Gilhcyxvhxsjcjchxjvhch gxh

1. WAWASAN KEBANGSAAN
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DEMOKRASI

2. WAWASAN NUSANTARA

3. WAWASAN NUSANTARA
Wawasan nusantara sebagai cara pandang Bangsa Indonesia
tentang merupakan gejala sosial yang dinamis dengan tiga
unsur:
• Wadah dari wawasan nusantara adalah Wilayah negara
kesatuan RI berupa nusantara dan organisasi negara RI
sebagai kesatuan utuh.
• Isi wawasan nusantara adalah inspirasi Bangsa Indonesia
berupa cita-cita nasional berdasarkan pancasila dan UUD
1945.
• Tata laku dari wawasan nusantara adalah tindakan Bangsa
Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD
1945 yang apabila dilaksanakan dapat menghasilkan wawasan
nusantara.

4. WAWASAN NUSANTARA
Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan Nasionalisme
yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih
mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan
individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan
Wawasan Nusantara sendiri berada dalam Hirarki Paradigma
Sosial

5. WAWASAN NUSANTARA
Buku berjudul Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia:
Sebuah Tantangan yang dibuat oleh M. Azzam Manan berupaya
mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan
dalam menumbuhkan nasionalisme.
Hirarki I = Landasan Ideologi atau Pancasila sebagai falsafah,
ideologi bangsa, dasar negara
Hirarki II = Landasan Konstitusionalnya UUD 1945
Hirarki III = Landasan Visional adalah Wawasan Nusantara
Hirarki IV = Landasan Konsepsional merupakan Ketahanan
Nasional
Hirarki V = Landasan Operasional adalah GBHN (Garis-garis
Besar Haluan Negara)

6. WAWASAN NUSANTARA
Jika mengacu pada pengertian wawasan nusantara, sebenarnya fungsi utama dari
wawasan nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa
Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan nusantara sendiri terbagi lagi ke
dalam 4 kategori, yaitu:
• Wawasan Pertahanan dan Keamanan nasional: Mengarah pada pandangan
geopolitik Negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta
segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Wawasan Kewilayahan Indonesia: Termasuk pemahaman mengenai batas
wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain.
• Wawasan Pembangunan: Dengan beberapa unsur di dalamnya, seperti sosial
politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial
ekonomi.
• Konsep Ketahanan Nasional: Konsep ketahanan sosial yang memegang
peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta
pertahanan keamanan nasional.

7. WAWASAN NUSANTARA
Asas wawasan nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang
wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar
tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan
ada 6 asas wawasan nusantara yang wajib kamu pahami, diantaranya:
• Asas Solidaritas, perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada
hubungan antar individu dan kelompok atas saling percaya, kesamaan
cita-cita kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan
• Asas Kejujuran, kejujuran dalam berpikir dan bertindak
• Asas kesamaan tujuan, memiliki tujuan dan kepentingan yang sama
• Asas Keadilan, seluruh elemen mempunyai hak yang sama dalam
mendapatkan keadilan
• Asas Kerjasama, semangat gorong royong dan bahu membahu
• Asas kesetiaan, sebagai contoh adalah ikrar sumpah pemuda

8. WAWASAN NUSANTARA
Implementasi dalam 3 bidang :
Pertahanan : Membentuk kedisiplinan diri dalam membela tanah air, aktif
dalam informasi terkait pertahanan kepada sesuai dengan tugas dan
wewenang masing-masing
Politik : Aktif dalam menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat
dipercaya oleh masyarakat. Bahwa masyarakat memiliki hak memilih dan
dipilih, maka diatur melalui UU pemilu dan UU partai politik yang mengatur
jalannya sistem politik dan demokrasi yang mengakomodir peserta,
penyelenggara, maupun konstituen.
Sosial Ekonomi : Implementasi wawasan nusantara di bidang ekonomi
terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di indonesia sambil
menjaga kelestarian lingkungan hidupnya.

