2. NILAI – NILAI DASAR KEBANGSAAN
DALAM MEMPERKOKOH
PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA INDONESIA
O L E H :
TJATJA KUSwARA
Karawang, 28 Agustus 2013
3.
4.
5. IDE DASAR :
INDONESIA KAN INDONESIA MU
MENJADI INDONESIA MU DENGAN CARA
DAN KARAKTERIKSTIK KHAS INDONESIA
MU
KUKUH DAN TEGUH PADA :
P R O K L A M A S I
PANCASILA – UUD 1945 – NKRI
6. PA N C A S I
LA
B
HINNEK
A
TUNGGAL
IK
A
I N D O N E S I A
N KR I
UUD 1945
UUD 1945
7.
8. Bahkan telah beratus - ratus tahun !
Gelombangnya aksi kita
untuk mencapai kemerdekaan kita itu,
ada naiknya ada turunnya,
tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita.
Juga di dalam zaman Jepang,
usaha kita untuk mencapai
kemerdekaan nasional
tidak berhenti-henti.
9. Di dalam zaman Jepang ini,
tampaknya saja kita menyandarkan
diri kita kepada mereka.
Tetapi pada hakekatnya,
tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap
kita percaya
kepada kekuatan sendiri.
Sekarang tibalah saatnya kita
benar-benar mengambil nasib bangsa dan
nasib tanah air
di dalam tangan kita sendiri,
akan dapat berdiri dengan kuatnya.
10. Maka kami, tadi malam
telah mengadakan musyawarah
dengan pemuka – pemuka
Rakyat Indonesia
dari seluruh Indonesia.
Permusyawaratan itu seia - sekata berpendapat,
bahwa sekaranglah datang saatnya
untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara- saudara ! Dengan ini kami nyatakan kebulatan
tekad itu.
Dengarkanlah
PROKLAMASI KAMI.
11. PROKLAMASI
Kami Bangsa Indonesia dengan ini
menyatakan
Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan
kekuasaan dan lain -lain, diselenggarakan
dengan cara seksama dan dalam tempo
yang sesingkat - singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945.
Atas Nama Bangsa Indonesia
Soekarno – Hatta
12. Demikianlah Saudara – saudara !
Kita sekarang telah merdeka !
Tidak ada satu ikatan lagi
yang mengikat Tanah Air Kita
dan Bangsa Kita.
Mulai saat ini kita menyusun Negara kita !
Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia
merdeka kekal dan abadi.
Insya Allah, Tuhan memberkati
kemerdekaan kita itu.
13. PAncASILA yang dimaksud, adalah
yang RUMUSANNYA hanya terdapat
dalam
PeMbuKAAn uuD 1945 ,
yang saat ini, untuk kesekiankalinya
ditetapkan dan disepakati bersama
sebagai :
“SuMbeR DARI SeGALA SuMbeR
HuKuM neGARA”
sebagaimana ditetapkan dalam UU No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
14. . Makna PAncASILA sebagai sumber
dari segala sumber hukum negara :
memposisikan PAncASILA sebagai
dasar dan ideologi negara serta
sekaligus sebagai
filosofi bangsa dan NKRI,
yang bermakna pula :
menjadikan PAncASILA sebagai acuan /
pedoman dalam menata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dalam mewujudkan
Cita-cita dan Tujuan Nasional.
15. PAncASILA harus teraktualkan dalam
Cipta – Rasa – Karsa – Karya
setiap insani Indonesia secara simultan dan
kontinyu, sehingga eksistensinya bukan
hanya sebagai tataran konsep yang
bersifat uTOPIA, tetapi sebagai konsep
ideologi
yang memiliki struktur ideologi :
memiliki nilai - nilai dasar yang membentuk
ideologi tsb.,
ada kelompok inti pendukung ideologi tsb.,
dan ada kelompok besar yang
menginginkan realisasi ideologi tsb.
16. PAncASILA sebagai Ideologi Negara, berarti
ideologi yang bersifat INTEGRALISTIK /
KEKELUARGAAN,
yang memiliki 3 (tga) komponen yaitu :
nilai dasar, kelompok inti dan kelompok besar.
