Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sistem keuangan, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat dan kompleksitas pasar global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk mengawasi lembaga jasa keuangan, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta menciptakan pasar yang adil dan inklusif. OJK diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di sektor keuangan dan mendukung pertumbu

1. Beragam Persoalan Sistem Keuangan dan Harapan terhadap OJK
Oleh: Damayanti
Indonesia memiliki beragam persoalan dalam sistem keuangan yang sering menghambat
laju pertumbuhan ekonomi dan keuangan inklusif. Masalah tersebut wajar muncul akibat
Indonesia memiliki ukuran wilayah negara yang besar yang terdiri dari berbagai pulau, dengan
kondisi yang berbeda-beda di tiap daerah sehingga menyebabkan tingkat pengetahuan
masyarakat tidak merata. Meski di kota-kota besar umumnya tingkat melek finansial tinggi,
banyak daerah pelosok di Tanah Air yang penduduknya bahkan sama sekali tidak mengenal
produk dan jasa keuangan.
Pengetahuan masyarakat yang sangat rendah tentang finansial pun terungkap melalui
survei yang dilakukan OJK dan berbagai lembaga moneter maupun industri jasa keuangan. Salah
satunya Standard Chartered Bank, dalam risetnya menemukan bahwa keungan inklusif di Tanah
Air terendah di ASEAN, dan masuk dalam peringkat ke-25 dari 30 negara yang disurvei di
dunia.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Ini erat kaitannya dengan latar belakang berdirinya OJK.
Sebagian besar masyarakat belum memiliki informasi yang memadai mengenai layanan dan
produk lembaga keuangan formal. Ketidaktahuan memunculkan sejumlah masalah. Hasil
penelitian OJK dan BI selama ini menunjukkan umumnya pengaduan dilatarbelakangi oleh
ketidakpahaman konsumen terhadap produk dan jasa keuangan yang digunakan. Ditambah lagi
dengan persepsi buruk masyarakat tentang produk maupun industri jasa keuangan, yang
membuat OJK sangat berperan besar dalam mendidik masyarakat.
Dominasi investor asing, perkembangan sistem moneter yang kompleks, dan dinamika
pasar keuangan internasional, membuat gejolak pasar keuangan domestik volatil. Peristiwa krisis
finansial 1997-1998, menjadi pelajaran bahwa Indonesia membutuhkan lembaga tersendiri yang
dapat memonitor perusahaan jasa keuangan.
Di samping itu, perkembangan sistem keuangan yang akan semakin kompleks memasuki
pasar bebas ASEAN, kehadiran OJK menjadi pengawas lembaga jasa keuangan (LJK) yang
terpercaya dalam melindungi konsumen, menjadi harapan baru bagi Indonesia guna
meningkatkan partisipasi masyarakat di sektor keuangan. Kehadiran OJK diharapkan mampu
berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkesinambungan.
Fungsi OJK
Sebagai lembaga baru yang akan memiliki peran yang serupa dengan otoritas jasa
keuangan lainnya di berbagai negara, OJK dituntut untuk menjalankan seluruh fungsi antara lain:
memproteksi konsumen, mendorong integrasi pasar, membangun pasar yang berdaya saing, dan
menjalankan beragam fungsi lainnya.
OJK harus membangun pemahaman keuangan konsumen dan mendukung masyarakat
dalam membuat keputusan keuangan dengan informasi yang akurat, memonitor seluruh pasar

