Dokumen tersebut merangkum rencana review zona cell plan menara telekomunikasi Kota Bogor dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan peraturan terkini. Tujuannya adalah menyusun rekomendasi zona yang optimal serta rancangan peraturan tentang penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kota Bogor."

1. Review Zona Cell Plan Menara Telekomunikasi
Kota Bogor
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Pemerintah Kota Bogor
Pendahuluan
Oleh :
PT. SINERGI SAPTA ANUGERAH
Bogor, 12 Agustus 2022

2. Latar Belakang
Adanya UU No.20/2020 tentang Cipta Kerja
PP No.16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28/2002
tentang Bangunan Gedung
PP. No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko yang harus ditindaklanjuti dengan Pemda untuk
membuat/mereview kembali peraturan yang mengatur tentang
menara telekomunikasi.
1. Perkembangan teknologi telekomunikasi 5G yang
masih membutuhkan area baru untuk pembangunan
infrastruktur telekomunikasi sebagai peletakan
antenna untuk meng-cover area layanan baru dan
meningkatkan kapasitas layanan selular.
2. Masih ada menara-menara yang lokasinya berada
diluar cell plan baik menara-menara yang sudah
memiliki izin maupun menara-menara yang
tidak/belum memiliki izin sehingga diperlukan untuk
zona cell plan yang sudah di tetapkan dalam Peraturan
Walikota Bogor No. 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penataan dan Pembangunan Menara
Telekomunikasi Bersama;
3. Adanya trend jual beli asset menara telekomunikasi
(tidak termasuk saham) sehingga diperlukan balik
nama kepemilikan menara dan memberikan identitas
(name plat) pada setiap menara yang diperjual belikan
sesuai dengan nama pemilik terakhir.

3. Pentingnya Menara
 Menara adalah salah satu
infrastruktur pasif yang berfungsi
untuk penempatan perangkat
aktif telekomunikasi (BTS).
 Mutlak keberadaanya melayani
masyarakat agar dapat
berkomunikasi (voice & internet).
 Salah satu infrasturktur
pendukung untuk meningkatkan
pelayanan pemerintah berbasis
online kepada masyarakat serta
mewujudkan smart city.
 Pemda harus melakukan
monitoring, pengawasan dan
pengendalian agar menara aman
beroperasi.

4. Perkembangan Teknologi Telekomunikasi

5. Infratruktur Layanan Telekomunikasi
SST/Konvensional
Green Field/ Rooftop
Menara rangka baja
yang berdiri sendiri tanpa
adanya sokongan lainnya.
Pole on Rooftop
RoofTop
Menara dalam bentuk
bangunan tunggal yang
didirikan diatas bangunan
Monopole
Green Field
Menara berbentuk
tunggal tanpa adanya
simpul-simpul rangka
yang mengikat
satu sama lain.
Kamuflase
Green Field
Menara yang desain dan
bentuknya
diselaraskan dengan
lingkungan dimana
menara tersebut berada

6. Zona Cell Plan Kota Bogor
Point-Point dalam Perwal Bogor No. 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama
• Lokasi penyediaan menara bersama dibagi dalam zona-zona yang terletak dalam
kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berjumlah 146 zona.
• Permohonan pembangunan menara baru bisa dilakukan apabila menara existing yang
berada dalam satu zona tidak dapat menampung perangkat tambahan yang dibutuhkan.
• Berdasarkan kepadatan penduduk Kota Bogor terbagi menjadi 3 (tiga) :
Kawasan Kriteria
Lokasi Menara Bentuk Menara
Ketinggian di
atas
Pemukaan
Tangah
Ketinggian Bangunan
Diatas
Tanah
Diatas
bangunan
Rangka
Monopole
kamuflase
4
-5
lantai
5
-
8
lantai
9
Lebih
Kepadatan Tinggi Maksimal 42m <=12m <20m 12m
Kepadatan Sedang Maksimal 42m <=13m <21m 13m
Kepadatan Rendah Maksimal 52m <=14m <22m 14m
Memiliki jumlah
penduduk > 12.000
jiwa/kilo meter;
Memiliki jumlah
Penduduk 8.000 sampai
denagn 12.000 jiwa/kilo
meter;
Memiliki jumlah
Penduduk < 8.000
jiwa/kilo meter.
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √

7. Zona Cell Plan (Contoh)
Sumber : Peraturan Bupati No. 133 Tahun 2016 tanteng Perubahan atas Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014
Tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi
Sebuah polygon berbentuk
lingkaran dengan radius jari-jari :
 200m untuk area urban,
 400m untuk area sub_urban
 600m untuk area urban
598 Zona eksisting untuk
meng-akomodir menara
eksisting
199 Zona baru untuk meng-
akomodir pembangunan
Menara baru
Pembangunan Menara diluar zona
cell plan dapat di bangun dalam
bentuk Menara microcell
Radius Zona Exist Zona New
600m 63 32
400m 172 58
200m 63 109

8. Implemantasi Cell Plan
Masih ada menara yang dibangun
diluar Grid Cell Plan
Zona Baru
Zona Eksisting

9. Contoh Menara diluar Zona Cell Plan
EX : Telkomsel (Outcell/Berijin)

10. Contoh Menara diluar Zona Cell Plan
EX : Balkom

11. Contoh Menara diluar Zona Cell Plan
EX : Mitratel

12. Contoh Menara diluar Grid Cell Plan
EX : IBS (Outcell/Berijin)

13. UU No.1/2020 Tentang Cipta Kerja
Pasal 26 huruf n : Penyederhanaan Perizinan Berusaha pada sektor Pos, telekomunikasi, dan penyiaran.
Pasal 69 : Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan
Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Pos,Telekomunikasi, dan Penyiaran, Undang-
Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru yang diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pasal 71 : Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga proses perizinan berusaha lebih sederhana
dan terstandar secara nasional dan pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan melalui system
Perizinan Berusaha secara elektronik (Online System Submission).
Pasal 34A Ayat (1) : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan latau kemudahan kepada
penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara
transparan, akuntabel, dan efisien.
Pasal 34A Ayat (2) : Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta
untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh
penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.

14. PP No.5/2020 Tentang OSS-RBA
Pasal 6 Ayat (2) huruf n : Telekomunikasi merupakan salah satu sector Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
Pasal 149 ayat (3) : Perizinan Berusaha pada subsektor telekomunikasi ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus; dan
d. jasa jual kembali jasa telekomunikasi.
Pasal 150 : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha telekomunikasi meliputi
penomoran dan sertifikat alat/perangkat telekomunikasi.
Produk OSS :
1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)
2. Perizinan Berbasis Resiko (Sertifikat Standar)
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
PP No. 16 tahun 2021 tentang
Peraturan pelaksanaan
UU No. 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung.
Pasal 4 Ayat (2) : Menara telekomunikasi merupakan bangunan prasarana gedung
yang memiliki fungsi khusus (huruf e)
Pasal 11 Ayat (2) : Setiap bangunan wajib mengajukan PBG
Pasal 94 Ayat (2) : PBG diterbitkan oleh Pemerintah dareran melalui SIMBG

15. Landasan Hukum
1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Permenkominfo No.2/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama;
4. PP No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
5. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tentang Bangunan Gedung;
6. SKB 4 Menteri/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
7. SE Dirj PU/ No. 6/2011 tentang Kriteria Teknis Lokasi Menara Telakomunikasi;
8. Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014
9. Perda Kota Bogor No. 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara;
10.Perda Kota Bogor No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8/2021 tentang Rencana
tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031
11.Perwal Bogor No. 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembangunan Menara
Telekomunikasi Bersama;

16. Maksud dan Tujuan
Maksud
• Review Zona Cell Plan yang sudah ditetapkan dalam Perwal Bogor No. 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan
dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat serta peraturan
perundang undangan yang berlaku sehingga diperoleh usulan pemetaan zona menara, untuk kemudian ditetapkan sehingga
dapat mewujudkan:
• kepastian hukum terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi di Kota Bogor;
• Tertatanya infrastruktur pasif telekomunikasi di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Kota Bogor.
Tujuan
• Tersusunnya kajian review terhadap zona cell plan yang sudah ditetapkan dalam Perwal Bogor No. 16 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama , sehingga diperoleh rekomendasi zona yang
optimal dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Tersusunnya Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi.

17. Konsep Pengendalian Menara Telekomunikasi
Mengacu pada Surat Edaran Dirjen
Penataan Ruang Kementerian PU
No 06/SE/Dir/2011 ttg Petunjuk
Teknis Kriteria Lokasi Menara
Telekomunkasi, khususnya pada
Kriteria Dasar huruf ‘e’ yg berbunyi
‘Jarak minimum antar menara
disesuaikan dengan kemampuan
teknologi telekomunikasi yang
digunakan oleh tiap
penyelenggara telekomunikasi dan
kondisi fisiografis tiap daerah
dengan memperhatikan zona
menara yang telah ditetapkan
oleh pemerintah daerah
bersama penyelenggara
telekomunikasi”.
ZONA MENARA
ZONA BEBAS
MENARA
Zona bebas menara merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat
menara diatas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian
menara rooftop lebih dari 6. Hal tersebut dikarenakan dapat mengakibatkan
satu atau lebih dampak negatif terkait aspek lingkungan, sosialbudaya,
keselamatan, dan estetika ruang terutama pada ruang dengan
elemenelemen kawasan yang menjadi focal point kabupaten/kota atau
mendukung penguatan citra kawasan tersebut. Pada zona ini, layanan
telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antena
tersembunyi.
SUB ZONA MENARA
Merupakan sub zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa
rekayasa teknis
Merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara dengan
persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara
tidak terlihat seperti menara.
Sub zona ini bertujuan untuk menjaga estetika ruang, terutama pada
ruang dengan elemen-elemen kawasan yang menjadi focal point
kabupaten/kota atau mendukung penguatan citra kawasan tersebut.
SUB ZONA MENARA BEBAS VISUAL

18. Ruang Lingkup
Mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bekasi
Inventarisir dan instansi untuk
mendapatkan database menara
telekomunikasi
Survey
Plotting, Analisa data menara eksisting
dan Analisa cakupan area
Plotting & Analisa
Membuat rekomendasi
pembangunan menara pada
kawasan urban, sub urban, rural
dan kawasan khusus.
Rekomendasi
Review zona cellplan mengacu pada
SE/Dir PU/2011 tentang Kriteria Teknis
Menara Telekomunikasi
Review Zona Menara
Rancangan Peraturan
Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Rancangan Perbup

19. Jangka Waktu Pelaksanaan
30 (tiga puluh) hari Kalender
W-1 W-2 W-2 W-3 W-4
Rencana kegiatan
dan proses
pengumpulan data.
Persiapan
Inventarisir data
menara baik
instansi dan pemilik
Pendataan Menara
Plotting, Analisa dan
validasi data dengan
cellplan.
Ploting & Analisa,
Rencana
Pemetaan kembali
peta rencana
pembangunan
menara &
penyusunan draft
perbup
Review Zona
Menara
Seminar draf
laporan
Seminar

20. Out Put/ Hasil Keluaran
5 Eksemplar
Laporan Pendahuluan
Format A4
5 Eksemplar
Laporan Aantara
Format F4
5 Eksemplar
Laporan Akhir
Fortmat A4
Rancangan Perbup ttg
Menara

21. Terima Kasih
MSI : 081286855030