - Media Massa.pdfSulawesi Utara - Kemendikbud MitrasDudi - Media Massa.pdf
Sulawesi Utara - Kemendikbud MitrasDudi - Media Massa.pdfstendy1
 
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitPaparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitKurniawan Saputra
 
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Yusinadia Sekar Sari
 
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosialPenduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosialfaisalhasan48
 
Balance score card dinsos kab serang
Balance score card dinsos kab serangBalance score card dinsos kab serang
Balance score card dinsos kab serangwinda Nurdianty
 

Similar to pelayanan publik dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial (7)

Sulawesi Utara - Kemendikbud MitrasDudi - Media Massa.pdf
Sulawesi Utara - Kemendikbud MitrasDudi - Media Massa.pdfSulawesi Utara - Kemendikbud MitrasDudi - Media Massa.pdf
Sulawesi Utara - Kemendikbud MitrasDudi - Media Massa.pdf
 
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitPaparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
 
Pertumbuhan & kemiskinan
Pertumbuhan & kemiskinanPertumbuhan & kemiskinan
Pertumbuhan & kemiskinan
 
Strategi penanggulangan kemiskinan daerah
Strategi penanggulangan kemiskinan daerahStrategi penanggulangan kemiskinan daerah
Strategi penanggulangan kemiskinan daerah
 
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Week 7    - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
 
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosialPenduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
 
Balance score card dinsos kab serang
Balance score card dinsos kab serangBalance score card dinsos kab serang
Balance score card dinsos kab serang
 

More from Ridho Fitrah Hyzkia

The Civil Service System of The Republic of Korea
The Civil Service System of The Republic of KoreaThe Civil Service System of The Republic of Korea
The Civil Service System of The Republic of KoreaRidho Fitrah Hyzkia
 
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019Ridho Fitrah Hyzkia
 
Manajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
Manajemen Media Sosial Instansi PemerintahManajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
Manajemen Media Sosial Instansi PemerintahRidho Fitrah Hyzkia
 
Hoax dan tanggungjawab sosial media pers
Hoax dan tanggungjawab sosial media persHoax dan tanggungjawab sosial media pers
Hoax dan tanggungjawab sosial media persRidho Fitrah Hyzkia
 
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual CurrencyKebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual CurrencyRidho Fitrah Hyzkia
 
Indonesia Digital Landscape 2018
Indonesia Digital Landscape 2018 Indonesia Digital Landscape 2018
Indonesia Digital Landscape 2018 Ridho Fitrah Hyzkia
 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Ridho Fitrah Hyzkia
 
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017Ridho Fitrah Hyzkia
 
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan PolitikAda Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan PolitikRidho Fitrah Hyzkia
 
Merekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce IndonesiaMerekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce IndonesiaRidho Fitrah Hyzkia
 
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk NegeriKH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk NegeriRidho Fitrah Hyzkia
 
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi  Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi Ridho Fitrah Hyzkia
 
The Global Competitiveness Report 2016-2017
The Global Competitiveness Report 2016-2017The Global Competitiveness Report 2016-2017
The Global Competitiveness Report 2016-2017Ridho Fitrah Hyzkia
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Ridho Fitrah Hyzkia
 

More from Ridho Fitrah Hyzkia (20)

The Civil Service System of The Republic of Korea
The Civil Service System of The Republic of KoreaThe Civil Service System of The Republic of Korea
The Civil Service System of The Republic of Korea
 
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
 
Manajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
Manajemen Media Sosial Instansi PemerintahManajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
Manajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
 
Media sosial dan hoax
Media sosial dan hoaxMedia sosial dan hoax
Media sosial dan hoax
 
Hoax dan tanggungjawab sosial media pers
Hoax dan tanggungjawab sosial media persHoax dan tanggungjawab sosial media pers
Hoax dan tanggungjawab sosial media pers
 
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual CurrencyKebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
 
Indonesia Digital Landscape 2018
Indonesia Digital Landscape 2018 Indonesia Digital Landscape 2018
Indonesia Digital Landscape 2018
 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
 
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
 
Why indonesia & Why Now
Why indonesia & Why NowWhy indonesia & Why Now
Why indonesia & Why Now
 
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan PolitikAda Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
 
E-book Milenial
E-book MilenialE-book Milenial
E-book Milenial
 
Merekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce IndonesiaMerekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce Indonesia
 
Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018
 
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk NegeriKH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
 
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
 
Hasil Survey Keanekaragaman
Hasil Survey KeanekaragamanHasil Survey Keanekaragaman
Hasil Survey Keanekaragaman
 
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi  Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
 
The Global Competitiveness Report 2016-2017
The Global Competitiveness Report 2016-2017The Global Competitiveness Report 2016-2017
The Global Competitiveness Report 2016-2017
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (13)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

pelayanan publik dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan sosial