Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan advokat di Indonesia sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, tata cara menjadi advokat melalui pendidikan, ujian, dan magang, jenis-jenis kantor advokat seperti perseorangan, firma, atau yayasan, serta organisasi profesi advokat seperti Peradi, Ikadin, dan Lembaga Bantuan Hukum.
2. Kedudukan advokat
• Dalam sistem penegakan hukum di indonesia pasal 5 ayat (1) nomor 18 tahun
2003 Undang-undang tentang advokat “ Advokat berstatus sebagai penegak
hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peratutan perundang-
undangan “ Kedudukan advokat setara dengan kedudukan hukum lainnya.
3. Tata cara menjadi advokat
Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat:
1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (“PKPA”);
2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (“UPA”);
3. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun secara terus-menerus di kantor advokat;
4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.
4. Pengertian dan Macam-macam Kantor advokat
Advokat yaitu seorang yang berprofesi untuk dapat memberikan suatu jasa hukum baik
di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan
ketentuan undang-undang.
Kantor advokat dapat berbentuk
1. Usaha perseorangan
2. Firma (law firm)
3. Persekutuan perdata
4. Yayasan (LBH)
5. Organisasi Profesi Advokat
Dalam organisasi profesi advokat bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat,
menyelenggarakkan ujian advokat, mengangkat advokat yang lulus ujian advokat, menyusun kode etik
advokat serta pengawasan terhadap advokat berikut adalah organisasi profesi advokat
• Perhimpunan Advokat Indonesia(Peradi)
• Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin)
• Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
• Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. (IPHI)
• Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
• Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
• Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
• Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM),
• Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
6. Organisasi Bantuan Hukum
• LBH merupakan pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada
penerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum adalah orang yang tidak
dapat memenuhi secara layak dan mandiri, bantuan hukum yang diberikan
oleh LBH yaitu menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan
melakukan tindakan hukum untuk penerima bantuan hukum dalam pendanaan
bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan
bantuan hukum sesuai dengan UU 16/2011 dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