Nilai-nilai dasarnya : sebagaimana dirumuskan
dalam UUD 1945 (intrinsik); Kelompok
intinya: Mereka yang melaksanakan
kepemimpinan Pancasila; Kelompok besarnya
adalah
Bangsa Indonesia.
Ketiga komponen itu melembaga dalam
3 (tiga) kelompok yang biasa disebut :
Bermasyarakat; Berbangsa ; Bernegara.
17. Sesuai dengan makna paham integralistik,
Revitalisasi Pancasila
mutlak menjadi hak dan kewajiban
yang bermuara pada tanggung jawab setiap insani
Indonesia, baik yang berkapasitas sebagai
pemimpin kelompok
maupun warga / anggota dari kelompok tersebut.
Revitalisasi Pancasila bukan semata-mata
menuntut pemahaman oleh setiap warga
masyarakat, tetapi juga pada
implementasi yang sungguh-sungguh
terutama dalam menata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
seperti dapat dipahami
dari bagan berikut ini:
18. INPUT
SuPRA STRuKTuR POLITIK
SuPRA STRuKTuR POLITIK
OUTPUT
PEMERINTAHAN NASIONAL
PEMERINTAHAN NASIONAL
ASPIRASI
PANCASILA
PANCASILA
KEBIJAKAN
II n D O n e S
n D O n e S
II A
A
PA
RO
KI
AL
MASY
UUD 45
UUD 45
InFRA STRuKTuR POLITIK
OUTPUT
KONDISI POLTIK RAKYAT
OUTPUT
ORPOL – ORMAS – LSM – DSB
INPUT
19. Revitalisasi Pancasila
menuntut setiap :
RuAnG – GeRAK – WAKTu
dari setiap insani Indonesia
untuk diisi dengan berbagai
aktivitas dengan tetap berpegang
teguh kepada berbagai nilai luhur
budaya bangsa yang terkandung
dalam Ideologi Pancasila sendiri.
20. unDAnG - unDAnG DASAR 1945
1. Tgl. 18 Agustus 1945, UUD 1945, terdiri dari
Pembukaan dan Batang Tubuh (XVI BAB, dan
37 Pasal);
2. Berita Negara No. 7 Tahun 1946 ( Mei 1946),
UUD 1945 memiliki Penjelasan (Pembukaan,
Batang Tubuh dan Penjelasan);
3. Tgl. 27 Desember 1949, Berlaku Kostitusi RIS,
sesuai hasil KMB di Den Haag Belanda;
4. Tgl. 17 Agustus 1950, Berlaku UUDS 1950
(Federal);
5. Tgl 5 Juli 1959, Dekrit Presiden….(Kembali ke
UUD 1945 dengan menegaskan “Piagam Jakarta
menjiwai UUD);
6. Tgl. 11 Maret 1966, Orde Baru (Pancasila dan
UUD 1945, Murni & Konsekuen);
21. ALASAN DILAKUKAN PERUBAHAN
UUD 1945 :
1). Tuntutan pada saat awal “Reformasi”:
(1). Amandemen UUD 1945;
(2). Penghapusan doktrin Dwi Fungsi
ABRI;
(3). Penegakan supremasi hukum,
penghormatan HAM,
Pemberantasan KKN;
(4). Desentralisasi dan Hubungan
yang adil antara pusat dan daerah
(OTDA);
(5). Mewujudkan kebebasan Pers;
(6). Mewujudkan kehidupan demokrasi.
22. 2). Tuntutan kalangan masyarakat
dan kekuatan sospol :
“Bahwa UUD 1945
belum cukup memuat landasan bagi kehidupan
yang demokratis, pemberdayaan rakyat
dan penghormatan HAM.
Juga terdapat pasal-pasal yang dapat
menimbulkan multi tafsir dan membuka
peluang bagi penyelenggara negara yang
otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN
yang menimbulkan adanya kemerosotan
kehidupan nasional di berbagai
bidang kehidupan”.
