Dokumen tersebut merupakan proposal tesis yang membahas tentang praktek talak diluar pengadilan agama serta implikasinya dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dokumen ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian.
1. Selamat Datang
UJIAN PROPOSAL TESIS
A L M A R I S
NIM. 220.020.013
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2022M/1442H
3. TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN
PENGUJI
Dr. Wisnarni, M.Pdi
Ketua Penguji
Dr. Yasni Efyanti, M.Ag
Penguji
Dr. Faizin, M.Ag
Penguji
Dr. H.Y. Sonafist, M.Ag
Penguji
Dr. Martunus Rahim, M.Ag
Penguji
4. PRAKTEK TALAK DILUAR PENGADILAN AGAMA SERTA IMPLIKASI
DALAM PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KABUPATEN
MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU
ALMARIS
NIM. 220.020.013
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2022M/1442H
5. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Membina rumah tangga yang kekal bukan perkara yang mudah, Tak jarang juga
rumah tangga yang telah dibangun sejak awal di tengah perjalanan mengalami perceraian yang
disebabkan oleh berbagai hal, seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor
perselingkuhan, perbedaan pandangan, dan poligami sehingga suami menjatuhkan talak kepada
istri. Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan
rumah tangga, Dalam ajaran Islam hukum asal talak itu sendiri adalah mubah, sebagaimana
dijelaskan dalam Q.S At-Talaq [65]:1, meskipun dibolehkan tetapi Allah swt membenci perbuatan
tersebut. Dalam fikih klasik, Jumhur ulama berpendapat bahwa hak talak mutlak pada suami,
kapan saja dan dimana saja seorang suami dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada
saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak. Menurut agama Islam perceraian dianggap jatuh
hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada isterinya baik secara jelas
maupun diungkapkan secara kiyasan.
6. Namun hal tersebut berbanding kontras dengan ketentuan perceraian dalam hukum positif di
Indonesia dimana talak tidak cukup dengan sang suami mengucapkan kata talak saja atau
kesepakatan keduanya untuk bercerai, tetapi tetapi talak dapat terjadi apabila melalui sebuah
prosedur hukum. Seperti ditegaskan Pasal 207 KUHPerdata, Pasal 39 ayat 1 UU No 1 th 1974
tentang perkawinan, Pasal 65 UU No.7 th 1989 tentang pengadilan agama, Pasal 115 KHI, Pasal 18
PP No 9 th 1975, PP RI No 45 th 1990 tentan izin perkawinan PNS. menyatakan bahwa perceraian
sah jika dilakukan dipengadilan melalui putusan hakim di pengadilan.
Dalam prakteknya tidak semua perceraian dilaksanakan di depan pengadilan, talak juga
dilakukan diluar pengadilan berdasarkan adat yang berlaku, seperti menjatuhkan talak kepada istri
secara langsung, melalui surat, atau melalui perantara orang lain. dan talak diluar pengadilan ini
marak terjadi di Kab. Muko-Muko. Ada berbagai alasan dilakukannya praktek talak diluar
pengadilan, diantaranya faktor ketidak tahuan orang dengan prosedur hukum tentang talak
dipengadilan, dan bisa juga disebabkan faktor ekonomi sehingga orang lebih memilih melakukan
perceraian diluar pengadilan. Perceraian seperti itu juga disebut dengan perceraian dibawah tangan,
yaitu perceraian yang ketentuannya sudah sesuai menurut hukum Islam tetapi tidak diakui secara
negara , hal tersebut tentu menimbulkan masalah tersendiri bagi pasangan yang bercerai. sehingga
hal tersebut perlu diteliti untuk menemukan solusi dari permasalah yang ada.
7. Penelitian mengenai talak sebenarnya sudah dilakukan di berbagai negara didunia, seperti
Stiles dalam jurnal Cambridgecore Volume 75 issue 4 (2012) dari negara Afrika dengan fokus
penelitian pada perceraian wanita muslim di pedesaan Zanzibar Afrika, dari negara Malaysia
Sarifah Zaleha Sayed Hassan (1986) dalam Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia
Volume 1 No.2 dengan fokus perceraian wanita muslim di Keddah, dan penelitian terbaru oleh
Djawas (2021) dari Indonesia dalam jurnal Ahkam Volume 21 Nomor 1 dengan fokus penelitian
pada aturan dalam menekan angka perceraian di Indonesia. Meskipun sudah pernah dilakukan
penelitian tentang perceraian atau talak sebagaimana di jelaskan, namun diantara penelitian
tersebut hanya membahas talak secara umum. Berbeda dengan penelitian tersebut penelitian ini
lebih fokus pada praktek talak diluar pengadilan serta impikasinya dalam perspektif sosiologi
hukum Islam di Kabupaten Mokomuko.
