Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMO...
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lem...
KEDUA : Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga
Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog
melalui S...
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 1017 TAHUN 2014
TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LE...
LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 1017 TAHUN 2014
TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
L...
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pasfoto
Ukuran
4 x 6
Rwrn
Pemohon
- Tanda tangan
- Stempel...
LAMPIRAN 111
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 1017TAHUN 2014
TENTANG PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO
PE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)

417 views

Published on

peluang usaha

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Peluang usaha lps analog 09 des 14 0 (1)

  1. 1. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1017 TAHUN 2014 TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency telah mengatur alokasi frekuensi radio untuk memenuhi ketersediaan atas kebutuhan kanal frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency; bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial mengatur bahwa perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Televisi dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuen si Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Analog Menuju Siaran Digital pada Pita Ultra High Frequency; LIVA Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY KESATU : Membuka Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency untuk wilayah layanan siaran di seluruh Indonesia, kecuali wilayah layanan siaran yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
  3. 3. KEDUA : Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara lengkap termasuk Rekomendasi Kelayakan (RK) dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KETIGA : Pemohon yang telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency dan telah diterima oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini wajib mengajukan kembali permohonannya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan format surat sebagaimana terlampir pada Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEEMPAT : Pemohon izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA harus menandatangani surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KELIMA : Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency ini dibuka sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 23 Februari 2015. KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 9 Desember 2014 4KASI DAN INFORMATIKA DIANTARA
  4. 4. LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1017 TAHUN 2014 TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY UNTUK PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY NO PROVINSI WILAYAH LAYANAN KETERANGAN 1. Kepulauan Riau Batam dan Tanjung Balai Tertutup Tanjung Pinang Tertutup 2. Sumatera Barat Bukit Tinggi dan Padang Panjang Tertutup 3. Banten Cilegon Tertutup Pandeglang Tertutup 4. DKI Jakarta Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tertutup 5. Jawa Barat Bandung, Cirnahi, Padalarang Tertutup Purwakarta Tertutup Garut, Tasikma1aya, Ciamis Tertutup Cirebon, Indramayu Tertutup Kuningan Tertutup 6. Jawa Tengah Magelang, Sa1atiga, Temanggung Tertutup 7. Jawa Timur Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan Tertutup Jember Tertutup Trengga1ek Tertutup 8. Ba1i Denpasar Tertutup 9. Sulawesi Selatan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkaj ene Tertutup 10. Sulawesi Utara Tondano Tertutup MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA, TARA
  5. 5. LAMPIRAN 11 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1017 TAHUN 2014 TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY Kop Surat Lembaga Pent,'iaran Nomor : (nomor surat keluar) Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth: Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. di - Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama (sesuai KTP) Jabatan (sesuai akta) bertindak untuk dan atas nama PT...........................................................yang beralamat di .............................................. Kabupaten/Kota*) Provinsi..................., dengan ini mengajukan kembali permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial, yang sebelumnya pernah diajukan sesuai Surat Nomor ..........Tanggal ........ Terlampir kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut: Berkas Permohonan Lengkap; Rekomendasi Kelayakan dari KPI Nomor........Tanggal......... Surat Pernyataan kesiapan infrastruktur dan kesediaan migrasi ke sistem penyiaran digital. Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
  6. 6. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pasfoto Ukuran 4 x 6 Rwrn Pemohon - Tanda tangan - Stempel/cap lembaga penyiaran - Bermaterai cukup Nama Jelas *) pilih salah satu TER NIKASI DAN INFORMATIKA Sig INDONESIA, o NTARA
  7. 7. LAMPIRAN 111 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1017TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY Kop Surat Perusahaan SURAT PERNYATAAN Nomor : (nomor surat) Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : ................................(tuliskan sesuai KTP) Jabatan . ................................ (tuliskan sesuai akta) Alamat . ................................ (tuliskan alamat perusahaan) bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum .................... (sebutkari nama), dengan ini menyatakan: Siap dan sanggup menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan isi siaran dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran; Bersedia melakukan migrasi ke sistem penyiaran digital dan menerima, mematuhi, dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial. Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Yang membuat pernyataan - Tanda tangan - Stempel/cap perusahaan - Bermaterai cukup ---------------------- (nama) --------------------- (jabatan) I DAN INFORMATIKA DONESIA, NTARA

×