Indeks Persepsi Korupsi 2020 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 37 dengan skor 102, sama dengan tahun sebelumnya. Beberapa indikator seperti ekonomi, investasi, dan penegakan hukum mengalami penurunan skor. Korupsi berkontribusi pada kemunduran demokrasi selama pandemi Covid-19 karena menggeser alokasi anggaran kesehatan dan menyebabkan respon kurang demokratis terhadap krisis. Transparansi kontrak pen

1. PELUNCURAN HASIL
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2020
JAKARTA, 28 JANUARI 2021
KORUPSI DAN COVID-19:
MEMPERBURUK KEMUNDURAN DEMOKRASI

2. CORRUPTION PERCEPTION INDEX?
Interval pengambilan data medio setahun
terakhir sampai dengan Oktober 2020
KORUPSI
Penyalahgunaan
kekuasaan untuk
kepentingan
pribadi
Persepsi
Pebisnis &
Pakar
Sektor
Publik
Pejabat &
Politisi
Global
180 Negara
disurvei
Indeks
gabungan
S.s 13
sumber
data

3. SOURCE OF 2020 INDONESIA CPI
Political Risk Service
Corruption met directly by
businesses is financial corruption in the
form of demands for special
payments and bribes connected
public services
IMD Business School
World Competitiveness
Yearbook
Bribery and corruption: Exist or do not
exist
Global Insight
Country Risk Ratings
The risk that individuals/companies will
face bribery or other corrupt practices
to carry out business
World Economic Forum
Executive Opinion Survey:
Making undocumented extra
payments or bribes
Bertelsmann Stiftung
Transformation Index
To what extent are public
officeholders who abuse their
positions prosecuted or penalized?
To what extent does the government
successfully contain corruption?
Economist Intelligence
Unit Country Risk Service
Clear procedures and
accountability, public funds
misappropriated by
ministers/public officials for private
or party political purposes, general
abuses of public resources
Political and Economic
Risk Consultancy
How do you grade the problem of
corruption in the country in which you
are working?
Varieties of
Democracy Project
How pervasive is political corruption?
World Justice Project
Rule of Law Index
The extent to which government
officials use public office for private
gain: in the executive, judicial,
legislature and police branch
RANK
SCORE

4. TWO DECADES OF CORRUPTION

5. CPI 2020 FACTS & FINDINGS
ASIA PACIFIC
45
43
GLOBAL
The Fact is
Average in
5 years
Country
Below 50
43
+60%
120 from 180
Surveyed
during
Covid-19
180
Countries

6. TOP 5 HIGHEST GLOBAL CPI 2020
Score 88
1
Rank
85
3
84
7
82
8
80
9
Singapore
New
Zealand
Finland Norway
Switzerland
Sweden
Netherland
Denmark German
Luxembourg

7. THE 3 LOWEST GLOBAL CPI 2020
Score 12
179
Rank
14
178
Yemen
South Sudan
Syria
Venezuela
Somalia
15
176

8. INDONESIA CPI 2020
102
37
Rank
Score
No
Data
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Highly
Corrupt
Very
Clean
INDONESIA

9. INDONESIA CPI 2020 & 2019
102
37
2020
No
Data
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Highly
Corrupt
Very
Clean
Indonesia
85
40
2019

10. SIMILAR SCORE AND RANK
102
37
Rank
Score
Indonesia
Gambia

11. MOST IMPROVED & DECLINED
43 Maldives
Country
CPI 2020 CPI 2019
29
Brazil
Kazakhtan
Ukraine
Iceland
Argentina
Vanuatu
35
34
30
44
45
46
78
38
38
33
38
42
75
Suriname
No
Data
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Highly
Corrupt
Very
Clean
43

12. ASEAN CPI 2020
85 Singapore
Country
CPI 2020
Rank CPI 2019
85
Brunei Darussalam
Malaysia
Timor Leste
Indonesia
Thailand
Myanmar
Laos
Cambodia
Vietnam
60
53
38
34
36
37
40
29
29
60
51
40
29
34
36
37
21
28
3
35
57
86
134
115
104
102
160
137
Philippines
No
Data
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Highly
Corrupt
Very
Clean
36
104
20

