SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Dasar%Hukum:%
!  UU"25/2009"
!  Perpres"76/2013"
!  Permenpan"24/2014"
!  Permenpan"5/2015"
Kewajiban:%
!  Tunjuk"Pengelola;"
!  Susun"mekanisme"dan"prosedur;"
!  Selesaikan"pengaduan;"
!  Salurkan"pengaduan"bukan"kewenangan;"
!  Catat"dan"buat"laporan"berkala;"
!  Pantau"dan"evaluasi"
Sarana:%
!  Informasi"tata"cara"pengaduan;"
!  Form"Pengaduan;"
!  Kotak"Pengaduan;"
!  Media"lain"(telepon,"sms,"email,"
web,"dll)"
SDM:%
!  Kompeten;"
!  Dari"lingkungan"penyelenggara;"
!  Struktural"dan"fungsional;"
!  Pembinaan"
PENGELOLAAN%
PENGADUAN%
WAJIB!%
Pelaporan,%Pemantauan,%dan%Evaluasi:%
!  Pengelola"""menyusun"dan"melaporkan"pengelolaan"
pengaduan"kepada"penyelenggara"secara"berkala;"
!  Penyelenggara"""memantau"dan"evaluasi"pengelolaan"
pengaduan"
!  Hasil"pemantauan"dan"evaluasi"wajib"diQndak"lanjuQ"oleh"
penyelenggara"
Prinsip%Penyelesaian:%
!  Cepat,"tepat,"terQb,"tuntas"dan"dapat"
dipertanggung"jawabkan;"
!  Penyelenggara"wajib"menunjuk"pelaksana"
atas"pelaksanaan"Qndak"lanjut;"
!  Selesai"paling"lambat"60%hari"sejak"berkas"
dinyatakan"lengkap"
Pengelolaan"
Pengaduan"K/L/D" SP4N"
Sistem%Pengelolaan%Pengaduan%Pelayanan%Publik%Nasional%
(SP4N)%
Definisi"
Sistem"Pengelolaan"
Pengaduan"Pelayanan"
Publik"Nasional"(SP4N)"
adalah"integrasi"
pengelolaan"pengaduan"
pelayanan"publik"secara"
berjenjang%pada"seQap"
penyelenggara"dalam"
kerangka"sistem"
informasi"pelayanan"
publik.""
Instrumen"Resmi"
SP4NXLAPOR!"(Layanan"
Aspirasi"dan"Pengaduan"
Online"Rakyat)"
Berbasis"teknologi,"
mudah"dipantau,"dapat"
berinteraksi"antar"
lembaga"di"berbagai"
jenjang"
GraQs;"Qdak"perlu"
instalasi;"dapat"
memanfaatkan"saluran"
yang"sudah"ada;"mudah"
diintegrasikan"
"
"
Pengembang"SP4N"
"
"
Kemenpan"RB"
(Koordinator)"
"
"
Kantor"Staf"Presiden"
(Pengawasan"Program"
Prioritas"Nasional)"
"
"
Ombudsman"RI"
(Pengawas"Pelayanan"
Publik)"
"
SISTEM%PENGELOLAAN%PENGADUAN%
PELAYANAN%PUBLIK%NASIONAL%(SP4N)%
Sumber:"Lampiran"Permenpan"3/2015"tentang"RoadMap"Pengembangan"Sistem"Pengelolaan"Pengaduan"
Pelayanan"Publik"Nasional"
Kondisi'SP4N'yang'Diharapkan!
•  Seluruh!pengelolaan!pengaduan!pelayanan!publik!terintegrasi!
dengan!aplikasi!LAPOR!!
•  Pengelola!pengaduan!pelayanan!publik!yang!terlatih'dan'
kompeten.!!
•  Seluruh!pengelola!pengaduan!memiliki!mekanisme!dan!prosedur!
yang!transparan'dan'akuntabel.!!
•  Masyarakat!mempunyai!kesadaran!akan!partisipasi!dan!
pentingnya!pengaduan.!
•  Penggunaan!teknologi'informasi'yang!luas!dan!terkini!dalam!
pengelolaan!pelayanan!publik.!!
INTEGRASI% SINERGI% KESINAMBUNGAN%
Seluruh%K/L/D%/Satker/OPD%
Dapat"menyelesaikan"satu"atau"lebih"
permasalahan"secara"bersinergi"antar"
lembaga"pusat"maupun"daerah"serta"
lintas"sektor"secara"bersamaXsama"
