Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019Dr. Zar Rdj
Pengembangan keuangan syariah tentunya perlu mengoptimalkan seluruh potensi keuangan syariah di masing-masing sektor yang ada baik perbankan syariah, pasar modal syariah, serta industri keuangan non-bank syariah. Sinergi pengembangan yang terintegrasi di ketiga sektor tersebut diharapkan dapat membuka peluang dan sekaligus saling mendukung pengembangan di masing-masing sektor sehingga pada akhirnya dapat memperbesar peran dan pangsa pasar keuangan syariah di industri keuangan Indonesia. Hal lain yang juga penting dalam pengembangan keuangan syariah ini adalah bahwa industri keuangan syariah harus dapat menjadi industri keuangan yang inklusif. Industri keuangan syariah harus dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam skala kecil dan menengah hingga skala pembiayaan yang besar untuk menunjang pembangunan nasional. Di samping itu, keuangan syariah juga dipercaya akan berkembang lebih cepat dan berkelanjutan bila didukung dengan integrasi dan sinergi antara sektor riil, sektor keuangan, dan sektor religius/sosial sehingga ketiga sektor tersebut dapat tumbuh lebih cepat secara bersama-sama. Sejalan dengan itu maka kemudahan akses masyarakat terhadap produk, kualitas pelayanan, serta infrastruktur di industri keuangan syariah juga ditingkatkan. Dengan demikian, industri keuangan syariah dapat berperan secara siginifikan dalam pembangunan nasional dan menyejahterakan masyarakat.
Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019Dr. Zar Rdj
Pengembangan keuangan syariah tentunya perlu mengoptimalkan seluruh potensi keuangan syariah di masing-masing sektor yang ada baik perbankan syariah, pasar modal syariah, serta industri keuangan non-bank syariah. Sinergi pengembangan yang terintegrasi di ketiga sektor tersebut diharapkan dapat membuka peluang dan sekaligus saling mendukung pengembangan di masing-masing sektor sehingga pada akhirnya dapat memperbesar peran dan pangsa pasar keuangan syariah di industri keuangan Indonesia. Hal lain yang juga penting dalam pengembangan keuangan syariah ini adalah bahwa industri keuangan syariah harus dapat menjadi industri keuangan yang inklusif. Industri keuangan syariah harus dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam skala kecil dan menengah hingga skala pembiayaan yang besar untuk menunjang pembangunan nasional. Di samping itu, keuangan syariah juga dipercaya akan berkembang lebih cepat dan berkelanjutan bila didukung dengan integrasi dan sinergi antara sektor riil, sektor keuangan, dan sektor religius/sosial sehingga ketiga sektor tersebut dapat tumbuh lebih cepat secara bersama-sama. Sejalan dengan itu maka kemudahan akses masyarakat terhadap produk, kualitas pelayanan, serta infrastruktur di industri keuangan syariah juga ditingkatkan. Dengan demikian, industri keuangan syariah dapat berperan secara siginifikan dalam pembangunan nasional dan menyejahterakan masyarakat.
UKM (Usaha Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia.Selain sebagai salah satu alternative lapangan kerja baru,UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis nmoneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.Saat ini,UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.
UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Dan usaha yang berdiri sendiri.
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
Fungsi ojk sebagai lembaga pengawas perbankan nasionalcekkembali dotcom
Pasal 5 UU OJK menjelaskan mengenai fungsi OJK yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
UKM (Usaha Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia.Selain sebagai salah satu alternative lapangan kerja baru,UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis nmoneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.Saat ini,UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.
UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.Dan usaha yang berdiri sendiri.
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
Fungsi ojk sebagai lembaga pengawas perbankan nasionalcekkembali dotcom
Pasal 5 UU OJK menjelaskan mengenai fungsi OJK yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehOJK Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.
Implementasi dan pengaplikasian GNNT (Gerakan Nasional Non-Tunai), ICT dan FinTech sebagai pendukung Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas sektor industri jasa keuangan.
One of my biggest reasons for becoming a guide, I want to have more friends from abroad. I also want to promote Lake Toba. I am proud of it. I think working as a guide can support Lake Toba Tourism, sustainable tourism, and many other things.
Butet Indonesian Guide-to promote Butet or Damayanti Sinaga as Lake Toba guide. One of my biggest reasons for becoming a guide, I want to have more friends from abroad. I also want to promote Lake Toba. I am proud of it. I think working as a guide can support Lake Toba Tourism, sustainable tourism, and many other things.
