SlideShare a Scribd company logo

lampiran rkp .docx

•Download as DOCX, PDF•
•
P
pemerintahdesasukoha

Musyawarah di Desa Sukoharjo membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun 2023 yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa staf untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa.

Government & Nonprofit
1 of 62
www.ciptaDesa.com BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 DESA SUKOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN Pada hari ini Senin tanggal Del apan bulan A g u s t u s tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Gedung Noto Kusumo Desa Sukoharjo, kami Pemerintah Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim PenyusunRKP Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut: 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan: a. Pembina : Kepala Desa b. Ketua : Mahput c. Sekretaris : Tinton Adi Nugroho d. Anggota 1. Ratih Indah Sari 2. Tisna Ardhiyanto K. 3. Tri Wulida Candra 4. Turmudi 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023. Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. PIMPINAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 Pimpinan Musyawarah, Yateni Sukoharjo, 08 -08 - 2022 Sekretaris/Notulis, Ratih Indahsari Mengetahui, Kepala Desa Drs. MUH. ANAM
www.ciptaDesa.com DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 NO NAMA L/P ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24.
www.ciptaDesa.com 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30.
KABUPATEN PACITAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOHARJO Nomor: 188/....../408.64.21/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 DESA SUKOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022, Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
www.ciptaDesa.com 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 8 Agustus Tahun 2022 yang bertempat di Balai Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
www.ciptaDesa.com MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: 1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa; 2. pencermatan ulang RPJM Desa; 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan. KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 dan Swadaya Desa. KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa Sukoharjo Pada tanggal, 09 Agustus 2022 KEPALA DESA SUKOHARJO, (Drs. MUH. ANAM)
www.ciptaDesa.com LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sukoharjo Nomor : 188/..../408.64.21/2022 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023 DESA SUUKOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN NO NAMA JABATAN UNSUR 1. Drs. MUH. ANAM Pembina Kepala Desa 2. MAHPUT Ketua Sekretaris Desa 3. TINTON ADI N. Sekretaris Kaur Perencanaan 4. TISNA ARDHIYANTO K Anggota Kaur Keuangan 5. TRI WULIDA CANDRA Anggota KPMD 6. RATIH INDAH SARI Anggota PKK 7. TURMUDI Anggota Tokoh Masyarakat KEPALA DESA SKOHARJO, (Drs. MUH. ANAM)
1. Contoh Format RKTL Penyusunan RKP Desa DESA : ................................ KECAMATAN : ................................ KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL) PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2023 NO. URAIAN WAKTU KETERANGAN 1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. 00 Juli 2022 Musyawarah mufakat 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa. a) Percermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa. 00 Juli 2022 Mencermati:  Dok. RPJMD  Dok. Renstra OPD  Dok. RPKD  Dok. Jasmas b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa. 00 Juli 2022 Mencermati Pagu Indikatif Desa:  DD  BK  ADD  dll.  BHP 3. Pencermatan Ulang RPJM Desa. 00 Juli 2022  Dok. RPJM Desa  Hasil Laju SDGs Desa 4. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa. 00 Agustus 2022 Penyusunan berdasarkan:  daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa  data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa  data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa  daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll. b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. 00 Agustus 2022 Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat. 5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 00 September 2022 Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
NO. URAIAN WAKTU KETERANGAN 6. Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa. 00 September 2022 Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD. Mengetahui, Kepala Desa Nama, tanda tangan & cap ……………………………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa ……………………………… Disepakati dan disetujui oleh: NO. NAMA JABATAN TIM TANDA TANGAN 1. .................... Sekretaris 1.............. 2. .................... Anggota 2.............. 3. .................... Anggota 3.............. 4. .................... Anggota 4.............. 5. .................... Anggota 5.............. 6. .................... Anggota 6.............. 7. ...dan seterusnya. Anggota 7.............. Difasilitasi oleh: ...................................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
DESA : SUKOHARJO KECAMATAN : PACITAN KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA No Bidang Nama Program/ Kegiatan Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD) Mendukung SDGs Desa ke- Tahun Pelaksanaan Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW) Volume Satuan Total Pagu Dana a b c d e f g h i i 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades 2023 Pemda Kabupaten 18 2023 Desa 1 Paket 10.000.000,- 2. Pembangunan Desa 3. Pembinaan Kemasyarakatan Rontek Pemda Kab. (Dinas Pariwisata) 2023 Desa 1 Paket 25.000.000 4. Pemberdayaan Masyarakat Tambahan Insentif Modin Pemda Kab. (Kesra) 8, 10 2023 Desa 1 Orang 1.200.000,- Mengetahui, Kepala Desa Sukoharjo Drs. MUH. ANAM Sukoharjo, 23 - 09 - 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa MAHPUT
2. Contoh Format Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA DESA : ................................ KECAMATAN : ................................ KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR No Bidang Nama Program/ Kegiatan Jumlah Dana Indikatif Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat PADesa Dana Desa (APBN) Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota) Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Bantuan keuangan APBD Provinsi APBD Kabupaten/ Kota a b c d e f g h i j 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Barang dan Jasa ............... 2. Pembangunan Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Sara Pendidikan dan Kebudayaan ............... 3. Pembinaan Kemasyarakatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ............... 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Masyarakat ............... Mengetahui, Kepala Desa Nama, tanda tangan & cap ……………………………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa ……………………………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
3. Contoh Format Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/kegiatan Pembangunan Desa DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR No. Bidang / Jenis Kegiatan Mendukung SDGs Ke- Data Eksisting Tahun Berjalan Lokasi (RT/RW/ Dusun) Prakiraan Volumen & Satuan Penerima Manfaat Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Bidang Urutan Prioritas Nama Program/ Kegiatan Laki- laki Perem- puan RTM Jumlah (Rp.) Sumber a b c d e f g h i j k l m 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Siltap Kades - 1 Orang belum memenuhi pagu maksimal Desa 1 OB 1 0 0 4.000.000,- ADD dst. Jumlah Per Bidang 1 2. Pembangunan Desa 1. Jambanisasi 6 140 warga BABS Dusun A RT.00 RW.00 20 Unit 32 51 27 50.000.000,- DD dst. Jumlah Per Bidang 2 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1. dst. Jumlah Per Bidang 3 4. Pemeberdayaan Masyarakat 1. dst. Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL Mengetahui, Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA DESA : SUKOHARJO KECAMATAN : PACITAN KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR SDGs ke- No. Usulan Kegiatan Pengusul Lokasi Kegiatan Prakiraan Volume dan Satuan Penerima Manfaat LK PR RTM a b c d e f g h i 1 1. Nihil 2 1. Penguatan Lumbung Pangan (Rehabilitasi Bangunan, Falilitasi Pelatihan) Poktan Desa Sukoharjo 1 Paket 6 4 3 1. Nihil 4 1. Nihil 5 1. Nihil 6 1. Nihil 7 1. Nihil 8 1. Nihil 9 1. Pembangunan Jembatan Pariwisata Dusun Prambon Desa Sukoharjo 5 Meter 2. Rabat Jalan Lingkungan Sumur Njero Dusun Ngerjoso Desa Sukoharjo 200 x 3 meter 10 1. Nihil 11 1. Nihil 12 1. Nihil 13 1. Nihil 14 1. Nihil 15 1. Nihil 16 1. Nihil 17 1. Nihil 18 1. Nihil Mengetahui: Kepala Desa, Drs. MUH. ANAM Sukoharjo, 23 - 09 - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa MAHPUT
4. Contoh Format Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA TAHUN 2023 No. Bidang/ Jenis Kegiatan Mendukung SDGS Desa ke- Lokasi Prakiraan Volume & Satuan Penerima Manfaat Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Prakiraan yang ditanggung Desa Lain Bidang Nama Program/ Kegiatan Jumlah (Rp.) Sumber Jumlah (Rp.) Nama Desa Lain a b c d e f g h i j k 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 1 2. Pembangunan Desa 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 2 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 3 4. Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
5. Contoh Format Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2023 DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR No. Bidang/ Jenis Kegiatan Mendukung SDGS Desa ke- Lokasi Prakiraan Volume & Satuan Penerima Manfaat Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Prakiraan yang ditanggung Pihak Ketiga Bidang Nama Program/ Kegiatan Jumlah (Rp.) Sumber Jumlah (Rp.) Nama Pihak Ketiga a b c d e f g h i j k 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 1 2. Pembangunan Desa 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 2 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 3 4. Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
6. Contoh Format Dokumen Rancangan RKP Desa RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2023 DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR No Bidang Jenis Kegiatan Mendukung SDGs ke- Data Eksisting Tahun Berjalan Target Capaian Tahun 2023 Lokasi Volume & Satuan Penerima Manfaat Waktu Pelaksanaan Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) Jumlah (Rp) Sumber Biaya a b d e f g h i j k l m n 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. 2. 3. 4. 2. Pembangunan Desa 1. 2. 3. 4. 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1. 2. 3. 4. 4. Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. 4. Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
7. Contoh Format Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022 DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR NO KEGIATAN LOKASI KEGIATA N NOMINAL (Rp) REALISASI KET. YA TIDAK I. 1. 2. 3. 4. Contoh Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa 60.000.000,- √ ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 60.000.000,- II. 1. 2. 3. 4. BID. PEMBANGUNAN DESA Pengerasan Jalan Aspal Dsn. Tengah 175.000.000,- √ Pandemi Covid-19 ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 175.000.000,- III. 1. 2. 3. 4. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Pembinaan remaja dan Bantuan sarana dan Prasarana remaja Desa 5.000.000,- √ ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 5.000.000,- IV. 1. 2. 3. 4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Keterampilan pertanian Desa Desa 7.500.000,- √ ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 7.500.000,- V. 1. 2. 3. 4. Bid. Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya Pembelian masker bagi masyarakat Desa ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Desa 25.000.000,- √ Jumlah Per Bidang 25.000.000,- JUMLAH TOTAL 247.500.000,- Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
www.ciptaDesa.com 8. Contoh Format Gambar Desain Kegiatan GAMBAR DESAIN KEGIATAN GAMBAR RENCANA KABUPATEN …………………………….. KECAMATAN …………………………….. D E S A …………………………….. JENIS PRASARANA …………………………….. LOKASI …………………………….. JUDUL GAMBAR …………………………….. Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik) Diperiksa dan Disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia) Lembar…..Dari…..Lembar 9. Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA Desa : ................................ Kecamatan : ................................ Kabupaten : PACITAN Provinsi : JAWA TIMUR No.RAB : ……...……..……………… Bidang : ……...……..……………… Kegiatan : ……...……..……………… URAIAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah Total (Rp) Jumlah a b c d e = b x d f 1. BAHAN 1…. Sub Total 1) Rp. Rp. 2. ALAT 2. … Sub Total 2) Rp. Rp. 3. UPAH 3. … Sub Total 3 ) Rp. Rp. Total Biaya Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap …………………….......… ....nama desa, ......... – 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