sehingga"penyelesaian"dapat"bersifat"
menyeluruh"TERPADU"dan"TUNTAS"
Penyelesaian%Kasus%
KasusXkasus"diselesaikan"secara"utuh"
menyangkut"kasus"itu"sendiri"maupun"akar"
masalah"yang"melingkupinya,"serta"
penyelesaian"yang"berkesinambungan"
dengan"keterkaitannya"dengan"kasus"lain"
atau"hal"lain"yang"mempengaruhinya"
"
Referensi%Benchmarking%
Sebagai"referensi"pembanding"antar"K/L/
D/Satker/OPD"
"
Referensi%Kebijakan%
Sebagai"Referensi"perbaikan"kebijakan"
layanan"maupun"kebijakan"program"di"
masingXmasing"K/L/D/Satker/OPD"maupun"
kebijakan"secara"nasional"baik"untuk"
Presiden""(Pemerintah)maupun"Parlemen"
Menyatukan%Sistem%
Seluruh"kanal"pengaduan"baik"yang"berbasis"
IT"maupun"yang"konvensional"di"seluruh"K/
L/D"termasuk"satker"dan"OPD"terhimpun"
dan"terkoneksi"ke"dalam"satu"sistem"IT","
tanpa"menghilangkan"sistem"IT"masingX
masing.!
"
Menyatukan%Mekanisme%
Seluruh"mekanisme,"prosedur,"SOP,"dan"
bisnis"proses"terintegrasi"dalam"mekanisme"
besar"SP4N"dengan"tetap"mengakomodasi"
SOP"khusus"seQap"K/L/D"yng"terikat"aturan"
khusus."
"
3%Kata%Kunci%Konsep%Baru%LAPOR!%sebagai%Instrumen%SP4N"
Latar"Belakang"Keterlibatan"Ombudsman"dalam"
Pengembangan"SP4N"
Meningkatnya"jumlah"laporan/
pengaduan"masyarakat"Qap"
tahunnya."Penguatan"SP4N"dapat"
mendorong"penyelesaian"
pengaduan"di"Qngkat"
penyelenggara."
Laporan"SP4NXLAPOR!"yang"
Qdak"mendapat"Qndak"lanjut"
sesuai"ketentuan"dapat"
diteruskan"dengan"mekanisme"
Ombudsman."
SIMPeL
Sumber!!Data!:!!SIMPeL!Ombudsman!RI"dalam"kurun"waktu"2011"sampai"dengan"Semester"I"2018.!
Dinamika!Laporan!Masyarakat!kepada!Ombudsman!RI!
Jumlah"Laporan"yang"
meningkat"akan"
mempengaruhi"Qngkat"
penyelesaian"Laporan"
oleh"Ombudsman"dan"
berdampak"pada"
kredibilitas"
Ombudsman"sendiri"
sebagai"lembaga"
pengawas"pelayanan"
publik."
Laporan"&"Surat"Tembusan"
Persentase!Kelompok!Instansi!Terlapor!
Persentase!Dugaan!Maladministrasi!
28,8%
20,4 %
15,9%
9,9%
9,7%
6,7%
5,4%
1,6%
0.9%
0,7%
Berpihak%
Penyalahgunaan%
Wewenang%
Penyimpangan%
Prosedur%
Diskriminasi%
Penundaan%Berlarut%
Tidak%Memberikan%
Pelayanan%
Tidak%Kompeten%
Permintaan%Imbalan%
Uang,%Barang%dan%Jasa%
Tidak%Patut%
Konflik%
KepenXngan%
Contoh!Pengaduan!yang!Ditangani!Ombudsman!
1.  Peredaran!vaksin!palsu!di!berbagai!daerah!
2.  Permasalahan!penerbitan!status!CnC!kepada!pemegang!Izin!
Usaha!Pertambangan!
3.  Pengawasan!terhadap!Sistem!Zonasi!dalam!Pendaftaran!
Peserta!Didik!Baru!(PPDB)!
4.  Pelayanan!ibadah!umroh!dan!haji!
5.  Pengawasan!terhadap!rekrutmen!CPNS!
6.  Konflik!kepemilikan!aset!berupa!lahan!antara!masyarakat!
dengan!instansi!pemerintah/TNI/perusahaan!perkebunan,!dsb.!
Kewenangan!Ombudsman!
(Pasal!8!UU!37/2008)!
#  Meminta!keterangan/penjelasan/klarifikasi,!memeriksa!keputusan/dokumen!
terkait!dengan!laporan.!