23. 3). Pidato Bung Karno tgl. 18 Agustus 1945,
pada sidang PPKI :
“ Bahwa ini adalah sekedar UUDS,
UUD Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan
pula, inilah
‘revolutiegrondwet’.
Nanti kita membuat UUD yang lebih
sempurna dan lengkap”.
4). Dasar Pemikiran Perubahan UUD 1945:
(1). UUD 1945, membentuk struktur
kekuasaan bertumpu pada kekuasaan tertinggi
di MPR;
(2). UUD 1945 memberi kekuasaan yang
sangat besar kepada Presiden, sehingga
tidak adanya
checks and balances;
24. (3). UUD 1945 mengandung pasal-pasal
‘luwes’, sehingga dapat menimbulkan
multi tafsir. Contohnya Pasal 7;
(4).
UUD 1945 terlalu banyak memberikan
kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur
hal-hal penting dengan undang-undang;
(posisi presiden juga memegang kekuasaan legislatif
dalam hal mengajukan RUU);
(5). UUD 1945 mengatur tentang semangat
penyelenggara negara belum cukup didukung
ketentuan konstitusi
yang memuat aturan dasar tentang kehidupan: demokratis,
HAM, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, dan OTDA,
serta berkembangnya KKN yang tidak sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945,
yaitu:
25. Tidak adanya saling mengawasi dan saling
mengimbangi (checks and balances) antar
lembaga negara, dan kekuasaan terpusat
pada presiden;
b) Infra struktur yang dibentuk, antara lain
Parpol dan Ormas, kurang mempunyai
kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat
berfungsi sebagaimana mestinya;
c) PEMILU, diselenggarakan untuk memenuhi
persyaratan demokrasi formal, karena
seluruh proses dan tahapan pelaksanaannya
dikuasai oleh pemerintah;
d) Kesra (Psl 33 UUD 1945), tidak tercapai,
malah timbul sistem:
Monopoli, Oligopoli dan Monopsoni.
a)
26. TUjUAN PERUBAHAN UUD 1945 :
1). Menyempurnakan aturan dasar
mengenai tatanan negara dalam
mencapai tujuan nasional yang tertuang
dalam Pembukaan UUD 1945
dan memperkokoh NKRI
yang berdasarkan Pancasila;
2). Menyempurnakan aturan dasar
mengenai jaminan dan pelaksanaan
kedaulatan rakyat serta memperluas
partisipasi rakyat agar sesuai dengan
perkembangan paham demokrasi.
27. 3). Menyempurnakan aturan dasar mengenai
jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar
sesuai dengan perkembangan paham HAM dan
peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan
syarat bagi suatu negara hukum
yang dicita-citakan oleh UUD 1945;
4). Menyempurnakan aturan dasar
penyelenggaraan negara secara demokratis
dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan
yang lebih tegas, sistem saling mengawasi
dan saling mengimbangi
(checks and balances)
yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan
lembaga-lembaga negara yang baru
untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan
bangsa dan tantangan zaman;
28. 5). Menyempurnakan aturan dasar mengenai
jaminan konstitusional dan kewajiban negara
mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan
kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan
solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa
dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera;
6). Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam
penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan
negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah
negara dan pemilihan umum;
7). Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan
bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan
aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara
Indonesia dewasa ini, sekaligus mengakomodasi
kecenderungannya untuk kurun waktu
yang akan datang.
29. KESEPAKATAN DASAR DALAm
PERUBAHAN UUD 1945 .
1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2) Tetap mempertahankan NKRI;
3) Mempertegas sistem pemerintahan
presidensial;
4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat
hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam
pasal - pasal (Batang Tubuh);
5) Melakukan perubahan dengan cara addendum.
30. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(N K R I)
1. Negara ?;
2. Kesatuan ?;
3. Republik?;
4. Indonesia ?
Bagaimana hubungannya antara
Kesatuan Indonesia
dengan
Persatuan Indonesia
(Sila ke 3 Pancasila) ?
31. .