DESA : SUKOHARJO KECAMATAN : PACITAN KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) TAHUN 2024 No. Bidang Jenis Kegiatan Mendukung SDGs ke- Data Eksisting Tahun Berjalan Lokasi Volume Sasaran / Penerima Manfaat Prakiraan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya Jumlah (Rp) Sumber Pembiayaan a b c d e f g h i j k l 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Penguatan Kapasitas Perangkat Desa 18 13 Orang Perangkat Desa Balai Desa 13 Orang 13 Orang Tahun 2023 5.000.000,- APBD 2. 3. 4. ...dan seterusnya. 2. Pembangunan Desa 1. Pembangunan Balai Dusun Prambon 6 140 warga BABS Dusun A RT./ RW. 20 Unit 83 Orang Tahun 2023 50.000.000,- APBD 2. 3. 4. ...dan seterusnya. 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1. 2. 3. 4. ...dan seterusnya. 4. Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. 4. ...dan seterusnya. Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap …………………….......… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa …………………….......… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023 Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, maka pada: Hari dan Tanggal : Selasa, 09 Agutsus 2022 Jam : 09.30 WIB Tempat : Kantor Desa Sukoharjo telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut: 1. Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir. 2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa. 3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah disusunoleh Tim Penyusun. 4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui: Kepala Desa, Drs. MUH. ANAM Sukoharjo, 09 - 08 - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa MAHPUT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ……….. KECAMATAN ………………….. KABUPATEN PACITAN Jln Raya. …………………….. Kode Pos......... 10. Contoh Format Keputusan BPD tentang Panitia Musdes Perencanaan Desa 10.a. Contoh Format Keputusan BPD KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ………….. Nomor: ……………………../20……… TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 DESA ..................... KECAMATAN ..................... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................... Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 di Desa ..................... Kecamatan ............................Kabupaten Pacitan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023 LOGO
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); 25. Perbup perbup........................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
27. Peraturan Desa .................... Nomor ..... Tahun..............tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ); 28. Peraturan Desa .................... Nomor ........ Tahun.............tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ....... ); 29. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun.............tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa ..........................Tahun 2020 Nomor....... ); 30. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun...............tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa .......................Tahun 2020 Nomor...... ); dan 31. dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku). Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ..................... Kecamatan......................... Kabupaten Pacitan pada hari ……. Tanggal ………….. 2022 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023 Desa ............... Kecamatan .........................Kabupaten Pacitan. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa ..................... Kecamatan ..................... Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
www.ciptaDesa.com KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: 1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya: a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan b. dokumen Pandangan Resmi BPD. 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa; 3. Menyiapkan akomodasi rapat; 4. Menyiapkan daftar hadir; 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah; 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes; 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes. KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..................... Tahun Anggaran 2022. KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa ..................... Pada tanggal, ....................... 2022 KETUA BPD......................, Nama, tanda tangan & cap .......................................................
www.ciptaDesa.com 10.b. Contoh Format Lampiran Keputusan BPD LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............. Nomor :............. Tahun 2022 Tanggal : ……………………….. Tentang : Pembentukan Panitia Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 NO NAMA JABATAN UNSUR 1. ..................... Ketua Sekretaris BPD 3. ..................... Sekretaris Anggota BPD 2. ..................... Anggota Perangkat Desa 3. .......dan setersunya. Anggota LKD Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
17. Contoh Format Berita Acara Musdes tentang Perencanaan Desa 17.a. Contoh Format Berita Acara BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa ……............… Kecamatan ........................ Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timurdalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : ………………, ……,.................... 2022 Jam : ……………………………………… Tempat : ……………………………………… telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah: A. Materi 1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; 2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan 3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa. B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Musyawarah : …..…………………….............. dari .............. Notulen : …..…………………….............. dari .............. Narasumber : 1. …..…………………….......... dari .............. 2. …..…………………….......... dari .............. 3. ....dan seterusnya. dari .............. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu: ...……………………..............................……………………………………………………….... ...………………..............................………………………………………………………........... Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Desa .................. Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Wakil Masyarakat, .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. Hari dan Tanggal : ………………, ……,.................. 2021 Jam : ...................................................... Notulen: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2021 Notulis, ................................................ 17.b. Contoh Format Notulen NOTULENSI 17.c. Contoh Format Daftar Hadir DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 Hari/Tanggal : ............., ............................2022 Jam..................................................WIB Tempat : ................................................ Jumlah Peserta ....................orang Laki-laki: ................ orang, Perempuan................... orang NO NAMA L/P ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1. 1..... 2. 2..... 3. 3..... 4. 4..... 5. 5..... 6. .......dan setersunya. 6..... Kepala Desa .................. Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
18. Contoh Format Pandangan Resmi BPD Pada format pandangan resmi BPD disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa, ada pun format yang termuat adalah sebagai berikut: 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................................................................. ... ............................................................................................................................. ... 1.2. Dasar hukum ............................................................................................................................. ... ................................................................................................................................ 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................................. ... ................................................................................................................................ 2. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN 2.1. Kodisi Umum a. Keadaan Sosial ............................................................................................................................. .... ................................................................................................................... b. Keadaan Ekonomi ............................................................................................................................. .... ................................................................................................................... c. Keadaan Sarana Prasarana Desa ............................................................................................................................. .... ................................................................................................................... d. Keadaan Pemerintahan Desa ............................................................................................................................. .... 2.2. Permasalahan a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ............................................................................................................................... b. Bidang Pembangunan Desa ............................................................................................................................. .. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ............................................................................................................................. .. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ............................................................................................................................... 3. POKOK-POKOK PIKIRAN BPD 3.1. .............................................. 3.2. .............................................. 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 4.1. Kesimpulan ............................................................................................................................. .......... 4.2. Rekomendasi ....................................................................................................................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
KABUPATEN PACITAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .................. NOMOR: 188/ ......./kode desa/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 DESA ..................... KECAMATAN ..................... KEPALA DESA ..................... Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023 di Desa , perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); 25. Perbup prbup.................... 26. Peraturan Desa .................... Nomor ..... Tahun...........tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor........);
27. Peraturan Desa .................... Nomor ........ Tahun ........ tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa..........................Tahun 20... Nomor......); 28. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun ..........tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa...................... Tahun 2020 ................. Nomor ); 29. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun ...........tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa ............... Tahun 2020 Nomor........); dan 30. dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku). MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: 1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa; 2. menyiapkan akomodasi rapat; 3. menyiapkan daftar hadir; 4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa; 5. menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU- RKP Desa Tahun 2023 6. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2023 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan. KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.........................Tahun Anggaran 2022
KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa ..................... Pada tanggal,........................2022 KEPALA DESA...................... , Nama, tanda tangan & cap (NAMA TANPA GELAR)
LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa ............................ Nomor : 188/ /kode desa/2022 Tanggal : ……………………….. Tentang : Pembentukan Panitia Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 DESA ..................... KECAMATAN ..................... KABUPATEN PACITAN NO NAMA JABATAN UNSUR 1. .................................... Penanggungjawab Kepala Desa 2. .................................... Ketua ……………. 3. .................................... Sekretaris ……………. 4. .......dan setersunya. Anggota ……………. KEPALA DESA...................... , Nama, tanda tangan & cap (NAMA TANPA GELAR)
DRAF TATA TERTIB MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 DESA ………….. KECAMATAN ………………….. KABUPATEN PACITAN BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2023 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian. 4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut: a. Kewenangan Desa. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa. Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa. c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota. Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa. Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. 5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Pengunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas pengunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT. Pasal 2 Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2023 yang disusun oleh tim penyusun. 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh ........ dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa. 3) Musrenbang Desa ............. dilaksanakan pada hari ..... tanggal .... bulan tahun ..... dan bertempat di .............. BAGIAN KEDUA PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH Pasal 3 Peserta 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya. 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak.................(sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. kelompok tani; f. kelompok nelayan; g. kelompok perajin; h. kelompok perempuan; i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; j. kelompok masyarakat miskin; k. kelompok disabilitas; dan l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya. 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia. Pasal 4 P a n i t i a 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa....... nomor: 188/.../kode desa/20... 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa. Pasal 5 Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas: a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa; b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa; c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa; d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah; e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok; f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan; g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan; dan h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tangungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif. BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA Pasal 6 Hak Peserta 1) Hak Peserta terdiri dari: a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas. 2) Yang memiliki hak bicara adalah: a. Peserta Utusan; b. Peserta Undangan; dan c. Peserta Lainnya. 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