Kabupaten Mukomuko dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan di Kabupaten
Mukomuko banyak dijumpai kasus praktek talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya
dengan cara mengirim surat, menyampaikan kepada keluarga, atau mengatakan secara langsung
kata talak kepada istrinya, hal ini peneliti ketahui karena peneliti pernah menangani kasus-kasus
seperti itu di Kabupaten Mukomuko, sehingga peneliti sudah paham betul akan praktek serupa di
tengah masyarakat.
8. Praktek talak diluar pengadilan di pilih sebagai fokus penelitian dikarenakan praktek talak tersebut
selalu menyisakan persoalan yang tidak terselesaikan yang menimbulkan kerugian kepada kedua pihak
yang bercerai baik pada pihak mantan suami yang tidak bisa melakukan pernikahan lagi secara negara, di
akibatkan perceraian diluar pengadilan tidak di akui secara negara. Di sisi lain permasalah yang sama
juga di rasakan oleh mantan istri, ditambah lagi adanya kelalain pemenuhan hak-hak istri dan anak
setelah dilakukan perceraian diluar pengadilan, kesemuaan fenomena tersebut mendorong peneliti untuk
melakukan penelitian lebih jauh.
Mendukung penelitian yang akan dilakukan peneliti, berdasarkan hasil observasi awal yang
dilakukan oleh peneliti, terdapat pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Februari
2010 sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah sehingga karenanya pernikahan tersebut
sah secara hukum. Pada awal bulan Juni 2018 mulai timbul pertengkaran yang mana disebabkan oleh
masalah ekonomi, selama terjadi pertengkaran, suami telah mengucapkan talak tiga kali. Permasalahan
timbul setelah perceraian diluar pengadilan, dimana terabaikannya hak anak dan istri setelah perceraian,
serta tidak bisanya pasangan tersebut menikah secara negara karena status keduanya masih suami istri.
Berdasarkan uraian tersebu peneliti tertarik meneliti dengan judul “Praktek Talak Diluar
Pengadilan Agama Serta Implikasi Dalam Persepektif Sosiologi Hukum Islam Di Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu”.
9. B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah maka dapat di identifikasi
beberapa masalah terkait pelaksanaan praktek talak diluar pengadilan sebagai
berikut:
1. Adanya praktek talak diluar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat
Mukomuko.
2. Tidak adanya kepastian hukum atas suami dan istri terhadap talak yang terjadi
antara keduanya secara negara.
3. Tidak ada kepastian hukum atas hak istri dan anak sebagai tanggung jawab suami
pasca talak dilakukan.
10. C. Fokus Penelitian
Putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat disebabkan oleh beberapa
hal, yakni kematian, gugatan bahkan melalui talak dipengadilan ataupun diluar
pengadilan. Praktek talak diluar pengadilan dijadikan fokus penelitian karena prakteknya
bisa ditemukan diberbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Mukomuko
Provinsi Bengkulu. Salah satu wilayah di Kabupaten Mukomuko yang banyak dijumpai
praktek talak diluar pengadilan adalah Kecamatan Kota Mukomuko oleh sebab itu
kecamatan tersebut peneliti jadikan objek penelian, maraknya praktek talak diluar
pengadilan di Kecamatan Kota Mukomuko meninggalkan permasalahan tersendiri
ditengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu sangat perlu (urgen) dilakukan penelitian
lebih mendalam mengenai implikasi yang ditimbulkan dari adanya praktek talak diluar
pengadilan tersebut dengan pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai langkah
antisipatif terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek tersebut.
11. D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah:
1. Bagaimana fenomena praktek talak diluar pengadilan di Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya talak diluar diluar pengadilan di
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
3. Bagaimana implikasi talak diluar pengadilan dalam perspektif sosiologi hukum
islam di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu?
12.
13. F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun
secara praktis sebagai berikut ini :
Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu
hukum Islam khususnya bidang munaqahat fokusnya pada Ahwal Syakhsiyyah
Hukum Keluarga. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi literatur
hukum Islam dan menjadi acuan bagi peneliti- peneliti lainnya dalam melakukan
penelitian yang berkaitan praktek talak diluar pengadilan.
Manfaat secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi
pengadilan agama selaku penegak hukum Islam. Selanjutnya bagi masyarakat
penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang fenomena praktek
talak diluar pengadilan, faktor penyebabnya dan implikasi yang timbul dari adanya
praktek talak diluar pengadilan.
