PERKA BIG NOMOR 1 TAHUN 2016 TTG SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG IG

1. PERATURAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2014
tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi
Geospasial dan Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga
Pengembangan Jasa Informasi Geospasial sudah tidak
sesuai dengan perkembangan kebutuhan
penyelenggaraan informasi geospasial secara nasional
sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di
Bidang Informasi Geospasial;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang …

2. - 2 -
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang
Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94
Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
8. Peraturan …

3. - 3 -
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4
Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan
Geospasial sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012
tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG
INFORMASI GEOSPASIAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan:
1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah
data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah
data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat
digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Tenaga Profesional adalah sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan IG yang
dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat bidang IG.
4. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang menyelenggarakan
kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.
5. Kelompok ...

4. - 4 -
5. Kelompok Orang adalah kumpulan sepuluh orang atau
lebih yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan
penyelenggaraan IG secara bersama-sama dan memiliki
kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait
IG.
6. Lembaga Pelatihan/Kursus adalah lembaga yang
menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan kursus di bidang
IG.
7. Instrumentasi adalah alat yang digunakan dalam kegiatan
pengumpulan dan pengolahan DG.
8. Produk IG adalah produk tertentu yang dihasilkan dari
kegiatan pengumpulan DG dan pengolahan DG serta IG.
9. Sertifikasi adalah proses penilaian kesesuaian kompetensi
Tenaga Profesional, kemampuan Penyedia Jasa, akurasi
Instrumentasi dan kualitas Produk IG terhadap
persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.
10. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan pengakuan formal
yang menyatakan bahwa lembaga atau institusi memiliki
kompetensi serta berhak melaksanakan sertifikasi terkait
penyelenggaraan sertifikasi Tenaga Profesional, Penyedia
Jasa, Lembaga Pelatihan/Kursus, Instrumentasi, dan/atau
Produk IG.
11. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah Lembaga yang
melakukan kegiatan Sertifikasi.
12. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG
adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang IG.
13. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN
adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian
Kesesuaian.
14. Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian Bidang IG
selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah kelompok kerja
di lingkungan BIG yang mempunyai tugas untuk
membantu pelaksanaan sistem Penilaian Kesesuaian di
bidang IG.
15. Kepala adalah Kepala BIG.
Pasal 2 …

5. - 5 -
Pasal 2
Dalam rangka mewujudkan ketersediaan IG yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan sistem Penilaian
Kesesuaian di bidang IG.
Pasal 3
Penilaian Kesesuaian di bidang IG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui:
a. akreditasi; dan
b. sertifikasi.
Pasal 4
Sistem Penilaian Kesesuaian di bidang IG mengacu kepada
standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara
nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB II
AKREDITASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dilaksanakan kepada:
a. Lembaga independen terkait Sertifikasi Penyedia Jasa;
b. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional;
c. Lembaga yang menerbitkan Surat Keterangan Kelompok
Orang;
d. Lembaga Pelatihan/Kursus;
e. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi; dan
f. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG.
Bagian Kedua …

6. - 6 -
Bagian Kedua
Akreditasi Kepada Lembaga Independen terkait Sertifikasi Penyedia Jasa
Pasal 6
(1) Akreditasi kepada lembaga independen terkait Sertifikasi
Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a diselenggarakan kepada lembaga independen yang telah
memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan
sertifikasi Penyedia Jasa.
(2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa.
Pasal 7
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
meliputi:
a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga Penilaian
Kesesuaian Penyedia Jasa; dan
b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian
Kesesuaian Penyedia Jasa.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan
Kepala tersendiri.
Pasal 9
(1) Akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian
Penyedia Jasa dilaksanakan oleh BIG.
(2) Dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BIG dapat bekerja sama dengan
KAN.
Bagian Ketiga …