9. RANGKUMAN WAWASAN NUSANTARA
Nama Negara : Indonesia
Semboyan : Bhinneka Tunggal Ika
Lambang Negara : Garuda Pancasila
Dasar Negara : Pancasila
Konstitusi Tertulis : UUD 1945 diturunkan dalam produk hukum turunannya
(UU, PP, Perpu, Perpres, Perda)
Bentuk Negara :
• Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945)
• Kedaulatan Negara : Berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang
(Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945)
• Merupakan Negara Hukum (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945)
Bentuk Pemerintahan : Presidensil (Presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan)

10. Wilayah : Secara resmi merupakan wilayah bekas jajahan belanda
yang semula bernama Hindia Belanda.
Batas Negara : Utara (Malaysia, Selat Malaka, Laut Sulu, Samudra
Fasifik), Timur (Papua Nugini), Barat (Samudra Hindia), Selatan (Timor
Leste, Samudra Hindia.
Luas Wilayah : Daratan (1,905 Juta KM Persegi) Laut (3,257 Juta KM
Persegi)
Suku : 1340 Suku Bangsa (Sensus Penduduk 2010)
Agama Resmi : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu.
Bahasa Resmi : Bahasa Indonesia, Memiliki 652 Bahasa Daerah
Terverfikasi Kemendikbud 2017.

11. IDEOLOGI PANCASILA

12. IDEOLOGI PANCASILA
Bunyi Pancasila :
1.Ketuhanan yang Maha Esa
2.Kemanusiaan yang adil dan
beradab
3.Persatuan Indonesia
4.Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan,
serta
5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia

13. Sejarah Pancasila
1 Maret 1945 Dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Ketua (Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat.)
29 Mei – 1 Juni 1945 Sidang BPUPKI 1 (Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 Menjadi hari lahir
Pancasila)
Perjalanan Dokumen Penetapan Pancasila
• Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) – tanggal 22 Juni 1945 dirumuskan oleh panitia
sembilan
• Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 -–tanggal 18 Agustus 1945
• Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
• Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
• Rumusan Kelima: Rumusan Pertama menjiwai Rumusan Kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan
dengan Konstitusi (merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959) kembalinya pada UUD 1945

14. Fungsi dan Kedudukan Pancasila
1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia: sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui
penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas
jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia: merupakan bentuk peran dalam menunjukan adanya kepribadian
bangsa Indonesia yang dapat di bedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan
bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia: merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah
bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan
pandangan hidup.
4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia: untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara
Indonesia, yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila.
5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia:[9] sebagai segala sumber
hukum di negara Indonesia karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, itu juga harus
berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum.
6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara: karena pada waktu
mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan,
pelihara, dan dilestarikan.
7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia: karena dalam Pancasila, mengandung cita-cita dan
tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa.

15. PANCASILA SEBAGAI LANDASAN BERPIKIR KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
Beberapa pandangan tentang Ideologi telah dikemukakan para ahli, Descartes menyebut Ideologi
adalah inti dari semua pemikiran manusia, Francis Bacon menyebut Ideologi adalah sintesis pemikiran
mendasar dari suatu konsep hidup, Machiavelli menyebut Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang
dimiliki oleh penguasa.
Pancasila tidak serta-merta menjadi landasan berpikir dan pilar Bangsa dan Negara Indonesia.
Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang dipadatkan sehingga tidak lekang oleh waktu. Hal ini karena
Pancasila adalah jiwa yang tumbuh secara alamiah tanpa dibuat-buat sehingga setiap sila yang terkandung
sejalan dengan kejiwaan sebagai manusia yang berbudi dan berbudaya.

16. Butir Pengamalan Pancasila Sila Ke 4
Berdasarkan TAP MPR NO. I/MPR/2003
1. Sebagai warga dan masyarakat negara Indonesia, setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan
kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Menjalankan musyawarah dengan semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan iktikad baik dan rasa tanggung
jawab.
7. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam
musyawarah.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha
Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan
mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10.Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dapat dipercayai untuk melaksanakan
pemusyawaratan.

17. Butir Pengamalan Pancasila Sila Ke 5
Berdasarkan TAP MPR NO. I/MPR/2003
1. Mengembangkan sikap perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, gaya hidup mewah, dan
berfoya-foya.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan dan pihak
umum.
9. Gemar bekerja keras.
10.Mengapresiasi hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11.Gemar melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan
sosial.

