Makalah ini membahas tentang: 1. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia 2. Isi dan kedudukan penting Pembukaan UUD 1945 sebagai pedoman negara 3. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945

1. MAKALAH
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pancasila
Dosen pengampu :
Reza Fandana,M.Pd
Disusun Oleh :
Kelompok 9
M. Falqih akbar NIM. 231310018
Wahdah NIM. 231310009
Jujun wahyu hendriawan NIM. 231310002
AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2023 M/1444 H

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya
kepada kita semua, sehingga kami selaku penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang
berjudul “Manusia dan harapan ” dengan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu
tercurahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para
sahabatnya.
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila Selain itu, makalah
ini juga bertujuan menambah pengetahuan mengenai pasar, pemasaran dan strategi pemasaran
bagi para pembaca dan juga bagi penulis khususnya.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Reza Fandana,M.Pd selaku dosen
pengampu pada mata kuliah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.
Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan
kritik yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan
Serang, 17, Oktober ,2023
Penulis,
Kelompok 9
i

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………...i
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………...ii
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………...1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………1
1.2 Rumusan Masalah………………………………………………………………………...1
1.3 Tujuan penulisan ………………………………………………………………………….1
BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………………………….2
2.1 Pengertian Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum…………………………....2
2.2 Isi Dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945 ……………………………………
2.3 Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945……
BAB III PENUTUP……………………………………………………………………………………..
3.1 Kesimpulan………………………………………………………………………
3.2 Saran…………………………………………………………………….………..
DAFTAR PUSAKA………………………………………………………………………………….
ii

4. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu
kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (pilisophisce gronslag). Dalam
kedudukan ini Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek
penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga
Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia.
Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum negara baik yang tertulis maupun yang
tak tertulis atau convensi. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum,
oleh karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam
system peraturan perundang – undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan UUD 1945, yangdalam konteks
ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu
fundamental normal dan berada pada hierarkhi tertib hukum tertinggi di Indonesia
1.2 Rumusan Masalah
A. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan republik Indonesia?
B. Apa hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945?
C. Bagaimana dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketetatanegaraan republic
indonesia?
1.3 Tujuan penulisan
A. Untuk mengetahui kedudukan Pancasila dalam ketatanegraan republic Indonesia
B. Untuk mengetahui hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945
D. Untuk mengetahui dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketetatanegaraan republic
indonesia
1

5. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum
Doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini dapat ditemukan
dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Doktrin tersebut itu juga bisa ditemukan
dalam UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, TAP
MPR No III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan, dan TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangandan TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Jika Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum,
maka sudah sepatutnya sistem hukum nasional dibangun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Meskipun secara formal Pancasila diterima sebagai sumber dari segala sumber hukum, bentuk
kognisi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa senantiasa berbeda
dalam konteks sosial-politik tertentu. Penelitian ini berupaya menawarkan pembacaan
alternatif atas narasi sejarah hukum doktrin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum dalam wacana membangun tertib hukum bercorak nasional yang presedennya mulai
ditetapkan pada rezim pemerintahan Orde Baru (1966–1998) dan relevansinya pada rezim
Reformasi (1998-2004) dengan menekankan pada aspek penalaran hukum tertentu. Penelitian
ihwal sejarah perkembangan hukum di Indonesia ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, dan
pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
diperoleh melalui penulusuran kepustakaan yang mengandung pendapat para ahli. Bahan-
bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam penulisan narasi sesuai dengan lini masa
sejarah guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan secara sistematis.
2

6. 2.2 Isi dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Ada pula isi dari Pembukaan UUD 1945 yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia
seperti berikut ini:
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan
peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945
 Pembukaan UUD 1945, Merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat
bangsa Indonesia,serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam
lingkungan nasional maupun internasional.
 Pembukaan UUD 1945 Di jadikan norma fundamental .rumusan kata dan kalimatnya
tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu .
Pengubahan pembukaan UUD 1945 berarti pengubahan esensi cita moral dan cita
hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia.
3

7. 2.3 Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
4

8. 5

10. 6