Pasal 7 Kewajiban Peserta Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi: a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan; b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan; c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tangungjawab; d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa; e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah. BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS Pasal 8 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah: a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok. b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno. c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan. d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu: 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa; 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat. 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun. 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan. Pasal 9 Diskusi Kelompok 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang. 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja. 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok. 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring). 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
Pasal 10 Diskusi Pleno 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno. 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno. 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta. Pasal 11 Tata Cara Diskusi 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok. 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa. 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa. 4) Hasil diskusi pleno ditandantangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta. Pasal 12 Tata Cara Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat. BAGIAN KEEMPAT PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkan di Desa ..................... Pada tanggal, ....................... 2022 Pimpinan Musyawarah Ketua, .......................................... Sekretaris, .......................................... Wakil Masyarakat ………………………………… Mengesahkan, Kepala Desa… .......................... , Nama, tanda tangan & cap ……………………………………….. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
21. Contoh Format Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa DESA : ................................ KECAMATAN : ................................ KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023 BIDANG : BIDANG ...................... No. Bidang/ Sub Bidang Jenis Kegiatan Lokasi Volume Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan Total Ranking Kewenangan Desa Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota Ketersediaan Sumber dayalokal Desa I. BIDANG ............. 1. 1). ............ 2). ....dan seterusnya. 2. 1). ............ 2). ....dan seterusnya. 3. 1). ............ 2). ....dan seterusnya. 4. 1). ............ 2). ....dan seterusnya. Catatan: *) ................. *) ................. Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25 Mengetahui, Ketua Kelompok ……………………………………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh: Sekretaris Kelompok ……………………………………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
22. Contoh Format Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa 22.a. Contoh Format Berita Acara BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023, di Desa ……… Kecamatan .......... Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : ………………, ……, ....................2022 Jam : ……………………………………… Tempat : ……………………………………… telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah: A. Materi 1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023; 2. Pemeringkatan prioritas kegiatan Per Bidang; dan 3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023. B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Musyawarah : …..……………………............................. dari ................ Notulen : …..……………………............................. dari ................ Narasumber : 1. …..…………………............................. 2. …..…………………............................. 3..........dan seterusnya. dari dari dari ................ ................ ................ Unsur Peserta : 1. …..…………………............................. 2. …..…………………............................. 3..........dan seterusnya. dari dari dari ................ ................ ................ Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu: 1. ……………………………………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………………………………….. 3...............dan seterusnya. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Wakil Masyarakat ………………………………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022. Hari dan Tanggal : ………………, ……, .....................2021 Jam : ...................................................... Notulen: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2021 Sekretaris, ................................................ 22.b. Contoh Format Notulen NOTULENSI 22.c. Contoh Format Daftar Hadir DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 Hari/Tanggal : .............,............................ 2022 Jam ................................................. WIB Tempat : ................................................ Jumlah Peserta.....................orang Laki-laki: ................ orang, Perempuan ...................orang NO NAMA L/P ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. ...dan seterusnya 6. Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ……….. KECAMATAN ………………….. KABUPATEN PACITAN Jln Raya. …………………….. Kode Pos......... 23. Contoh Format Keputusan BPD tentang Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa 23.a. Contoh Format Keputusan BPD KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ………….. Nomor........................................./2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023 DESA ..................... KECAMATAN ..................... KABUPATEN PACITAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................... Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2023 dan pengesahan RKP Desa tahun 2023 di Desa ..................... Kecamatan......................... Kabupaten Pacitan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023 LOGO
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); 25. Perbup perbup Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
27. Peraturan Desa .................... Nomor ..... Tahun..............tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ); 28. Peraturan Desa .................... Nomor ........ Tahun.............tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ....... ); 29. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun.............tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa ..........................Tahun 2020 Nomor....... ); 30. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun ..............tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa .......................Tahun 2020 Nomor ......); dan 31. dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku). Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ..................... Kecamatan......................... Kabupaten Pacitan pada hari ……. Tanggal ………….. 2022 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2023 Desa .................... Kecamatan ..................... Kabupaten Pacitan. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2023 di Desa ..................... Kecamatan ..................... Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: 1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023; 3. Menyiapkan akomodasi rapat; 4. Menyiapkan daftar hadir; 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah; 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes; dan 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes. KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..................... Tahun Anggaran 2022. KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa ..................... Pada tanggal, ....................... 2022 KETUA BPD......................, Nama, tanda tangan & cap ....................................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
23.b. Contoh format lampiran keputusan BPD LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............. Nomor :............. Tahun 2022 Tanggal : ……………………….. Tentang : Pembentukan Panitia Mudes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2023. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023 NO NAMA JABATAN UNSUR 1. ..................... Penangungjawab Sekretaris BPD 2. ..................... Ketua Anggota BPD 3. ..................... Sekretaris Perangkat Desa 4. ..................... Anggota LKD 5. .....dan seterusnya. Anggota ..................... KETUA BPD ..................... , Nama, tanda tangan & cap ......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
24. Contoh Format Berita Acara Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa 24.a. Contoh Format Berita Acara BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023 Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa ……............… Kecamatan ........................ Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : ………………, ……,.........................2022 Jam : ……………………………………… Tempat : ……………………………………… telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023 adalah: C. Materi 1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2023; 2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2023; dan 3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2023. D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Musyawarah : …..…………………….............. dari .............. Notulen : …..…………………….............. dari .............. Narasumber : 1. …..…………………….......... dari .............. 2. …..…………………….......... dari .............. 3. ...dan seterusnya. dari .............. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2023 yaitu: ...……………………..............................……………………………………………………….... ...………………..............................………………………………………………………........... Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Desa .................. Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Wakil Masyarakat, .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. Hari dan Tanggal : ………………, ……, .................. 2021 Jam : ...................................................... Notulen: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2021 Notulis, ................................................ 24.b. Contoh Format Notulen NOTULENSI 24.c. Contoh Format Daftar Hadir DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023 Hari/Tanggal : .............,............................ 2022 Jam ................................................. WIB Tempat : ................................................ Jumlah Peserta.....................orang Laki-laki: ................ orang, Perempuan ...................orang NO NAMA L/P ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 7. 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. .....dan seterusnya. 6. Kepala Desa .................. Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
25. Contoh Format Dokumen RKP Desa DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2023 No Bidang Jenis Kegiatan Mendukung SDGs ke- Data Eksisting Tahun Berjalan Target Capaian Tahun 2023 Lokasi Volume & Satuan Penerima Manfaat Waktu Pelaksanaan Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) Jumlah (Rp) Sumber Biaya a b d e f g h i j k l m n 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. 2. 3. 4. ....dan seterusnya 2. Pembangunan Desa 1. 2. 3. 4. ....dan seterusnya 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1. 2. 3. 4. ....dan seterusnya 4. Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. 4. ....dan seterusnya Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
26. Contoh format Perdes tentang Pengesahan RKP Desa 26.a. Contoh Peraturan Desa KEPALA DESA RANCANGAN PERATURAN DESA .................... TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023 Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa ........................tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); 25. Perbup perbup............. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
28. Peraturan Desa .................... Nomor ..... Tahun ........ tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ); 29. Peraturan Desa .................... Nomor ........ Tahun ................tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ); 30. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 2020 Nomor ); 31. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun ....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa ............... Tahun 2020 Nomor .....); dan 32. dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................... dan KEPALA DESA .................... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. 4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa. 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa. 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah. 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
lampiran rkp .docx
lampiran rkp .docx

