TEORI DAN HUKUM KONSTITUSI

1. ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
KELOMPOK 2 :
I Made Yoga Sudhyana
Anggi Saputri
Della Apriyani
Eftin Aulia
Nayadita Izni Sabrina
Rias Nara
Yopi Yulia Febritami
KONSTITUSI RIS
(27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

2. KONSTITUSI RIS
(27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Mukaddimah
Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatu-padu dalam
perdjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki
hak-hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan
telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami
menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara jang berbentuk
republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan,
kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial. Untuk mewudjudkan kebahagiaan
kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum
Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

3. Latar belakang terjadinya perubahan UUD 1945
menjadi Konstitusi RIS
Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih
merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara
bekas jajahan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda dengan
alasan :
Ketentuan Hukum Internasional
Belanda membuat taktik dengan membuat Indonesiaa menjadi
negara serikat dengan harapan Indonesia kehilangan kekuatan dalam
menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia
Perjanjian Postdan
Perundingan Linggarjati (25 Maret 1947)
Belanda terus berupaya menghancurkan Negara Republik Indonesia
yang sering dikenal dengan Agresi Militer I & Agresi Militer II
Perjanjian Renville tahun 1948
Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 di S’Gravenhage/Den
Haag)
Rencana Undang Undang Dasar untuk Negara Republik Indonesia
Serikat

4. Perubahan – perubahan yang terjadi ketika
pemberlakuan Konstitusi RIS 1949
a. Mengenai sistem pemerintahan berdasakan
o Pasal 1 ayat 1
o Pasal 68 ayat 1
o Pasal 69 ayat 1
o Pasal 72 ayat 1
o Pasal 117 ayat 1
o Pasal 118 ayat 1
o Pasal 127 a
Berdasarkan ketentuan tersebut, Konstitusi RIS 1949 menganut
sistem Pemerintahan Parlementer ( Sistem Pertanggungjawaban
Menteri)
b. Lambang dan Bahasa Negara
o Pasal 3 ayat 1
o Pasal 4

5. Tabel perubahan pasal – pasal antara UUD
1945 dan Konstitusi RIS
NO Undang – Undang 1945 Undang – Undang 1949
1.
Bentuk Negara Republik
(Bagian I, Pasal 1 ayat 1)
Bentuk Negara Federasi dan
Demokrasi (Pasal 1 ayat 1)
2.
RIS meliputi seluruh daerah
Indonesia, yaitu daerah
bersama menurut status quo
seperti dalam perjanjian
Renville, satuan – satuan
kenegaraan yang tegak sendiri
dan daerah–daerah Indonesia
selebihnya yang bukan daerah
– daerah bagian
(Bagian II, pasal 2 a,b,c)
NKRI dibagi atas daerah
provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota
yang mempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan UU
3.
Presiden dan Wakil Presiden d
ipilih dalam satu pasangan se
cara langsung oleh rakyat
(Pasal 6A)
Presiden dipilih oleh orang –
orang yang dikuasakan oleh
pemerintah daerah – daerah
bagian yang tersebut dalam
Pasal 2 dan berusaha mencapai
kata sepakat (pasal 69 ayat 2)

6. 4.
Yang menjadi warga negara ia
lah bangsa Indonesia asli dan
orang orang bangsa lain yang
disahkan dengan Undang –
Undang sebagai warga negara
(Pasal 26 ayat 1)
Kewarganegaraan RIS diatur
oleh undang – undan federal
(Pasal 5 ayat 1)
5.
Penduduk ialah warga negara
Indonesia dan orang asing
yang bertempat tinggal di
Indonesia
(Pasal 26 ayat 2)
Penduduk negara ialah me
reka yang diam di Indonesia
menurut aturan – aturan yang
ditetapkan dengan undang –
undang federal
(Pasal 6)

7. Daftar Pustaka
SUMBER BUKU
 Gonggong, Anhar. 2002. Menengok Sejarah Konsitusi Indonesia. Jogjakarta:
Ombak dan Media Presindo.
 UUD 1945 & Konstitusi Indonesia. 2006. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta.
SUMBER INTERNET
 www.landasanteori.co.id