#  Memanggil!pihakZpihak!terkait!untuk!mendapatkan!keterangan/klarifikasi.!
#  Melakukan!mediasi'dan'konsiliasi!atas!permintaan!para!pihak.!
#  Membuat!rekomendasi!mengenai!penyelesaian!laporan,!termasuk!
rekomendasi!untuk!membayar!ganti!rugi/rehabilitasi!kepada!pihak!yang!
dirugikan.!
# Mengumumkan/publikasi!hasil!temuan,!kesimpulan!dan!rekomendasi.!
# Memberi!!saran!kepada!Presiden/Kepala!Daerah/Pimpinan!Penyelenggara!lain,!
guna!perbaikan/penyempurnaan!organisasi!atau!prosedur!pelayanan!publik.!
# Memberi!saran!kepada!DPR/D!atau!Presiden/Kepala!Daerah!guna!
penyempurnaan/perubahan'perundang<undangan!dalam!rangka!mencegah!
maladministrasi.!
Posisi!Ombudsman!dalam!SP4N!
•  Ombudsman!mengambil!peran!sebagai!pengawas!eksternal!sesuai!UU!37/2008,!UU!
25/2009,!dan!UU!23/2014;!
•  Keterlibatan!Ombudsman!dalam!SP4N!sejalan!dengan!target!RPJMN!2015Z2019!untuk!
mendorong!pembentukan!pengelola!pengaduan!internal!di!tiap!penyelenggara!
pelayanan!publik;!
•  Dalam!hal!integrasi!pengelolaan!pengaduan!berbasis!teknologi!informasi,!Ombudsman!
turut!serta!dalam!mengawasi!dan!menindaklanjuti!pengaduan!masyarakat!yang!tidak!
ditanggapi!oleh!Terlapor!dalam!kurun!waktu!tertentu.!
Pengendalian Program
Prioritas
Pengawas
Pelayanan Publik
Pembina
Pelayanan Publik
Manfaat!Pengelolaan!Pengaduan!
•  Masyarakat!dapat!menyampaikan!
keluhan!atas!permasalahan!pelayanan!
yang!dihadapi!
•  Penyelenggara!dapat!mengetahui!
kelemahan!dalam!pelaksanaan!
pelayanan!publik!melalui!masalah!
yang!disampaikan!
•  Menjadi!wadah!partisipasi!masyarakat!
menyampaikan!aspirasi!guna!
perbaikan!kualitas!pelayanan!publik!
Contoh!Perubahan!Kebijakan!Berbasis!Pengaduan!
•  Pemerintah"Kota"Surakarta"
!  Peraturan" Daerah" No." 9/2014" tentang" Penyelengaraan" Usaha" Pemondokan."
Muncul! setelah! adanya! aduan! dari! warga! terkait! pemondokan! yang! digunakan!
untuk!kegiatan!mesum;!
!  Perda" No." 1/2015" tentang" penyelenggaraan" Adminstrasi" Kependudukan." Muncul!
setelah!adanya!aduan!masyarakat!terkait!pungli!dan!keAdakpasAan!atas!prosedur!
pengurusan!administrasi!kependudukan;!
!  Peraturan"Walikota"Surakarta"No."15XA/2014"tentang"Pedoman"Pelaksanaan"Pajak"
Parkir." Muncul! setelah! adanya! aduan! masyarakat! terkait! penarikan! tarif! parkir!
yang!beragam;!
!  Perda" No." 4/2016" tentang" Penyelenggaraan" Warung" internet." Muncul! setelah!
adanya! aduan! masyarakat! terkait! Warung! Internet! yang! meresahakan!
masyarakat.!
TANTANGAN!PENGELOLAAN!PENGADUAN!
•  Sikap!apatis!masyarakat.!Tidak!yakin!
pengaduannya!ditindaklanjuti!dan!
diselesaikan!dengan!benar.!
•  Kekhawatiran!terganggunya!
keamanan!dan!kenyamanan!bila!
mengadukan!permasalahannya.!
•  Tidak!mengetahui!saluran!yang!tepat!
