Implementasi dan pengaplikasian GNNT (Gerakan Nasional Non-Tunai), ICT dan FinTech sebagai pendukung Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas sektor industri jasa keuangan.

1. Abstraksi
Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU NO. 21 TAHUN 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK sangat berperan penting dalam melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat, agar mampu mewujudkan terselenggaranya kegiatan di sektor
industri jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. OJK juga berkewajiban
mewujudkan industri jasa keuangan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang berdaya
saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum.
Dalam fungsinya sebagai regulator dan pengawas sektor industri jasa keuangan, OJK sangat
berperan penting dalam menyusun kerangka kebijakan pengembangan industri jasa keuangan
yang berkelanjutan guna mendukung perekonomian nasional dan melindungi kepentingan
konsumen.
Penguatan peran OJK dalam menjaga sistem keuangan dan dalam membangun sinergi antara
lembaga terkait sangat krusial. Oleh karena itu, dalam tulisan ini saya mencoba menjabarkan
konsepsi pemikiran saya dalam rangka penguatan peran dan sistem OJK.
Di era teknologi informasi dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi hampir
semua aspek dari ekonomi, bisnis, keuangan, maupun kehidupan pribadi kita. Namun, hal ini
harus mendapatkan perhatian khusus, terutama saat ini, di tahun-tahun awal abad 21, saat kita
sedang merasakan dampak sepenuhnya dari perubahan yang dibawa oleh revolusi digital ini.
Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada 14
Agustus 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan
instrumen non-tunai. Sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu budaya dalam masyarakat
yang menggunakan instrumen non-tunai dalam kegiatan ekonominya.
Berbagai manfaat dapat dirasakan dengan bertransaksi non-tunai. Pertama, kepraktisan
bertransaksi dan keamanan dalam membawa instrumen non-tunai dibandingkan dengan uang
tunai. Kedua, efisiensi biaya antara biaya produksi instrumen non-tunai dengan biaya
pencetakan, peredaran serta pengelolaan uang tunai. Ketiga, pencatatan transaksi secara
otomatis sehingga memudahkan dalam menghitung serta mengawasi aktivitas-aktivitas
perekonomian. Hal tersebut tentu juga dapat mencegah aktivitas-aktivitas perekonomian yang
ilegal, yang umumnya dilakukan dalam bentuk tunai. Keempat, penggunaan alat pembayaran
non-tunai juga akan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian.
Layanan Keuangan Digital (LKD) merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan
keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga (atau yang biasa disebut
sebagai agen LKD). LKD merupakan inovasi dengan visi untuk membawa masyarakat dengan
budaya bertransaksi tunai menjadi non-tunai dan belajar menyimpan dan mengelola uang, serta
dapat melakukan transaksi keuangan dasar seperti pembukaan rekening secara elektronik,
setor tunai, tarik tunai, hingga pembayaran dan transfer.
LKD juga sangat membantu OJK dalam tugas dan fungsinya sebagai pengawas terhadap
kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, serta sektor IKNB (Industri
Keuangan Non-Bank). LKD juga mendorong inovasi-inovasi dalam bidang perdagangan
elektronik (e-Commerce), pelaku-pelaku usaha Financial Technology (FinTech), serta
memudahkan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah ke masyarakat berupa bantuan tunai.