Dokumen tersebut membahas tentang pengertian wilayah dan perwilayahan. Wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas tertentu dimana komponennya saling berinteraksi. Ada tiga jenis wilayah yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, dan wilayah perencanaan. Proses perwilayahan adalah pengelompokan wilayah berdasarkan ciri fisik dan sosial dengan kriteria tertentu. Dokumen ini juga membahas faktor yang

2. A.PENGERTIAN
 Wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas
spesifik tertentu dimana komponen-komponen
wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi
secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah
selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat
dinamis.

3. Hagget,Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadiet al.2011
mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga
kategori, yaitu:
 Wilayah homogen (uniform/homogeneous region)
 Wilayah nodal (nodal region); dan
 Wilayah perencanaan (planning region atau
programming region)

4.  Perwilayahan adalah suatu proses pengelompokkan
wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan
sosial. Regionalisasi atau perwilayahan selalu di
dasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.
Misalnya, pada pembagian region permukaan bumi
berdasarkan iklim maka kriteria yang digunakan
adalah unsur cuaca, seperti temperatur, curah hujan,
penguapan, kelembaban, dan angin.

5. B.Faktor-faktor penentu daya
dukung wilayah
 Total area lahan
 Frekuensi hasil produksi
 Jumlah kepala keluarga
 Presentase jumlah penduduk
 Ukuran lahan atau wilayah yang dimiliki oleh
masyarakat

6. C.Fungsi pusat pertumbuhan
 Memudahkan koordinasi dan pembinaan
 Melihat perkembangan wilayah maju atau mundur
 Meratakan pembangunan di seluruh wilayah.

7. D.Wilayah pusat pertumbuhan di
Indonesia
 Bappenas membagi wilayah di indonesia menjadi 4
buah pusat pertumbuhan wilayah A sampai D.
Masing-masing wilayah tersebut di bagi menjadi
beberapa wilayah pembangunan.

9.  Pembagian wilayah dapat bermanfaat bagi negara
yang besar dan luas seperti Indonesia. Pembagian itu
bermanfaat untuk menjamin tercapainya
pembangunan yang serasi dan seimbang, baik antar
sektor di dalam suatu wilayah pembangunan maupun
antar wilayah pembangunan prinsip perwilayahan
tersebut di atas dapat di terapkan juga ke dalam skala
yang lebih kecil di dalam provinsi-provinsi itu sendiri,
dengan cara memperhatikan hubungan saling terkait
antara kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam
stuan wilayah administrasi yang lebih kecil.