Tidak ada yang suka tamu hama yang tidak diundang. Dengan minyak esensial Citronella, Anda dapat mengusirnya secara alami. Minyak sereh membantu menutupi aroma manusia yang sering menarik serangga. Apakah Anda sedang melakukan pendakian favorit atau bersantai dengan teman-teman di BBQ luar ruangan, Citronella adalah minyak esensial yang bagus untuk dimiliki.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Kompleksitas produk jasa keuangan, mea, tantangan bagi ojk damayanti hariananalisa-sumut
1. Kompleksitas Produk Jasa Keuangan, MEA, Tantangan bagi OJK
Oleh: Damayanti
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diibaratkan sebagai polisi yang bertugas menjaga
keadaan negara agar dapat berjalan dengan baik. Guna memastikan kondisi aman, tertib, dan
kondusif, tentunya terlebih dahulu ia harus menguasai segala peraturan, pengetahuan dan
keterampilan yang dapat membantunya mendeteksi apakah seseorang atau kelompok telah
melakukan kesalahan dan memberikannya sanksi.
Demikian pula halnya dengan OJK, lembaga otoritas negara yang berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di sektor jasa keuangan. Ia dituntut harus menguasai secara mendalam seluruh produk
jasa keuangan yang berjumlah besar, kompleks, dan terus berimprovisasi sesuai dengan
perkembangan zaman.
Ini menjadi tantangan utama yang akan terus menjadi tugas tanpa henti bagi OJK. Belum
lagi, yang ia harus awasi berjumlah besar dan akan terus bertambah. Regulator ini harus menjadi
wasit bagi seluruh lembaga jasa keuangan antara lain: perusahaan perasuransian, lembaga
pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, dan pasar modal.
Sementara masing-masing perusahaan memiliki produk dan jasa yang berbeda-beda.
Bahkan, kadangkala produk antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya saling menyatu
atau mendukung dan menghasilkan produk turunan yang bervariasi. Untuk jumlah perbankan
saja di tahun 2013 telah mencapai lebih dari 120, tidak termasuk cabang-cabangnya. Inilah tugas
rumit yang harus dihadapi OJK! Lembaga ini harus selalu mempelajari produk dan jasa
keuangan terbaru dan mengontrol kesehatan industri jasa keuangan.
Beban bagi OJK tidak hanya sampai disitu. Dengan jumlah pegawai dan kantor yang
masih minim, bagaimana mungkin kita bisa berharap otoritas ini mampu bekerja dengan prima?
Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, otomatis jumlah perusahaan jasa keuangan
bertambah. Tahun 2014 penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai hampir 250 juta, dan
ini akan terus meningkat di tahun berikutnya. Bertambahnya penduduk dan bergulirnya waktu,
tuntutan terhadap produk dan jasa keuangan dari konsumen dan kompetisi antar perusahaan
semakin ketat. Ini akan memaksa OJK sebagai regulator bertindak lebih agresif sehubungan
perannya sebagai pengatur dan pelindung konsumen, dan di saat yang sama harus memeriksa
dengan seksama apakah regulasinya tidak berat sebelah dan tidak menghambat pertumbuhan
pasar.
Selain itu, dengan kondisi literasi keuangan penduduk di Tanah Air yang masih tergolong
rendah, menumpuk beragam pekerjaan prioritas yang harus segera dilaksanakan. Survei OJK
2013 menunjukkan hanya 21,84 persen masyarakat Indonesia yang berliterasi keuangan baik. Itu
artinya, masih banyak penduduk yang belum memahami secara mendalam tentang pengetahuan
dasar uang, dan bahkan sama sekali buta dengan produk dan jasa industri jasa keuangan.
2. Ini akan menjadi faktor yang dapat membuat dilema bagi OJK. Di satu sisi ia harus
bertugas mengawasi lembaga jasa keuangan. Di sisi lain ia harus melindungi para konsumen.
Jika pengetahuan masyarakat yang mereka akan lindungi saja kurang atau malah sangat minim,
masyarakat sangat rentan melakukan kesalahan dalam memahami dan menentukan produk dan
jasa keuangan yang dibutuhkan.
Padahal, minimnya pengetahuan berpotensi besar untuk dimanfaatkan oleh pihak yang
tidak bertanggungjawab untuk menipu dan memeras para mangsanya. Jika itu terjadi, tentu yang
selalu dituntut atas kasus tersebut selain pelaku, pasti OJK, yang berperan sebagai otoritas. Dan
faktanya, kasus seperti itu sudah berulang kali telah terjadi di Indonesia.