7. - 7 -
Bagian Ketiga
Akreditasi Kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional
Pasal 10
Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait
Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b diselenggarakan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian
yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk
menyelenggarakan sertifikasi Tenaga Profesional.
Pasal 11
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
meliputi:
a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga Penilaian
Kesesuaian terkait Tenaga Profesional; dan
b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian
Kesesuaian terkait Tenaga Profesional.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan
Peraturan Kepala tersendiri.
Pasal 13
(1) Akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait
Tenaga Profesional dilaksanakan oleh BIG.
(2) Dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIG bekerja sama
dengan KAN.
Bagian Keempat …

8. - 8 -
Bagian Keempat
Akreditasi Kepada Lembaga yang Menerbitkan
Surat Keterangan Kelompok Orang
Pasal 14
Akreditasi kepada Lembaga yang menerbitkan Surat
Keterangan Kelompok Orang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c diselenggarakan kepada lembaga yang telah
memenuhi persyaratan tertentu untuk menerbitkan Surat
Keterangan Kelompok Orang.
Pasal 15
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
meliputi:
a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga yang
menerbitkan Surat Keterangan Kelompok Orang; dan
b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga yang
menerbitkan Surat Keterangan Kelompok Orang.
Pasal 16
Unsur penilaian untuk kemampuan melaksanakan suatu
kegiatan tertentu terkait IG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 17
(1) Akreditasi kepada Lembaga yang menerbitkan Surat
Keterangan Kelompok Orang diselenggarakan oleh BIG.
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BIG dapat bekerja sama dengan KAN.
Bagian Kelima ...

9. - 9 -
Bagian Kelima
Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan/Kursus
Pasal 18
Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan kepada
Lembaga Pelatihan/Kursus yang telah memenuhi persyaratan
tertentu untuk menyelenggarakan Pelatihan/Kursus di bidang
IG.
Pasal 19
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
meliputi:
a. memenuhi kriteria standar teknis latih kompetensi;
b. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga
Pelatihan/Kursus; dan
c. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga
Pelatihan/Kursus.
Pasal 20
Standar teknis latih kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf a diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.
Pasal 21
Persyaratan dan standar Lembaga Pelatihan/Kursus dan tata
cara akreditasi Lembaga Pelatihan/Kursus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c ditetapkan oleh
Kepala.
Pasal 22
(1) Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus
diselenggarakan oleh badan akreditasi nasional yang
mempunyai tugas melaksanakan akreditasi di bidang
pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam ...

10. - 10 -
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), badan akreditasi nasional yang mempunyai
tugas melaksanakan akreditasi di bidang pendidikan
nonformal bekerja sama dengan BIG.
Bagian Keenam
Akreditasi Kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi
Pasal 23
Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait
Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e
diselenggarakan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian yang
telah memenuhi persyaratan tertentu untuk
menyelenggarakan sertifikasi Instrumentasi.
Pasal 24
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
meliputi:
a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga Penilaian
Kesesuaian terkait Instrumentasi; dan
b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian
Kesesuaian terkait Instrumentasi.
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan
Peraturan Kepala tersendiri.
Pasal 26
(1) Akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait
Instrumentasi dilaksanakan oleh KAN.
(2) Dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BIG bekerja sama dengan KAN.
Bagian Ketujuh …

11. - 11 -
Bagian Ketujuh
Akreditasi Kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian
terkait Produk Informasi Geospasial
Pasal 27
Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait
Produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f
diselenggarakan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian yang
telah memenuhi persyaratan tertentu untuk
menyelenggarakan sertifikasi Produk IG.
Pasal 28
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
meliputi:
a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga Penilaian
Kesesuaian terkait Produk IG; dan
b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian
Kesesuaian terkait Produk IG.
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan
Peraturan Kepala tersendiri.
Pasal 30
(1) Akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait
Produk IG dilaksanakan oleh KAN.
(2) Dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BIG bekerja sama dengan KAN.
BAB III …

12. - 12 -
BAB III
SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31
Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
dilaksanakan kepada:
a. Penyedia Jasa;
b. Tenaga Profesional;
c. Instrumentasi; dan
d. Produk IG.
Bagian Kedua
Sertifikasi Kepada Penyedia Jasa
Pasal 32
Sertifikasi kepada Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf a diselenggarakan kepada Penyedia Jasa
yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
Pasal 33
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
meliputi:
a. memenuhi kriteria standar, klasifikasi, dan kualifikasi
Penyedia Jasa; dan
b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara
Sertifikasi kepada Penyedia Jasa.
Pasal 34 ...

