1. Oleh :
PT. SINERGI SAPTA ANUGERAH
Alamat : Jl. Jati Padang V No. 8C, Jati Padang, Pasar Minggu – Jakarta Selatan 12540 Telp: 021-7987671 Email: info@sinergi-7.com Website: www.sinergi-7.com
PAKET PEKERJAAN
BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERSANDIAN
DAN STATISTIK
Cikarang, 17 Mei 2022
Oleh :
PT. HIRA MULTITECH INTIMEDIA
Pasar Minggu, Jakarta Selatan – DKI JAKARTA
2. Agenda Pembahasan
01 Pendahuluan
Latar belakang, maksud tujuan, sasaran, lingkup pekerjaan, dasar
hukum, hasil keluaran/output pekerjaan
02 Rekapitulasi & Plotting Data Menara
Summary data menara yang bersumber dari DISKOMINFOSANTIK
dan Pelaporan dari Pemilik Kab. Bekasi
03 Pemetaan Cell Plan Kabupaten Bekasi
Plotting zona cellplan dan tinjauan terhadap peraturan tentang
menara telekomunikasi di Kab. Bekasi
04 Validasi Cell Plan dengan Data menara Eksisting
Analisa kesesuaian antara zona cell plan dengan data menara
eksisitng di Kab.Bekasi
4. Latar Belakang
Keinginan Pemda untuk mendapatkan Pendapatan tambahan dari menara telekomunikasi
sesuai dengan amanah UU 28/2009 tentang PDRD
01
03
02
04
Keinginan Daerah untuk mendapatkan
pendapatan daerah salah satunya adalah
dari sektor menara telekomunikasi yang
sudah beijin.
PAD
Masih terdapat menara yang belum berijin
diantaranya berkaitan dengan Cell Plan (diluar
zona) sehingga pemilik Menara tidak dapat
melakukan proses administrasi perijinan
Legalitas Mnara
Tidak adanya data menara yang akurat yang
dimiliki oleh pemda dikarenakan dinas yang
memegang sektor menara telekomunikasi sering
ada perubahan dari satu dinas kedinas lain.
Database Menara
Banyaknya menara eksisting yang diperjual
belikan sehingga tidak sinkron antara pemilik
menara dengan data legalitas di Pemda
sehingga menjadi kendala pemda dalam
melakukan pengawasan dilapangan
Fenomena Jual Beli Menara
6. Infrastruktur Layanan Telekomunikasi
Infrastruktur Pasif sebagai Pendukung Layanan Telekomunikasi
SST/Konvensional
Green Field/ Rooftop
Menara rangka baja
yang berdiri sendiri
tanpa adanya
sokongan lainnya.
Pole on Rooftop
RoofTop
Menara dalam bentuk
bangunan tunggal
yang didirikan diatas
bangunan
Monopole
Green Field
Menara berbentuk
tunggal tanpa adanya
simpul-simpul rangka
yang mengikat
satu sama lain.
Kamuflase
Green Field
Menara yang desain
dan bentuknya
diselaraskan dengan
lingkungan dimana
menara tersebut
berada
7. Landasan Hukum
Peraturan yang mengatur tentang menara telekomunikasi
1. UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dareah
2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. PP No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko
4. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tentang Bangunan Gedung
5. Permenkominfo No.2/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama.
6. SKB 4 Menteri/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
7. SE No. 06/Dr/PU/2011 ttg Petunjuk Teknis Kriteria Lokasi Menara Telekomunikasi
8. Peraturan Bupati No. 133 Tahun 2016 tanteng Perubahan atas Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2014 Tentang
Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bekasi.
8. UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD
Pasal 110 huruf N : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
merupakan Jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut pertahun.
Pasal 124 : Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pasal 110 huruf N adalah pemanfaatan ruang untuk
Menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, kemanan
dan kepentingan umum.
Pasal 125 ayat (1) :
Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang meng
gunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Jasa Umum
9. UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 151
Ayat (1) : Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
Ayat (2) : Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah
Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
Ayat (3) : Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka
tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah
Daerah
Ayat (4) : Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul
oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut
Ayat (5) : Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase
tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
Ayat (6) : Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau
bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
.
10. Pasal 26 huruf n : Penyederhanaan Perizinan Berusaha pada sektor Pos, telekomunikasi, dan penyiaran.
Pasal 69 : Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan
Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Pos,Telekomunikasi, dan
Penyiaran, Undang- Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
yang diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Pasal 71 : Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga proses perizinan berusaha
lebih sederhana dan terstandar secara nasional dan pelaku usaha dapat melakukan proses
perizinan melalui system Perizinan Berusaha secara elektronik (Online System Submission).
Pasal 34A Ayat (1) : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan latau kemudahan kepada
penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
secara transparan, akuntabel, dan efisien.