2. dan perusahaan jasa keuangan, menggunakan model supervisi untuk mendorong perubahan
budaya dalam perusahaan, mengimplementasikan aturan demi mencegah perusahaan maupun
para individu dari tindak kejahatan dan mengamankan ganti-rugi yang dialami konsumen,
menyampaikan informasi melalui lembaga perlindungan konsumen atau pihak ketiga maupun
secara langsung kepada para konsumen untuk menginformasikan masalah atau risiko.
Fungsi yang hingga kini belum mampu dicapai OJK yaitu integrasi pasar. Dibutuhkan
sistem terintegrasi guna memastikan tingkat ketepatan atas akses dan informasi guna memenuhi
kebutuhan konsumen dan perusahaan yang menggunakannya. Di samping itu, OJK juga dituntut
membangun pasar yang berdaya saing. Apalagi memasuki pasar bebas ASEAN, di mana
gempuran asing akan mampu menghimpit perkembangan LJK dalam negeri.
Sinergi dan Koordinasi
Apa yang dicita-citakan oleh OJK tidak akan terwujud jika tidak ada sinergi dan
koordinasi yang kuat dengan berbagai lembaga lainnya terutama pemerintah, parlemen, BI,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan LJK. Terlebih menghadapi tantangan pada era
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kemungkinan gejolak moneter sehubungan
normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika yang dikhawatirkan kebanyakan ekonom dapat
menimbulkan krisis keuangan.
Ibaratkan jalan, OJK adalah jalan protokol yang berfungsi menjadi pusat penentu arah
perkembangan sistem keuangan sekaligus menjadi penentu akhir dari sengketa antara konsumen
dan LJK, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Isu mengenai konglomerasi
bisnis LJK, hybric products, regulatory arbitarse, dan upaya berbagai self regulatory organization
(SRO) di pasar modal, tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi dengan otoritas tersebut.
Anjuran bagi OJK
Ada berbagai hal krusial yang patut dipertimbangkan oleh OJK guna meningkatkan
perannya di tengah masyarakat. Pertama, menjadi pengawas yang kredibel dan profesional.
Bukan meragukan kemampuan OJK, tetapi mengingat yang diawasi oleh OJK tidak hanya LJK
dalam negeri tetapi juga LJK asing yang beroperasi di negeri ini, dengan berbagai inovasinya
dalam produk dan jasa, tentu membuat otoritas ini membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang prima untuk memantau kegiatan LJK.
Kedua, secara agresif mengikat seluruh industri jasa keuangan di bawah kekuasaannya
untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Regulasi yang disusun pun mesti seimbang, tidak
bersifat melumpuhkan para pelaku LJK atau konsumen, sekaligus mensupervisi LJK secara
rutin.
Ketiga, segera melakukan pengawasan yang tergintegrasi. Ini yang sering menjadi
persoalan hingga saat ini. Meskipun telah menetapkan pengawasan terhubung, nyatanya hingga
kini masih banyak pengaduan.

3. Keempat, menjalankan seluruh ketetapan yang ada pada cetak biru. Patut diapresiasi OJK
telah memiliki strategi yang bagus dan tepat sasaran seperti mengutamakan peningkatan literasi
keuangan sebagai pilar pertama di awal berdirinya otoritas ini. Tidak dipungkiri juga ini telah
dijalankan walau belum terasa maksimal akibat berbagai kendala. Kemudian target komunitas
yang dituju juga benar-benar sesuai dengan desakan dan tingkat prioritas. Begitu juga dengan
pilar kedua yaitu membangun sistem database yang mampu mengontrol seluruh sektor jasa
keuangan, dan terakhir pilar ketiga, mendorong dan memfasilitasi sektor jasa keuangan.
Alangkah baik jika semua ketetapan ini dijalankan oleh OJK dengan konsisten tanpa menunda
meskipun dapat dikatakan tugas OJK bertumpuk dan mengingat MEA sudah di depan mata.
Kelima, mengefisienkan regulasi. Melayani dan menugasi tiap-tiap perusahaan industri
jasa keuangan sangat tidak mudah, khususnya menyangkut reformasi regulasi. OJK harus terus
membenahi regulasi untuk mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan dana yang harus
dikeluarkan para LJK dalam pelaporan.
Keenam, mendorong tumbuhya LJK yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan
masyarakat. Agar minat dan keyakinan masyarakat tinggi untuk menggunakan produk dan jasa
keuangan LJK, perusahaan tersebut haruslah memiliki reputasi yang baik. OJK turut berperan
dalam menjaga kesehatan industri-industri tersebut.
Ketujuh, mengembangkan sistem informasi pengawasan dan sistem informasi pelaporan
yang mendukung efesiensi dan efektivitas bagi konsumen dan para LJK.
Kedelapan, keseragaman laporan. Dengan diterapkannya pengawasan pasar secara
terintegrasi memunculkan kebutuhan akan laporan yang seragam, khususnya bagi para LJK.
Tuntutan akan keseragaman pun diperlukan menjelang MEA nanti. Semoga tanggung jawab
besar dan harapan masyarakat dapat direalisasikan oleh OJK!
Catatan: Telah terbit di media online Harian Analisa
link: http://analisadaily.com/news/read/beragam-persoalan-sistem-keuangan-dan-
harapan-terhadap-ojk/73868/2014/10/18
Terbit pada tanggal 18 Oktober 2014

4. Data Diri:
Nama : Damayanti
No Handphone : 0852-9773-2855
Alamat Rumah : Jalan Tangguk Bongkar 8 No.73 Mandala, Medan, Sumut
Email : damayanti_sinaga@yahoo.co.id
Scan Tanda Pengenal