Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

4. a.Kepolisian
UU No. 2 Tahun 2002. kepolisian adalah
alat negara yang mempunyai peran
memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat menegakkan hukum, dan
memberikan pengayoman, serta pelayanan
kepada masyarakat

5. b. Kejaksaan
UU No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan
Republik Indonesia, disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan jaksa adalah
pejabat fungsional yang diberi wewenang
oleh UU untuk bertindak sebagai
penuntut umum dan pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang
lain berdasarkan UU.

6. c. Advokat
UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat
menyebutkan bahwa advokat adalah orang
yang berprofesi memberikan jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan
yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan UU.

7. d. Kehakiman
Pasal UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa
kekuasaan kehakiman adalah “Kekuasaan
negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya negara
hukum Republik Indonesia”.