Lain lagi dengan beragam permintaan dari para industri jasa keuangan baik badan usaha
swasta maupun milik pemerintah kepadanya. OJK harus menerapkan asas tidak pilih kasih dan
tidak membatasi keleluasaan swasta dalam mengembangkan bisnisnya sesuai aturan yang
berlaku.
Ke mana Arah Industri Jasa Keuangan?
Apakah hanya sebatas itu? Tidak! Pekerjaan berat masih menanti OJK di tahun 2015
ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diimplementasikan. Penyatuan seluruh negara-
negara ASEAN tentunya akan membuat tantangan baru dalam integrasi keuangan. Kuantitas
industri jasa keuangan yang harus dikontrol meningkat dan semakin kompleks, pastinya
produknya pun demikian.
OJK akan menjadi lembaga yang harus tampil di depan guna menentukan ke mana arah
industri jasa keuangan Indonesia di ASEAN. Ia berkewajiban mendukung pertumbuhan industri
jasa keuangan Tanah Air di tengah persaingan ketat dalam pasar bebas ASEAN sekaligus
bertanggungjawab mencegah krisis yang mungkin muncul akibat aktivitas perusahaan jasa
keuangan yang berbahaya.
Langkah yang Perlu Dipertimbangkan OJK
Guna mengatasi inovasi dan produk jasa keuangan yang tak terkendali dan dapat
menyebabkan risiko yang mungkin sulit terdeteksi, OJK harus lebih berhati-hati. Hal ini tidak
hanya menyangkut keamanan sektor jasa keuangan, tetapi juga berhubungan dengan
profesionalitas dan kredibilitas OJK di mata masyarakat. Oleh karenanya, ia harus rutin
memeriksa dan memperbincangkan produk dan jasa keuangan terbaru yang akan muncul. Jangan
sampai produk dan jasa muncul sebelum OJK memeriksa dan menyetujuinya.
Karena berperan sebagai regulator yang mengawasi pasar yang ‘liar’, OJK harus
mendalami seluk beluk pasar dan entitas di dalamnya secara seksama. Ini membuat para pegawai
OJK perlu belajar dan berlatih tiada henti. OJK pun penting untuk menambah pegawai serta
membuat pengawasan teringerasi, dan tidak lagi berpusat di Jakarta.
Tidak hanya itu saja, otoritas jasa keuangan ini perlu meningkatkan kerjasama dengan
instansi lain seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan,
3. Bursa Efek Indonesia, dan instansi lainnya dalam hal mencegah dan mengawasi perkembangan
industri jasa keuangan.
Mengingat MEA tidak lama lagi, OJK perlu menyiapkan strategi guna mempersiapkan
solusi atas kendala yang mungkin muncul ke depannya, termasuk isu untuk mengkonsolidasi
perbankan agar asetnya berukuran besar dan sehat.
Indonesia patut bersyukur dengan hadirnya OJK sebagai otoritas yang terintegrasi guna
mengawasi seluruh lembaga keuangan. Hanya saja, hingga kini manfaat dari penyatuan dua
lembaga-Bank Indonesia dan Bapepam LK Kementerian Keuangan, masih belum berdampak
besar terkait perannya di tengah masyarakat.
Diperlukan keinginan kuat dari setiap pegawai OJK untuk bersatu menyamakan
pandangan agar terbentuk OJK sebagaimana yang diharapkan. Apabila sudah tercipta budaya
kerja OJK tanpa terpengaruh oleh budaya lama dari masing-masing instansi, maka pengaturan
dan pengawasan yang dilakukan OJK akan lebih baik untuk kedepannya Semoga harapan
masyarakat terhadap OJK terealisasi!
Catatan: Telah terbit baik di media online maupun cetak Harian Analisa
Untuk link tautan online: http://analisadaily.com/news/read/kompleksitas-produk-
jasa-keuangan-mea-tantangan-bagi-ojk/65252/2014/09/19
Terbit di Kolom Ekonomi Keuangan tanggal 19 September 2014 di Kolom Opini
4. Data Diri:
Nama : Damayanti
No Handphone : 0852-9773-2855
Alamat Rumah : Jalan Tangguk Bongkar 8 No.73 Mandala, Medan, Sumut
Email : damayanti_sinaga@yahoo.co.id
Scan Tanda Pengenal