SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
1
PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
ANTARA
PT. ___________________
DENGAN
PT. _______________________
Nomor:
Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi (untuk selanjutnya disebut
sebagai “PERJANJIAN”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ………, tanggal ……, bulan
………, tahun _______, (____________), oleh dan antara:
1. PT. ______________, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di _________ dan
berkantor di __________, dalam hal ini diwakili secara sah oleh __________, selaku
Direktur Utama (untuk selanjutnya disebut sebagai “MITRA”); dan
2. PT. ______________, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di ________ dan
berkantor di Gedung _____________, dalam hal ini diwakili secara sah oleh
___________, selaku President Operation, berdasarkan surat kuasa No. _________
(untuk selanjutnya disebut sebagai “INTERNECORP”).
Untuk selanjutnya MITRA dan INTERNECORP secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
A. Bahwa INTERNECORP adalah perusahaan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang
telah memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
B. Bahwa MITRA adalah pemilik sekaligus pengelola Gedung Apartemen Taman Raja yang
beralamat di Jl. ______________ (untuk selanjutnya disebut sebagai “GEDUNG”);
C. Bahwa INTERNECORP bermaksud untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk
mendistribusikan LAYANAN MULTIMEDIA (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada para
tenant/penyewa GEDUNG dalam bentuk data, suara dan gambar, termasuk tapi tidak terbatas pada
jasa layanan internet, jasa internet teleponi untuk kebutuhan publik, penyediaan jaringan
telekomunikasi data dan produk turunannya, sesuai perizinan yang diperoleh;
D. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan LAYANAN MULTIMEDIA di GEDUNG, PARA PIHAK
sepakat bekerjasama satu sama lain dalam penyelanggaraan jaringan dan LAYANAN
MULTIMEDIA dimaksud.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat
PERJANJIAN ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
DEFINISI
1. “TEMPAT PERALATAN” adalah suatu lokasi tertentu di kawasan di dalam GEDUNG atau di
luar GEDUNG tetapi masih di dalam kawasan GEDUNG yang dapat dipergunakan untuk
2
menempatkan PERALATAN TELEKOMUNIKASI sebagaimana diuraikan dalam gambar
teknis sebagai LAMPIRAN I PERJANJIAN ini.
2. “PERALATAN TELEKOMUNIKASI” adalah seluruh perangkat aktif maupun pasif, termasuk
diantaranya jaringan kabel (kabel tembaga dan/atau kabel serat optic dan peralatan lainnya yang
diperlukan untuk menyelenggarakan LAYANAN MULTIMEDIA di kawasan GEDUNG
sebagaimana diuraikan di dalam LAMPIRAN II PERJANJIAN ini.
3. “LAYANAN MULTIMEDIA” adalah layanan telekomunikasi dalam bentuk data, suara,
broadband, dan gambar berupa penyediaan jasa akses internet, jasa internet teleponi untuk
keperluan publik, jaringan komunikasi data termasuk namun tidak terbatas pada produk turunan
lainnya dimasa mendatang (apabila ada).
4. “JAM KERJA” adalah jam operasional kerja MITRA dari hari Senin sampai dengan Jum’at
mulai dari jam ------s/d------ dan Sabtu mulai dari jam --- s/d-----.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama satu sama lain dalam penyediaan LAYANAN
MULTIMEDIA di GEDUNG berdasarkan PERJANJIAN ini, dengan ruang lingkup PERJANJIAN
sebagai berikut:
1. MITRA menyediakan TEMPAT PERALATAN di GEDUNG;
2. INTERNECORP dengan biaya sendiri, melaksanakan penyediaan dan pemasangan (instalasi)
PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang diperlukan untuk penyediaan jasa LAYANAN
MULTIMEDIA termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaannya (operasional),
penambahannya (apabila ada) dan pemeliharaannya (maintenance);
3. INTERNECORP, dengan biaya sendiri, melakukan pemasaran atas LAYANAN MULTIMEDIA
INTERNECORP di GEDUNG;
4. Bagi hasil (revenue sharing) yang diperoleh atas penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA pada
GEDUNG sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 PERJANJIAN ini kepada MITRA.
Pasal 3
TEMPAT PERALATAN
1. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa TEMPAT PERALATAN yang akan digunakan oleh
INTERNECORP untuk memasang (instalasi) PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang
diperlukan untuk penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA di GEDUNG adalah sesuai dengan
gambar pada LAMPIRAN I dan daftar PERALATAN TELEKOMUNIKASI pada LAMPIRAN II
PERJANJIAN ini.
2. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan (instalasi) PERALATAN TELEKOMUNIKASI oleh
INTERNECORP di GEDUNG baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari MITRA, dan atas biaya-biaya yang timbul atas pekerjaan pemasangan (instalasi)
PERALATAN TELEKOMUNIKASI tersebut merupakan tanggung jawab dari dan akan
ditanggung oleh INTERNECORP sepenuhnya.
3
3. MITRA setuju dan mengizinkan INTERNECORP untuk mengoperasikan, memelihara dan
melakukan penggantian dan/atau tambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI (apabila ada)
untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan jasa LAYANAN MULTIMEDIA. Ijin
untuk pemasangan penggantian dan/atau penambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI harus
diajukan oleh INTERNECORP kepada MITRA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum
dilakukannya penggantian dan/atau penambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI untuk
memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA.
4. Dalam hal pemasangan penggantian dan/atau penambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI
(apabila ada), MITRA dengan alasan yang rasional dapat untuk tidak menyetujui pemasangan
tambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI tersebut oleh INTERNECORP di GEDUNG.
Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat jangka waktu PERJANJIAN ini berlaku selama …. (….) tahun terhitung
mulai tanggal ……., ________ sampai dengan tanggal ……….., 20…. (“JANGKA WAKTU
PERJANJIAN”).
2. JANGKA WAKTU PERJANJIAN dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK yang akan
dituangkan dalam suatu addendum.
3. PIHAK yang menginginkan perpanjangan JANGKA WAKTU PERJANJIAN wajib mengajukan
permohonannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sebelum JANGKA WAKTU PERJANJIAN berakhir. Apabila PIHAK lainnya sepakat untuk
menerima permohonan perpanjangan JANGKA WAKTU PERJANJIAN, maka perubahan atas
nilai bagi hasil (revenue sharing) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 untuk periode berikutnya akan
ditentukan bersama-sama oleh PARA PIHAK.
Pasal 5
NILAI BAGI HASIL, MEKANISME PEMBAYARAN DAN PAJAK
1. Nilai bagi hasil dalam PERJANJIAN ini adalah 10% (sepuluh persen) untuk MITRA dan 90%
(sembilan puluh persen) untuk INTERNECORP dari total pendapatan bersih INTERNECORP
yang diperoleh INTERNECORP dari LAYANAN MULTIMEDIA yang disediakan
INTERNECORP melalui PERALATAN TELEKOMUNIKASI di GEDUNG, belum termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan ditanggung oleh
INTERNECORP.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa komponen bagi hasil tersebut tidak berlaku untuk pelanggan
INTERNECORP yang termasuk dalam tenant/penyewa GEDUNG yang telah lebih dulu
menggunakan LAYANAN MULTIMEDIA yang disediakan INTERNECORP sebelum
ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh PARA PIHAK. Lebih lanjut, MITRA akan memberikan
data tertulis kepada INTERNECORP mengenai tenant/penyewa yang ada di GEDUNG yang
belum menggunakan LAYANAN MULTIMEDIA INTERNECORP. Data tersebut dari waktu ke
waktu akan menjadi lampiran PERJANJIAN ini.
3. Cara pembayaran INTERNECORP kepada MITRA dilakukan setiap tiga (3) bulan setelah
INTERNECORP mengirimkan data jumlah pendapatan masing-masing pelanggan yang ada di
GEDUNG. Pembayaran tersebut dilakukan setelah laporan dari INTERNECORP kepada MITRA
4
yang berisikan data pelanggan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapatan masing-masing
pelanggan yang dilaporkan secara teratur/rutin setiap (3) tiga bulan pada awal berikutnya.
4. Mekanisme pembayaran di atas akan dilakukan oleh INTERNECORP dengan cara transfer ke
rekening bank milik MITRA sebagai berikut:
Bank : _________________
Alamat Bank : ________________
Nomor rekening : __________________
Atas nama : ____________________
5. Selain pajak yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN ini, segala pajak yang timbul sehubungan
dengan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan
peraturan perpajakan yang berlaku.
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain di dalam PERJANJIAN ini, MITRA berdasarkan
PERJANJIAN ini mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang
disediakan bersama dengan KWH listrik;
b. menyediakan fasilitas dan sarana TEMPAT PERALATAN, termasuk perangkat dan satu
daya yang dibutuhkan, sehingga fasilitas dan pelayanan dapat diaktivasikan sesuai jadwal
yang telah disepakati bersama;
c. menyediakan ruang promosi rutin di lokasi yang ditunjuk oleh MITRA tanpa dikenakan
biaya;
d. membantu memperkenalkan LAYANAN MULTIMEDIA INTERNECORP kepada tenant
GEDUNG;
e. memberikan hak kepada INTERNECORP untuk menjual dan memasarkan layanan
INTERNECORP kepada tenant GEDUNG;
f. menyediakan akses 24 jam kepada staf INTERNECORP untuk menginstal, mengatur dan
menjaga PERALATAN TELEKOMUNIKASI dengan terlebih dahulu memberitahukan
maksudnya tersebut secara tertulis dan/atau lisan kepada MITRA dan dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari MITRA.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain di dalam PERJANJIAN ini, MITRA berdasarkan
PERJANJIAN ini mempunyai hak sebagai berikut:
a. berhak atas sambungan internet kecepatan tinggi secara gratis - Net 2 Mbps untuk
pengelola kawasan dan hanya digunakan untuk internal saja dan tidak bisa dijual kembali
kepada tenant;
b. berhak menerima bagi hasil (revenue sharing) sebagaimana diatur dalam Pasal 5
PERJANJIAN ini.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain di dalam PERJANJIAN ini, INTERNECORP
berdasarkan PERJANJIAN ini mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. INTERNECORP berkewajiban untuk melakukan penarikan kabel yang diperlukan untuk
memberikan LAYANAN MULTIMEDIA dengan pengawasan dari MITRA atau pihak yang
ditunjuk oleh MITRA;
b. INTERNECORP dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan,
penambahan dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI dan/atau
LAYANAN MULTIMEDIA sebagaimana tersebut dalam PERJANJIAN ini tidak diijinkan
5
untuk merubah segala sesuatu milik MITRA atau milik pihak lain yang telah ada di
GEDUNG tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA;
c. INTERNECORP tidak diperbolehkan untuk mengambil segala bentuk tindakan di dalam
TEMPAT PERALATAN dan/atau bagian lain dari GEDUNG yang menyebabkan kerusakan
dan/atau gangguan terhadap GEDUNG dan/atau tenant/penyewa di dalam GEDUNG;
d. Dalam hal terjadi kerusakan di GEDUNG yang disebabkan oleh INTERNECORP dan/atau
karyawannya dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh INTERNECORP, maka
INTERNECORP berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya yang
wajib ditanggung INTERNECORP sepenuhnya;
e. INTERNECORP wajib memperhatikan nilai-nilai estetika agar pemasangan, perbaikan,
pemeliharaan dan/atau penambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI tidak mengganggu
keindahan GEDUNG baik eksterior maupun interior;
f. INTERNECORP dilarang meninggalkan atau meletakkan barang-barang atau membuang
sampah disembarang tempat di GEDUNG;
g. INTERNECORP berkewajiban memberikan free wifi hotspot untuk publik area di GEDUNG
kepada MITRA;
h. INTERNECORP berkewajiban menyediakan costumer care terbaik untuk semua layanan dan
masalah teknis kepada pelanggan 7 x 24 jam;
i. INTERNECORP berkewajiban menyediakan daftar penawaran layanan (marketing kit)
kepada pelanggan yang berada di GEDUNG termasuk perpanjangan atau
penambahan/pengurangan (apabila ada);
j. INTERNECORP berkewajiban untuk menanggung segala biaya yang timbul sehubungan
dengan kegiatan pekerjaan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan dan/atau
pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI sebagaimana tersebut dalam
PERJANJIAN, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya pemakaian tenaga listrik yang
disediakan oleh MITRA di GEDUNG dalam rangka pemasangan, perbaikan, pemeliharaan,
penambahan dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain di dalam PERJANJIAN ini, INTERNECORP
berdasarkan PERJANJIAN ini mempunyai hak sebagai berikut:
a. melakukan kegiatan promosi aktifitas pameran/roadshow/penyebaran brosur di kawasan
GEDUNG 2 (dua) kali dalam setahun selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN berlangsung
untuk memperkenalkan layanan INTERNECORP kepada para tenant/penyewa GEDUNG.
b. dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf j PERJANJIAN ini, INTERNECORP
berhak selama 24 (dua puluh empat) jam sehari 7 (tujuh) hari seminggu untuk
mengoperasikan PERALATAN TELEKOMUNIKASI di GEDUNG.
c. berhak selama JAM KERJA untuk memasuki GEDUNG dalam hal pemasangan, perbaikan,
pemeliharaan, penambahan dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI
dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari MITRA dan INTERNECORP, dengan
ketentuan INTERNECORP, karyawan INTERNECORP dan/atau pihak lain yang ditunjuk
oleh INTERNECORP untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut berkewajiban
untuk membawa identitas diri dan surat tugas dari INTERNECORP terkait dengan
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud.
Pasal 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK
1. INTERNECORP menyatakan dan menjamin bahwa:
a. pekerjaan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan dan/atau pengoperasian
PERALATAN TELEKOMUNIKASI dan/atau penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA
pada GEDUNG tidak dan tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan, gangguan
6
dan/atau kerusakan pada TEMPAT PERALATAN, bagian lain dari GEDUNG dan/atau
kinerja peralatan GEDUNG dan/atau tenant/penyewa GEDUNG yang sudah ada sebelumnya
dan tidak akan mengganggu pihak GEDUNG dan/atau tenant/penyewa GEDUNG;
b. data pelanggan dan data jumlah pendapatan masing-masing pelanggan LAYANAN
MULTIMEDIA yang ada di GEDUNG yang diberikan oleh INTERNECORP kepada
MITRA, yang digunakan sebagai dasar penghitungan pembagian hasil (revenue sharing) di
antara PARA PIHAK, adalah benar dan akurat dan tidak menghilangkan sebagian dan/atau
seluruh data.
Apabila dikemudian hari ternyata PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang dipasang,
diperbaiki, dipelihara, ditambah dan/atau dioperasikan oleh INTERNECORP di GEDUNG
dan/atau penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA mengakibatkan terjadinya perubahan,
gangguan dan/atau kerusakan terhadap GEDUNG, MITRA, tenant/penyewa GEDUNG dan/atau
pihak lain manapun, maka INTERNECORP bersedia menonaktifkan terlebih dahulu
PERALATAN TELEKOMUNIKASI dan/atau penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA di
GEDUNG untuk kemudian memperbaiki PERALATAN TELEKOMUNIKASI, penyediaan
LAYANAN MULTIMEDIA di GEDUNG, gangguan peralatan GEDUNG dan/atau kerusakan
dan/atau perubahan pada GEDUNG dengan biaya yang sepenuhnya wajib ditanggung oleh
INTERNECORP. Jika dalam 2x24 jam perbaikan tidak dilaksanakan, maka MITRA,
tenant/penyewa gedung dan/atau pihak lain yang dirugikan berhak memperbaiki dan segala biaya
yang timbul atas hal tersebut termasuk segala kerugian yang timbul adalah menjadi tanggung
jawab INTERNECORP sepenuhnya. Apabila ternyata gangguan tersebut tidak dapat diperbaiki
dan mengakibatkan efek yang berkelanjutan dan berkepanjangan dan dapat dibuktikan bahwa
akibat tersebut berasal dari PERALATAN TELEKOMUNIKASI milik INTERNECORP
dan/atau LAYANAN MULTIMEDIA yang disediakan oleh INTERNECORP dan/atau apabila
diketahui bahwa data pelanggan dan/atau data jumlah pendapatan masing-masing pelanggan
LAYANAN MULTIMEDIA yang ada di GEDUNG yang diberikan oleh INTERNECORP
kepada MITRA salah dan/atau tidak akurat baik untuk sebagian maupun seluruhnya, maka
MITRA dapat membatalkan PERJANJIAN ini secara sepihak melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis kepad INTERNECORP dan segala macam kerugian, biaya yang tertunggak
dan/atau biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab INTERNECORP sepenuhnya. Untuk
menghindari keragu-raguan, segala biaya-biaya yang timbul, biaya-biaya yang tertunggak
dan/atau ganti kerugian wajib dibayarkan oleh INTERNECORP kepada MITRA, tenant/penyewa
dan/atau pihak lain yang dirugikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kalender terhitung sejak tanggal dikirimkannya pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
oleh MITRA kepada INTERNECORP.
2. MITRA menyatakan dan menjamin bahwa selama PERJANJIAN ini berlangsung
INTERNECORP dan selama hal tersebut tidak disebabkan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, oleh INTERNECORP, maka INTERNECORP tidak akan mendapat gangguan dari
pihak manapun sehubungan dengan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan (apabila
ada) dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI sebagaimana diatur dalam
PERJANJIAN ini.
Pasal 8
KETENTUAN TUNTUTAN
1. MITRA tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan PERALATAN
TELEKOMUNIKASI yang disebabkan kelalaian atau kesalahan INTERNECORP.
7
2. Apabila selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN, TEMPAT PERALATAN tidak dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh MITRA dan/atau vendor MITRA.
Melalui MITRA, pihak ketiga yang menjadi vendor MITRA wajib mengganti kerugian atas
kerusakan PERALATAN TELEKOMUNIKASI milik INTERNECORP dengan biaya dari pihak
ketiga dan perbaikan dapat dilakukan oleh MITRA atau INTERNECORP. MITRA tidak
bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan/proyek
pemerintah.
PASAL 9
KERAHASIAAN
1. INTERNECORP termasuk para agen dan/atau wakilnya dan/atau personil/karyawannya yang
dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh INTERNECORP berdasarkan PERJANJIAN ini dilarang
untuk memberikan dokumen, keterangan, pemberitahuan dan informasi dalam bentuk apapun dan
dengan alasan apapun yang berkaitan dengan MITRA kepada pihak ketiga manapun, kecuali
dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA.
2. Apabila ternyata terbukti INTERNECORP melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ini,
maka MITRA dapat mengakhiri PERJANJIAN ini secara sepihak melalui suatu pemberitahuan
secara tertulis kepada INTERNECORP.
3. Dengan tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh MITRA berdasarkan PERJANJIAN ini
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntut dan/atau meminta ganti
kerugian dan/atau memulihkan kerugian dalam bentuk apapun yang diderita MITRA yang timbul
sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh INTERNECORP terhadap ketentuan Pasal 9
PERJANJIAN ini, maka MITRA berhak untuk menuntut, mengklaim dan/atau meminta ganti
kerugian kepada INTERNECORP dan INTERNECORP berkewajiban untuk memenuhi tuntutan,
klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari MITRA sebagaimana tersebut. Untuk menghindari
keragu-raguan, segala tuntutan, klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari MITRA
sebagaimana tersebut wajib dibayarkan oleh INTERNECORP kepada MITRA dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikirimkannya
pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut oleh MITRA kepada INTERNECORP.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal 9 ini akan tetap berlaku sampai dengan 3
(tiga) tahun setelah berakhirnya JANGKA WAKTU PERJANJIAN dan/atau diakhirinya
PERJANJIAN ini.
Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila JANGKA WAKTU PERJANJIAN telah
berakhir dan PARA PIHAK tidak melakukan dan/atau menyepakati perpanjangan atas
JANGKA WAKTU PERJANJIAN dan/atau salah satu PIHAK menolak permintaan
perpanjangan JANGKA WAKTU PERJANJIAN yang diajukan oleh salah satu PIHAK dalam
PERJANJIAN ini; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh MITRA melalui suatu pemberitahuan secara tertulis, apabila
berdasarkan penilaian MITRA, INTERNECORP tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau
seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini; atau
c. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan ketentuan Pasal
13 ayat 3 PERJANJIAN, dalam hal terjadinya keadaan Force Majeure; atau
8
d. Diakhiri secara sepihak oleh MITRA berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1; atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh MITRA berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 2 PERJANJIAN,
dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 PERJANJIAN ini; atau
f. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1
huruf b atau c atau d atau e atau f di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan
kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sebelum
dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN ini dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari
PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-
masing PIHAK.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sepanjang terkait dengan dibutuhkannya suatu putusan dan/atau penetapan
pengadilan atau hakim dalam pengakhiran perjanjian.
Pasal 11
DE-INSTALASI
Dalam hal berakhirnya PERJANJIAN atau terjadinya pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 10 PERJANJIAN ini, maka:
1. INTERNECORP berkewajiban untuk segera membongkar dan mengeluarkan setiap dan seluruh
PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang telah dipasang, diperbaiki, dipelihara, ditambah
dan/atau dioperasikan di GEDUNG berdasarkan PERJANJIAN ini dan berkewajiban untuk
mengembalikan TEMPAT PERALATAN dengan keadaan baik sesuai kondisi semula sebelum
dipasangnya, diperbaikinya, dipeliharanya, ditambahnya dan/atau dioperasikannya
PERALATAN TELEKOMUNIKASI di GEDUNG berdasarkan PERJANJIAN ini, dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal PERJANJIAN
berakhir atau diakhiri.
2. Sementara atas kabel milik INTERNECORP yang terpasang di GEDUNG berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a. Untuk kabel Fiber Optik (FO), INTERNECORP berhak melakukan pembongkaran (de-
instalasi) kembali atas FO sepanjang pekerjaan de-instalasi tersebut tidak akan menimbulkan
perubahan dan/atau kerusakan terhadap GEDUNG atau perangkat GEDUNG lainnya yang
berada dalam GEDUNG tersebut; dan
b. Sedangkan untuk kabel distribusi (non-FO), INTERNECORP sepakat untuk tidak melakukan
de-instalasi.
Pasal 12
ASURANSI
1. MITRA atas biayanya sendiri selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN wajib mengasuransikan
GEDUNG beserta barang-barang miliknya terhadap kehilangan, kerusakan seperti kebakaran,
pencurian dan lain hal yang diatur dalam polis asuransi.
2. INTERNECORP atas biayanya sendiri selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN wajib
mengasuransikan PERALATAN TELEKOMUNIKASI-nya terhadap kehilangan, kerusakan
seperti kebakaran, pencurian dan lain hal yang yang diatur dalam polis asuransi termasuk
9
kerusakan yang mungkin timbul pada pihak lain akibat kesalahan dan/atau kerusakan dari
peralatan INTERNECORP.
Pasal 13
FORCE MAJEURE
1. Tiada satu PIHAK pun dalam PERJANJIAN ini yang akan diminta pertanggungjawabannya
dalam hal tidak dapat dan/atau terlambat memenuhi ketentuan dalam PERJANJIAN ini yang
disebabkan oleh keadaan memaksa (Force Majeure) seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara,
perang atau kudeta yang mengakibatkan tempat peralatan hancur atau rusak sama sekali.
2. Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure wajib untuk
melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab terjadinya Force Majeure disertai
dengan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang untuk itu dalam waktu selambat-lambatnya
2 (dua) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force Majeure.
3. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, maka
PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat mengakhiri PERJANJIAN
ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA
PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya PERJANJIAN ini.
Pasal 14
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. PERJANJIAN ini hanya dapat ditafsirkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan
PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK sepakat, sepanjang dimungkinkan, untuk terlebih dahulu
menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat.
3. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diadakannya
pertemuan musyawarah di antara PARA PIHAK sebagaimana diatur di dalam ayat (2) pasal ini,
PARA PIHAK tidak atau belum mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan tersebut,
maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui jalur arbitrase pada
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur
BANI dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa. PARA PIHAK sepakat bahwa proses arbitrase akan diselesaikan dihadapan dewan
arbiter yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1 1 (satu) orang arbiter yang
ditunjuk oleh MITRA, 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh INTERNECORP dan 1 (satu)
orang arbiter yang akan sekaligus bertindak sebagai ketua dewan arbiter akan ditunjuk oleh ketua
BANI yang menjabat pada saat itu. Proses arbitrase akan dilangsungkan di Jakarta dan akan
menggunakan Bahasa Indonesia.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK. Oleh
karena itu tidak ada upaya hukum apapun yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase
tersebut. Dalam keadaan seperti itu PARA PIHAK berkewajiban untuk melaksanakan putusan
arbitrase tersebut dengan suka rela.
Pasal 15
PEMBERITAHUAN
10
1. Semua pemberitahuan akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada PIHAK yang
lainnya melalui pos atau kurir dengan disertai bukti tanda terima dari PIHAK yang menerima
kepada alamat berikut ini:
MITRA:
PT.
Telp
Fax
Email:
Up:_____________, Direktur
INTERNECORP:
PT.
Telp __________
Fax _____________
Email:
Up: ______,President Operation
2. Setiap PIHAK dalam PERJANJIAN ini dapat setiap waktu mengubah alamatnya dengan terlebih
dahulu memberitahukan PIHAK lainnya atas perubahan alamat tersebut secara tertulis.
Pasal 16
LAIN-LAIN
1. Hal-hal yang belum cukup dan/atau belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian
dalam suatu addendum/amandemen atas PERJANJIAN yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
2. Tidak ada satu PIHAK pun di dalam PERJANJIAN ini yang dapat mengalihkan sebagian atau
seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini kepada pihak lain
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini, addendum/amandemen PERJANJIAN, lampiran
PERJANJIAN dan/atau dokumen-dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK yang ada dan/atau
mungkin ada di kemudian hari adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari PERJANJIAN.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara
PARA PIHAK dan mengesampingkan seluruh kesepakatan-kesepakatan, baik secara lisan maupun
tulisan, yang ada dan/atau mungkin ada di antara PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya
PERJANJIAN ini.
5. Apabila satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini menjadi tidak berlaku
karena bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan di dalam setiap hal berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi
dan/atau mengurangi keabsahan dan/atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur di
dalam PERJANJIAN, dan PARA PIHAK sepakat untuk, dalam setiap kejadian semacam itu,
mengganti ketentuan yang tidak dapat diberlakukan atau tidak sah tersebut dengan ketentuan lain
yang paling mendekati maksud dan tujuan dari ketentuan yang digantikan tersebut.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani, pada hari hari dan tanggal sebagaimana
disebutkan di bagian awal PERJANJIAN ini dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup
dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
MITRA,
PT. ___________________
INTERNECORP,
PT. ________________
11
_________________
Presiden Direktur
______________________
President Operation
LAMPIRAN I PERJANJIAN
TEMPAT PERALATAN
12
LAMPIRAN II PERJANJIAN
PERALATAN TELEKOMUNIKASI

More Related Content

What's hot

Surat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaSurat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaMembangun city
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangRadhinal Muchtar
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaJohn Manullang
 
Contoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaContoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaAzka Aldrich
 
Draft perjanjian pembangunan pabrik biodiesel billingual
Draft perjanjian pembangunan pabrik biodiesel billingual  Draft perjanjian pembangunan pabrik biodiesel billingual
Draft perjanjian pembangunan pabrik biodiesel billingual GLC
 
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianKesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfAndri Marpaung SH
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Manunggal Amethyst
 
Perjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukPerjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukMeneerGultom
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glcGLC
 
Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...
Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...
Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...GLC
 
Surat perjanjian hak pakai tanah
Surat perjanjian hak pakai tanahSurat perjanjian hak pakai tanah
Surat perjanjian hak pakai tanahFahrul Razi
 
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...GLC
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaWordpress Instant
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Surat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributorSurat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributorDecky Kusuma
 

What's hot (20)

Surat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasamaSurat perjanjian kerjasama
Surat perjanjian kerjasama
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
 
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian KerjasamaContoh Surat Perjanjian Kerjasama
Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
 
Contoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaContoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasama
 
Draft perjanjian pembangunan pabrik biodiesel billingual
Draft perjanjian pembangunan pabrik biodiesel billingual  Draft perjanjian pembangunan pabrik biodiesel billingual
Draft perjanjian pembangunan pabrik biodiesel billingual
 
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianKesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
 
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)Contoh akta pengalihan hak (cessie)
Contoh akta pengalihan hak (cessie)
 
Surat perjanjian
Surat perjanjianSurat perjanjian
Surat perjanjian
 
Perjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan ProdukPerjanjian keagenan Produk
Perjanjian keagenan Produk
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glc
 
Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...
Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...
Perjanjian Kerahasiaan Non Disclosure Agreement (NDA) Bilingual (Purchase thi...
 
Surat perjanjian hak pakai tanah
Surat perjanjian hak pakai tanahSurat perjanjian hak pakai tanah
Surat perjanjian hak pakai tanah
 
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
Contoh Surat Perjanjian Kerja Jasa pengamanan Apartemen Terbaru (Beli Perjanj...
 
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )AKTA JUAL BELI  ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
 
Format surat kerjasama
Format surat kerjasamaFormat surat kerjasama
Format surat kerjasama
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Surat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributorSurat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributor
 

Similar to Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

pres_bekasikab_16Mei2022.pptx
pres_bekasikab_16Mei2022.pptxpres_bekasikab_16Mei2022.pptx
pres_bekasikab_16Mei2022.pptxtoni65397
 
Pp 52 thn. 2000 ttg. penyelenggaraan telekomunikasi
Pp 52 thn. 2000 ttg. penyelenggaraan telekomunikasiPp 52 thn. 2000 ttg. penyelenggaraan telekomunikasi
Pp 52 thn. 2000 ttg. penyelenggaraan telekomunikasiUlin Yusron
 
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptxPresentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptxtoni65397
 
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdfZhonOcas
 
Rpm Konten Multimedia
Rpm  Konten  MultimediaRpm  Konten  Multimedia
Rpm Konten Multimediaekoyulia
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...iniPurwokerto
 
Contoh Perjanjian Pemasangan Reklame LCD Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118...
Contoh Perjanjian Pemasangan Reklame LCD Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118...Contoh Perjanjian Pemasangan Reklame LCD Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118...
Contoh Perjanjian Pemasangan Reklame LCD Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118...GLC
 
im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)Ulin Yusron
 
02. im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
02. im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)02. im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
02. im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)Ulin Yusron
 
Perjanjian Berlangganan Sistem Komunikasi Satelit (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Perjanjian Berlangganan Sistem Komunikasi Satelit  (Beli Perjanjian, Hub: 081...Perjanjian Berlangganan Sistem Komunikasi Satelit  (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Perjanjian Berlangganan Sistem Komunikasi Satelit (Beli Perjanjian, Hub: 081...GLC
 
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaEli Andri
 
Uu 36 thn. 1999 ttg.telekomunikasi
Uu 36 thn. 1999 ttg.telekomunikasiUu 36 thn. 1999 ttg.telekomunikasi
Uu 36 thn. 1999 ttg.telekomunikasiUlin Yusron
 
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Mochammad Dawud
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT MINI MARKET (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT MINI MARKET (Beli Perjanjian, Hub: 0811...CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT MINI MARKET (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT MINI MARKET (Beli Perjanjian, Hub: 0811...GLC
 
1378266016 peraturan menteri-kominfo_nomor_34_tahun_2012_tentang_persyaratan_...
1378266016 peraturan menteri-kominfo_nomor_34_tahun_2012_tentang_persyaratan_...1378266016 peraturan menteri-kominfo_nomor_34_tahun_2012_tentang_persyaratan_...
1378266016 peraturan menteri-kominfo_nomor_34_tahun_2012_tentang_persyaratan_...Agung Pramu Aji
 
1 uu no.36-1999_tentang_telekomunikasi
1 uu no.36-1999_tentang_telekomunikasi1 uu no.36-1999_tentang_telekomunikasi
1 uu no.36-1999_tentang_telekomunikasiTomi Oktavianor
 

Similar to Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA)) (20)

pres_bekasikab_16Mei2022.pptx
pres_bekasikab_16Mei2022.pptxpres_bekasikab_16Mei2022.pptx
pres_bekasikab_16Mei2022.pptx
 
Pp 52 thn. 2000 ttg. penyelenggaraan telekomunikasi
Pp 52 thn. 2000 ttg. penyelenggaraan telekomunikasiPp 52 thn. 2000 ttg. penyelenggaraan telekomunikasi
Pp 52 thn. 2000 ttg. penyelenggaraan telekomunikasi
 
coba
cobacoba
coba
 
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptxPresentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
 
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
 
Rpm Konten Multimedia
Rpm  Konten  MultimediaRpm  Konten  Multimedia
Rpm Konten Multimedia
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN DA...
 
Contoh Perjanjian Pemasangan Reklame LCD Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118...
Contoh Perjanjian Pemasangan Reklame LCD Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118...Contoh Perjanjian Pemasangan Reklame LCD Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118...
Contoh Perjanjian Pemasangan Reklame LCD Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118...
 
im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
 
02. im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
02. im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)02. im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
02. im2 case resume 8 feb 2014 with outline (in bahasa)
 
Perpu 06 1963
Perpu 06 1963Perpu 06 1963
Perpu 06 1963
 
Perjanjian Berlangganan Sistem Komunikasi Satelit (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Perjanjian Berlangganan Sistem Komunikasi Satelit  (Beli Perjanjian, Hub: 081...Perjanjian Berlangganan Sistem Komunikasi Satelit  (Beli Perjanjian, Hub: 081...
Perjanjian Berlangganan Sistem Komunikasi Satelit (Beli Perjanjian, Hub: 081...
 
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerja
 
Uu 36 thn. 1999 ttg.telekomunikasi
Uu 36 thn. 1999 ttg.telekomunikasiUu 36 thn. 1999 ttg.telekomunikasi
Uu 36 thn. 1999 ttg.telekomunikasi
 
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT MINI MARKET (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT MINI MARKET (Beli Perjanjian, Hub: 0811...CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT MINI MARKET (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT MINI MARKET (Beli Perjanjian, Hub: 0811...
 
1378266016 peraturan menteri-kominfo_nomor_34_tahun_2012_tentang_persyaratan_...
1378266016 peraturan menteri-kominfo_nomor_34_tahun_2012_tentang_persyaratan_...1378266016 peraturan menteri-kominfo_nomor_34_tahun_2012_tentang_persyaratan_...
1378266016 peraturan menteri-kominfo_nomor_34_tahun_2012_tentang_persyaratan_...
 
1 uu no.36-1999_tentang_telekomunikasi
1 uu no.36-1999_tentang_telekomunikasi1 uu no.36-1999_tentang_telekomunikasi
1 uu no.36-1999_tentang_telekomunikasi
 
Uu 03 1989
Uu 03 1989Uu 03 1989
Uu 03 1989
 
Presentasi RKK
Presentasi RKKPresentasi RKK
Presentasi RKK
 

More from GLC

Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- BillingualDraft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- BillingualGLC
 
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.docGLC
 
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docPerjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docGLC
 
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.docGLC
 
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCXDraft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCXGLC
 
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...GLC
 
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docxPerjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docxGLC
 
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docxDraft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docxGLC
 
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxGLC
 
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfPertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfGLC
 
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docGLC
 
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxCONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxGLC
 
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docxNOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docxGLC
 
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxSPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxGLC
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual cleanGLC
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simpleGLC
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glcGLC
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorGLC
 
5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-GLC
 
5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_sharesGLC
 

More from GLC (20)

Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- BillingualDraft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
 
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
 
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docPerjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
 
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
 
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCXDraft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
 
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
 
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docxPerjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
 
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docxDraft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
 
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
 
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfPertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
 
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
 
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxCONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
 
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docxNOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
 
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxSPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
 
5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-
 
5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares
 

Recently uploaded

materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxINTANAMALINURAWALIA
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 

Recently uploaded (10)

materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 

Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

  • 1. 1 PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI ANTARA PT. ___________________ DENGAN PT. _______________________ Nomor: Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi (untuk selanjutnya disebut sebagai “PERJANJIAN”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ………, tanggal ……, bulan ………, tahun _______, (____________), oleh dan antara: 1. PT. ______________, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di _________ dan berkantor di __________, dalam hal ini diwakili secara sah oleh __________, selaku Direktur Utama (untuk selanjutnya disebut sebagai “MITRA”); dan 2. PT. ______________, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di ________ dan berkantor di Gedung _____________, dalam hal ini diwakili secara sah oleh ___________, selaku President Operation, berdasarkan surat kuasa No. _________ (untuk selanjutnya disebut sebagai “INTERNECORP”). Untuk selanjutnya MITRA dan INTERNECORP secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: A. Bahwa INTERNECORP adalah perusahaan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; B. Bahwa MITRA adalah pemilik sekaligus pengelola Gedung Apartemen Taman Raja yang beralamat di Jl. ______________ (untuk selanjutnya disebut sebagai “GEDUNG”); C. Bahwa INTERNECORP bermaksud untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendistribusikan LAYANAN MULTIMEDIA (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada para tenant/penyewa GEDUNG dalam bentuk data, suara dan gambar, termasuk tapi tidak terbatas pada jasa layanan internet, jasa internet teleponi untuk kebutuhan publik, penyediaan jaringan telekomunikasi data dan produk turunannya, sesuai perizinan yang diperoleh; D. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan LAYANAN MULTIMEDIA di GEDUNG, PARA PIHAK sepakat bekerjasama satu sama lain dalam penyelanggaraan jaringan dan LAYANAN MULTIMEDIA dimaksud. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat PERJANJIAN ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 DEFINISI 1. “TEMPAT PERALATAN” adalah suatu lokasi tertentu di kawasan di dalam GEDUNG atau di luar GEDUNG tetapi masih di dalam kawasan GEDUNG yang dapat dipergunakan untuk
  • 2. 2 menempatkan PERALATAN TELEKOMUNIKASI sebagaimana diuraikan dalam gambar teknis sebagai LAMPIRAN I PERJANJIAN ini. 2. “PERALATAN TELEKOMUNIKASI” adalah seluruh perangkat aktif maupun pasif, termasuk diantaranya jaringan kabel (kabel tembaga dan/atau kabel serat optic dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan LAYANAN MULTIMEDIA di kawasan GEDUNG sebagaimana diuraikan di dalam LAMPIRAN II PERJANJIAN ini. 3. “LAYANAN MULTIMEDIA” adalah layanan telekomunikasi dalam bentuk data, suara, broadband, dan gambar berupa penyediaan jasa akses internet, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jaringan komunikasi data termasuk namun tidak terbatas pada produk turunan lainnya dimasa mendatang (apabila ada). 4. “JAM KERJA” adalah jam operasional kerja MITRA dari hari Senin sampai dengan Jum’at mulai dari jam ------s/d------ dan Sabtu mulai dari jam --- s/d-----. Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama satu sama lain dalam penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA di GEDUNG berdasarkan PERJANJIAN ini, dengan ruang lingkup PERJANJIAN sebagai berikut: 1. MITRA menyediakan TEMPAT PERALATAN di GEDUNG; 2. INTERNECORP dengan biaya sendiri, melaksanakan penyediaan dan pemasangan (instalasi) PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang diperlukan untuk penyediaan jasa LAYANAN MULTIMEDIA termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaannya (operasional), penambahannya (apabila ada) dan pemeliharaannya (maintenance); 3. INTERNECORP, dengan biaya sendiri, melakukan pemasaran atas LAYANAN MULTIMEDIA INTERNECORP di GEDUNG; 4. Bagi hasil (revenue sharing) yang diperoleh atas penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA pada GEDUNG sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 PERJANJIAN ini kepada MITRA. Pasal 3 TEMPAT PERALATAN 1. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa TEMPAT PERALATAN yang akan digunakan oleh INTERNECORP untuk memasang (instalasi) PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang diperlukan untuk penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA di GEDUNG adalah sesuai dengan gambar pada LAMPIRAN I dan daftar PERALATAN TELEKOMUNIKASI pada LAMPIRAN II PERJANJIAN ini. 2. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan (instalasi) PERALATAN TELEKOMUNIKASI oleh INTERNECORP di GEDUNG baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA, dan atas biaya-biaya yang timbul atas pekerjaan pemasangan (instalasi) PERALATAN TELEKOMUNIKASI tersebut merupakan tanggung jawab dari dan akan ditanggung oleh INTERNECORP sepenuhnya.
  • 3. 3 3. MITRA setuju dan mengizinkan INTERNECORP untuk mengoperasikan, memelihara dan melakukan penggantian dan/atau tambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI (apabila ada) untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan jasa LAYANAN MULTIMEDIA. Ijin untuk pemasangan penggantian dan/atau penambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI harus diajukan oleh INTERNECORP kepada MITRA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukannya penggantian dan/atau penambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA. 4. Dalam hal pemasangan penggantian dan/atau penambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI (apabila ada), MITRA dengan alasan yang rasional dapat untuk tidak menyetujui pemasangan tambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI tersebut oleh INTERNECORP di GEDUNG. Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN 1. PARA PIHAK sepakat jangka waktu PERJANJIAN ini berlaku selama …. (….) tahun terhitung mulai tanggal ……., ________ sampai dengan tanggal ……….., 20…. (“JANGKA WAKTU PERJANJIAN”). 2. JANGKA WAKTU PERJANJIAN dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu addendum. 3. PIHAK yang menginginkan perpanjangan JANGKA WAKTU PERJANJIAN wajib mengajukan permohonannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum JANGKA WAKTU PERJANJIAN berakhir. Apabila PIHAK lainnya sepakat untuk menerima permohonan perpanjangan JANGKA WAKTU PERJANJIAN, maka perubahan atas nilai bagi hasil (revenue sharing) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 untuk periode berikutnya akan ditentukan bersama-sama oleh PARA PIHAK. Pasal 5 NILAI BAGI HASIL, MEKANISME PEMBAYARAN DAN PAJAK 1. Nilai bagi hasil dalam PERJANJIAN ini adalah 10% (sepuluh persen) untuk MITRA dan 90% (sembilan puluh persen) untuk INTERNECORP dari total pendapatan bersih INTERNECORP yang diperoleh INTERNECORP dari LAYANAN MULTIMEDIA yang disediakan INTERNECORP melalui PERALATAN TELEKOMUNIKASI di GEDUNG, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan ditanggung oleh INTERNECORP. 2. PARA PIHAK sepakat bahwa komponen bagi hasil tersebut tidak berlaku untuk pelanggan INTERNECORP yang termasuk dalam tenant/penyewa GEDUNG yang telah lebih dulu menggunakan LAYANAN MULTIMEDIA yang disediakan INTERNECORP sebelum ditandatanganinya PERJANJIAN ini oleh PARA PIHAK. Lebih lanjut, MITRA akan memberikan data tertulis kepada INTERNECORP mengenai tenant/penyewa yang ada di GEDUNG yang belum menggunakan LAYANAN MULTIMEDIA INTERNECORP. Data tersebut dari waktu ke waktu akan menjadi lampiran PERJANJIAN ini. 3. Cara pembayaran INTERNECORP kepada MITRA dilakukan setiap tiga (3) bulan setelah INTERNECORP mengirimkan data jumlah pendapatan masing-masing pelanggan yang ada di GEDUNG. Pembayaran tersebut dilakukan setelah laporan dari INTERNECORP kepada MITRA
  • 4. 4 yang berisikan data pelanggan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapatan masing-masing pelanggan yang dilaporkan secara teratur/rutin setiap (3) tiga bulan pada awal berikutnya. 4. Mekanisme pembayaran di atas akan dilakukan oleh INTERNECORP dengan cara transfer ke rekening bank milik MITRA sebagai berikut: Bank : _________________ Alamat Bank : ________________ Nomor rekening : __________________ Atas nama : ____________________ 5. Selain pajak yang telah ditentukan dalam PERJANJIAN ini, segala pajak yang timbul sehubungan dengan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain di dalam PERJANJIAN ini, MITRA berdasarkan PERJANJIAN ini mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyediakan tenaga listrik yang cukup untuk PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang disediakan bersama dengan KWH listrik; b. menyediakan fasilitas dan sarana TEMPAT PERALATAN, termasuk perangkat dan satu daya yang dibutuhkan, sehingga fasilitas dan pelayanan dapat diaktivasikan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama; c. menyediakan ruang promosi rutin di lokasi yang ditunjuk oleh MITRA tanpa dikenakan biaya; d. membantu memperkenalkan LAYANAN MULTIMEDIA INTERNECORP kepada tenant GEDUNG; e. memberikan hak kepada INTERNECORP untuk menjual dan memasarkan layanan INTERNECORP kepada tenant GEDUNG; f. menyediakan akses 24 jam kepada staf INTERNECORP untuk menginstal, mengatur dan menjaga PERALATAN TELEKOMUNIKASI dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis dan/atau lisan kepada MITRA dan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari MITRA. 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain di dalam PERJANJIAN ini, MITRA berdasarkan PERJANJIAN ini mempunyai hak sebagai berikut: a. berhak atas sambungan internet kecepatan tinggi secara gratis - Net 2 Mbps untuk pengelola kawasan dan hanya digunakan untuk internal saja dan tidak bisa dijual kembali kepada tenant; b. berhak menerima bagi hasil (revenue sharing) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERJANJIAN ini. 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain di dalam PERJANJIAN ini, INTERNECORP berdasarkan PERJANJIAN ini mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. INTERNECORP berkewajiban untuk melakukan penarikan kabel yang diperlukan untuk memberikan LAYANAN MULTIMEDIA dengan pengawasan dari MITRA atau pihak yang ditunjuk oleh MITRA; b. INTERNECORP dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI dan/atau LAYANAN MULTIMEDIA sebagaimana tersebut dalam PERJANJIAN ini tidak diijinkan
  • 5. 5 untuk merubah segala sesuatu milik MITRA atau milik pihak lain yang telah ada di GEDUNG tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA; c. INTERNECORP tidak diperbolehkan untuk mengambil segala bentuk tindakan di dalam TEMPAT PERALATAN dan/atau bagian lain dari GEDUNG yang menyebabkan kerusakan dan/atau gangguan terhadap GEDUNG dan/atau tenant/penyewa di dalam GEDUNG; d. Dalam hal terjadi kerusakan di GEDUNG yang disebabkan oleh INTERNECORP dan/atau karyawannya dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh INTERNECORP, maka INTERNECORP berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan biaya yang wajib ditanggung INTERNECORP sepenuhnya; e. INTERNECORP wajib memperhatikan nilai-nilai estetika agar pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan/atau penambahan PERALATAN TELEKOMUNIKASI tidak mengganggu keindahan GEDUNG baik eksterior maupun interior; f. INTERNECORP dilarang meninggalkan atau meletakkan barang-barang atau membuang sampah disembarang tempat di GEDUNG; g. INTERNECORP berkewajiban memberikan free wifi hotspot untuk publik area di GEDUNG kepada MITRA; h. INTERNECORP berkewajiban menyediakan costumer care terbaik untuk semua layanan dan masalah teknis kepada pelanggan 7 x 24 jam; i. INTERNECORP berkewajiban menyediakan daftar penawaran layanan (marketing kit) kepada pelanggan yang berada di GEDUNG termasuk perpanjangan atau penambahan/pengurangan (apabila ada); j. INTERNECORP berkewajiban untuk menanggung segala biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pekerjaan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI sebagaimana tersebut dalam PERJANJIAN, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya pemakaian tenaga listrik yang disediakan oleh MITRA di GEDUNG dalam rangka pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI. 4. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain di dalam PERJANJIAN ini, INTERNECORP berdasarkan PERJANJIAN ini mempunyai hak sebagai berikut: a. melakukan kegiatan promosi aktifitas pameran/roadshow/penyebaran brosur di kawasan GEDUNG 2 (dua) kali dalam setahun selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN berlangsung untuk memperkenalkan layanan INTERNECORP kepada para tenant/penyewa GEDUNG. b. dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf j PERJANJIAN ini, INTERNECORP berhak selama 24 (dua puluh empat) jam sehari 7 (tujuh) hari seminggu untuk mengoperasikan PERALATAN TELEKOMUNIKASI di GEDUNG. c. berhak selama JAM KERJA untuk memasuki GEDUNG dalam hal pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari MITRA dan INTERNECORP, dengan ketentuan INTERNECORP, karyawan INTERNECORP dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh INTERNECORP untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut berkewajiban untuk membawa identitas diri dan surat tugas dari INTERNECORP terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud. Pasal 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK 1. INTERNECORP menyatakan dan menjamin bahwa: a. pekerjaan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI dan/atau penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA pada GEDUNG tidak dan tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan, gangguan
  • 6. 6 dan/atau kerusakan pada TEMPAT PERALATAN, bagian lain dari GEDUNG dan/atau kinerja peralatan GEDUNG dan/atau tenant/penyewa GEDUNG yang sudah ada sebelumnya dan tidak akan mengganggu pihak GEDUNG dan/atau tenant/penyewa GEDUNG; b. data pelanggan dan data jumlah pendapatan masing-masing pelanggan LAYANAN MULTIMEDIA yang ada di GEDUNG yang diberikan oleh INTERNECORP kepada MITRA, yang digunakan sebagai dasar penghitungan pembagian hasil (revenue sharing) di antara PARA PIHAK, adalah benar dan akurat dan tidak menghilangkan sebagian dan/atau seluruh data. Apabila dikemudian hari ternyata PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang dipasang, diperbaiki, dipelihara, ditambah dan/atau dioperasikan oleh INTERNECORP di GEDUNG dan/atau penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA mengakibatkan terjadinya perubahan, gangguan dan/atau kerusakan terhadap GEDUNG, MITRA, tenant/penyewa GEDUNG dan/atau pihak lain manapun, maka INTERNECORP bersedia menonaktifkan terlebih dahulu PERALATAN TELEKOMUNIKASI dan/atau penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA di GEDUNG untuk kemudian memperbaiki PERALATAN TELEKOMUNIKASI, penyediaan LAYANAN MULTIMEDIA di GEDUNG, gangguan peralatan GEDUNG dan/atau kerusakan dan/atau perubahan pada GEDUNG dengan biaya yang sepenuhnya wajib ditanggung oleh INTERNECORP. Jika dalam 2x24 jam perbaikan tidak dilaksanakan, maka MITRA, tenant/penyewa gedung dan/atau pihak lain yang dirugikan berhak memperbaiki dan segala biaya yang timbul atas hal tersebut termasuk segala kerugian yang timbul adalah menjadi tanggung jawab INTERNECORP sepenuhnya. Apabila ternyata gangguan tersebut tidak dapat diperbaiki dan mengakibatkan efek yang berkelanjutan dan berkepanjangan dan dapat dibuktikan bahwa akibat tersebut berasal dari PERALATAN TELEKOMUNIKASI milik INTERNECORP dan/atau LAYANAN MULTIMEDIA yang disediakan oleh INTERNECORP dan/atau apabila diketahui bahwa data pelanggan dan/atau data jumlah pendapatan masing-masing pelanggan LAYANAN MULTIMEDIA yang ada di GEDUNG yang diberikan oleh INTERNECORP kepada MITRA salah dan/atau tidak akurat baik untuk sebagian maupun seluruhnya, maka MITRA dapat membatalkan PERJANJIAN ini secara sepihak melalui suatu pemberitahuan secara tertulis kepad INTERNECORP dan segala macam kerugian, biaya yang tertunggak dan/atau biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab INTERNECORP sepenuhnya. Untuk menghindari keragu-raguan, segala biaya-biaya yang timbul, biaya-biaya yang tertunggak dan/atau ganti kerugian wajib dibayarkan oleh INTERNECORP kepada MITRA, tenant/penyewa dan/atau pihak lain yang dirugikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikirimkannya pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut oleh MITRA kepada INTERNECORP. 2. MITRA menyatakan dan menjamin bahwa selama PERJANJIAN ini berlangsung INTERNECORP dan selama hal tersebut tidak disebabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh INTERNECORP, maka INTERNECORP tidak akan mendapat gangguan dari pihak manapun sehubungan dengan pemasangan, perbaikan, pemeliharaan, penambahan (apabila ada) dan/atau pengoperasian PERALATAN TELEKOMUNIKASI sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini. Pasal 8 KETENTUAN TUNTUTAN 1. MITRA tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang disebabkan kelalaian atau kesalahan INTERNECORP.
  • 7. 7 2. Apabila selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN, TEMPAT PERALATAN tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh MITRA dan/atau vendor MITRA. Melalui MITRA, pihak ketiga yang menjadi vendor MITRA wajib mengganti kerugian atas kerusakan PERALATAN TELEKOMUNIKASI milik INTERNECORP dengan biaya dari pihak ketiga dan perbaikan dapat dilakukan oleh MITRA atau INTERNECORP. MITRA tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan/proyek pemerintah. PASAL 9 KERAHASIAAN 1. INTERNECORP termasuk para agen dan/atau wakilnya dan/atau personil/karyawannya yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan oleh INTERNECORP berdasarkan PERJANJIAN ini dilarang untuk memberikan dokumen, keterangan, pemberitahuan dan informasi dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang berkaitan dengan MITRA kepada pihak ketiga manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MITRA. 2. Apabila ternyata terbukti INTERNECORP melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ini, maka MITRA dapat mengakhiri PERJANJIAN ini secara sepihak melalui suatu pemberitahuan secara tertulis kepada INTERNECORP. 3. Dengan tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh MITRA berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntut dan/atau meminta ganti kerugian dan/atau memulihkan kerugian dalam bentuk apapun yang diderita MITRA yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh INTERNECORP terhadap ketentuan Pasal 9 PERJANJIAN ini, maka MITRA berhak untuk menuntut, mengklaim dan/atau meminta ganti kerugian kepada INTERNECORP dan INTERNECORP berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari MITRA sebagaimana tersebut. Untuk menghindari keragu-raguan, segala tuntutan, klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari MITRA sebagaimana tersebut wajib dibayarkan oleh INTERNECORP kepada MITRA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal dikirimkannya pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut oleh MITRA kepada INTERNECORP. 4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal 9 ini akan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya JANGKA WAKTU PERJANJIAN dan/atau diakhirinya PERJANJIAN ini. Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN 1. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal sebagai berikut: a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila JANGKA WAKTU PERJANJIAN telah berakhir dan PARA PIHAK tidak melakukan dan/atau menyepakati perpanjangan atas JANGKA WAKTU PERJANJIAN dan/atau salah satu PIHAK menolak permintaan perpanjangan JANGKA WAKTU PERJANJIAN yang diajukan oleh salah satu PIHAK dalam PERJANJIAN ini; atau b. Diakhiri secara sepihak oleh MITRA melalui suatu pemberitahuan secara tertulis, apabila berdasarkan penilaian MITRA, INTERNECORP tidak dapat memenuhi sebagian dan/atau seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam PERJANJIAN ini; atau c. Diakhiri oleh PIHAK yang tidak terkena keadaan Force Majeure berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 3 PERJANJIAN, dalam hal terjadinya keadaan Force Majeure; atau
  • 8. 8 d. Diakhiri secara sepihak oleh MITRA berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1; atau e. Diakhiri secara sepihak oleh MITRA berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 2 PERJANJIAN, dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 PERJANJIAN ini; atau f. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK. 2. Dalam hal pengakhiran PERJANJIAN yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b atau c atau d atau e atau f di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sebelum dilakukannya pengakhiran PERJANJIAN ini dan seluruh risiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan PERJANJIAN ini akan ditanggung oleh masing- masing PIHAK. 3. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang terkait dengan dibutuhkannya suatu putusan dan/atau penetapan pengadilan atau hakim dalam pengakhiran perjanjian. Pasal 11 DE-INSTALASI Dalam hal berakhirnya PERJANJIAN atau terjadinya pengakhiran PERJANJIAN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 PERJANJIAN ini, maka: 1. INTERNECORP berkewajiban untuk segera membongkar dan mengeluarkan setiap dan seluruh PERALATAN TELEKOMUNIKASI yang telah dipasang, diperbaiki, dipelihara, ditambah dan/atau dioperasikan di GEDUNG berdasarkan PERJANJIAN ini dan berkewajiban untuk mengembalikan TEMPAT PERALATAN dengan keadaan baik sesuai kondisi semula sebelum dipasangnya, diperbaikinya, dipeliharanya, ditambahnya dan/atau dioperasikannya PERALATAN TELEKOMUNIKASI di GEDUNG berdasarkan PERJANJIAN ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal PERJANJIAN berakhir atau diakhiri. 2. Sementara atas kabel milik INTERNECORP yang terpasang di GEDUNG berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Untuk kabel Fiber Optik (FO), INTERNECORP berhak melakukan pembongkaran (de- instalasi) kembali atas FO sepanjang pekerjaan de-instalasi tersebut tidak akan menimbulkan perubahan dan/atau kerusakan terhadap GEDUNG atau perangkat GEDUNG lainnya yang berada dalam GEDUNG tersebut; dan b. Sedangkan untuk kabel distribusi (non-FO), INTERNECORP sepakat untuk tidak melakukan de-instalasi. Pasal 12 ASURANSI 1. MITRA atas biayanya sendiri selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN wajib mengasuransikan GEDUNG beserta barang-barang miliknya terhadap kehilangan, kerusakan seperti kebakaran, pencurian dan lain hal yang diatur dalam polis asuransi. 2. INTERNECORP atas biayanya sendiri selama JANGKA WAKTU PERJANJIAN wajib mengasuransikan PERALATAN TELEKOMUNIKASI-nya terhadap kehilangan, kerusakan seperti kebakaran, pencurian dan lain hal yang yang diatur dalam polis asuransi termasuk
  • 9. 9 kerusakan yang mungkin timbul pada pihak lain akibat kesalahan dan/atau kerusakan dari peralatan INTERNECORP. Pasal 13 FORCE MAJEURE 1. Tiada satu PIHAK pun dalam PERJANJIAN ini yang akan diminta pertanggungjawabannya dalam hal tidak dapat dan/atau terlambat memenuhi ketentuan dalam PERJANJIAN ini yang disebabkan oleh keadaan memaksa (Force Majeure) seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara, perang atau kudeta yang mengakibatkan tempat peralatan hancur atau rusak sama sekali. 2. Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure wajib untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab terjadinya Force Majeure disertai dengan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang untuk itu dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force Majeure. 3. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya PERJANJIAN ini. Pasal 14 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. PERJANJIAN ini hanya dapat ditafsirkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. 2. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK sepakat, sepanjang dimungkinkan, untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat. 3. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diadakannya pertemuan musyawarah di antara PARA PIHAK sebagaimana diatur di dalam ayat (2) pasal ini, PARA PIHAK tidak atau belum mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan tersebut, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui jalur arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur BANI dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. PARA PIHAK sepakat bahwa proses arbitrase akan diselesaikan dihadapan dewan arbiter yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang terdiri dari 1 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh MITRA, 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh INTERNECORP dan 1 (satu) orang arbiter yang akan sekaligus bertindak sebagai ketua dewan arbiter akan ditunjuk oleh ketua BANI yang menjabat pada saat itu. Proses arbitrase akan dilangsungkan di Jakarta dan akan menggunakan Bahasa Indonesia. 4. PARA PIHAK sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat PARA PIHAK. Oleh karena itu tidak ada upaya hukum apapun yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase tersebut. Dalam keadaan seperti itu PARA PIHAK berkewajiban untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut dengan suka rela. Pasal 15 PEMBERITAHUAN
  • 10. 10 1. Semua pemberitahuan akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada PIHAK yang lainnya melalui pos atau kurir dengan disertai bukti tanda terima dari PIHAK yang menerima kepada alamat berikut ini: MITRA: PT. Telp Fax Email: Up:_____________, Direktur INTERNECORP: PT. Telp __________ Fax _____________ Email: Up: ______,President Operation 2. Setiap PIHAK dalam PERJANJIAN ini dapat setiap waktu mengubah alamatnya dengan terlebih dahulu memberitahukan PIHAK lainnya atas perubahan alamat tersebut secara tertulis. Pasal 16 LAIN-LAIN 1. Hal-hal yang belum cukup dan/atau belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum/amandemen atas PERJANJIAN yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. 2. Tidak ada satu PIHAK pun di dalam PERJANJIAN ini yang dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. 3. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini, addendum/amandemen PERJANJIAN, lampiran PERJANJIAN dan/atau dokumen-dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK yang ada dan/atau mungkin ada di kemudian hari adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN. 4. PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK dan mengesampingkan seluruh kesepakatan-kesepakatan, baik secara lisan maupun tulisan, yang ada dan/atau mungkin ada di antara PARA PIHAK sebelum ditandatanganinya PERJANJIAN ini. 5. Apabila satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan di dalam setiap hal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi dan/atau mengurangi keabsahan dan/atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur di dalam PERJANJIAN, dan PARA PIHAK sepakat untuk, dalam setiap kejadian semacam itu, mengganti ketentuan yang tidak dapat diberlakukan atau tidak sah tersebut dengan ketentuan lain yang paling mendekati maksud dan tujuan dari ketentuan yang digantikan tersebut. Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani, pada hari hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal PERJANJIAN ini dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. MITRA, PT. ___________________ INTERNECORP, PT. ________________