13. - 13 -
Pasal 34
Standar, klasifikasi, dan kualifikasi Penyedia Jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diatur dengan
Peraturan Kepala tersendiri.
Pasal 35
Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada
Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b
ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 36
Sertifikasi kepada Penyedia Jasa diselenggarakan oleh
Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa.
Bagian Ketiga
Sertifikasi Kepada Tenaga Profesional
Pasal 37
Sertifikasi kepada Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf b diberikan kepada Tenaga Profesional
yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
Pasal 38
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
meliputi:
a. memenuhi kriteria standar kompetensi keahlian; dan
b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara
Sertifikasi kepada Tenaga Profesional.
Pasal 39
Standar kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf a mengacu kepada standar kompetensi kerja
nasional atau internasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 40 …

14. - 14 -
Pasal 40
Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada
Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf b ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 41
(1) Sertifikasi kepada Tenaga Profesional diselenggarakan oleh
Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional.
(2) Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala.
(3) Penetapan Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga
Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan akreditasi Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional.
Bagian Keempat
Sertifikasi Instrumentasi
Pasal 42
Sertifikasi kepada Instrumentasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf c bertujuan untuk menjaga standar
kualitas Instrumentasi sesuai dengan persyaratan tertentu.
Pasal 43
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
meliputi:
a. memenuhi kriteria standar dan/atau spesifikasi terkait
Instrumentasi; dan
b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara
Sertifikasi kepada Instrumentasi.
Pasal 44 …

15. - 15 -
Pasal 44
Standar dan/atau spesifikasi terkait Instrumentasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mengacu
kepada standar dan/atau spesifikasi yang berlaku secara
nasional atau internasional.
Pasal 45
Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada
Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b
ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 46
Sertifikasi kepada Instrumentasi diselenggarakan oleh
Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Sertifikasi Kepada Produk Informasi Geospasial
Pasal 47
Sertifikasi kepada Produk IG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 huruf d bertujuan untuk menjaga standar kualitas
produk IG sesuai dengan persyaratan tertentu.
Pasal 48
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
meliputi:
a. memenuhi kriteria standar dan/atau spesifikasi terkait
Produk IG; dan
b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara
Sertifikasi kepada Produk IG.
Pasal 49 ...

16. - 16 -
Pasal 49
Standar dan/atau spesifikasi terkait Produk IG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf a diatur dengan Peraturan
Kepala tersendiri.
Pasal 50
Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada
Produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b
ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 51
Sertifikasi Produk IG diselenggarakan oleh Lembaga Penilaian
Kesesuaian terkait Produk IG sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52
(1) Dalam menyelenggarakan Sistem Penilaian Kesesuaian di
Bidang IG, BIG bertugas melaksanakan Akreditasi kepada:
a. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa;
b. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga
Profesional; dan
c. Lembaga yang menerbitkan Surat Keterangan Kelompok
Orang.
(2) Selain ...

