1. Struktur Ketatanegaraan
(Sl Witma & JJ Wuest)
Struktur Ketatanegaraan
Supra struktur Politik Infra struktur Politik

2. Supra Struktur Politik
• Struktur ketatanegaraan konkret suatu
negara (alat-alat perlengkapan negara
temasuk segala hal yang berhubungan
dengannya).
• Konkretisasi dilihat dari kedudukan, tugas,
kekuasaan dan wewenang, pembentukan,
serta hubungan antar alat perlengkapan
itu satu sama lain.

3. Infra struktur politik
• Struktur politik yang berada di bawah
permukaan (di masyarakat), meliputi :
• Partai politik,
• Golongan kepentingan,
• Golongan penekan,
• Alat komunikasi politik,
• Tokoh politik

4. Instrumen Struktur Ketatanegaraan
(The agents an tools of govermen t) :
• The Constitution
• The Electorate
• The Judiciary
• The Political Parties
• The Legislature
• The Executive
• The Intergovernmental Relationship

5. POLA KETATANEGARAN :
Demokrasi Dan Diktatur
• International comission of jurist dalam
konferensi bangkok (1965), negara yang
menganut azas demokrasi disebut :
Representatives Government

6. POLA LANJUTAN
Representatives Government
• “Is a government deriving its power and
authority from the people, which power
and authority are exercised through
representative freely chosen and
responsible to them”.

7. SYARAT-SYARAT
Representatif Government :
• Adanya proteksi konstitusionil;
• Adanay kekuasaan peradilan yang bebas
dan tidak memihak;
• Adanya pemilihan umum yang bebas;
• Adanya kebebasan untuk menyatakan
pendapat dan berserikat;
• Adanya tugas-tugas oposisi; dan
• Adanya pendidikan civics.

8. Pola Ketatanegaraan
C. F. Strong
• The nature of the state to which the
constitution itself;
• The nature of the constitution itself;
• The nature of the legislatur;
• The nature of the executive;
• The nature of the judiciary.

9. HAKEKAT NEGARA
TEMPAT KONSTITUSI BERLAKU
• Negara kesatuanMempunyai 2 • Negara
ciri-ciri : serikat/FederalMempunyai 3
1. Adanya supremasi Ciri-ciri :
parlemen/lembaga perwakilan 1. Adanya supremasi konstitusi
rakyat tingkat pusat; dan penyebab federasi itu
2. Tidak adanya badan-badan terwujud;
bawahan yang mempunyai 2. Adanya pembagian kekuasaan
kedaulatan (the absence of antara negara federal dengan
subsidiary soverign bodies) negara-negara bagian; dan
3. Adanya suatu lembaga yang
diberi wewenag untuk
menyelesaikan perselisihan
antara pemerintah federal dan
pemerintah negara-negara
bagian.

10. 2 CARA / MODEL PEMBAGIAN
KEKUASAAN DI NEGARA FEDERASI
• Model AS, konstitusi negara federal
menetapkan secara limitatif kekuasaan-
kekuasaan negara federal, sisa
kekuasaan di pemerintah negara bagian
• Model Australia, konstitusi negara federal,
menetapkan secara limitatif kekuasaan-
kekuasaan negara bagian, sisa
kekuasaan (the reserve powers) Untuk
pemerintah negara bagian

11. HAKEKAT KONSTITUSI ITU SENDIRI
• Written constitution and Unwritten
constitution
• Documentary constitution and
Nondocumentary constituion.

12. HAKEKAT KEKUASAAN LEGISLATIF
• Sistem kamar :
• Negara yang menganut sistem satu
kamar.
• Negara yang menganut sistem dua
kamar.
• Sistem pemilu,
• Susunan keanggotaan,
• Pengisian Badan Legislatif.

13. HAKEKAT KEKUASAAN EKSEKUTIF
• Adanya pertanggungjawaban Badan
Eksekutif Kepala Badan
legislatif/Parlemen.
• Badan eksekutif mendapat pengawasan
dalam bentuk lain, seperti pemilihan
secara periodik.

14. KATEGORI SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA-NEGARA
• Sistem pemerintahan parlementer (The
parliementary Executive system)
• Sistem Pemerintahan Presidensiil (The
Non- parliementary system of The fixed
Exekutive system)
• Sistem pemerintahan campuran.

15. HAKEKAT KEKUASAAN PERADILAN
• Common law states, in which the
executive, being subject to the operation
of the rule of law;dan
• Prerogatives states, in which the executive
is protected by a special system of
administrative law.

16. POLA KETATANEGARAAN
(Maurice Duverger)
• Negara berdasarkan sistem pemilihan
pejabat negara.
• Negara berdasarkan sistem pemerintahan
masing-masing.
• Negara berdasarkan sistem kepartaian.
• Negara berdasarkan pada kekuasaan
para pejabat negara (pangreh).
• Negara berdasarkan pola negara.

17. Negara Berdasarkan Sistem
Pemilihan Pejabat Negara
• Sistem pemilihan bebas,
• Sistem pemilihan terpimpin,
• Sistem pemilihan secara plebisit,
• Tanpa pemilihan.

18. Negara Berdasarkan Sistem
Pemerintahan
• Negara dengan sistem pemerintahan
parlementer,
• Negara dengan sistem pemerintahan
presidensiil,
• Negara dengan sistem pemerintahan
campuran,
• Negara dengan sistem pemerintahan
badan perwakilan,

19. Negara Berdasarkan Sistem
Kepartaian
• Negara dengan sistem satu partai (one
party system)
• Negara dengan sistem dua partai (two
party system)
• Negara dengan sistem banyak partai
(Multi party system)

20. Negara Berdasarkan Pada Kekuasaan
Pejabat Negara (Pangreh)
• Negara dengan sistem pemerintahan bebas
(para pejabat negara dipilih dalam pemilihan
umum yang bebas).
• Negara dengan sistem pemerintahan setengah
bebas (para pejabat negara tidak dipilih dalam
suatu pemilihan).
• Negara dengan sistem pemerintahan totaliter
atau kolektif (para pejabat negara mempunyai
kekuasaan yang tak terbatas terhadap
warganegaranya).

21. Negara Berdasarkan Pola Negara
• Pola dasar negara Inggris
• Pola dasar negara Amerika Serikat
• Pola dasar negara Uni sovyet
• Pola dasar negara Swiss