18. POLITIK INDONESIA

19. POLITIK INDONESIA
Politik Internasional
Politik luar negeri yang tertuang dalam UU RI No. 37 Tahun 1999
Tentang Hubungan Luar Negeri, Indonesia menganut Politik Bebas Aktif.
Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya
bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan
sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri
secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik
dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa
dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Peran politik Indonesia dalam dunia internasional yang terbaru adalah telah menyelesaikan tugas Presidensi G-
20, Selain itu Indonesia tergabung dalam berbagai organisasi Internasional diantaranya adalah APEC, OPEC, PBB
sebagai negara anggota ke 62, ASEAN, dan banyak organsisasi Internasional Lainnya.

20. POLITIK INDONESIA
Politik Dalam Negeri
Pemerintah dalam arti luas merupakan segala urusan yang
dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat
serta kepentingan negaranya sendiri. Dalam arti sempit
pemerintah diartikan sebagai Lembaga eksikutif yang
menjalankan perintah undang-undang tanpa memandang fungsi
organ lainnya.
Dalam konsep Trias Politika terdapat pembagian kekuasaan
yakni Eksektutif, Legeslatif dan Yudikatif.
Konsep Trias Politika

21. POLITIK INDONESIA
PERKEMBANGAN KONSEP TRIAS POLITIKA
Indonesia menganut konsep trias politika, membagi kekuasaan pemerintahan yang luas kedalam
beberapa ruang-ruang kekuasaan sehingga tidak tercipta kekuasaan absolut pada satu ruang. Dalam
perkembangannya, ruang lingkup pemerintahan dapat kita klasifikasikan sebagai berkut :
Eksekutif : Lembaga yang berkuasa untuk melaksanakan Undang-Undang (Presiden dan Wakil
Presiden, Kementerian dan Lembaga Setingkat Kementerian, TNI-Polri, Pemerintah Daerah sebagai
perpanjangan pemerintah pusat di daerah)
Legeslatif : Lembaga yang berwenang merumuskan Undang-Undang dan Amandemen UUD 1945
(MPR RI , DPD RI, DPR RI, DPRD dalam lingkupnya di daerah dalam produk hukum daerah)
Yudikatif : Lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi
penerapan UUD dan hukum yang berlaku di sebuah negara (Mahkamah Agung, Mahkamah
Konsitusi, Komisi Yudisial)
Eksaminatif : Lembaga Negara yang memiliki kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara
(Badan Pemeriksa Keuangan)
Lembaga Negara Independen : Lembaga Negara yang berfungsi sebagai penunjang dari fungsi
Lembaga negara yang masuk dalam alat kelengkapan negara (KPK, KPU, BI,KOMNAS HAM, KPPU,
Dll).

22. SEJARAH DEMOKRASI INDONESIA
• Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)
Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir
di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai
bagian fundamental di pemerintahan. Pada masa inilah digelar pemilu 1955.
• Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil
dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
• Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965-1998)
Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju
Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila
sebagai landasan demokrasi.
• Demokrasi Reformasi (1998 – Sekarang)
Berakhirnya orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan
istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi
seperti pemilu langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara, dan rekrutmen
politik yang inklusif

23. Sejarah Konstitusi Dasar Negara Indonesia
• UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
• Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17
Agustus 1950)
• UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
• Kembalinya UUD 1945 (5 Juli 1945 – Sekarang, setelah keluarnya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

24. DASAR BERDEMOKRASI DALAM KONSTITUSI
UUD 1945
• Pembahasan Bentuk Negara ( Pasal 1 Ayat 1 – 3)
• MPR (Pasal 2 dan 3)
• Kekuasaan Pemerintahan, Tugas dan Wewenang Presiden dan Wakil Presiden
(Pasal 4 Sampai dengan Pasal 16)
• Kementerian Negara (Pasal 17)
• Pemerintah Daerah (Pasal 18, 18 A, 18 B)
• DPR (Pasal 19 Sampai dengan 22 B)
• DPD RI (Pasal 22 C dan 22 D)
• Pemilihan Umum (22 E)
• Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26, 27 dan 28)
• Hak Asasi Manusia (28 A – 28 J), Hak yang sama dalam pemerintahan ada pada
Pasal 28 D Ayat 3.