17. - 17 -
(2) Selain melaksanakan Akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BIG juga bertugas mendukung pelaksanaan
akreditasi kepada:
a. Lembaga Pelatihan/Kursus;
b. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi;
dan
c. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG.
Pasal 53
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52, BIG dibantu oleh Kelompok Kerja.
(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat ad hoc.
Bagian Kedua
Kelompok Kerja
Pasal 54
Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
mempunyai tugas:
a. mempelajari dan membahas permohonan akreditasi;
b. menyampaikan pertimbangan dan pendapat mengenai:
1) pelaksanaan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
di bidang informasi geospasial;
2) pelaksanaan akreditasi lembaga yang menerbitkan
surat keterangan Kelompok Orang;
3) pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan/Kursus;
4) pemberian status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga
kerja asing dan registrasi penyedia jasa asing;
5) pelaksanaan penyelesaian sengketa pilihan di bidang IG
di luar pengadilan;
6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia
penyelenggara sistem sertifikasi di bidang IG;
7) pembangunan dan pengembangan sistem informasi
akreditasi dan sertifikasi di bidang IG; dan
8) penyusunan ...

18. - 18 -
8) penyusunan dan perumusan ketentuan mengenai
tanggung jawab kelembagaan sertifikasi berlandaskan
prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan,
kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam
melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan
kepentingan umum;
c. menyampaikan rekomendasi untuk pemberian atau
penolakan terhadap pelaksanaan Akreditasi Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional, Lembaga
Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa, Lembaga yang
menerbitkan surat keterangan Kelompok Orang, Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi, dan Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG;
d. menyusun rancangan kriteria standar kompetensi
keahlian;
e. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata
cara sertifikasi kepada Penyedia Jasa;
f. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata
cara sertifikasi kepada Tenaga Profesional;
g. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata
cara penerbitan surat keterangan Kelompok Orang;
h. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata
cara sertifikasi kepada Instrumentasi;
i. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata
cara sertifikasi kepada Produk IG;
j. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga
Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa;
k. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional;
l. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga
yang menerbitkan surat keterangan Kelompok Orang;
m. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga
Pelatihan/Kursus;
n. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi;
o. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG;
p. menyusun …

19. - 19 -
p. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga
Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa;
q. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional
r. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga
yang menerbitkan surat keterangan Kelompok Orang;
s. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga
Pelatihan/Kursus;
t. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi;
u. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga
Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG;
v. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan sistem penilaian kesesuaian di bidang IG;
w. melaksanakan surveilans dalam pelaksanaan akreditasi;
dan
x. berkoordinasi dengan Deputi Bidang Infrastruktur
Informasi Geospasial untuk melaksanakan sosialisasi
penerapan standar dan/atau spesifikasi teknis nasional,
regional, dan internasional terkait sistem penilaian
kesesuaian di bidang IG.
Pasal 40
(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
perwakilan dari unsur:
a. Pemerintah;
b. Asosiasi Profesi;
c. Asosiasi Penyedia Jasa/Perusahaan; dan
d. perguruan tinggi.
yang bergerak di bidang IG.
Pasal 41 ...

20. - 20 -
Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Kelompok Kerja
dan Sekretariat ditetapkan oleh Kepala.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
(1) Ketentuan terkait dengan sistem Penilaian Kesesuaian di
bidang IG yang telah ada, wajib disesuaikan dengan
Peraturan Kepala ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah
ditetapkannya Peraturan Kepala ini.
(2) Sertifikat Tenaga Profesional, Penyedia Jasa, dan Lembaga
Pelatihan/Kursus yang masih berlaku setelah
ditetapkannya Peraturan Kepala ini dinyatakan tetap
berlaku sampai habisnya masa berlaku sertifikat.
(3) Sertifikat Tenaga Profesional, Penyedia Jasa, dan Lembaga
Pelatihan/Kursus yang masa berlakunya habis dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun setelah terbitnya Peraturan
Kepala ini dapat diperpanjang sertifikatnya untuk 1 (satu)
kali masa berlaku sebelum diubah sesuai Peraturan Kepala
ini.
BAB VI ...

21. - 21 -
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku,
1. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1
Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi
Geospasial; dan
2. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4
Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa
Informasi Geospasial;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 45
Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
dan keputusan pelaksanaan dari Peraturan Kepala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Peraturan Kepala ini.
Pasal 46
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Januari 2016
KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
ttd.
PRIYADI KARDONO
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,
ttd.
Gindo Sahat JHH