Recommended

BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSudhi purnomo
 
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024Pemdes Wonoyoso
 
proposal bedah rumah
proposal bedah rumahproposal bedah rumah
proposal bedah rumahhasanbasri194
 
RAB BELANJA TAHUN 2023
RAB BELANJA TAHUN 2023RAB BELANJA TAHUN 2023
RAB BELANJA TAHUN 2023Pemdes Wonoyoso
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desJeck Apit
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
Sk kader posyandu
Sk kader posyanduSk kader posyandu
Sk kader posyanduAbdul Kohar
 

Recommended

BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSudhi purnomo
 
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024Pemdes Wonoyoso
 
proposal bedah rumah
proposal bedah rumahproposal bedah rumah
proposal bedah rumahhasanbasri194
 
RAB BELANJA TAHUN 2023
RAB BELANJA TAHUN 2023RAB BELANJA TAHUN 2023
RAB BELANJA TAHUN 2023Pemdes Wonoyoso
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Berita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desBerita acara-musyawarah-desa-rkp des
Berita acara-musyawarah-desa-rkp desJeck Apit
 
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
Sk kader posyandu
Sk kader posyanduSk kader posyandu
Sk kader posyanduAbdul Kohar
 
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkContoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkHambali Nasuka
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Eka Saputra
 
Undangan penyaluran blt dd,
Undangan penyaluran blt dd,Undangan penyaluran blt dd,
Undangan penyaluran blt dd,PemerintahanPajeruan
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaAdelfios Andyka Fatra
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesYudhi Aldriand
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok taniProposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok taniBandi Siswoyo
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desaglora sby
 
Sk karang taruna
Sk karang taruna Sk karang taruna
Sk karang taruna Jusa Erza
 
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum TV Desa
 
Berita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdBerita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdPertasi Kencana
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021udhi purnomo
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul Kohar
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesSk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaAdelfios Andyka Fatra
 
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)M. Adli
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023NoerCholies1
 
Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023NoerCholies1
 

More Related Content

What's hot

Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkContoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkHambali Nasuka
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Eka Saputra
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesYudhi Aldriand
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok taniProposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok taniBandi Siswoyo
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desaglora sby
 
Sk karang taruna
Sk karang taruna Sk karang taruna
Sk karang taruna Jusa Erza
 
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum TV Desa
 
Berita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdBerita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdPertasi Kencana
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021udhi purnomo
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul Kohar
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesSk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaAdelfios Andyka Fatra
 
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)M. Adli
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 

What's hot (20)

Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkContoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
 
Undangan penyaluran blt dd,
Undangan penyaluran blt dd,Undangan penyaluran blt dd,
Undangan penyaluran blt dd,
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok taniProposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
Proposal bantuan pengerasan jalan kelompok tani
 
Kak kegiatan desa
Kak kegiatan desaKak kegiatan desa
Kak kegiatan desa
 
Sk karang taruna
Sk karang taruna Sk karang taruna
Sk karang taruna
 
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
 
Berita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpdBerita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpd
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyandu
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesSk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
 
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 

Similar to lampiran rkp .docx

Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023NoerCholies1
 
Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023NoerCholies1
 
Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023NoerCholies1
 
Perdes No. 8 Tahun 2021
Perdes No. 8 Tahun 2021Perdes No. 8 Tahun 2021
Perdes No. 8 Tahun 2021NoerCholies1
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013Jusa Erza
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021NoerCholies1
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 
Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023NoerCholies1
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Perdes No. 3 Tahun 2023
Perdes No. 3 Tahun 2023Perdes No. 3 Tahun 2023
Perdes No. 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022NoerCholies1
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPemdes Seboro Sadang
 