BHINNEKA TUNGGAL IKA :
Bhinneka : ?; Tunggal : ?; Ika : ?.
(Secara umum : Berbeda-beda, tetapi tetap satu;
Berbeda - beda, satu dan tetap satu).
Boleh berbeda dan / atau berbeda-beda,
tetapi tetap untuk satu dan harus satu, yaitu :
I N D O N E S I A.
. KArAKTErISTIKNyA :
Carilah inti perbedaan dari yang berbeda-beda itu,
dan setelah ditemukan satunya / kesamaannya,
jangan dicari dan dicari - cari lagi perbedaannya,
sehingga diperoleh pembeda dan perbedaannya,
dan apalagi jika hanya
semata - mata untuk beda dan asal beda.
32. Mengapa ada dan perlu semboyan kebangsaan
BHINNEKA TUNGGAL IKA ?
Dilihat dari berbagai aspek statis maupun dinamis,
kondisi negara Indonesia, memang beraneka ragam.
Aspek statis :
GEOGrAfI, DEmOGrAfI, SUmBEr DAyA,
semuanya beraneka ragam.
Aspek dinamis :
IDEOLOGI, POLITIK, EKONOmI, SOSIAL - BUDAyA,
PErTAHANAN DAN KEAmANAN,
juga beraneka ragam.
Kesemuanya diikat dalam suatu konsep
kebangsaan yang disebut :
SArA
(SUKU – AGAmA – rAS – ANTAr GOLONGAN)
33. . KUNcI UTAmA
untuk mengatasi bila terjadi pemasalahan
bersama dan untuk kepentingan bersama,
adalah :
mUSyAWArAH UNTUK mENcAPAI mUfAKAT.
Musyawarahkan/rembugkan/rumuskan
perbedaan sudut pandang
dan kepentingan (SArA) sampai dengan
diperoleh satu kesepakatan bersama, dan
untuk ditaati bersama,
dengan pola sikap dan perilaku :
JANGAN ADA DUSTA DIANTArA
KITA;
Aku tahu yang kau mau
dan
34. KESImPULAN
1. Nilai
- nilai kebangsaan itu merupakan
faktor penentu untuk tetap tegak dan
kokohnya
kelangsungan
kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia,
2. Rusaknya salah satu sendi dari nilai - nilai
tersebut,
akan
mengakibatkan
rusak
bahkan hancurnya sendi-sendi
lainnya.
Penguatan nilai - nilai termaksud, harus
dilakukan secara simultan dan dilakukan
sepanjang masa.
35. Bangsa Indonesia saat ini, sebagai
pemilik dan pengendali hari depan
bangsa dan negara, seyogyanya
menghayati betul makna nilai- nilai
tersebut, agar dalam menata dinamika
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, tidak terseret oleh
dinamika globalisasi yang cenderung
mempengaruhi secara ekstrim
sikap, tekad, semangat,
dan ketatatan / disiplin
yang berkarakter khas Indonesia.
3.
36. Sikap, Tekad, Semangat
dan Ketaatan / Disiplin
setiap insan Indonesia,
harus benar - benar terwujud
dalam bentuk :
Komitmen, Konsisten, Konsekuen,
Konstitutif, Konstruktif
dan Kontinyu,
dan kesemuanya itu harus
menjadi bukti :
Identitas diri, Integritas diri
dan Integrasi diri.
4.
37. SUmBEr - SUmBEr :
1. Pancasila Sebagai Dasar Negara, Bung Karno.
2. Membudayakan UUD 1945, Prof. Padmo Wahjono, SH.
3. Berpihak Pada Manusia : Paradigma Nasional Pembangunan
Indonesia Baru, Prof. Dr. Irwan Abdullah.
4. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Prof. H.A.
Djadja Saefullah, Drs., MA., PhD.
5. Manusia Indonesia Manusia Pancasila, Kohar Hari Sumarno,
SH.
6. TAP MPR NO VI/MPR/2001. tentang Etika Kehidupan
Berbangsa.
7. UU No 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Pembentukan
Perundang-undangan.
