MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
tugas analisis kegagalan 3.pptx
1. Analisis Keselamatan Kerja,
Kegagalan Bangunan dan
Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi pada Proyek Konstruksi
Di susun
Nama : Efendi jarkasih
Npm : 21.21.201.0022.p
Dosen
Dr. Asnawi lubis
2. Perlindungan tenaga kerja memiliki beberapa aspek dan salah satunya yaitu
perlindungan keselamatan, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja secara
aman melakukan kerjanya secara aman melakukan kerjanya sehari-hari untuk
meningkatkan produktivitas.
Menurut Bangun Wilson (2012:377) Keselamatan Kerja adalah perlindungan atas
keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan
pekerjaan.
Menurut Mondy dan Noe, dalam (Pangabean Mutiara, 2012:112), Manajemen
Keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja
sedangkan, kesehatan merujuk kepada kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik
maupun mental.
Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari
penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja (Mangkunegara, 2000:161 Dalam
Wahyu Ratna S. 2006:16).
KESELAMATAN KERJA
4. Bentuk Alat Pelindung Diri standar Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)
• Helm Keselamatan
• Sabuk dan tali Keselamatan
• Sepatu Boot
• Sepatu Pelindung
• Masker
• Penutup telinga
• Kacamata Pengaman
• Sarung Tangan
• Pelindung Wajah
• Pelampung
5. CONTOH KASUS KEGAGALAN KONSTRUKSI
Runtuhnya bangunan Tower II Gedung Bursa Efek Jakarta,
Kegagalan bangunan Gedung di Tangerang
Kondisi sebelum kegagalan bangunan
(Pukul11:56:36 WIB)
Sekelompok orang Terkonsentrasi pada satu titik selasar
Kondisi saat kegagalan bangunan
(Pukul 11:56:42 WIB)
Sling terlepas/putus dari suspended
Gedung tersebut sudah "salah" sejak awal
dibangun pada 1995 silam. "Tes tanah
terindikasi tidak dilakukan secara benar
sehingga analisis tanahnya pun salah. Analisis
tanah dianggap tipikal dengan gedung di
seberangnya.
6. Jembatan Widang Tuban
patah dan ambruk
Jembatan Kutai Kartanegara
Kegagalan pada sistem sambungan,
antara batang hanger dan kabel
utama, pada dasarnya terjadi akibat
akumulasi masalah sejak jembatan
direncanakan
7. Runtuhnya Rukan Cendrawasih, Samarinda (Juni 2014),
Pertama, Kegagalan pondasi
Kedua, Kegagalan Struktur Utama.
Ketiga, Kesalahan sistem perancah pengecoran lantai
Keempat, organisasi proyek tidak benar. Proyek rukan ini diketahui tidak
memiliki konsultan perencana
Kelima, adanya pengalihan pekerjaan secara serampangan
8. Runtuhnya Jembatan Mahakam II, Tenggarong (November 2011)
Kegagalan konstruksi pada alat
sambung kabel penggantung vertikal
(clamps and sadle) yang
menghubungkan dengan kabel utama
• Kurang baiknya perawatan.
• Kelelahan (fatigue) pada bahan konstruksi atau
sering terjadi kelebihan beban rencana (over
load).
• Kualitas bahan konstruksi alat sambung kabel
penggantung ke kabel utama yang tidak sesuai
dengan spesifikasi.
• Kesalahan prosedur dalam pelaksanaan
perawatan konstruksi
• Kemungkinan terjadinya penyimpangan kaidah
teknik sipil.
• Kesalahan desain dalam menentukan jenis
bahan/ material.
9. Robohnya Jembatan Penghubung Gedung Perpustakan Daerah DKI (November 2014)
Keruntuhan terjadi diakibatkan sistem perancah yang mengalami
kegagalan. Scafolding yang digunakan merupakan scafolding besi dengan
kondisi yang sudah tidak layak pakai:
• Kondisi scafolding banyak yang sudah keropos dan ada beberapa
yang sudah bolong.
• Pemasangan scafolding tidak dilengkapi dengan bracing, sehingga
scafolding tidak stabil.