01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.docjumN
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017PuskoMedia Indonesia
 

Similar to lampiran rkp .docx (20)

Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023Perdes No. 4 Tahun 2023
Perdes No. 4 Tahun 2023
 
Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023Perdes No. 5 Tahun 2023
Perdes No. 5 Tahun 2023
 
Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023Perdes No. 2 Tahun 2023
Perdes No. 2 Tahun 2023
 
Perdes No. 8 Tahun 2021
Perdes No. 8 Tahun 2021Perdes No. 8 Tahun 2021
Perdes No. 8 Tahun 2021
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 
Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
Perdes No. 3 Tahun 2023
Perdes No. 3 Tahun 2023Perdes No. 3 Tahun 2023
Perdes No. 3 Tahun 2023
 
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdfRPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022RKP Desa Tahun 2022
RKP Desa Tahun 2022
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
 
01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc01.b. Keputusan BPD.doc
01.b. Keputusan BPD.doc
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
 

Recently uploaded

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 

lampiran rkp .docx

  • 1. www.ciptaDesa.com BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 DESA SUKOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN Pada hari ini Senin tanggal Del apan bulan A g u s t u s tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Gedung Noto Kusumo Desa Sukoharjo, kami Pemerintah Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim PenyusunRKP Desa Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut: 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan: a. Pembina : Kepala Desa b. Ketua : Mahput c. Sekretaris : Tinton Adi Nugroho d. Anggota 1. Ratih Indah Sari 2. Tisna Ardhiyanto K. 3. Tri Wulida Candra 4. Turmudi 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023. Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. PIMPINAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 Pimpinan Musyawarah, Yateni Sukoharjo, 08 -08 - 2022 Sekretaris/Notulis, Ratih Indahsari Mengetahui, Kepala Desa Drs. MUH. ANAM
  • 2. www.ciptaDesa.com DAFTAR HADIR PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 NO NAMA L/P ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24.
  • 3. www.ciptaDesa.com 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30.
  • 4. KABUPATEN PACITAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOHARJO Nomor: 188/....../408.64.21/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023 DESA SUKOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022, Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  • 5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  • 6. www.ciptaDesa.com 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 8 Agustus Tahun 2022 yang bertempat di Balai Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.
  • 7. www.ciptaDesa.com MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: 1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa; 2. pencermatan ulang RPJM Desa; 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan. KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 dan Swadaya Desa. KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa Sukoharjo Pada tanggal, 09 Agustus 2022 KEPALA DESA SUKOHARJO, (Drs. MUH. ANAM)
  • 8. www.ciptaDesa.com LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sukoharjo Nomor : 188/..../408.64.21/2022 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023 DESA SUUKOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN NO NAMA JABATAN UNSUR 1. Drs. MUH. ANAM Pembina Kepala Desa 2. MAHPUT Ketua Sekretaris Desa 3. TINTON ADI N. Sekretaris Kaur Perencanaan 4. TISNA ARDHIYANTO K Anggota Kaur Keuangan 5. TRI WULIDA CANDRA Anggota KPMD 6. RATIH INDAH SARI Anggota PKK 7. TURMUDI Anggota Tokoh Masyarakat KEPALA DESA SKOHARJO, (Drs. MUH. ANAM)
  • 9. 1. Contoh Format RKTL Penyusunan RKP Desa DESA : ................................ KECAMATAN : ................................ KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL) PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2023 NO. URAIAN WAKTU KETERANGAN 1. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. 00 Juli 2022 Musyawarah mufakat 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa. a) Percermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa. 00 Juli 2022 Mencermati:  Dok. RPJMD  Dok. Renstra OPD  Dok. RPKD  Dok. Jasmas b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa. 00 Juli 2022 Mencermati Pagu Indikatif Desa:  DD  BK  ADD  dll.  BHP 3. Pencermatan Ulang RPJM Desa. 00 Juli 2022  Dok. RPJM Desa  Hasil Laju SDGs Desa 4. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa. 00 Agustus 2022 Penyusunan berdasarkan:  daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa  data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa  data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa  daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll. b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. 00 Agustus 2022 Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat. 5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. 00 September 2022 Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 10. NO. URAIAN WAKTU KETERANGAN 6. Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa. 00 September 2022 Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD. Mengetahui, Kepala Desa Nama, tanda tangan & cap ……………………………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa ……………………………… Disepakati dan disetujui oleh: NO. NAMA JABATAN TIM TANDA TANGAN 1. .................... Sekretaris 1.............. 2. .................... Anggota 2.............. 3. .................... Anggota 3.............. 4. .................... Anggota 4.............. 5. .................... Anggota 5.............. 6. .................... Anggota 6.............. 7. ...dan seterusnya. Anggota 7.............. Difasilitasi oleh: ...................................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 11. DESA : SUKOHARJO KECAMATAN : PACITAN KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA No Bidang Nama Program/ Kegiatan Pemerintah/ Pemerintah Prov./ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD) Mendukung SDGs Desa ke- Tahun Pelaksanaan Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW) Volume Satuan Total Pagu Dana a b c d e f g h i i 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades 2023 Pemda Kabupaten 18 2023 Desa 1 Paket 10.000.000,- 2. Pembangunan Desa 3. Pembinaan Kemasyarakatan Rontek Pemda Kab. (Dinas Pariwisata) 2023 Desa 1 Paket 25.000.000 4. Pemberdayaan Masyarakat Tambahan Insentif Modin Pemda Kab. (Kesra) 8, 10 2023 Desa 1 Orang 1.200.000,- Mengetahui, Kepala Desa Sukoharjo Drs. MUH. ANAM Sukoharjo, 23 - 09 - 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa MAHPUT
  • 12. 2. Contoh Format Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA DESA : ................................ KECAMATAN : ................................ KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR No Bidang Nama Program/ Kegiatan Jumlah Dana Indikatif Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat PADesa Dana Desa (APBN) Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota) Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Bantuan keuangan APBD Provinsi APBD Kabupaten/ Kota a b c d e f g h i j 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Barang dan Jasa ............... 2. Pembangunan Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Sara Pendidikan dan Kebudayaan ............... 3. Pembinaan Kemasyarakatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ............... 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Masyarakat ............... Mengetahui, Kepala Desa Nama, tanda tangan & cap ……………………………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa ……………………………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 13. 3. Contoh Format Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/kegiatan Pembangunan Desa DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR No. Bidang / Jenis Kegiatan Mendukung SDGs Ke- Data Eksisting Tahun Berjalan Lokasi (RT/RW/ Dusun) Prakiraan Volumen & Satuan Penerima Manfaat Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Bidang Urutan Prioritas Nama Program/ Kegiatan Laki- laki Perem- puan RTM Jumlah (Rp.) Sumber a b c d e f g h i j k l m 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Siltap Kades - 1 Orang belum memenuhi pagu maksimal Desa 1 OB 1 0 0 4.000.000,- ADD dst. Jumlah Per Bidang 1 2. Pembangunan Desa 1. Jambanisasi 6 140 warga BABS Dusun A RT.00 RW.00 20 Unit 32 51 27 50.000.000,- DD dst. Jumlah Per Bidang 2 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1. dst. Jumlah Per Bidang 3 4. Pemeberdayaan Masyarakat 1. dst. Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL Mengetahui, Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 14. DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA DESA : SUKOHARJO KECAMATAN : PACITAN KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR SDGs ke- No. Usulan Kegiatan Pengusul Lokasi Kegiatan Prakiraan Volume dan Satuan Penerima Manfaat LK PR RTM a b c d e f g h i 1 1. Nihil 2 1. Penguatan Lumbung Pangan (Rehabilitasi Bangunan, Falilitasi Pelatihan) Poktan Desa Sukoharjo 1 Paket 6 4 3 1. Nihil 4 1. Nihil 5 1. Nihil 6 1. Nihil 7 1. Nihil 8 1. Nihil 9 1. Pembangunan Jembatan Pariwisata Dusun Prambon Desa Sukoharjo 5 Meter 2. Rabat Jalan Lingkungan Sumur Njero Dusun Ngerjoso Desa Sukoharjo 200 x 3 meter 10 1. Nihil 11 1. Nihil 12 1. Nihil 13 1. Nihil 14 1. Nihil 15 1. Nihil 16 1. Nihil 17 1. Nihil 18 1. Nihil Mengetahui: Kepala Desa, Drs. MUH. ANAM Sukoharjo, 23 - 09 - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa MAHPUT