14. G. Defenisi Operasional
Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah maka perlu didefenisikan operasional terkait
judul penelitian sebagai berikut:
Praktek
Talak Diluar
Pengadilan
Dalam KBBI Kata “praktek” secara etimologi atau bahasa terdiri dari dua suku
kata “prak” dan “tek” yang merupakan kata tidak baku dari kata “praktik” yang
berarti tindakan. Sedangkan secara terminologi atau istilah praktek merupakan
suatu tindakan (over behaviour) yang dilakukan atas dasar teori yang ada.
Talak berasal dari kata Ithlaq secara etimologi berarti melepaskan ikatan dan
meninggalkan sedangkan secara terminologi atau istilah talak adalah melepaskan
ikatan pernikahan atau menghilangkan ikatan pernikahan seketika dengan lafazh
tertentu. Talak diluar pengadilan adalah talak yang dilakukan oleh suami
terhadap istri tampa mengikuti prosedur hukum atau ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan dimana talak tidak dilakukan
dihadapan pengadilan agama.
15. Sosiologi
Hukum
Islam
Sosiologi Berasal dari bahasa
latin“socius” yang berarti
kawan;
Yunani“Logos” yang berarti pikiran atau
ilmu pengetahuan
Kata hukum secara etimologi atau bahasa kata hukum berasal dari bahasa Arab ‘hukmu’ (mufrad) –
‘ahkam’ (jama’) yang diderivasikan dari kata kerja ‘hakama-yahkumu-hukm’ yang berarti al-
qadha` bi al-’adl, yakni memutuskan perkara dengan adil. Sedangkan pendapat lain menyatakan
hukum (Recht) dalam bahasa Belanda derivasi dari terma recht memiliki makna keadilan.
Jadi secara secara terminologi atau istilah sosiologi merupakan ilmu
tentang sifat, prilaku dan perkembangan masyarakat
Kata Islam secara etimologi berasal dari kata turunan “salama” yang berarti patuh dan memiliki akar kata tersusun
dari huruf sin lam mim yang juga memiliki makna tidak tercela. Kata Islam juga berasal dari kata Aslim, Aslam,
Salimun yang memiliki arti damai, selamat dan suci. Secara terminologi atau istilah Islam adalah agama yang
ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw bersumber dari al-qur’an dan hadist.
suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis yaitu mempelajari hubungan
timbal balik antara hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, dan Ijmak
para ulama sebagai peristiwa atau gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.
16. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan
logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai
ilmu pengetahuan tentang masyarakat (Nasrullah, 2016:7). Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum
dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum
Sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang mengkaji fenomena-fenomena hukum yang ada di
masyarakat. Sosiologi hukum juga dapat diartikan sebagai sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang
secara analitis yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-
gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa
manusia patuh pada hukum dan mengapa gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain
yang memengaruhinya (Sukanto, 2005:11). Oleh sebab itu, pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada
keberlakuan empirik atau faktual dari hukum yang tidak mengarah langsung kepada hukum sebagai sistem
konseptual melainkan pada keyataan sistem kemasyarakatan dari sudut pandang ilmu sosial yang didalamnya
hukum memerankan peranan utama (Suadi, 2018:15).
A. Sosiologi Hukum Islam
17. Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah firman
Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik
mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjamahan dari
term Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari’at dan fikih. Islamic Law
(hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap
sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian
syari’at. Dengan demikian, perkataan “Hukum Islam” adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan
makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari’at Islam (Rifa’I, 1990:5).
Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum
Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas
praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-
gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.
Robert B. Seidman sebagai salah seorang ahli sosiologi hukum dalam teorinya tentang the law of the non
transferability of law, terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga
komponen tersebut meliputi lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan dan pemegang peran
(Rahardjo, 2003:27). Jadi, dari pemaparan sosiologi Oleh karena penelitian ini termasuk dalam penelitian
yuridis-sosiologis pada kajian hukum islam, maka sudah tentu pula teori yang digunakan adalah teori sosiologi
hukum Islam.
18. B. Talak
Secara etimologi talak berasal dari akar kata al-ithlaq yang berarti melepas atau meninggalkan.
Sedangkan secara terminologi, talak artinya melepas ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu
keadaan (hal) atau finansial dengan akad (lafz) tertentu (Sabiq, 2004:500).
1. Pengertian Talak
2. Talak Dalam Islam
Secara etimologi talak berasal dari akar kata al-ithlaq yang berarti melepas atau meninggalkan.
Sedangkan secara terminologi, talak artinya melepas ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu
keadaan (hal) atau finansial dengan akad (lafz) tertentu (Sabiq, 2004:500). Talak dalam Islam adalah ketika
suami menyatakan lafaz talak kepada istrinya maka jatuhlah talak secara syar’i. Talak dibenarkan oleh
agama, dan hukum asalnya adalah mubah sebagaimana sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Talaq [65]:1.
Meskipun dibolehkan namun talak sendiri merupakan sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah swt.
Sebagaimana hadits rasulullah saw.
Tidaklah Allah swt menghalalkan sesuatu tetapi paling dibenci-Nya selain talak. (H.R Ibnu Majah).
19. C. Dasar Hukum Talak
Adapun sumber dasar hukum talak tersebut di uraikan sebagai berikut:
1. Al-Qur’an
dijelaskan pada Q.S an-Nisa [4]:20-21:
ۡ
نِإ َو
ۡ
مُّتدَرَأ
َۡلاَدبِتٱس
ۡ
جوَز
َۡانَكَّم
ۡ
وَز
ۡ
ج
ۡ
متيَتاَء َو
ۡ
َدحِإ
َّۡنهٰى
ا ٗ
ارَطنِق
َۡ
لَف
ۡ
واذخأَت
ۡ
هنِم
ۡ
اًَۡٔيش
ۡ
َأ
ۥَهنوذخأَت
اٗنَٰتهب
ا ٗ
مثِإ َو
اٗينِبُّم
٢٠
َۡفيَك َو
ۥَهنوذخأَت
ۡ
دَق َو
ٰۡ
ىَضفَأ
ۡ
مكضعَب
ٰۡ
ىَلِإ
ۡ
ضعَب
َۡنَذخَأ َو
منكِم
اقَٰثيِم
اٗيظِلَغ
٢١
20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan
kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari
padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta
dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? 21. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-
isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S an-Nisa [4]:20-21).
20. 2. Hadis
Selain dasar hukum talak yang bersumber dari al-Qur’an juga terdapat dasar hukum talak yang berasal dari
hadis Nabi Muhammad saw, seperti berikut.
ۡ
َضغبَأ
ِۡل َ
لَحال
ىَلِإ
ۡ
ِ َّ
اّلل
ىَلاَعَت
َۡ
لَّالط
ۡ
ق
Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.” (H.R Abu Daud: 2178).
21. 3. Undang-Undang
berikut dasar hukum talak berdasarkan Undang-undang:
a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Pasal 207
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 39, 40 dan 41
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65, 66 dan 67
d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasa; 114, 115, dan 116
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Ayat (1)
e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 18
22. D. Hukum Talak
Dalam ajaran Islam hukum asal talak itu sendiri adalah mubah (boleh saja dilakukan), sebagaimana
dijelaskan dalam Q.S At-Talaq [65]:1. Namun di kalangan ulama berbeda pendapat tentang hukum talak.
Kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa talak itu boleh dilakukan, hal ini
didasarkan nash firman Allah Q.S At-Talaq [65]:1, juga atas dasar nabi Muhammad saw
menalak Hafshah, bukan karena adanya kecurigaan, juga bukan karena usianya telah
tua.
Mazhab Hanafi
Jamhur (Mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali)
Kalangan ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah membagi hukum
talak dalam empat kategori hukum, yaitu wajib talak, haram talak, sunnah
talak dan makruh talak,
23. Jamhur (Mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hambali)
Wajib Talak
Haram Talak
Sunnah Talak
Makruh Talak
karena alasan syiqaq (percekcokan terus-menerus antara suami istri), takut terjerumus
kedalam perbuatan yang dilarang Allah, talak muli' (suami meng-Ila’ istrinya) sesudah
waktu empat bulan tidak kembali. cacat yang dialami oleh salah satu pihak yang pihak
lain tidak merasa senang dengan sebab cacat tersebut
Haram di jatuhkan pada saat istri haid atau masa sejenisnya seperti masa nifas dan
sewaktu suci setelah dicampuri, merugikan kedua belah pihak, talak bid’i
Istri memiliki mulut yang kasar, istri mengabaikan kewajiban teradap Allah, suami
tidak dapat menjalankan kewajiban pada istri (nafkah batin), Shiqaq
makruh dijatuhkan kepada istrinya yang baik-baik, jujur, dan dapat dipercaya, talak
juga menjadi makruh jika sangsuami memiliki keinginan untuk kawin atau dia
mengharapkan keturunan dari perkawinan, dan istrinya tidak menyebabkan tidak
melaksanakan ibadah wajib, dan sang suami juga yakin bahwa setelah perceraian ia
tidak akan terjerumus kedalam perbuatan zina
25. E. Rukun Talak
Mengenai rukun talak terjadi ikhtilaf (perbedaan pendapat) diantara ulama, yaitu:
26. F. Syarat Talak
Mengenai syarat talak terjadi ikhtilaf (perbedaan pendapat) diantara ulama, yaitu:
27. G. Macam Macam Talak
Macam-macam talak dapat di ketegorikan sebagai berikut:
28. G. Talak Diluar Pengadilan
Terminologi talak di luar peradilan merupakan istilah populer untuk menyebut putusnya suatu
ikatan pernikahan antara suami isteri yang tidak melalui proses sidang peradilan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
I. Cerai Di Pengadilan Cerai Talak
Cerai Gugat Dimana suami yang ingin menjatuhkan talak mengajukan
surat ke pengadilan Agama
Dimana Istri mengajukan Gugatan Perceraian dengan
alasan tertentu kepengadilan agama
Tidak di Beri Nafkah
Sumi di Penjaran 5 Th
Perzinahan dll
29. H. Penelitian Terdahulu
Muhammad Isa dalam Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2 No. 1 Tahun
2014, dengan judul : Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah
Aceh Besar).
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Isa dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat
ini adalah sama-sama mengkaji fenomena praktek perceraian di luar pengadilan, sedangkan perbedaannya
adalah Muhammad Isa memfokuskan pada faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan
sedangkan peneliti menfokuskan pada pandangan hukum positf dan hukum Islam terhadap praktek talak
diluar pengadilan dan implikasi nya.
31. BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan field research. Penelitian field research adalah
penelitian dimana peneliti terjun langsung kekancah tempat terjadinya peristiwa. Dalam hal ini peneliti akan
terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data tentang praktek talak diluar pengadilan serta
implikasinya dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Muko-Muko. Kab. Muko-Moko Provinsi
Bengkulu.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis- sosiologis (sosio-legal approach) yaitu suatu
studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku
dalam wujud pranata sosial atau intuisi sosial, kajian hukum yang mengonsepkan dan menteorikan hukum
sebagai gejala sosial yang positif dan empiris.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
32. C. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah praktek talak diluar pengadilan serta implikasinya dalam perspektif sosiologi
hukum Islam di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
Objek penelitian ini adalah masyarakat pelaksana atau korban dari praktek talak diluar pengadilan di
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
D. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari, jenis data primer dan jenis data sekunder.
data primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan data sekunder adalah data
pendukung.
Data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi dan
wawancara pada beberapa responden yang dianggap
mengetahui data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni
orang pelaksana atau korban praktik talak diluar pengadilan,
yaitu: Suami, Istri, orang tua/wali, orang adat, tokoh
masyarakat, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Mukomuko
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari dalil-dalil
yang bersumber dari al-Qur’an, Hadist, Qiyas, dan Ijtimaq Ulama, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan
fokus penelitian.
33. E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan metode lapangan (Field
Research) dan metode kepustakaan (Library Research). Penelitian lapangan (field research)
merupakan penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala. Peneliti
melakukan observasi dan interview dengan informan untuk memperoleh data praktek talak
diluar pengadilan serta implikasinya dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Muko-Muko Kab.
Muko-Moko Provinsi Bengkulu. Sedangkan metode kepustakaan (Library Research) adalah
pengumpulan data berupa teori-teori dengan mencari data-data yang bersumber dari buku-
buku, jurnal, majalah dan data kepustakaan lain. Data kepustakaan yang peneliti maksud dalam
penelitian ini adalah data yang bersumber dari dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur’an, Hadist,
Qiyas, dan Ijtimaq Ulama.
Observasi yang dilakukan dengan melihat peristiwa praktek talak diluar pengadilan pada lokasi
penelitian
Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur pada responden yang telah ditentukan yaitu:
pelaku talak (suami/istri), tikoh adat/ masyarakat, kepadesa, Hakim pengadilan agama Kab. Mukomuko.
34. F. Analisis Data
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari
hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya di
informasikan kepada orang lain. Untuk menarik kesimpulan akhir menggunakan teknik triangulasi data
yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain kemudian data tersebut disajikan dan dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.
35. G. Keabsahan Data
Keabsahan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan dan dengan
teknik trianggulasi. Dalam mengumpulkan data dan menganalisa penelitian peneliti meningkatkan
ketekunan begitu juga hal nya dengan teknik keabsahan data terianggulasi yang peneliti gunakan adalah
triangulasi teori, yaitu cara penelitian terhadap topik yang sama dengan menggunakan teori yang berbeda
dalam menganalisa data. Serta mengkonfirmasi temuan kepada pembimbing thesis.