13. BRICS CPI 2020
44 South Africa
Country
CPI 2020
Rank CPI 2019
44
China
India
Brasil
Russia
41
41
35
28
42
40
38
30
69
78
86
94
129
No
Data
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Highly
Corrupt
Very
Clean

14. INDONESIA SOURCE DATA 2020
World Justice Project – Rule of Law Index
Varieties of Democracy Project
World Economic Forum EOS 46
26
23
46
PRS International Country Risk Guide 50 58
IMD World Competitiveness Yearbook 43 48
Bertelsmann Foundation Transform Index 37 37
Economist Intelligence Unit Country Ratings 37 37
Global Insight Country Risk Ratings 35 47
PERC Asia Risk Guide 32 35
28
21
2019
2020

15. INDONESIA CPI 2020 FINDINGS
PRS (-8)
IMD (-5)
GI (-12)
PERC (-3)
Vdem (-2)
WEF
BFTI
EIU
WJP (+2)

16. INDONESIA INDICATORS HIGLIGHTED
EKONOMI &
INVESTASI PENEGAKAN
HUKUM
POLITIK &
DEMOKRASI
Secara umum beberapa
indikator penyusun CPI
yang berhubungan
dengan sektor ekonomi,
investasi dan kemudahan
berusaha mengalami
stagnasi (WEF) bahkan
mayoritas turun (PRS; IMD;
GI; PERC) pada tahun
2020.
Salah satu indikator penegakan
hukum naik (WJP-ROL), namun
pada perbaikan kualitas
layanan/birokrasi dengan
hubungannya terhadap korupsi
stagnan (BFTI; EIU). Dan penting
diketahui bahwa indikator WJP-
ROL adalah indikator yang selalu
berada di bawah rerata komposit
CPI tiap tahunnya.
Indikator terkait politik
dan demokrasi
(pemilu) mengalami
penurunan skor
(VDem). Hal ini berarti
sektor politik masih
rentan terhadap
kejadian korupsi.

17. KORUPSI DAN COVID-19
Delia Ferreira Rubio
Chair, Transparency International
Covid-19 bukan hanya
(sekadar) krisis kesehatan dan
ekonomi. Namun juga krisis
korupsi dan demokrasi.

18. KORUPSI DAN ALOKASI KESEHATAN
Korupsi telah menggeser alokasi
anggaran layanan publik yang
esensial. Negara-negara
dengan tingkat korupsi yang
tinggi, cenderung mengeluarkan
uang lebih sedikit untuk
kesehatan.

19. KORUPSI DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI
Korupsi berkontribusi pada
kemunduran demokrasi selama
pandemi COVID-19. Negara-
negara dengan tingkat korupsi
yang tinggi merespon krisis
dengan cara-cara yang kurang
demokratis.

20. REKOMENDASI UMUM
MEMPERKUAT PERAN & FUNGSI LEMBAGA PENGAWAS
Otoritas antikorupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber
daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya
agar alokasi sumberdaya penanganan pandemi tidak dikorupsi dan
tepat sasaran.
MEMASTIKAN TRANSPARANSI KONTRAK PENGADAAN
Pelonggaran proses pengadaan memberikan banyak peluang untuk korupsi.
Sehingga keterbukaan kontrak harus dilakukan agar bisa menghindari
penyalahgunaan wewenang, mengidentifikasi konflik kepentingan, dan
memastikan penetapan harga yang adil.
MERAWAT DEMOKRASI DAN MEMPROMOSIKAN PARTISIPASI
WARGA PADA RUANG PUBLIK
Pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses
pembuatan kebijakan harus dijamin oleh Pemerintah dan DPR agar
kebijakan tersebut akuntabel.
MEMPUBLIKASIKAN DAN MENJAMIN AKSES DATA YANG RELEVAN
Pemerintah harus memastikan adanya akses data bagi masyarakat. Informasi
dan data yang mudah diakses oleh masyarakat, perlu dijamin sebagai hak
masyarakat dalam memperoleh informasi dan data secara adil dan setara.

21. TERIMA KASIH
WAWAN SUYATMIKO
TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA, 2021
WWW.TI.OR.ID