  • 15. 4. Contoh Format Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA TAHUN 2023 No. Bidang/ Jenis Kegiatan Mendukung SDGS Desa ke- Lokasi Prakiraan Volume & Satuan Penerima Manfaat Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Prakiraan yang ditanggung Desa Lain Bidang Nama Program/ Kegiatan Jumlah (Rp.) Sumber Jumlah (Rp.) Nama Desa Lain a b c d e f g h i j k 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 1 2. Pembangunan Desa 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 2 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 3 4. Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 16. 5. Contoh Format Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2023 DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR No. Bidang/ Jenis Kegiatan Mendukung SDGS Desa ke- Lokasi Prakiraan Volume & Satuan Penerima Manfaat Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa Prakiraan yang ditanggung Pihak Ketiga Bidang Nama Program/ Kegiatan Jumlah (Rp.) Sumber Jumlah (Rp.) Nama Pihak Ketiga a b c d e f g h i j k 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 1 2. Pembangunan Desa 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 2 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 3 4. Pemberdayaan Masyarakat 1 2 3 ...dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 17. 6. Contoh Format Dokumen Rancangan RKP Desa RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2023 DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR No Bidang Jenis Kegiatan Mendukung SDGs ke- Data Eksisting Tahun Berjalan Target Capaian Tahun 2023 Lokasi Volume & Satuan Penerima Manfaat Waktu Pelaksanaan Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) Jumlah (Rp) Sumber Biaya a b d e f g h i j k l m n 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. 2. 3. 4. 2. Pembangunan Desa 1. 2. 3. 4. 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1. 2. 3. 4. 4. Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. 4. Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 18. 7. Contoh Format Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2022 DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR NO KEGIATAN LOKASI KEGIATA N NOMINAL (Rp) REALISASI KET. YA TIDAK I. 1. 2. 3. 4. Contoh Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa 60.000.000,- √ ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 60.000.000,- II. 1. 2. 3. 4. BID. PEMBANGUNAN DESA Pengerasan Jalan Aspal Dsn. Tengah 175.000.000,- √ Pandemi Covid-19 ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 175.000.000,- III. 1. 2. 3. 4. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Pembinaan remaja dan Bantuan sarana dan Prasarana remaja Desa 5.000.000,- √ ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 5.000.000,- IV. 1. 2. 3. 4. Bid. Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Keterampilan pertanian Desa Desa 7.500.000,- √ ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Jumlah Per Bidang 7.500.000,- V. 1. 2. 3. 4. Bid. Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya Pembelian masker bagi masyarakat Desa ......................................................... ......................................................... .......dan seterusnya. Desa 25.000.000,- √ Jumlah Per Bidang 25.000.000,- JUMLAH TOTAL 247.500.000,- Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 19. www.ciptaDesa.com 8. Contoh Format Gambar Desain Kegiatan GAMBAR DESAIN KEGIATAN GAMBAR RENCANA KABUPATEN …………………………….. KECAMATAN …………………………….. D E S A …………………………….. JENIS PRASARANA …………………………….. LOKASI …………………………….. JUDUL GAMBAR …………………………….. Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik) Diperiksa dan Disetujui oleh: Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia) Lembar…..Dari…..Lembar 9. Format Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA Desa : ................................ Kecamatan : ................................ Kabupaten : PACITAN Provinsi : JAWA TIMUR No.RAB : ……...……..……………… Bidang : ……...……..……………… Kegiatan : ……...……..……………… URAIAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah Total (Rp) Jumlah a b c d e = b x d f 1. BAHAN 1…. Sub Total 1) Rp. Rp. 2. ALAT 2. … Sub Total 2) Rp. Rp. 3. UPAH 3. … Sub Total 3 ) Rp. Rp. Total Biaya Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap …………………….......… ....nama desa, ......... – 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 20. DESA : SUKOHARJO KECAMATAN : PACITAN KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA) TAHUN 2024 No. Bidang Jenis Kegiatan Mendukung SDGs ke- Data Eksisting Tahun Berjalan Lokasi Volume Sasaran / Penerima Manfaat Prakiraan Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya Jumlah (Rp) Sumber Pembiayaan a b c d e f g h i j k l 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Penguatan Kapasitas Perangkat Desa 18 13 Orang Perangkat Desa Balai Desa 13 Orang 13 Orang Tahun 2023 5.000.000,- APBD 2. 3. 4. ...dan seterusnya. 2. Pembangunan Desa 1. Pembangunan Balai Dusun Prambon 6 140 warga BABS Dusun A RT./ RW. 20 Unit 83 Orang Tahun 2023 50.000.000,- APBD 2. 3. 4. ...dan seterusnya. 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1. 2. 3. 4. ...dan seterusnya. 4. Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. 4. ...dan seterusnya. Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap …………………….......… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua Tim Penyusun RKP Desa …………………….......… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 21. BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023 Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Sukoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, maka pada: Hari dan Tanggal : Selasa, 09 Agutsus 2022 Jam : 09.30 WIB Tempat : Kantor Desa Sukoharjo telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut: 1. Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir. 2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa. 3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah disusunoleh Tim Penyusun. 4. Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui: Kepala Desa, Drs. MUH. ANAM Sukoharjo, 09 - 08 - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa MAHPUT
  • 22. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ……….. KECAMATAN ………………….. KABUPATEN PACITAN Jln Raya. …………………….. Kode Pos......... 10. Contoh Format Keputusan BPD tentang Panitia Musdes Perencanaan Desa 10.a. Contoh Format Keputusan BPD KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ………….. Nomor: ……………………../20……… TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 DESA ..................... KECAMATAN ..................... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................... Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 di Desa ..................... Kecamatan ............................Kabupaten Pacitan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023 LOGO
  • 23. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 24. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); 25. Perbup perbup........................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 25. 27. Peraturan Desa .................... Nomor ..... Tahun..............tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ); 28. Peraturan Desa .................... Nomor ........ Tahun.............tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ....... ); 29. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun.............tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa ..........................Tahun 2020 Nomor....... ); 30. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun...............tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa .......................Tahun 2020 Nomor...... ); dan 31. dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku). Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ..................... Kecamatan......................... Kabupaten Pacitan pada hari ……. Tanggal ………….. 2022 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023 Desa ............... Kecamatan .........................Kabupaten Pacitan. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Perencanaan Desa di Desa ..................... Kecamatan ..................... Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 26. www.ciptaDesa.com KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: 1. Menyiapkan materi Musyawarah Desa diantaranya: a. dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; dan b. dokumen Pandangan Resmi BPD. 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang perencanaan Desa; 3. Menyiapkan akomodasi rapat; 4. Menyiapkan daftar hadir; 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah; 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes; 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes. KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa (Musdes) bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..................... Tahun Anggaran 2022. KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa ..................... Pada tanggal, ....................... 2022 KETUA BPD......................, Nama, tanda tangan & cap .......................................................
  • 27. www.ciptaDesa.com 10.b. Contoh Format Lampiran Keputusan BPD LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............. Nomor :............. Tahun 2022 Tanggal : ……………………….. Tentang : Pembentukan Panitia Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 NO NAMA JABATAN UNSUR 1. ..................... Ketua Sekretaris BPD 3. ..................... Sekretaris Anggota BPD 2. ..................... Anggota Perangkat Desa 3. .......dan setersunya. Anggota LKD Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 28. 17. Contoh Format Berita Acara Musdes tentang Perencanaan Desa 17.a. Contoh Format Berita Acara BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa ……............… Kecamatan ........................ Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timurdalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : ………………, ……,.................... 2022 Jam : ……………………………………… Tempat : ……………………………………… telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah: A. Materi 1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; 2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan 3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa. B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Musyawarah : …..…………………….............. dari .............. Notulen : …..…………………….............. dari .............. Narasumber : 1. …..…………………….......... dari .............. 2. …..…………………….......... dari .............. 3. ....dan seterusnya. dari .............. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu: ...……………………..............................……………………………………………………….... ...………………..............................………………………………………………………........... Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Desa .................. Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Wakil Masyarakat, .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 29. Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa. Hari dan Tanggal : ………………, ……,.................. 2021 Jam : ...................................................... Notulen: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2021 Notulis, ................................................ 17.b. Contoh Format Notulen NOTULENSI 17.c. Contoh Format Daftar Hadir DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023 Hari/Tanggal : ............., ............................2022 Jam..................................................WIB Tempat : ................................................ Jumlah Peserta ....................orang Laki-laki: ................ orang, Perempuan................... orang NO NAMA L/P ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1. 1..... 2. 2..... 3. 3..... 4. 4..... 5. 5..... 6. .......dan setersunya. 6..... Kepala Desa .................. Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 30. 18. Contoh Format Pandangan Resmi BPD Pada format pandangan resmi BPD disesuaikan dengan kondisi masing-masing Desa, ada pun format yang termuat adalah sebagai berikut: 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ............................................................................................................................. ... ............................................................................................................................. ... 1.2. Dasar hukum ............................................................................................................................. ... ................................................................................................................................ 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................................. ... ................................................................................................................................ 2. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN 2.1. Kodisi Umum a. Keadaan Sosial ............................................................................................................................. .... ................................................................................................................... b. Keadaan Ekonomi ............................................................................................................................. .... ................................................................................................................... c. Keadaan Sarana Prasarana Desa ............................................................................................................................. .... ................................................................................................................... d. Keadaan Pemerintahan Desa ............................................................................................................................. .... 2.2. Permasalahan a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ............................................................................................................................... b. Bidang Pembangunan Desa ............................................................................................................................. .. c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ............................................................................................................................. .. d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ............................................................................................................................... 3. POKOK-POKOK PIKIRAN BPD 3.1. .............................................. 3.2. .............................................. 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 4.1. Kesimpulan ............................................................................................................................. .......... 4.2. Rekomendasi ....................................................................................................................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 31. KABUPATEN PACITAN KEPUTUSAN KEPALA DESA .................. NOMOR: 188/ ......./kode desa/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 DESA ..................... KECAMATAN ..................... KEPALA DESA ..................... Menimbang : bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Tahun 2022 dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2023 di Desa , perlu menetapkan Panitia Musrenbang Desa RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  • 32. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  • 33. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 34. 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); 25. Perbup prbup.................... 26. Peraturan Desa .................... Nomor ..... Tahun...........tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor........);
  • 35. 27. Peraturan Desa .................... Nomor ........ Tahun ........ tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa..........................Tahun 20... Nomor......); 28. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun ..........tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa...................... Tahun 2020 ................. Nomor ); 29. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun ...........tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa ............... Tahun 2020 Nomor........); dan 30. dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku). MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk panitia musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: 1. menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musrenbang Desa; 2. menyiapkan akomodasi rapat; 3. menyiapkan daftar hadir; 4. menyiapkan draft tata tertib musrenbang Desa penyusunan RKP Desa; 5. menyiapkan rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU- RKP Desa Tahun 2023 6. Membagikan Rancangan RKP Desa tahun 2023 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/ skoring prioritas program dan kegiatan. KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.........................Tahun Anggaran 2022
  • 36. KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa ..................... Pada tanggal,........................2022 KEPALA DESA...................... , Nama, tanda tangan & cap (NAMA TANPA GELAR)
  • 37. LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa ............................ Nomor : 188/ /kode desa/2022 Tanggal : ……………………….. Tentang : Pembentukan Panitia Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 DESA ..................... KECAMATAN ..................... KABUPATEN PACITAN NO NAMA JABATAN UNSUR 1. .................................... Penanggungjawab Kepala Desa 2. .................................... Ketua ……………. 3. .................................... Sekretaris ……………. 4. .......dan setersunya. Anggota ……………. KEPALA DESA...................... , Nama, tanda tangan & cap (NAMA TANPA GELAR)
  • 38. DRAF TATA TERTIB MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 DESA ………….. KECAMATAN ………………….. KABUPATEN PACITAN BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan: 1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 2. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2023 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian. 4. Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut: a. Kewenangan Desa. Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa. b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa. Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa. c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota. Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 39. d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa. Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. 5. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Pengunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas pengunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT. Pasal 2 Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2023 yang disusun oleh tim penyusun. 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh ........ dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa. 3) Musrenbang Desa ............. dilaksanakan pada hari ..... tanggal .... bulan tahun ..... dan bertempat di .............. BAGIAN KEDUA PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH Pasal 3 Peserta 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya. 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak.................(sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. kelompok tani; f. kelompok nelayan; g. kelompok perajin; h. kelompok perempuan; i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; j. kelompok masyarakat miskin; k. kelompok disabilitas; dan l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 40. 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya. 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia. Pasal 4 P a n i t i a 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa....... nomor: 188/.../kode desa/20... 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa. Pasal 5 Panitia Musrenbang Desa mempunyai tugas: a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa; b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa; c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa; d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah; e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok; f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan; g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan; dan h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tangungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif. BAGIAN KETIGA HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA Pasal 6 Hak Peserta 1) Hak Peserta terdiri dari: a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas. 2) Yang memiliki hak bicara adalah: a. Peserta Utusan; b. Peserta Undangan; dan c. Peserta Lainnya. 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 41. Pasal 7 Kewajiban Peserta Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi: a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan; b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan; c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tangungjawab; d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa; e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif; dan g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah. BAGIAN KETIGA MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS Pasal 8 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah: a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok. b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno. c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan. d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu: 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa; 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat. 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun. 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan. Pasal 9 Diskusi Kelompok 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang. 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan Desa pada salah satu bidang saja. 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok. 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring). 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 42. Pasal 10 Diskusi Pleno 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno. 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno. 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta. Pasal 11 Tata Cara Diskusi 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok. 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang Desa. 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa. 4) Hasil diskusi pleno ditandantangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta. Pasal 12 Tata Cara Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat. BAGIAN KEEMPAT PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkan di Desa ..................... Pada tanggal, ....................... 2022 Pimpinan Musyawarah Ketua, .......................................... Sekretaris, .......................................... Wakil Masyarakat ………………………………… Mengesahkan, Kepala Desa… .......................... , Nama, tanda tangan & cap ……………………………………….. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 43. 21. Contoh Format Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa DESA : ................................ KECAMATAN : ................................ KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR PENYUSUNAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA TAHUN 2023 BIDANG : BIDANG ...................... No. Bidang/ Sub Bidang Jenis Kegiatan Lokasi Volume Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan Total Ranking Kewenangan Desa Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota Ketersediaan Sumber dayalokal Desa I. BIDANG ............. 1. 1). ............ 2). ....dan seterusnya. 2. 1). ............ 2). ....dan seterusnya. 3. 1). ............ 2). ....dan seterusnya. 4. 1). ............ 2). ....dan seterusnya. Catatan: *) ................. *) ................. Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25 Mengetahui, Ketua Kelompok ……………………………………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh: Sekretaris Kelompok ……………………………………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 44. 