Adanya perlemahan scafolding yang tidak dihitung seperti adanya jalan
akses untuk kendaraan dibawah struktur yang sedang dibangun
10. Tahapan Yang Berpengaruh
Kegagalan Konstruksi
(persfektif socio engineering
system)
Sumber penyebab kegagalan
kontruksi
(persfektif Socio – Engineering
System)
• Tahap perencanaan ,
• Dokumen perencanaan
• Proses pengadaan
• Persaingan yang tidak sehat,
• Korupsi, Kolusi, Nepotisme, (KKN) dan
penyuapan agar memenangkan tender Pengadaan
Barang dan Jasa dinilai ( 90,00% ),
• Terjadinya persekongkolan dengan Owner untuk
mengatur harga penawaran diluar prosedur
pengadaan (80,00 %),
• Keinginan Owner untuk meraih keuntungan yang
tidak normal ( Fee Proyek ) dengan menekan
imbalan jasa dari konsultan Perencana /
Kontraktor diluar kontrak yang telah disepakati
(76,7%)
12. • Melaksanakan Lelang dengan adminitrasi benar (semua
dokumen)
• Tidak Melaksanakan KKN
• Tidak Melaksanakan Persekongkolan
1. Kesalahan Adminitrasi
• Menerapakan Sistem Manajemen Mutu
• Memenuhi Kaidah perencanaan sesuai KAK (Kerangka
Acuan Kerja) yang dibuat pengguna jasa
• Memenuhi SNI atau Standard Lainnya yang telah disetujui
antara penyedia Jasa dan Pengguna Jasa
• Memenuhi Kaidah-kaidah keamanan suatu
• bangunan (stabilitas, kekuatan struktur dll)
• Meyerahkan semua laporan dokumen perencanaan
2. Kesalahan Perencaanaan
SOULSI DAN ANTISIPASI
13. 3. Kesalahan Pengawasan
• Menerapkan Sitem Manajemen Mutu
• Memenuhi Kaidah Pengawasan sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang
dibuat pengguna jasa
• Memenuhi SNI atau Standard Lainnya yang telah disetujui antara penyedia
Jasa dan Pengguna Jasa
• Menerapkan SMK3L pada setiap item kegiatan
• Mengawasi pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
• Melaksanakan uji kualitas selama konstruksi berlangsung sesuai yang
diiijinkan
• Menghitung dan mengecek selalu volume,luasan, unit item bangunan sesuai
yang ada di gambar konstruksi
• Melaporkan dan mendiskusikan dengan cepat jika ada kondisi yang tidak wajar
• Memenuhi dan melaksanakan administrasi yang benar didalam alur organisasi
pelaksanaan suatu pekerjaan (Alur perintah dan koordinasi)
• Memenuhi semua Pelaporan yang ditentukan
• (Laporan harian, mingguan, bulanan, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir,
MC0, MC100, PHO, FHO)
14. • Menerapkan Sitem Manajemen Mutu
• Menerapkan SMK3L pada setiap item kegiatan
• Melaksanakan Pelaksanaan seuai dengan spesifikasi teknis
• Melaksanakan sesuai dengan Kuantitas dan Kualitas yang ditentukan
• Melaksanakan uji material sesuai ketentuan
• Meminta persetujuan pada direksi atau pengawas pada setiap item kegiataan
yang akan dilaksanakan
• Melaporkan kondisi tertentu jika menemukan kejanggaalan perencanaan atau
ketidak sesuaian kondisi lapangan yang tidak sesuai
• Melaksanakan Penngecekan bersama dengan direksi, konsultan pengawas
setelah selesai melaksanakan setiaap item kegiatan
• Membuat semua laporan yang diminta dan persetujuan direksi dan
konsultan pengawas
4. Kesalahan Pelaksanaan
15. • Menerapkan Sitem Manajemen Mutu
• Menerapkan SMK3L pada setiap item kegiatan
• Melaksanakan OP rutin, berkala, preventif, korektif dengan
benar
• Melakukan Evaluasi dan Monitoring pada semua bangunan
• Memberikan rekomendasi untuk merehabiltatif atau
mengganti baru bangunan jika usia gunanya sudah tercapai
5. Kesalahan OP
• Mengidentifkasi dan mengantisipasi lebih awal jika suatu
bangunan dijumpai kondisi alam yang kurang baik dengan
memberikan keamanan ekstra dibanding pada saat kondisi
alam yang normal
• Menghindari lokasi bangunan yang ada di kondisi alam yang
kurang baik dengan meindahkan lokasi bangunan
• Menerapkan SMK3L pada setiap item kegiatan
6. Kesalahan Alam
16. • Dengan menempatkan pengawas internal terhadap semua SDM yang
melaksanakan pekerjaan konstruksi
• Menempatkan SDM yang kompeten pada pekerjaaan konstruksi sesuai
dengan tingkat kerawanan bangunan yanag dilaksanakan
• Menempatkan SDM yang bermental dan bermoral yang baik
• Menerapkan SMK3L pada setiap item kegiatan
7. Kesalahan Manusia (lalai)
• Menerapkan Sitem Manajemen Mutu
• Menerapkan SMK3L pada setiap item kegiatan
• Melaksanakan Metode pelaksanaan yang benar
• dari Spesifikasi Teknis Melaksanakan sesuai dengan spesifikasi Teknis yang
ditentukan
• Mengajukan dan minta persetujuan pada semua material yag akan digunakan
• Melaksanakan semua ketentuan teknis dan melaksanakan uji kualitas bahan
bangunan konstruksi dari pihak intern maupun pada pihak ekstern agar ada
apembanding yang obyektif .
8. Kesalahan Menyimpang
17. • Menerapkan Sitem Manajemen Mutu
• Menerapkan SMK3L pada setiap item kegiatan
• Mengganti SDM yang sengaja membiarkan pelaksanaan
bangunan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi
teknis yang ditentukan dengan tenaga SDM yang memiliki
Kompetensi dibidangnya
9. Kesalahan Disengaja
• Disesuaiakan dengan kesalahan yang terjadi
10. Kesalaahan lain-lain
18. 1. Delik korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950.
3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against
Corruption (UNCAC) 2003.
11. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI
19. dilakukan penelahaan oleh peneliti ahli yang
dibentuk oleh menteri PUPR.
UU No.2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi
Kegagalan konstruksi yang bisa masuk didalam
ranah hukum diakibatkan oleh kegagalan
konstruksi yang mengakibatkan adanya korban
meninggal dan adanya unsur korupsi yang
menyebabkan kegagalan kontruksi
Menentukan saksi siapa yang akan
bertanggung jawab pada kegagalan konstruksi.