untuk!menyampaikan!pengaduan.!
•  Kendala!geografis,!waktu,!biaya,!dsb.!
JUMLAH'PENGADUAN'OMBUDSMAN''
DI'BEBERAPA'NEGARA!
NEGARA%
JUMLAH%
PENDUDUK%
PENGADUAN%KE%
OMBUDSMAN%
SWEDIA% 10,12"JUTA" 8.364"laporan"
AUSTRALIA% 24,59"JUTA" 41.301"laporan"
INDONESIA% 262"JUTA" 9.376"laporan"
NEGARA% RANKING%
SWEDIA% 6"
AUSTRALIA% 13"
INDONESIA% 96"
NEGARA% RANK% SCORE%
SWEDIA% 10" 81"
AUSTRALIA% 14" 80"
INDONESIA% 72" 66"
CORRUPTION%PERCEPTION%
INDEX%2017%
THE%EASE%OF%DOING%BUSINESS%2018%
PENGADUAN%2017%
PENGADUAN%BANYAK%BUKAN%BERARTI%KUALITAS%PELAYANAN%PUBLIK%BURUK,%%
PENGADUAN%SEDIKIT%BUKAN%BERARTI%KUALITAS%PELAYANAN%PUBLIK%BAIK%
100%%
0%%
Terhubung% Tidak%
25%%
75%%
Terhubung% Tidak%
40%%
60%%
Terhubung% Tidak%
83,3% 20,0%
31,3%
Kementerian/Lembaga% Pemerintah%Provinsi% Pemerintah%Kab/Kota%
Tingkat%KeakXfan% Tingkat%KeakXfan% Tingkat%KeakXfan%
Tingkat!Keterhubungan!dan!Keaktifan!Pemanfaatan!SP4NZLAPOR!!
(Review!Ombudsman!Tahun!2017!–!12!Kementerian/Lembaga,!20!Provinsi,!40!Kabupaten/Kota)!
Alasan%Tidak%Terhubung%dengan%LAPOR!bSP4N% Alasan%Tidak%AkXf%Menggunakan%LAPOR!bSP4N%
Hasil%Review%SP4N%2017%oleh%Ombudsman%RI%(lanjutan)%
MEKANISME,)TATA)CARA,)DAN)PETUNJUK)TEKNIS)PENGELOLAAN)PENGADUAN"
Note!:!!
Mayoritas! Unit! Pengelolaan! Pengaduan! pada! Tingkat! K/L! sudah! ada/dilengkapi! dengan! dokumen! mekanisme,! tata! cara! dan! juknis!
pengelolaan! pengaduan.! Sedangkan! pada! Angkat! Pemkab/Pemkot! sebagian! (50N60%)! sudah! melengkapi! unit! pengelolaan! pengaduan!
dengan!dokumen!mekanisme,!tata!cara!!dan!juknis!pengelolaan!pengaduan.!Sedangkan)pada);ngkat)pemprov)sebagian)besar)belum)ada)
mekanisme,)tata)cara)dan)juknis)pengelolaan)pengaduan.!
!
KeAadaan!dokumen!mengenai!mekanisme,!tata!cara!dan!juknis!pengelolaan!pengaduan!membuat!praktek!penyelenggaraan!pengelolaan!
pengaduan!khususnya!Andak!lanjut!pengaduan!Adak!berjalan!dengan!baik!
Apakah!mekanisme,!tata!cara,!dan!
petunjuk!teknis!penyelenggaraan!
pengelolaan!pengaduan!dipublikasikan!
kepada!masyarakat?!!
Hasil%Review%SP4N%2017%oleh%Ombudsman%RI%(lanjutan)%
Syarat!Utama!Pengelolaan!Pengaduan!yang!Baik!
1.  Komitmen!yang!kuat!dari!pimpinan!instansi!
2.  Mekanisme!pengelolaan!dan!penyelesaian!pengaduan!yang!efektif!
3.  Landasan!hukum!pengelolaan!pengaduan!yang!jelas!
4.  Monitoring!dan!evaluasi!rutin!oleh!Pembina!
5.  Mekanisme!reward!&!punishment!yang!konsisten!
6.  Kompetensi!SDM!pengelola!pengaduan!yang!baik!
7.  Sarana!pengelolaan!pengaduan!yang!memadai!
8.  Partisipasi!masyarakat!melalui!sosialisasi,!forum!konsultasi!publik,!dsb.!
Lembaga'Negara'Pengawas'Pelayanan'Publik'
Awasi,'Tegur,'Laporkan'!'
Kontak'Kami':'
Jl.'HR.'Rasuna'Said'Kav.'C<19''
Kuningan,'Jakarta'Selatan'12920'
Telepon:'(021)'2251.3737''
Fax:'(021)'5296.0904/05'