22. Contoh Format Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa 22.a. Contoh Format Berita Acara BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023, di Desa ……… Kecamatan .......... Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : ………………, ……, ....................2022 Jam : ……………………………………… Tempat : ……………………………………… telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah: A. Materi 1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023; 2. Pemeringkatan prioritas kegiatan Per Bidang; dan 3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023. B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Musyawarah : …..……………………............................. dari ................ Notulen : …..……………………............................. dari ................ Narasumber : 1. …..…………………............................. 2. …..…………………............................. 3..........dan seterusnya. dari dari dari ................ ................ ................ Unsur Peserta : 1. …..…………………............................. 2. …..…………………............................. 3..........dan seterusnya. dari dari dari ................ ................ ................ Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu: 1. ……………………………………………………………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………………………………….. 3...............dan seterusnya. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Wakil Masyarakat ………………………………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 45. Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022. Hari dan Tanggal : ………………, ……, .....................2021 Jam : ...................................................... Notulen: ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2021 Sekretaris, ................................................ 22.b. Contoh Format Notulen NOTULENSI 22.c. Contoh Format Daftar Hadir DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023 Hari/Tanggal : .............,............................ 2022 Jam ................................................. WIB Tempat : ................................................ Jumlah Peserta.....................orang Laki-laki: ................ orang, Perempuan ...................orang NO NAMA L/P ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. ...dan seterusnya 6. Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 46. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA ……….. KECAMATAN ………………….. KABUPATEN PACITAN Jln Raya. …………………….. Kode Pos......... 23. Contoh Format Keputusan BPD tentang Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa 23.a. Contoh Format Keputusan BPD KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ………….. Nomor........................................./2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023 DESA ..................... KECAMATAN ..................... KABUPATEN PACITAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................... Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2023 dan pengesahan RKP Desa tahun 2023 di Desa ..................... Kecamatan......................... Kabupaten Pacitan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023 LOGO
  • 47. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 48. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); 25. Perbup perbup Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 49. 27. Peraturan Desa .................... Nomor ..... Tahun..............tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ); 28. Peraturan Desa .................... Nomor ........ Tahun.............tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ....... ); 29. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun.............tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa ..........................Tahun 2020 Nomor....... ); 30. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun ..............tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa .......................Tahun 2020 Nomor ......); dan 31. dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku). Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa ..................... Kecamatan......................... Kabupaten Pacitan pada hari ……. Tanggal ………….. 2022 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2023 Desa .................... Kecamatan ..................... Kabupaten Pacitan. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 50. MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2023 di Desa ..................... Kecamatan ..................... Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk: 1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa; 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023; 3. Menyiapkan akomodasi rapat; 4. Menyiapkan daftar hadir; 5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah; 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes; dan 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes. KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musyawarah Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..................... Tahun Anggaran 2022. KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Desa ..................... Pada tanggal, ....................... 2022 KETUA BPD......................, Nama, tanda tangan & cap ....................................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 51. 23.b. Contoh format lampiran keputusan BPD LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ............. Nomor :............. Tahun 2022 Tanggal : ……………………….. Tentang : Pembentukan Panitia Mudes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2023. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023 NO NAMA JABATAN UNSUR 1. ..................... Penangungjawab Sekretaris BPD 2. ..................... Ketua Anggota BPD 3. ..................... Sekretaris Perangkat Desa 4. ..................... Anggota LKD 5. .....dan seterusnya. Anggota ..................... KETUA BPD ..................... , Nama, tanda tangan & cap ......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 52. 24. Contoh Format Berita Acara Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa 24.a. Contoh Format Berita Acara BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023 Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa ……............… Kecamatan ........................ Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini: Hari dan Tanggal : ………………, ……,.........................2022 Jam : ……………………………………… Tempat : ……………………………………… telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2023 adalah: C. Materi 1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2023; 2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2023; dan 3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2023. D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Musyawarah : …..…………………….............. dari .............. Notulen : …..…………………….............. dari .............. Narasumber : 1. …..…………………….......... dari .............. 2. …..…………………….......... dari .............. 3. ...dan seterusnya. dari .............. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2023 yaitu: ...……………………..............................……………………………………………………….... ...………………..............................………………………………………………………........... Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Desa .................. Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Wakil Masyarakat, .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 53. Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa. Hari dan Tanggal : ………………, ……, .................. 2021 Jam : ...................................................... Notulen: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2021 Notulis, ................................................ 24.b. Contoh Format Notulen NOTULENSI 24.c. Contoh Format Daftar Hadir DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2023 Hari/Tanggal : .............,............................ 2022 Jam ................................................. WIB Tempat : ................................................ Jumlah Peserta.....................orang Laki-laki: ................ orang, Perempuan ...................orang NO NAMA L/P ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 7. 1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. 11. 5. 12. .....dan seterusnya. 6. Kepala Desa .................. Nama, tanda tangan & cap .......................................... ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Ketua BPD, Nama, tanda tangan & cap .......................................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 54. 25. Contoh Format Dokumen RKP Desa DESA : .......................................... KECAMATAN : .......................................... KABUPATEN : PACITAN PROVINSI : JAWA TIMUR RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2023 No Bidang Jenis Kegiatan Mendukung SDGs ke- Data Eksisting Tahun Berjalan Target Capaian Tahun 2023 Lokasi Volume & Satuan Penerima Manfaat Waktu Pelaksanaan Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) Jumlah (Rp) Sumber Biaya a b d e f g h i j k l m n 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. 2. 3. 4. ....dan seterusnya 2. Pembangunan Desa 1. 2. 3. 4. ....dan seterusnya 3. Pembinaan Kemasyarakatan 1. 2. 3. 4. ....dan seterusnya 4. Pemberdayaan Masyarakat 1. 2. 3. 4. ....dan seterusnya Mengetahui: Kepala Desa, Nama, tanda tangan & cap ………....……………… ....nama desa, ..... - ..... - 2022 Disusun oleh, Ketua Tim Penyusun RKP Desa ………....……………… Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 55. 26. Contoh format Perdes tentang Pengesahan RKP Desa 26.a. Contoh Peraturan Desa KEPALA DESA RANCANGAN PERATURAN DESA .................... TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .................... Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023 Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa ........................tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  • 56. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 57. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 252); 25. Perbup perbup............. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 58. 28. Peraturan Desa .................... Nomor ..... Tahun ........ tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ); 29. Peraturan Desa .................... Nomor ........ Tahun ................tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 20... Nomor ); 30. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa ............... Tahun 2020 Nomor ); 31. Peraturan Desa .................... Nomor ...... Tahun ....... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa ............... Tahun 2020 Nomor .....); dan 32. dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................... dan KEPALA DESA .................... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 59. 2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. 4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. 5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023
  • 60. 14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa. 16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa. 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah. 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pedoman Penyusunan RKP Desa By TPP kecamatan pacitan Kab. Pacitan Tahun 2023