Dokumen tersebut membahas tentang pola pembangunan hukum di Indonesia yang harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk memperkuat NKRI sebagai negara hukum. Pembangunan hukum bertujuan memberikan jaminan kepada rakyat dan menjaga kedaulatan negara serta mendorong terbentuknya pemerintahan yang demokratis dan otonomi daerah yang harmonis. Isi hukum yang dibangun harus sesuai dengan nilai-nilai

1. AULIA QUDS LADAMARE PUTRA PRANA
CINDY AURELIA
PUTRI PARMASARI
RISKA RAHMASARI
SISI HARIANTI
POLITIK HUKUM
SUATU POLA PEMBANGUNAN HUKUM

2. PEMBANGUNAN NASIONAL DI BIDANG HUKUM
 Pola pembangunan bidang hukum harus
dilandaskan pada pembukaan UUD 1945
dan batang tubuhnya agar terbentuknya
NKRI yang berdasar pada Pancasila.
 Pola pembangunan hukum ditujukan untuk
memperkokoh NKRI.

3.  Pembangunan hukum wajib memberikan jaminan
bagi rakyat untuk mewujudkan cita cita
nasionalnya. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai
negara yang berdasarkan hukum bukan
kekuasaan.
 Pembangunan hukum harus mampu menjaga dan
menjamin keutuhan NKRI sebagai negara
kepulauan dan sebagai negara maritim yang kuat
dan besar, serta perbatasan dengan negara
tetangga yang harus di beri pagar yuridis.

4.  Pembangunan hukum harus mampu
mewujudkan pemerintahan yang demokratis,
konstitusional dan presidensial serta
pelaksanaan otonomi daerah yang harmonis
antara pusat dan daerah.

5. ISI HUKUM YANG DI BENTUK DALAM
PEMBANGUNAN
 Isi dari pada hukum harus sesuai dengan
nilai nilai yang ada di Indonesia serta sesuai
dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.
 nilai – nilai tersebut mengenai berbagai
aspek di kehidupan yang bermacam macam
seperti : ideologi, demokrasi, ekonomi,
kebudayaan, dan sebagainya.

6. PRINSIP OPERASIONAL PEMBANGUNAN HUKUM
 Pembangunan yang kita lakukan ialah
sebagai pengamalan Pancasila, hal ini
berarti bahwa tujuan yang akan kita
capai ialah masyarakat yanhg adil dan
makmur berdasarkan Pancasila, yang
merupakan tujuan kita dalam
bernegara.

7. MASALAH TEKNIS PEMBANGUNAN HUKUM
Beberapa masalah teknis antara lain di
bidang pembentukan hukum misalnya :
1. Program legislatif nasional yang seyogianya
jelas setiap lima tahun.
2. Masalah teknis perundang undangan dan
bahasa hukum
3. Produk hukum yang menentukan laju
pembangunan hukum menjadi beban
legislatif nasional