More Related Content

What's hot

Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
Dr. Zar Rdj
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Ardi Susanto
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Ardi Susanto
 
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
Anton Riyanto
 

What's hot (20)

Reformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktikReformasi birokrasi dalam praktik
Reformasi birokrasi dalam praktik
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.SiBab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
Bab 5 Administrasi Pembangunan Dosen Pengampu Dr. Bambang Kusbandrijo,M.Si
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desaPerlayanan terpadu pada pemerintahan desa
Perlayanan terpadu pada pemerintahan desa
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Agenda iii pkp-modul manajemen mutu-
Agenda iii pkp-modul manajemen mutu-Agenda iii pkp-modul manajemen mutu-
Agenda iii pkp-modul manajemen mutu-
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 344 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
4 jurnal bela negara kepeimpinan pancasila ndh 34
 
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
Makalah jpt pratama 2018 ketahanan pangan dan penyuluhan 2018
 
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH- SWASTA
 
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESAData IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
Data IDM 2021 untuk Indikasi SDGs DESA
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Tata Cara Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Penca...
 

More from Ridho Fitrah Hyzkia

More from Ridho Fitrah Hyzkia (20)

The Civil Service System of The Republic of Korea
The Civil Service System of The Republic of KoreaThe Civil Service System of The Republic of Korea
The Civil Service System of The Republic of Korea
 
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
Pemilu dan Turbulensi Politik 2019
 
Manajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
Manajemen Media Sosial Instansi PemerintahManajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
Manajemen Media Sosial Instansi Pemerintah
 
Media sosial dan hoax
Media sosial dan hoaxMedia sosial dan hoax
Media sosial dan hoax
 
Hoax dan tanggungjawab sosial media pers
Hoax dan tanggungjawab sosial media persHoax dan tanggungjawab sosial media pers
Hoax dan tanggungjawab sosial media pers
 
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual CurrencyKebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency
 
Indonesia Digital Landscape 2018
Indonesia Digital Landscape 2018 Indonesia Digital Landscape 2018
Indonesia Digital Landscape 2018
 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
 
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
 
Why indonesia & Why Now
Why indonesia & Why NowWhy indonesia & Why Now
Why indonesia & Why Now
 
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan PolitikAda Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
Ada Apa dengan Milenial? Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik
 
E-book Milenial
E-book MilenialE-book Milenial
E-book Milenial
 
Merekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce IndonesiaMerekam Data e-Commerce Indonesia
Merekam Data e-Commerce Indonesia
 
Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018Informasi APBN 2018
Informasi APBN 2018
 
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk NegeriKH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
KH. Hasyim Asyari - Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri
 
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...
 
Hasil Survey Keanekaragaman
Hasil Survey KeanekaragamanHasil Survey Keanekaragaman
Hasil Survey Keanekaragaman
 
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi  Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
Korupsi, Religiusitas dan Intoleransi
 
The Global Competitiveness Report 2016-2017
The Global Competitiveness Report 2016-2017The Global Competitiveness Report 2016-2017
The Global Competitiveness Report 2016-2017
 
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
Rancangan Teknokratik Pembangunan ASN 2020 - 2024
 

Recently uploaded

Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
miftamifta7899
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 

Pemanfaatan Pengaduan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik