Materi tentang perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung

1. • Tema: Hukum dan Perjanjian dalam konteks Pernikahan
• Topik: Kekuatan Hukum Perjanjian Pranikah
• Judul: Kekuatan Hukum Perjanjian Pra Nikah Yang Dibuat Dihadapan
Notaris Setelah Pernikahan Berlangsung
• Rumusan Masalah:
• Bagaimana konsep dari dilakukannya perjanjian pranikah dihadapan
notaris setelah pernikahan dilangsungkan?
• Bagaimana wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian
pra nikah yang dibuatnya?

2. Latar Belakang
• Manusia sebagai makhluk individu memiliki kehidupan batin yang
menyendiri, tetapi sebagai makhluk sosial ia tidak dapat dipisahkan
dari masyarakat karena manusia selalu lahir, hidup, berkembang dan
mati dalam suatu komunitas, hidup berdampingan dengan sesamanya
dan melahirkan keturunan melalui perkawinan.

3. • Dalam lembaga pernikahan, masyarakat kita sejak dahulu mengenal
adanya pencampuran harta pernikahan. Percampuran itu terjadi
terhadap harta yang akan mereka peroleh sepanjang pernikahan. Pada
awalnya kedua mempelai tidak pernah memperdebatkan harta milik
masing- masing. Prinsip saling percaya dan pengertian adalah dasar
pemersatu dari pernikahan.

4. • Menurut hukum adat di Indonesia, pernikahan bukan hanya
pertunangan sipil, tetapi juga pertunangan adat, serta ikatan
kekerabatan dan ketetanggaan. Dengan demikian, terbentuknya ikatan
pernikahan tidak hanya mempengaruhi hubungan keperdataan seperti
hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, status anak, hak dan
kewajiban orang tua, tetapi juga hubungan dengan adat istiadat,
warisan, kerabat, serta menyangkut upacara- upacara adat dan
keagamaan.

5. • Dalam pandangan masyarakat, pernikahan merupakan tali ikatan yang melahirkan
keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat memerlukan landasan yang kuat dan kokoh sebagai titik
tolak masyarakat yang adil dan makmur, dan hal ini ditentukan oleh undang-
undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Sebagai mana
tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan bahwa : “Perrkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”

6. • Di dalam suatu pernikahan masalah harta pernikahan sering kurang
mendapat perhatian oleh sepasang suami isteri. Sebab mereka dalam
melaksanakan sebuah pernikahan itu adalah untuk selama-lamanya.
Mereka mengira pernikahan mereka akan langgeng, tidak akan ada
masalah, dan bahwa kehidupan serta hubungan suami istri akan selalu
berjalan sesuai keinginan mereka. Sehingga mereka tidak
mempersoalkan hak seseorang terhadap hak yang lain.

7. • Pembatasan atas apa yang menjadi milik suami, apa yang menjadi
milik istri, dan apa yang menjadi milik mereka bersama tidak menarik
perhatian mereka. Namun, jika pernikahan ternyata tidak berjalan
seperti yang diharapkan dan kemudian pasangan itu berpisah, maka
hak masing-masing akan dipertanyakan, terutama mengenai
pembagian harta pernikahan. Masalah ini akan berbeda jika suami dan
istri membuat perjanjian pra nikah sebelum menikah, untuk
memperjelas pemisahan harta, yang mengurangi masalah atau konflik
yang biasanya muncul dalam perceraian.

8. • Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon
pasangan pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan, di mana isi
perjanjian yang dibuat mengikat hubungan pernikahan di antara
pasangan tersebut. Perjanjian pranikah menurut Undang-Undang
Perkawinan dapat diajukan oleh pasangan suami-istri atas persetujuan
bersama secara tertulis pada waktu atau sebelum pernikahan
berlangsung.

9. • Pada intinya isi dari perjanjian pranikah diserahkan sepenuhnya pada
kehendak pasangan suami istri tersebut namun dengan batasan bahwa
isi dari perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan syarat sahnya
suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

10. • Dalam hal mengenai pembuatan perjanjian pranikah pun terdapat syarat-
syarat dalam pelaksanaannya yang harus diperhatikan demi keabsahan dari
perjanjian pranikah. Syarat tersebut diatur antara lain ialah bahwa
perjanjian pranikah harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum
pernikahan berlangsung, serta berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.
Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan surat nikah, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta
tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

11. • Keberadaan ketentuan ini pada sisi lain seringkali menjadi hambatan bagi
beberapa pihak suami dan istri yang ingin melakukan perjanjian pranikah
setelah melakukan pernikahan. Dengan demikian, pemahaman tentang
“Kekuatan Hukum Terhadap Harta Pernikahan dalam Akta Perjanjian
Kawin,” menjadi penting dalam konteks yang sangat beragam ini. Penelitian
dan diskusi tentang topik ini akan membantu menjaga keseimbangan antara
nilai-nilai tradisional dan perkembangan modern dalam hal hukum
pernikahan dan harta pernikahan dengan tetap menghormati
keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia.

12. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini :
a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi konsep dilakukannya perjanjian pranikah yang dibuat
dihadapan Notaris setelah pernikahan berlangsung.
b. Untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian pranikah yang
dibuatnya
c. Untuk menemukan, mengenali dan menggambarkan masalah atau hambatan yang mungkin timbul
dalam penerapan Akta pranikah.
d. Untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan terutama dalam konteks
akta pranikah.

13. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini :
a. Manfaat teoritis :
1. Penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan dalam memahami legalitas
perjanjian kawin yang dibuat pada masa pernikahan
2. Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum dengan pemahaman yang lebih
dalam tentang hukum pernikahan dan harta pernikahan di Indonesia. Hal ini akan
menjadi tambahan penting bagi bidang studi hukum pernikahan

14. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini :
b. Manfaat Praktis :
1. Dapat menjadi pemahaman yang lebih baik untuk pasangan yang akan
menikah tentang pentingnya perjanjian pranikah, hak dan kewajiban mereka
dan bagaimana mengelola harta pernikahan.
2. Dapat memberikan panduan praktis bagi individu yang ingin membuat akta
perjanjian pranikah, serta bagi para professional hukum, notaris atau konsultan

15. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini :
b. Manfaat Praktis :
1. Dapat menjadi pemahaman yang lebih baik untuk pasangan yang akan
menikah tentang pentingnya perjanjian pranikah, hak dan kewajiban mereka
dan bagaimana mengelola harta pernikahan.
2. Dapat memberikan panduan praktis bagi individu yang ingin membuat akta
perjanjian pranikah, serta bagi para professional hukum, notaris atau konsultan

16. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini :
b. Manfaat Praktis :
1. Dapat menjadi pemahaman yang lebih baik untuk pasangan yang akan
menikah tentang pentingnya perjanjian pranikah, hak dan kewajiban mereka
dan bagaimana mengelola harta pernikahan.
2. Dapat memberikan panduan praktis bagi individu yang ingin membuat akta
perjanjian pranikah, serta bagi para professional hukum, notaris atau konsultan

17. Kerangka
Konseptual

18. Metode Penelitian :
1. Jenis Penelitian :
Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini
adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative
law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku
hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Metode penelitian hukum
normatif ini juga bisa disebut dengan penelitain hukum doktriner atau
penelitain kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena
penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga
penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan
hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder
pada perpustakaan.

19. Metode Penelitian :
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan
menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang
sedang dihadapi terutama terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan
Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 .
Pendekatan perundang- undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari ketentuan yang
lain seperti Putusan Mahkamah Konstitusi mo. 69/PUU – XIII/2015 mengenai permohonan
dilangsungkannya Perjanjian Pra Nikah setelah Pernikahan berlangsung.

20. Metode Penelitian :
3. Jenis dan Sumber Data
• Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa
dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan
permasalahan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menulusuri
dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan
yang dibutuhkan oleh peneliti.

21. Metode Penelitian :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoritatif). Bahan hukum primer terdiri atas :
1) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

22. Metode Penelitian :
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisa dan memahami
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi
tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.
1) Literatur yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan
hukum,
2) Jurnal-jurnal hukum.
3) Pendapat para ahli.

23. Metode Penelitian :
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan studi literatur atau bahan pustaka. Pengumpulan bahan
hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian
hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Teknik
pengumpulan bahan hukum dengan studi literatur ini berkaitan erat
dengan sumber bahan hukum yang digunakan.

24. Metode Penelitian :
5. Teknik Analisis
Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum
ini adalah metode yuridis kualitatif yang kemudian diolah dengan cara
mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian
lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara
sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif
dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder),
kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan
masalah dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan yang
ada dalam penelitian ini.

25. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Menggambarkan alasan pemilihan judul tesis, permasalahan, tujuan, kegunaan dan metode penelitian agar
dapat diketahui apa yang hendak dicapai dalam meneliti serta sistimatika tesis untuk gambaran penulisan
tesis.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini memuat teori-teori tentang Pernikahan, Perjanjian Kawin berkaitan dengan Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang tentunya sangat
penting sebagai landasan dalam menganalisa penelitian yang merupakan bahan penulisan tesis.
BAB III PEMBAHASAN
Memuat tentang data hasil penelitian dan pembahasan mengenai :
1. Urgensi Perjanjian Pra Nikah yang dibuat setelah pernikahan berlangsung.
2. Wewenang dan tanggung jawab notaris terhadap akta Perjanjian PraNikah yang dibuatnya.

26. Sistematika Penulisan
BAB IV ANALISIS DATA
Menjelaskan hasil analisis data sesuai dengan perumusan masalah dalam hal ini
mengenai Perjanjian Pra Nikah yang dibuat setelah pernikahan berlangsung
dengan permasalahan yang diteliti
BAB V PENUTUP
Menguraikan Kesimpulan dan Saran yang diperoleh oleh penulis setelah penelitian
berlangsung.

27. Terima Kasih