Pasal 34A Ayat (2) : Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berper
an serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan
oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
11. PP No. 5 tahun 2020 Tentang OSS-RBA
Pasal 6 Ayat (2) huruf n : Telekomunikasi merupakan salah satu sector Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Resiko
Pasal 149 ayat (3) : Perizinan Berusaha pada subsektor telekomunikasi ditetapkan berdasarkan hasil
analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus; dan
d. jasa jual kembali jasa telekomunikasi.
Pasal 150 : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha telekomunikasi meliputi
penomoran dan sertifikat alat/perangkat telekomunikasi.
Produk OSS :
1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)
2. Perizinan Berbasis Resiko (Sertifikat Standar)
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
PP No. 16 tahun 2021 tentang
Peraturan pelaksanaan
UU No. 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung.
Pasal 4 Ayat (2) : Menara telekomunikasi merupakan bangunan prasarana gedung
yang memiliki fungsi khusus (huruf e)
Pasal 11 Ayat (2) : Setiap bangunan wajib mengajukan PBG
Pasal 94 Ayat (2) : PBG diterbitkan oleh Pemerintah dareran melalui SIMBG
12. Maksud dan Tujuan
Evaluasi kebijakan untuk menjadi pedoman Pemda dalam melakukan pentaan,
pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi
Menara yang dibangun
sesuai dengan peta zona
lokasi menara dan tata
ruang wilayah
Review Cell Plan
Keamanan operasional,
legalitas serta memastikan
menara yang dibangun
sesuai dengan zonasi &
tata ruang
Wasdal
Melegalkan peta zonasi
lokasi menara sebagai
acuan pembangunan
menara dan perda RPMT
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
Kebijakan
Retribusi
Pengendalian
Menara
Telekomunikasi.
PAD
Pelayanan
13. Ruang Lingkup
Mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bekasi
Inventarisir dan instansi untuk
mendapatkan database menara
telekomunikasi
Survey
Plotting, Analisa data menara
eksisting dan Analisa cakupan area
Plotting & Analisa
Membuat rekomendasi pembangu
nan menara pada kawasan urban,
sub urban, rural dan kawasan
khusus.
Rekomendasi
Review zona cellplan mengacu
pada SE/Dir PU/2011 tentang
Kriteria Teknis Menara
Telekomunikasi
Review Zona Menara
Rancangan Peraturan
Bupati tentang
Pedoman
Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Rancangan Perbup
14. Output/ Hasil keluaran
1. Buku laporan pendahuluan sebanyak 5 eksemplar
2. Buku laporan antara sebanyak 5 eksemplar
3. Buku laporan akhir sebanyak 5 eksemplar
4. Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Menara
Telekomunikasi Kabupaten Bekasi.
15. Jangka Waktu Pelaksanaan
60 (enam puluh) hari Kalender
W-1 W-2 W-2 W-3 W-4
Rencana
kegiatan dan
proses
pengumpulan
data.
Persiapan
Inventarisir data
menara baik
instansi dan
pemilik
Pendataan
Menara
Plotting, Analisa
dan validasi data
dengan cellplan.
Ploting &
Analisa,
Rencana
Pemetaan kembali
peta rencana
pembangunan men
ara & penyusunan
draft perbup
Review Zona
Menara
Seminar draf
laporan
Seminar
17. .`
Data Menara Tahun 2022
No Nama Perusahaan Nama Singkat Jumlah Menara
Th. 2018 Th. 2022
1 PT. Telekomunikasi Selular Tsel 193 184
2 PT. Indosat Oredoo Isat 113 112
3 PT. XL Axiata XL 54 54
4 PT. Hutchison 3 Indonesia H3I 17 8
5
PT. Profesional Telekomunikasi Indonesi
a
Protelindo 174
181
6 PT. Tower Bersama Group TBG 146 147
7 PT. Daya Mitra Telekomunikasi DMT 81 91
8 PT. Solusi Tunas Pratama STP 69 71
9 PT. Persada Sokka Tama Persadasoka 1 7
10 PT. Inti Bangun Sejahtera IBS 76 57
11 PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Gihon 10 10
12 PT. Komet Infra Nusantara KIN 7 7
13 PT. Permata Karya Perdana PKD 4
14 PT. Balcom Indonesia Balcom 28
15 PT. Centratama Menara Indonesia CMI 6
Jumlah 942 967
18. .`
Realita
Ditinjau dari Jarak antar menara
Kondisi tahun 2022
No Kecamatan Luas M2
Jumlah
Menara
Rata-Rata Jarak
(m)
1Tambun Utara 33,250 37 899
2Tambun Selatan 44,480 150 297
3Cibitung 44,030 52 847
4Cikarang Barat 55,560 115 483
5Cikarang Utara 38,490 102 377
6Cikarang Selatan 54,340 116 468
7Tarumajaya 57,150 32 1,786
8Babelan 66,440 63 1,055
9Setu 59,560 40 1,489
10Karang Bahagia 46,580 24 1,941
11Kedung Waringin 29,250 18 1,625
12Cikarang Timur 52,440 34 1,542
13Cikarang Pusat 55,570 33 1,684
19. .`
Ditinjau dari Jarak antar menara
Kecamatan lainya jarak menar
a rata-rata diatas 2 kilometer
Realita
20. .`
Ditinjau dari Kepadatan Bangunan
Sisi Selatan Kecamatan Tambun Tuara
Tambun Selata
n Cibitung
Cikarang Barat
Cikarang Utara
Cikarang Selat
an
Kawasan Jababeka
Realita
21. .
Cell Plan Kabupaten Bekasi
Lampiran Cell Plan pada Peraturan Bupati No.
133 Tahun 2016 perubahan atas Perbup No. 40
Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Menara Tel
ekomunikasi di Kabupaten Bekasi.
Zona menara terbagi menjadi 2 (dua) : zona
menara eksisting dan zona menara baru den
gan radius jari jari 200 meter untuk
area urban, 400 meter untuk area sub urban
dan 600 meter untuk area rural.
797 zona menara ( 199 zona baru dan 598
zona eksisting)
22. .`
Overlay Data Menara & Cell Plan
Data Menara Overlay dengan Cell Plan Kab. Bekasi
versi Peraturan Bupati No. 133 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Perbup No. 40 Tahun 2014 tentang
Rencana Induk Menara Telekomunikasi .
968 menara eksisting (943 berada di dalam
Kab.Bekasi dan 25 diluar batas Kab. Bekasi)
± 849 menara berada didalam zona menara
± 94 menara yang berada di luar zona menara
± 25 menara perlu cross cek koordinat
23. .`
Validasi Menara Eksisting dengan Cell Plan
No. Nama Perusahaan
Nama Sing
kat
Jumlah
Menara
In Out
Out Bo
rder
Beba
s IMB
Keterangan
1 PT. Telekomunikasi Selular Tsel 184 162 7 1 14
1 menara diluar Kab. Bekasi dan 14 Tid
ak membutuhkan IMB
2 PT. Indosat Oredoo Isat 112 111 1
3 PT. XL Axiata XL 54 54
4 PT. Hutchison 3 Indonesia H3I 8 8
5
PT. Profesional Telekomunikasi In
donesia
Protelindo 181 172 9
6 PT. Tower Bersama Group TBG 147 147
7 PT. Daya Mitra Telekomunikasi DMT 91 71 18 2
8 PT. Solusi Tunas Pratama STP 71 65 4 2
9 PT. Persada Sokka Tama
Persadasok
a
7 5 2
10 PT. Inti Bangun Sejahtera IBS 57 43 13 1
11
PT. Gihon Telekomunikasi Indone
sia
Gihon 10 10
12 PT. Bina Tower Sejahtera BTS 0
13 PT. Komet Infra Nusantara KIN 15 14 1
14 PT. Permata Karya Perdana PKP 4 3 1
15 PT. Balcom Indonesia Balcom 28 12 16
16
PT. Centratama Menara Indonesi
a
CMI 6 6
Jumlah 975 883 72 6 14
24. .`
Klasifikasi Area
Berdasarkan jarak antar menara dan kerapatan bangunan
1. Mempertimbangkan tingkat kerapatan jarak antar menara dan
kepadatan bangunan, Bekasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga)
area sebagai berikut :
2. Area Urban mencakup 6 wilayah kecamatan :
Tambun Utara
Tambun Selatan
Cibitung
Cikarang Barat
Cikarang Selatan
Cikaran Utara
3. Area Sub Urban
Tarumajaya
Babelan
Karang Bahagia
Kedung Waringin
Cikarang Timur
Cikarang Pusat (Kecuali Puspem)
Situ
4. 10 Kecamatan lainya masuk kategori Rural
25. Membagi Kab. Bekasi Menjadi 3 Kawasan
Urban, Sub Urban dan Rural
Urban adalah sebuah kawasan yang dik
ombinasikan antara permukiman padat
dan gedung- gedung tinggi
Sub Urban adalah sebuah kawasan
yang dikombinasikan antara permukiman
padat dan gedung-Gedung dengan
ketinggian rendah rendah
Rural adalah sebuah kawasan pedesaan
, pada kawasan ini masih banyak
ditemukan lahan untuk pertanian
Kawasan Khusus adalah zona peruntuk
an khusus yang ditetapkan oleh
Pemerintah DaerahKawasan khusus meli
puti kawasan zona lindung yang berada
pada kawasan urban, kawasan sub urba
n maupun kawasan rural sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Daerah dan keten
tuan peraturan perundang undangan ya
ng mengatur terkait RTRW di Daerah
1. Area Urban mencakup 6
wilayah kecamatan :
Tambun Utara
Tambun Selatan
Cibitung
Cikarang Barat
Cikarang Selatan
Cikaran Utara
2. Area Sub Urban
Tarumajaya
Babelan
Karang Bahagia
Kedung Waringin
Cikarang Timur
Cikarang Pusat (Kecu
ali Puspem)
Situ
3. 10 Kecamatan lainya
masuk kategori Rural
26. Standarisasi Bentuk Menara
Bentuk Menara Tunggal
Microcell dan Picocell
menyerupai tiang PJU
yang dapat dibangun
pada Kawasan Urban
Kawasan Urban
27. Standarisasi Bentuk Menara
Bentuk Menara Tunggal
/ Monopele dengan
bentuk PJU yang dapat
dibangun pada
Kawasan Sub Urban.
Kawasan Sub Urban
28. Standarisasi Bentuk Menara
Bentuk struktur rangka
baja yang saling terikat
sehingga membentuk
bangunan tinggi untuk
meletakkan antenna
selular dan antenna
microwave.
Kawasan Rural
29. Penempatan Lokasi Menara Terhadap Jaringan Jalan
Tinggigi >60m selebar
kaki/pondasi menara
Jarak Bebas Bangunan
Menara
30. Penempatan Lokasi Menara Terhadap Jaringan Jalan
Tinggi <60m selebar
setengah kaki/pondasi
menara.
Jarak Bebas Bangunan
Menara
31. Penempatan Lokasi Menara Terhadap Bangunan
Tinggigi >60m selebar
2 kali lebar kaki/pondasi
menara
32. Penempatan Lokasi Menara Terhadap Bangunan
Tinggigi <60m selebar
1 kali lebar kaki/pondasi
menara
33. Penempatan Lokasi Menara Taregang Terhadap Bangunan
Jarak bebas minimal
dari ujung angkur ka
wat terhadap pagar k
eliling adalah 2,5 m.
34. Penempatan Lokasi Menara Tunggal Terhadap Bangunan
Menara tunggal ke
tinggian >50m,
Jarak bangunan
menara terhadap
bangunan terdekat
disekitarnya
adalah 5m
35. Rekomendasi Pengelolaan Menara Telekomunikasi
Perencana : Sebagai perumus kebijakan perencanaan lokasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang terkait pembangunan men
ara. Dalam proses perencanaan, institusi yang bertanggung jawab terhadap rencana sistem jaringan telekomu
nikasi berkonsultasi tentang penentuan lokasi menara dengan instansi terkait.
Pembangunan : Sebagai pemberi izin pendirian menara kepada penyelenggara telekomunikasi. Dengan izin pendirian yang tel
ah diperoleh, penyelenggara telekomunikasi dapat mendirikan menara sesuai cell plan.
Pengawasan : Sebagai pengawas dalam pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara. Institusi yang bertanggungjawab
terhadap rencana sistem jaringan telekomunikasi bersama-sama dengan instansi terkait melakukan pengawa
san terhadap kesesuaian lokasi pembangunan menara dengan rencana sistem jaringan telekomunikasi;
Pengendalian : Sebagai pemberi izin dan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan
upaya tertib tata ruang. Penyelenggaraan telekomunikasi merupakan bagian dari pemanfaatan ruang wilayah, sehingga
tugas dan tanggung jawab Pemda untuk pemanfaatan ruang ini meliputi aspek.
Pemerintah Daerah
36. Rekomendasi Pengelolaan Menara Telekomunikasi
Penyelenggara Telekomunikasi
Penyelenggara telekomunikasi merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pendirian,
pengoperasian, dan pemeliharaan menara sebagai berikut :
a. Merencanakan lokasi menara (cell plan) dengan mengacu pada ketentuan zona yang ada di dalam
rencana sistem jaringan telekomunikasi yang telah ditetapkan dalam RTRW dan/atau RDTR,
serta peraturan zonasi.
b. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis dalam penentuan lokasi menara; dan
c. Membuat desain menara dan lingkungan di sekitar menara, serta menyediakan fasilitas pendukung
menara sesuai ketentuan yang berlaku pada lokasi tersebut.
37. Rekomendasi Pengelolaan Menara Telekomunikasi
Masyarakat
Dalam penyelenggaraan menara, masyarakat dapat berperan aktif secara individu atau kelompok dalam
rangka:
a. Pengawasan pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara antara lain melalui pelaporan kepada
pemerintah daerah atas penyalahgunaan pemanfaatan ruang untuk menara; dan
b. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam menciptakan
lingkungan aman dan kondusif
